Pemberitahuan

Sehubungan dengan masalah yang dialami oleh website utama kami di http://www.distrohukum.com, dengan ini kami tampilkan website sementara untuk menyajikan daftar peraturan-peraturan yang kami miliki.

Selain itu juga kami mempunyai bagian desing dengan website . Silahkan mengunjungi web kami.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

jika anda berminat memesan silahkan menghubungi kami melalui

Lukman Adi Santoso
email: lukman.desantos@gmail.com
hp : 081310642347
website : http://www.antokcenter.wordpress.com

distrohukum.com

DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG ADVOKAT, NOTARIS DAN PPAT
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
3. UU No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
8. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
9. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
10. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
11. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
12. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
13. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
14. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
15. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
16. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
17. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
18. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
19. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
20. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
21. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
22. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
23. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
24. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
25. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
26. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
27. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
28. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
29. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
30. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
31. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
32. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
33. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
34. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
35. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
36. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
37. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
38. UU No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
3. PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma
4. PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
5. PP No. 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan, Notaris
PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
2. Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Perpres No. 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
4. Keppres No. 021/Int/DPP-KAI/V/2010 tentang Penyampaian Keppres No. 02/KEPRES-KAI/V/2010 Tgl 17 Mei 2010 dan No. 03/KEPRES-KAI/V/2010 Tgl 21 Mei 2010
5. Keppres No. 162 Tahun 1998 tentang Penunjukan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia untuk Membantu Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan di Mahkamah Internasional
PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI
Permenhuk dan HAM
1. Permenhuk dan HAM No. M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris
2. Permenhuk dan HAM No. M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris
3. Permenhuk dan HAM No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris
4. Permenhuk dan HAM No. M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris
5. Kepmenkeh dan HAM No. M.01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
6. Kepmenkeh dan HAM No. M.02.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Permendagri
7. Permendagri No. 2 Tahun 1977 tentang Kewajiban Mengucapkan Sumpah atau Janji bagi Para Pejabat Pembuat Akta Tanah
KEPUTUSAN DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
1. Kepdirjen AHU No. C-3.HT.01.04 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
2. Kepdirjen AHU No. C-1.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
3. Kepdirjen AHU No. C-1.HT.01.04 Tahun 2003 tentang Tatacara penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroaan TerbatasDirjen AHU tentang Tatacara Proses Pengalihan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas dari Sistem Lama Ke Sistem Baru (Sisminbakum)
4. Kepdirjen AHU No. C-1.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris ( FIAN ) Model II untuk Perseroan Terbatas Tertentu.
SURAT EDARAN
1. SE Dirjen AHU No. C.UM.01.10-41 tentang Jam Kerja Operator Sistem Administrasi Hukum Umum di Dirjen AHU Departemen Kehakiman dan HAM
2. SE Dirjen AHU No. C.UM.06.10-05 tentang tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum
3. SE Dirjen AHU No. C.UM.06.10-08 tentang Perbaikan SE Dirjen AHU No. C.UM.06.10-05 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum
PERATURAN LAIN
1. KUHP
2. KUH Acara Pidana
3. KUH Perdata
4. KUH Dagang
5. UUD 1945
6. HIR
7. Kompilasi Hukum Islam
8. Kode Etik Advokat
9. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
10. Peraturan Perhimpunan Advodkat Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG AGAMA
UNDANG-UNDANG/PERPPU
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 34 Tahun 2009 tentang Perppu No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi UU
3. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
6. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
7. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
8. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
9. UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
10. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
11. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
12. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
13. Perppu No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto
2. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
3. PP No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama
4. PP No. 71 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya
5. PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama
6. PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2001
7. PP No. 73 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya
8. PP No. 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan PP No. 33 Tahun 1985 tentang Pokok Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri
9. PP No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman
10. PP No. 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri
11. PP No. 29 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan tentang Pengadilan Agama di Propinsi Aceh
12. PP No. 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
2. Perpres No. 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia
3. Perpres No. 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431 H/2010 M
4. Perpres No. 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M
5. Perpres No. 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perpres No. 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M
6. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
7. Perpres No. 4 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat
8. Perpres No. 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
9. Perpres No. 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
10. Perpres No. 43 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
11. Keppres No. 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana Dimaksud Dalam Keppres No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
12. Keppres No. 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Investigasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1427 Hijriyah
13. Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung
14. Keppres No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 179 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba
15. Keppres No. 62 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, dan Pengadilan Agama Tilamuta
16. Keppres No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional
17. Keppres No. 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat
18. Keppres No. 65 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP No. 27 Tahun 2001
19. Keppres No. 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina
20. Keppres No. 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba
21. Keppres No. 119 Tahun 1999 tentang Badan Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia Organisasi Konferensi Islam (OKI)
22. Keppres No. 145 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika, dan Paniai
23. Keppres No. 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu,Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan
24. Keppres No. 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Stabat dan di Batam
25. Keppres No. 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Pengadilan Agama
26. Keppres No. 2 Tahun 1990 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan Penyerahan Buku Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku Buku Pelajaran Agama
27. Keppres No. 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri
INSTRUKSI DAN PENETAPAN PRESIDEN
1. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
2. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
KEPUTUSAN DIRJEN
Kepdirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji
1. Kep Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/277 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perbekalan Haji
2. Kep Dirjen Bimas Islam No. D/163 Tahun 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji
Kepdirjen Pendidikan Islam
3. Kepdirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/175/2009 tentang Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) Sertifikasi Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam
PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI
1. Permenag No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama
2. Permenag No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
3. Permenag No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
4. Permenag No. 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama
5. Permenag No. 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Permenag No.9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk
Kepmenag
6. Kepmenag No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama
7. Kepmenag No. 139 Tahun 2009 tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430 H
8. Kepmenag No. 59 Tahun 2007 tentang Penyetoran dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428 H/2007M
9. Kepmenag No. 81 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama
10. Kepmenag No. 9 Tahun 2004 tentang Penetapan Tanggal 10 Dzulhijjah 1424 H
11. Kepmenag No. 177 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Pejabat Departemen Agama Pusat dan Daerah Tahun 2004
12. Kepmenag No. 313 Tahun 2004 tentang Pengukuhan Baituzzakah Pertamina (Bazma) sebagai Lembaga Amil Zakat
13. Kepmenag No. 554 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama
14. Kepmenag No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal
15. Kepmenag No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Menteri Agama Republik Indonesia
16. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.1 Tahun 2008, No.KEP.24/MEN/II/2008, No.SKB/01/M.PAN/2/2008 tentang Perubahan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007, Nomor : KEP.222/MEN/V/2007, Nomor : SKB/03/M.PAN/5/2007 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008.
17. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.55 Tahun 2007, No.KEP.222/MEN/V/2007, No.SKB/03/M.PAN/5/2007 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008.
18. Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan No. 10 Tahun 2006; No. Kep.132/Men/III/2006; No. 01/M.Pan/3/2006 tentang Penyempurnaan Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan No. 407 Tahun 2005; No. Kep.185/Men/II/2005; No. SKB/02/M.Pan/2005 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006
19. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1/U/SKB/2003, No. 1067/Menkes/VII/2000, No. Ma/230 A/2003, No. 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 125 Tahun 2003 dan No. 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk
21. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri Nomor : 3 Tahun 2008 Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat
22. Keputusan Bersama Menag dan Mendagri No. 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan telah terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama
INSTRUKSI MENTERI
1. Insmenag No. 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral
2. Insmenag No. 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan dengan Terbentuknya Musyawarah antar Umat Beragama
Peraturan Bersama
1. Peraturan Bersama No. 2 Tahun 2009 dan No. M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji
2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 No. 14a Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
1. Kompilasi Hukum Islam
2. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 Komisi A Masail Diniyyah Asasiyyah Wathaniyyah
3. Keputusan Komisi B Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia II Tahun 2006 tentang Masa’il Waqityyah Mu’ashirah
4. Laporan Sidang Komisi C Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI II Se-Indonesia
5. Ijtima’ Komisi-Komisi Fatwa MUI Wilayah IV Kalimantan di Banjarmasin Keputusan Fatwa MUI Wilayah IV Kalimantan No: 128/MUI-KS/XII/2006 tentang Pembakaran Hutan dan Kabut Asap
6. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
7. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Shalat Disertai Terjemah Bacaannya
8. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 03/MUNAS VII/MUI/7/2005 tentang Do’a Bersama
9. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama
10. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNAS VII/MUI//2005 tentang Kewarisan Beda Agama
11. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat
12. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indoneisa Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama
13. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 tentang Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk Kepentingan Umum
14. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 9/MUNAS VII/MUI/13/2005 tentang Fatwa Tentang Perdukunan (Kahanah) dan Peramalan (‘Iraafah)
15. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 9/MUNAS VII/MUI/13/2005 tentang Wanita menjadi Imam Shalat
16. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu
17. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah
18. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 4 Tahun 2005 tentang Aborsi
19. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Intersat/Fa’idah)
20. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyerangan Amerika Serikat dan Sekutunya terhadap Irak
21. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan
22. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi
23. Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor : 5/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Salat Jum’at 2 (Dua) Gelombang
24. Penyempurnaan Susunan Personalia Komisi Fatwa dan Hukum MUI Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Penyempurnaan Susunan Personalia Komisi Fatwa Dan Hukum Nomor : Kep.255/MUI/V/1997
25. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-596/MUI/X/1997 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
26. Mekanisme Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-634/MUI/X/1997 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
27. Susunan Personalia Komisi Fatwa dan Hukum MUI Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Pembentukan Komisi-Komisi Nomor : Kep.180/MUI/IV/1996
28. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Adopsi (Pengangkatan Anak)
29. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Ahmadiyah Qadiyam
30. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Produk Penyedap Rasa (monosodium glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan Bacto Soytone
31. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Produk penyedap rasa (monosodium glutamate, MSG) dari PT. Ajinomoto Indonesia yang menggunakan Mameno
32. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aliran yang Menolak Sunah/Hadis Rosul
33. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penentuan awal Ramadhan, Awal Syawal / Idul Fitri dan Awal Zulhijjah / Idul Adha
34. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan
35. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Darul Arqam
36. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Do`a Daaful Bala
37. Keputusan Fatwa MUI tentang Do’a Bersama
38. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyalahgunaan Ecstasy dan Zat-Zat Sejenis Lainnya
39. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Faham Syiah
40. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Haji bagi Narapidana
41. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Ibadah Haji hanya Sekali Seumur Hidup
42. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hidup Sederhana
43. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Islam Jama’ah
44. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Istita`ah dalam melaksanakan ibadah Haji
45. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Masalah Jama`ah, Khalifah dan Bai`at
46. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pengambilan dan Penggunaan Katup Jantung
47. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kedudukan Waria
48. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kepeloporan Pejabat dalam Melaksanakan Ibadah
49. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kepiting
50. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kloning
51. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mabit di Mina
52. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mabit di Muzdalifah
53. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Surat Keputusan Fatwa DP Majelis Ulama Indonesia tentang Malaikat Jibril Mendampingi Manusia
54. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Memakan Daging Kelinci
55. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Memakan dan Membudayakan Kodok
56. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum
57. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Miqat Haji dan Umroh (I)
58. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Miqat Haji dan Umroh (II)
59. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Miqat Makani
60. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Nikah mut`ah
61. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Nyanyian dengan Menggunakan Ayat-ayat Suci Al-Quran
62. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin
63. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Panti Pijat
64. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pendangkalan Agama dan Penyalahgunaan Dalil
65. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penetapan Produk Halal
66. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penulisan Al-Qur`an dengan selain Huruf Arab
67. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyakit Kusta
68. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyalahgunaan Narkotika
69. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyembelihan Hewan secara Mekanis
70. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Perayaan Natal Bersama
71. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pil Anti Haid
72. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Qira`at Sab`ah
73. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Reksadana Syari`ah
74. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Shalat dalam Masjid Bertingkat
75. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Shalat Jumat bagi Musafir di Kapal
76. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Talak Tiga Sekaligus
77. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan vaksin polio khusus (IPV)
78. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Vasectomi dan Tubectomi
79. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang
80. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wasiat menghibahkan Kornea Mata
81. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG ANAK
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)
8. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
9. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
10. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP. No. 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda,Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu,dan Tunjangan Orang tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
2. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
4. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpes No. 69 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Keppres
1. Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
2. Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
3. Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
4. Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan ( Trafiking ) Perempuan dan Anak
5. Keppres No. 65 Tahun 1998 tentang Pengesahan Amendment To Article 43 Paragraph 2 Of The Convention On The Rights Of The Child (Perubahan Terhadap Pasal 43 Ayat (2) Konvensi Tentang Hak Hak Anak)
6. Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak Hak Anak)
7. Keppres No. 44 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional
Inpres
1. Inpres No. 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah
2. Inpres No. 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
3. Inpres No. 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak
PERMEN, KEPMEN
Permeneg PPPA
1. Permeneg PPPA No. 01 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2. Permeneg PPPA No. 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak
Permen Hukham
1. Permen Hukham No. M.01-Ps.01.04 Tahun 2006 tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana dan Anak Pidana Pasca Kerusuhan Atambua
PERATURAN LAIN
2. Konvensi Hak-hak Anak
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
3. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian
4. UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
2. PP No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural
3. PP No. 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
4. PP No. 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
Lampiran
5. PP No. 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lampiran
6. PP No. 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
7. PP No. 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
8. PP No. 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. PP No. 31 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesembilan Atas PP No. 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
10. PP No. 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedelapan Atas PP No. 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
11. PP No. 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas PP No. 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
12. PP No. 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
13. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14. PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
15. PP No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Kesebelas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Lamp. PP No. 8 Tahun 2009
16. PP No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedelapan atas PP No. 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
17. PP No. 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No. 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
18. PP No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima atas PP No. 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran Republik Indonesia
19. PP No. 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
20. PP No. 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
21. PP No. 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
22. PP No. 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
23. PP No. 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh
24. PP No. 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
25. PP No. 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
26. PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
27. PP No. 11.Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama
28. PP No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
29. PP No. 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
30. PP No. 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
31. PP No. 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya
32. PP No. 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawiraan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia
33. PP No. 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
34. PP No. 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa yang Terkena Pemberhentian
Lamp. PP No. 20 Tahun 2009
35. PP No. 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia
36. PP No. 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya
37. PP No. 33 Tahun 2008 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
38. PP No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
39. PP No. 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
40. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
41. PP No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
42. PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
43. PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
44. PP No. 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya
45. PP No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
46. PP No. 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap
47. PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS
48. PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
49. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
50. PP No. 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilu oleh Pejabat Negara
51. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
52. PP No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik
53. PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
54. PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI
55. PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI
56. PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
57. PP No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 26 Tahun 2001
58. PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah dengan PP No. 27 Tahun 2001
59. PP No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2001tentang Peraturan Gaji Anggota TNI
60. PP No. 14 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI
61. PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2001
62. PP No. 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi PNS dan Penerima Pensiun
63. PP No. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Struktural
64. PP No. 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
65. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
66. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
67. PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI Menjadi PNS untuk Menduduki Jabatan Struktural
68. PP No. 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 6 Tahun 1997
69. PP No. 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara
70. PP No. 38 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Penerima Pensiun serta Janda/Dudanya
71. PP No. 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PPNo. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 18 Tahun 1993
72. PP No. 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya
73. PP No. 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara
74. PP No. 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan dengan Menteri Negara
75. PP No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS
76. PP No. 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS
77. PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS
78. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
79. PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
80. PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan PNS
81. PP No. 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi Anggota Partai Politik
82. PP No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
83. PP No. 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa
84. PP No. 67 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa
85. PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
86. PP No. 49 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural
87. PP No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah dengan PP No. 49 Tahun 1998
88. PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap
89. PP No. 30 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS Dan Janda/Dudanya
90. PP No. 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Anggota ABRI
91. PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
92. PP No. 16 Tahun 1995 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya
93. PP No. 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan; Pegawai Negeri Sipil
94. PP No. 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS; dalam Jabatan Struktural
95. PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
96. PP No. 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim
97. PP No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
98. PP No. 13 Tahun 1993 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim
99. PP No. 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1992
100. PP No. 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 1992PP No. 20 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1992
101. PP No. 37 Tahun 1993 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS Dan Janda/Dudanya
102. PP No. 38 Tahun 1993 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 1985 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Janda/Dudanya
103. PP No. 52 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1985
104. PP No. 54 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana Telah Diubah, dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1985
105. PP No. 56 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia
106. PP No. 19 Tahun 1991 tentang Perubahan PP No.12 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian PNS
107. PP No. 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat PNS secara Langsung
108. PP No. 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara serta Hak Hak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan Pemberhentian
109. PP No. 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya
110. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
111. PP No. 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 16 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
112. PP No. 51 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun
113. PP No. 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
114. PP No. 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya
115. PP No. 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia
116. PP No. 12 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
117. PP No. 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan Terhadap Calon PNS yang Tewas atau Cacat Akibat Kecelakaan karena Dinas
118. PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
119. PP No. 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka PNS
120. PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
121. PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
122. PP No. 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya
123. PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negera serta Janda/Dudanya
124. PP No. 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia
125. PP No. 9 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1973 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
2. Perpres No. 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya
3. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
4. Perpres No. 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 25 Tahun 2010
5. Perpres No. 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 10 Tahun 2008 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 8 Tahun 2009
Lamp. Perpres No. 5 Tahun 2009
6. Perpres No. 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
7. Perpres No. 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet
8. Perpres No. 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman
9. Perpres No. 17 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Perencana
10. Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura
11. Perpres No. 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis
12. Perpres No. 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis
13. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
14. Perpres No. 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil
15. Perpres No. 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
16. Perpres No. 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden
17. Perpres No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara
18. Perpres No. 14 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2007 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2008
Lampiran Perpres No. 14 Tahun 2008
19. Perpres No. 15 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2007 ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2008
Lampiran Perpres No. 15 Tahun 2008
20. Perpres No. 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya
21. Perpres No. 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
22. Perpres No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
23. Perpres No. 22 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat
24. Perpres No. 33 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio
25. Perpres No. 34 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah dan Teknisi Gigi
26. Perpres No. 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan
27. Perpres No. 70 Tahun 2008 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah
28. Perpres No. 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian
29. Perpres No. 4 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 66 Tahun 2005 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 9 Tahun 2007
30. Perpres No. 5 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut PP No. 70 Tahun 2005 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut PP No. 10 Tahun 2007
31. Perpres No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Perpres No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
32. Perpres No. 53 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
33. Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
34. Perpres No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
35. Perpres No. 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan
36. Perpres No. 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
37. Perpres No. 2 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut PP No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama
38. Perpres No. 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural
39. Perpres No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil
40. Perpres No. 90 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Perepres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
41. Perpres No. 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006
Keppres
42. Keppres No. 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional
43. Keppres No. 28 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia
44. Keppres No. 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional
45. Keppres No. 35 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Banda Tahun 2010
46. Keppres No. 84 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014
47. Keppres No. 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi
48. Keppres No. 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
49. Keppres No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
50. Keppres No. 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia
51. Keppres No. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan
Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
52. Keppres No. 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keppres No. 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia
53. Keppres No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah
54. Keppres No. 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah
55. Keppres No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1998
56. Keppres No. 95 Tahun 1999 tentang BKN
57. Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungslonal PNS
58. Keppres No. 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara
59. Keppres No. 51 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional
60. Keppres No. 71 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian
Inpres
1. Inpres No. 4 Tahun 2007 tentang Kegiatan Kunjungan Kerja Presiden, Wakil Presiden dan Menteri ke Daerah
2. Inpres No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara
3. Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat
1. Permen PAN No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
2. Permen PAN No. PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
3. Permen PAN No. 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
4. Permen PAN No. PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
5. Permen PAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
6. Permen PAN No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
7. Permen PAN No. PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya
8. Permen PAN No. PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya
9. Permen PAN No. PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya
10. Permen PAN No. PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya
11. Permen PAN No. PER/10/M.PAN/05/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya
12. Permen PAN No. PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya
13. Permen PAN No. PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya
14. Permen PAN No. PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Perubahan Atas Permen PAN No. PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
15. Permen PAN No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
16. Permen PAN No. PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
17. Permen PAN No. PER/03.1/M.PAN/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009
18. Permen PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
19. Permen PAN No. PER/12/M.PAN/08/2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah
20. Permen PAN No. PER/11/M.PAN/08/2007 Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
21. Permen PAN No. PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2006
22. Permen PAN No. PER/O8 /M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya
23. Permen PAN No. PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungslonal Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya
24. Permen PAN No. PER/21/M.PAN/4/2006 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat Tahun 2006
25. Permen PAN No. Per/22/M.Pan/4/2006 tentang Perubahan atas Permen PAN No. Per/66/M.Pan/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
26. Permen PAN No. PER/29/M.PAN/07/2006 tentang Perubahan Atas Permen PAN No. PER/97/M.PAN/09/2005 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2005-2009
Lamp. Permen PAN No. PER/29/M.PAN/07/2006
27. Permen PAN No. PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optifisien dan Angka Kreditnya
28. Permen PAN No. Per/60/M.Pan/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Kepmen PAN tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
29. Permen PAN No. PER/122 /M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis dan Angka Kreditnya
30. Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKN No. 19/Per/M.Kominfo/8/2006 No. 18 A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya
31. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN No. 100/Menkes/Pb/II/2006 No. 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis dan Angka Kreditnya
32. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN No. 101/Menkes/Pb/II/2006 No. 4 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya
33. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN No. 20 Tahun 2005 No. 14a Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
Kepmen PAN
34. Kepmen PAN No. SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011
35. Kepmen PAN No. SKB/06/M.PAN/6/2008 tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009
36. Kepmen PAN No. Kep/ 169 /M.Pan/10/2006 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil secara Nasional Tahun Anggaran 2006
37. Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan No. 10 Tahun 2006; No. Kep.132/Men/III/2006; No. 01/M.Pan/3/2006 tentang Penyempurnaan Keputusan Bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan No. 407 Tahun 2005; No. Kep.185/Men/II/2005; No. SKB/02/M.Pan/2005 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2006
38. Kepmen PAN No. Kep/01.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Depdagri Tahun Anggaran 2005
39. Kepmen PAN No. Kep/02.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Deplu Tahun Anggaran 2005
40. Kepmen PAN No. Kep/03.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Dephan Tahun Anggaran 2005
41. Kepmen PAN No. Kep/04.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2005
42. Kepmen PAN No. Kep/05.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Perdagangan Tahun Anggaran 2005
43. Kepmen PAN No. Kep/06.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Deptan Tahun Anggaran 2005
44. Kepmen PAN No. Kep/07.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2005
45. Kepmen PAN No. Kep/08.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Depkes Tahun Anggaran 2005
46. Kepmen PAN No. Kep/09.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Depnakertrans Tahun Anggaran 2005
47. Kepmen PAN No. Kep/10.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Dephut Tahun Anggaran 2005
48. Kepmen PAN No. Kep/12.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Depsos Tahun Anggaran 2005
49. Kepmen PAN No. Kep/13.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2005
50. Kepmen PAN No. Kep/14.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2005
51. Kepmen PAN No. Kep/15.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun Anggaran 2005
52. Kepmen PAN No. Kep/17.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Perencanaan Pembangunannasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2005
53. Kepmen PAN No. Kep/19.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2005
54. Kepmen PAN No. Kep/20.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2005
55. Kepmen PAN No. Kep/21.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2005
56. Kepmen PAN No. Kep/23.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara – RI Tahun Anggaran 2005
57. Kepmen PAN No. Kep/24.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005
58. Kepmen PAN No. Kep/25.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2005
59. Kepmen PAN No. Kep/26.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun Anggaran 2005
60. Kepmen PAN No. Kep/27.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekjen Komnas HAM Tahun Anggaran 2005
61. Kepmen PAN No. Kep/28.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Sekjen MPR Tahun Anggaran 2005
62. Kepmen PAN No. Kep/30.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi dan Geofisika Tahun Anggaran 2005
63. Kepmen PAN No. Kep/31.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Tahun Anggaran 2005
64. Kepmen PAN No. Kep/32.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2005
65. Kepmen PAN No. Kep/33.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil BKN Tahun Anggaran 2005
66. Kepmen PAN No. Kep/34.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2005
67. Kepmen PAN No. Kep/36.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2005
68. Kepmen PAN No. Kep/37.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2005
69. Kepmen PAN No. Kep/38.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2005
70. Kepmen PAN No. Kep/39.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2005
71. Kepmen PAN No. Kep/40.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2005
72. Kepmen PAN No. Kep/41.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2005
73. Kepmen PAN No. Kep/42.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2005
74. Kepmen PAN No. Kep/43.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun Anggaran 2005
75. Kepmen PAN No. Kep/45.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Sandi Negara Tahun Anggaran 2005
76. Kepmen PAN No. Kep/47.F/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2005
77. Kepmen PAN No. Kep/79/M.Pan/7/2005 tentang Tim Koordinasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2005
78. Kepmen PAN No. Kep/108.1/M.Pan/10/2005 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil secara Nasional Tahun Anggaran 2005
79. Kepmen PAN No. B/1110/M.Pan/6/2005 tentang Kebijakan Umum Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005
80. Kepmen PAN No. KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
81. Kepmen PAN No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
82. Kepmen PAN No.26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
83. Kepmen PAN No. 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
84. Kepmen PAN No. KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah
85. Kepmen PAN No.Kep/135/M.Pan/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
86. Kepmen PAN No. Kep/139/M.Pan/10/2004 tentang Perubahan atas Kepmen PAN No. Kep/L21/M.Pan/9/2004 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2004
87. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN No. 209/MENKES/SKB/III/2004 No. 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya
88. Kepmen PAN No. 31/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Angka Kreditnya
89. Kepmen PAN No. 32/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksaan Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya
90. Kepmen PAN No. 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya
91. Kepmen PAN No. 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya
92. Kepmen PAN No. 55/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya Kepmen PAN No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya
93. Kepmen PAN No. 140/Kep/M.Pan/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya
94. Kepmen PAN No. 09 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
95. Kepmen PAN No. 25/Kep/M.Pan/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara
96. Kepmen PAN No. 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya
97. Kepmen PAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya
98. Kepmen PAN No. 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
99. Kepmen PAN No. 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api dan Angka Kreditnya
100. Kepmen PAN No.138 Tahun 2002 tentang Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan
101. Kepmen PAN No. 01/Kep/M.Pan/1/2001 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
102. Kep. Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 1 Tahun 2008, No. KEP. 24/MEN/II/2008, No. SKB/01/M.PAN/2/2008 tentang Perubahan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007, Nomor : KEP.222/MEN/V/2007, Nomor : SKB/03/M.PAN/5/2007 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008.
103. Kep. Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 55 Tahun 2007, No. KEP.222/MEN/V/2007, No. SKB/03/M.PAN/5/2007 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008.
104. Kepmen PAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
Lamp. Kepmeneg PAN No. 16/KEP/M.PAN/3/2001
105. Kepmen PAN No.19 Tahun 1996 tentang Jabatan
SE MenPAN
1. SE MenPAN No. B-426/S.PAN-RB/2/2010 tentang Usul Pencalonan Unit Pelayanan Publik Dalam Rangka Penghargaan Citra Pelayanan Prima 2010
2. Surat MenPAN No. B/1128/S.PAN-RB/05/2010 tentang Penipuan dan Penyalahgunaan Nama Pejabat dan Instansi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. SE MenPAN No. 15 Tahun 2009 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2010
4. SE No. B/3302/M.PAN/12/2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2008 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2009
5. SE No. 01/M.PAN/1/2006 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Calon CPNS Tahun 2005/2006
6. SE No. 03/M.PAN/1/2006 tentang Perubahan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2006
7. SE No.SE/15/M.PAN/10/2006 tentang Larangan Mengirim dan Menerima Hadiah Lebaran di Lingkungan Penyelenggara Negara
8. SE No. SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
9. SE No. B/1110/M.PAN/6/2005 tentang Kebijakan Umum Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005
10. SE No. SE/15/M.PAN/9/2005 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan dalam upaya Perbaikan Pelayanan Publik
11. SE No. SE/04/M.PAN/03/2004 tentang Larangan PNS Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu 2004
12. SE No. SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
13. SE No. SE/24/M.PAN/8/2004 perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
14. SE No. 125/M.Pan/4/2003 Hal Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 dan No. 9 Tahun 2003
15. SE No. 02/M.PAN/8/2000 tentang Pertanggungjawaban Kegiatan Menko/Meneg/Departemen
16. SE No. 23/M.PAN/8/2000 tentang Tatalaksana Kegiatan Menko/Meneg/Departemen
17. SE No. 50/M.PAN/10/2000 tentang Permintaan informasi
18. SE No. 58/M.PAN/10/2000 tentang Kelembagaan Perangkat Daerah
19. SE No. 70/M.PAN/10/2000 tentang Permintaan Informasi
20. SE No. 73/M.PAN/10/2000 tentang Kelembagaan Perangkat Daerah
21. SE No. 75/M.PAN/10/2000 tentang Penyampaian Sistem Informasi
22. SE No. 107/M.PAN/11/2000 tentang Penataan Kelembagaan Daerah
23. SE No. 140/M.PAN/12/2000 tentang Pengajuan Nama Pejabat yang akan menduduki Jabatan Struktural Eselon I
24. SE No.141/M.PAN/4/2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
Permen Hukham
1. Permen Hukham No. M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2. Permen Hukham No. M.72-PR.09.02 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin
PERATURAN DAN KEPUTUSAN KEPALA BKN
1. Peraturan Kepala BKN No. 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya
2. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
3. Peraturan Kepala BKN No. 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN
4. Peraturan Kepala BKN No. 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Angka Pengenal Keputusan Kepala BKN untuk Konversi Nomor Identitas PNS
5. Peraturan Kepala BKN No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
6. Peraturan Kepala BKN No. 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS
8. Peraturan Kepala BKN No. 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan Nomor Identitas PNS
9. Peraturan Kepala BKN No. 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, dan Inspektur Minyak dan Gas Bumi
10. Peraturan Kepala BKN No. 13A Tahun 2006 tentang Petunjuk Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005
11. Peraturan Kepala BKN No. 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil
12. Peraturan Bersama Menkoinfo dan Kepala BKN No. 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 No. 18 A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya
13. Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN
Lamp. 1 Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2006
Lamp. 2 Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2006
14. Peraturan Bersama Menkes dan Kepala BKN No. 611/MENKES/PB/VIII/2006 No. 20 Tahun2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya
15. Peraturan Kepala BKN No. 58 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, dan Adikara Siaran
16. Peraturan Bersama Mentan dan Kepala BKN No. 59/Permentan/OT.140/11/2006 No. 62 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya
17. Peraturan Kepala BKN No. 63 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Petugas Pemasyarakatan
18. Peraturan Kepala BKN No. 29 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti
Keputusan KaBKN
19. Keputusan Kepala BKN No. 101/KEP/2008 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Regional BKN untuk Menandatangani Keputusan Konversi Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah
20. Keputusan Kepala BKN No. 23 Tahun 2002 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
21. Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
22. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala BKN No. 002/BPS-SKB/II/2004, No. 04 Tahun 2004 Menpan, Kepmen PAN No. 66 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya
SE KaBKN
1. SE Kepala BKN No. K.26-30/V.68-10/99 tentang Hak Kepegawaian dan Hak Administrasi bagi Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007
Peraturan Lain
Peraturan Kepala LAN
1. Per. Kepala LAN No. 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah
2. Per. Kepala LAN No. 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara
3. Per. Kepala LAN No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Sertifikasi Widyaiswara
Peraturan Menteri Lain
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 0433/P/1993, No. 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
5. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-08/M.EKON/02/2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
2. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
3. UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 53 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2. PP No. 42 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia
3. PP No. 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter
4. PP No. 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan
5. PP No. 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpres No. 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
2. Perpres No. 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan
3. Perpres No. 24 Tahun 2005 tentang Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
Keppres
1. Keppres No. 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis
2. Keppres No. 115 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan serta Dokumen dan Arsip Pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dibentuk/Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
3. Keppres No. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip Pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya
4. Keppres No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
5. Keppres No. 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
6. Keppres No. 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia
PERMEN, KEPMEN
Menteri PAN
1. Kepmenpan No. Kep/34/M.PAN/3/2004 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 21 Kepmenpan No. 09/M/PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
2. Kepmenpan No. 09/M/PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
Menteri Kominfo
1. Permen Kominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/1/2009 tentang Tata Kearsipan Dinamis
2. Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2009 tentang Klafikasi Arsip
PERATURAN ANRI
Perka ANRI
1. Perka ANRI No. 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Kepka ANRI No. Kep. 03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja ANRI
2. Perka ANRI No. 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/ Arsip Vital Negara
3. Perka ANRI No. 07 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional
Kepka ANRI
1. Kepka ANRI No. Kep.03 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja ANRI
2. SKB ANRI No. 03 Tahun 2002 Lampiran 1 tentang Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Arsiparis Tingkat Ketrampilan
3. SKB ANRI No. 03 Tahun 2002 Lampiran 2 tentang Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Arsiparis Tingkat Keahlian
4. SKB ANRI No. 03 Tahun 2002 Lampiran 3 tentang Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengelolaan Arsip
5. Kepka ANRI No. 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyesuaian Jabatan Berdasarkan Kepmenpan No. 09/Kep/M.Pan/2/2002
SE ANRI
1. SEB ANRI No. KN.00/02/36/2006 tentang Pendataan, Penyelamatan, Pelestarian dan Pengaksesan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum, dan Arsip/Dokumen Bimbingan Teknis dan Supervisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. SE ANRI No. SE/01/1981 tentang Penanganan Arsip Inaktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah tentang Penyusutan Arsip
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG ASURANSI
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
4. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
5. UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
6. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
8. UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 64 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia
2. PP No. 65 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia
3. PP No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
4. PP No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
5. PP No. 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6. PP No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. PP No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
8. PP No.10 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia
9. PP No.16 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya
10. PP No. 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun
11. PP No. 46 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia
12. PP No. 5 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
13. PP No. 41 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jasa Indonesia
14. PP No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek sebagaimana telah diubah dengan PP No. 79 Tahun 1998
15. PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
16. PP No. 79 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
17. PP No. 27 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia
18. PP No. 45 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
19. PP No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
20. PP No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga
21. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
22. PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
23. PP No. 75 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Preusan Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor
24. PP No. 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
25. PP No. 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
26. PP No. 18 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
27. PP No. 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
28. PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
29. PP No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja
30. PP No. 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja
31. PP No. 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
32. PP No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Keppres No. 37 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol 5 Asean Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean)
2. Keppres No. 51 Tahun 1989 tentang Perubahan Keppres No. 28 Tahun 1988 Tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
3. Keppres No. 28 Tahun 1988 tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
4. Keppres No. 40 Tahun 1988 tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
5. Keppres No. 10 Tahun 1987 tentang Perubahan Besarnya Biaya Pengobatan/Perawatan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
6. Keppres No. 11 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Biaya Pengobatan/Perawatan bagi Jaminan Kecelakaan Kerja Asuransi Sosial Tenaga Kerja
7. Keppres No. 64 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja
8. Keppres No. 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1971 tentang Perizinaan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1974
9. Keppres No. 35 Tahun 1982 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian dan Uang Kubur Asuransi Sosial Tenaga Kerja
10. Keppres No. 30 Tahun 1973 tentang Mengesahkan “Foreign Investment Insurance Agreement between Canada and the Republic of Indonesia”
Peraturan Menteri
1. PMK No. 18 /PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
2. PMK No. 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
3. PMK No. 79/PMK.010/2009 tentang Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
4. PMK No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
5. PMK No. 74 /PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
6. PMK No. 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
Keputusan Menteri
7. KMK No. Kep- 84 /KM.10/2010 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian Atas PT. Asuransi Andika Raharja Putera (d/h PT. Maskapai Asuransi Djakarta 1945)
8. KMK No. 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Peransuransian
9. KMK No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reansuransi
10. KMK No. 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian
11. KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reansuransi
12. KMK No. 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
13. KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusaan Reasuransi
14. SKB No. 999A/MENKES/SKB/VIII/2002 dan No. 37A Tahun 2002 tentang Perubahan Atas SKB No. 1013/MENKES/SKB/IX/2001 dan No. 43 Tahun 2001 tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEPABEANAN DAN BEA CUKAI
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
4. UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
5. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
6. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
9. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
10. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
11. UU No. 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (SWI) di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
12. UU Darurat No. 31 Tahun 1950 tentang Pemungutan Bea Cukai Berat-Barang
13. UU No. 20 Tahun 1951 tentang Pembebasan Cukai Guna Pegawai-Pegawai Diplomatik atau Konsuler dari Negeri-Negeri Asing yang menjalankan tugasnya di Negeri Ini
14. Perppu No. 9 Tahun 1963 tentang Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan Bea-Bea dan Cukai-Cukai di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
2. PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
3. PP No. 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu Dalam Daerah Pabean
4. PP No. 26 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai
5. PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat
6. PP No. 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai
7. PP No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
8. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
9. PP No. 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor
10. PP No. 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
11. PP No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
12. PP No. 25 Tahun 2001 tentang Perubahan ketiga atas PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
13. PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai
14. PP No. 43 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
15. PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
16. PP No. 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai
17. PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan
18. PP No. 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
19. PP No. 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai
20. PP No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai
21. PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
22. PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan
23. PP No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai
24. PP No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
25. PP No. 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
26. PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
27. PP No. 9 Tahun 1990 tentang Perubahan Regeringsverordening Pembebasan Cukai Alkohol Sulingan
28. PP No.13 Tahun 1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang Dikenakan
29. PP No. 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai
30. PP No. 47 Tahun 1986 tentang Bea Masuk Tambahan atas Barang Impor
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpres No. 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan Asean Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
2. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
3. Perpres No. 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window
4. Perpres No. 67 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands on Mutual Administrative Assistance for the Proper Application of Customs Law and for the Prevention, Investigation and Combating of Customs Offences (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang Bantuan Administratif Timbal Balik untuk Penerapan UU Pabean Yang Tepat dan untuk Pencegahan, Penyidikan dan Pemberantasan Pelanggaran Kepabeanan)
5. Perpres No. 46 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea dan Cukai, dan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
6. Perpres No. 101 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Bantuan Administratif Timbal Balik di Bidang Kepabeanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters)
Keppres
7. Keppres No. 7 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai
8. Keppres No. 84 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai
9. Keppres No. 39 Tahun 1998 tentang Pencabutan Atas Keppres No. 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk dipergunakan dalam Usaha Pertaksian
10. Keppres No. 130 Tahun 1998 tentang Pengesahan Asean Agreement on Customs (Persetujuan Asean di Bidang Kepabeanan)
11. Keppres No. 48 Tahun 1996 tentang Pemeriksaan Pabean atas Barang yang Diimpor oleh PT Freeport Indonesia
12. Keppres No. 13 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri
13. Keppres No. 30 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai
14. Keppres No. 32 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan Pabean atas Barang yang Diimpor dengan Menggunakan Pesawat Udara
15. Keppres No. 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk dipergunakan dalam Usaha Pertaksian
16. Keppres No. 15 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Pabean atas Barang yang Diimpor Dalam Rangka Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Bantuan Luar Negeri
17. Keppres No. 65 Tahun 1994 tentang Perubahan Keppres No. 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk dipergunakan dalam Usaha Pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No. 57 Tahun 1993
18. Keppres No. 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
19. Keppres No. 95 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres No. 53 Tahun 1993 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)
20. Keppres No. 111 Tahun 1993 tentang Perluasan berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staatsblad 1898 Nomor 90 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 PRP Tahun 1965
21. Keppres No. 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47 Tahun 1971 tentang Pungutan Retribusi terhadap Barang-Barang yang berasal dari Luar Negeri yang akan dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang
22. Keppres No. 47 Tahun 1971 tentang Pungutan Retribusi Terhadap Barang-Barang jang ber¬asal dari Luar Negeri jang akan dimasukkan kedalam Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
PERMEN, KEPMEN
PMK
Tahun 2010
1. PMK No. 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor tertentu untuk Tahun Anggaran 2010
2. PMK No. 24/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
3. PMK No. 26/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap impor Uncoated Writing And Printing Paper
4. PMK No. 31/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 96/Pmk.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Dlity Free Scheme (USDFS) dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
5. PMK No. 42/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2010
6. PMK No. 43/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga uap untuk Tahun Anggaran 2010
7. PMK No. 44/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pebaikan dan/atau Pemeliharaan Peawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2010
8. PMK No. 45/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010
9. PMK No. 46/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010
10. PMK No. 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010
11. PMK No. 48/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2010
12. PMK No. 49/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2010
13. PMK No. 50/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010
14. PMK No. 51/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010
15. PMK No. 52/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2010
16. PMK No. 53/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2010
17. PMK No. 54/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2010
18. PMK No. 55/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2010
19. PMK No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
20. PMK No. 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
21. PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
22. PMK No. 82/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tertentu
23. PMK No. 88/PMk.011/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
24. PMK No. 96/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
25. PMK No. 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
26. PMK No. 102/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya
27. PMK No. 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
28. PMK No. 159/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
29. PMK No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
30. PMK No. 177/PMK.04/2010 tentang Tata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera
Tahun 2009
31. PMK No. 02/PMK.011/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 61/PMK.03/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun
32. PMK No. 07/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Tepung Gandum
33. PMK No. 09/PMK.04/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai
34. PMK No. 13/PMK.04/2009 tentang Perubahan Keduabelas atas KMK No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
35. PMK No. 19/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu
36. PMK No. 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
37. PMK No. 24/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
38. PMK No. 26/PMK. 011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2009
39. PMK No. 27/PMK. 011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2009
40. PMK No. 28/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2009
41. PMK No. 29/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2009
42. PMK No. 30/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2009
43. PMK No. 31/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2009
44. PMK No. 33/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2009
45. PMK No. 36/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide untuk Tahun Anggaran 2009
46. PMK No. 37/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2009
47. PMK No. 45/PMK.03./2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
48. PMK No. 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Lamp. PMK No. 46/PMK.04/2009
49. PMK No. 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
50. PMK No. 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai
51. PMK No. 68/PMK.04/2009 tentang Jenis dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai
52. PMK No. 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
53. PMK No. 70/PMK.04/2009 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran
54. PMK No. 89/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara Terhadap Impor BI-Axially Oriented Polypropylene Film dari Thailand
55. PMK No. 95/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 39.1/PMK.011/2008 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand
56. PMK No. 101/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-produk Susu tertentu
57. PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
58. PMK No. 177/PMK.04/2009 tentang Perubahan Keempat Atas KMK No. 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan
59. PMK No. 183/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film dari Negara Thailand
60. PMK No. 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau
61. PMK No. 215/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009
62. PMK No. 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu
63. PMK No. 236/PMK.04/2009 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai
64. PMK No. 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai
65. PMK No. 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau tanda Pelunasan Cukai lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan
66. PMK No. 241/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009
67. PMK No. 01/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Kacang Kedelai
68. PMK No. 03/PMK.04/2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku KMK No. 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PMK No. 114/PMK.04/2006
69. PMK No. 05/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Tepung Gandum
70. PMK No. 09/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedelapan atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
71. PMK No. 26/PMK.04/2008 tentang Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
72. PMK No. 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan
73. PMK No. 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
Lampiran PMK No. 29/PMK.04/2008
74. PMK No. 33/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Lampiran PMK No. 33/PMK.04/2008
75. PMK No. 38/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 38/PMK.07/2008
76. PMK No. 39/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 39/PMK.09/2008
77. PMK No. 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
78. PMK No. 70/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu
79. PMK No. 72/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kesembilan atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
80. PMK No. 78/PMK.04/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Ketentuan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
81. PMK No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
82. PMK No. 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
83. PMK No. 131/PMK.01/2008 tentang Pemberian Hak Akses Portal Indonesia National Single Window
84. PMK No. 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window
85. PMK No. 134 /PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2008
86. PMK No. 138 /PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 138 /PMK.011/2008
87. PMK No. 140/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 140/PMK.011/2008
88. PMK No. 142/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2008
89. PMK No. 143/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 143/PMK.011/2008
90. PMK No. 144 / PMK.011/ 2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Botol Infus untuk Tahun Anggaran 2008
91. PMK No. 145 /PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008
92. PMK No. 146/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2008
93. PMK No. 147/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Cold Rolled Coil (CRC) oleh Industri Baja Nasional untuk Tahun Anggaran 2008
94. PMK No. 148/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2008
95. PMK No. 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
96. PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
97. PMK No. 160/PMK.01/2008 tentang Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan/ atau Cukai
98. PMK No. 162/PMK.011/2008 tentang Pencabutan KMK No. 397/KMK.01/2004 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Carbon Black
99. PMK No. 171/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 16/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan yang Akan Dirakit menjadi Kendaraan Bermotor untuk Tujuan Ekspor
100. PMK No. 173/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 01/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware
101. PMK No. 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
102. PMK No. 189/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
103. PMK No. 211/PMK.04/2008 tentang Tata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera
104. PMK No. 213/PMK.04/2008 tentang tata cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang tertentu
105. PMK No. 220/PMK.04/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir
106. PMK No. 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
107. PMK No. 225/PMK.04/2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku KMK No. 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PMK No. 03/PMK.04/2008
108. PMK Nomor 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai
109. PMK No. 64/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No. 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan
110. Lampiran PMK No. 64/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No. 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan
111. PMK No. 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
112. PMK No. 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
113. PMK No. 77/PMK.02/2007 tentang Pemberian Uang Lauk Pauk bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
114. PMK No. 177 / PMK.011 / 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
115. PMK No. 179/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Platform Pengeboran atau Produksi Terapung atau Dibawah Air
116. PMK No. 180/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Beras
117. PMK No. 214/PMK.04/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
118. PMK No. 112/PMK.04/2006 tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol asal Impor
119. PMK No. 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
120. PMK No. 36/PMK.04/2005 tentang Perubahan atas KMK No. 80/KMK.04/2005 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
Kepmen
KMK
121. KMK No. 175/KMK.04/2010 tentang Uang Harian Khusus bagi Pegawai Dirjen Bea dan Cukai yang Melakukan Tugas Kumandah di Luar Tempat Kedudukan Kantor yang Bersangkutan
122. KMK No. 366/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
123. KMK No. 731/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
124. KMK No. 936/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
125. KMK No. 87/KMK.01/2009 tentang Pengelolaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Keuangan
126. KMK No. 256/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
127. KMK No. 482/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
128. KMK No. 697/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
129. KMK No. 922/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
130. KMK No. 1202/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
131. KMK No. 1468/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
132. KMK No. 1716/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
133. KMK No. 2017/KM.4/2009 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
134. KMK No. 925/KMK.04/2006 tentang Pengadaan Pita Cukai Tahun 2007
135. KMK No. 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
136. Keputusan Menperindag No. 510/MPP/KEP/6/2002 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
137. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan No. 212/PMK.04/2007 dan No. 648/M-DAG/Kep/12/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/KMK.04/2002 dan No. 819/MPP/KEP/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir
138. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Tim Persiapan National Single Window
PERDIRJEN / KEPDIRJEN
Perdirjen
Tahun 2010
1. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-3/BC/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai Atas Barang Kena Cukai yang Diolah Kembali atau Dimusnahkan
2. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-05/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2010
3. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-06/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2010
4. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-07/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2010
5. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-08/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010
6. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-09/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010
7. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-10/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010
8. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-11/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2010
9. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-12/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2010
10. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-13/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010
11. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-14/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010
12. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-15/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2010
13. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-16/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2010
14. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-17/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2010
15. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-18/BC/2010 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2010
16. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-20/BC/2010 tentang Perubahan Perdirjen Bea dan Cukai No. P-48/BC/2009 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
17. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Kepatuhan Internal di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
18. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-25/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
19. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-33/BC/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-09/BC/2009 tentang Petunjuk Penyelesaian Urusan Pungutan Ekspor
20. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-34/BC/2010 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pertukaran Data Elektronik (PDE) Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3)
21. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-35/BC/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-20/BC/2008 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
22. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-36/BC/2010 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-28/BC/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Cukai
Tahun 2009
1. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-01/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware
2. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-03/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan yang akan Dirakit menjadi Kendaraan Bermotor untuk Tujuan Ekspor
3. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-05/BC/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu
4. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-06/BC/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
5. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-07/BC/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor
6. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-08/BC/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
7. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-09/BC/2009 tentang Petunjuk Penyelesaian Urusan Pungutan Ekspor
8. Perdirjen Bea dan Cukai No. 10/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2009
9. Perdirjen Bea dan Cukai No. 11/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2009
10. Perdirjen Bea dan Cukai No. 12/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2009
11. Perdirjen Bea dan Cukai No. 13/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2009
12. Perdirjen Bea dan Cukai No. 18 /BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. 14/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2009
13. Perdirjen Bea dan Cukai No. 15/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2009
14. Perdirjen Bea dan Cukai No. 16/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2009
15. Perdirjen Bea dan Cukai No. 17/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2009
16. Impor Barang dan Bahan oleh Industri Telematika untuk Tahun Anggaran 2009
17. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-19/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide untuk Tahun Anggaran 2009
18. Perdirjen Bea dan Cukai No. 20/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2009
19. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang
20. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor
21. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-23/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Barang dari Tempat lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat yang Berada di bawah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
22. Perdirjen Bea dan Cukai No. 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa
23. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-26/BC/2009 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai
24. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-27/BC/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pembayaran secara Berkala
25. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-28/BC/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Cukai
26. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-29/BC/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
27. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-30/BC/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
28. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-31/BC/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Importir
29. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-36/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate
30. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-38/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Paku
31. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-39/BC/2009 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
32. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-40/BC/2009 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol
33. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau
34. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-44/BC/2009 tentang Daftar Kode Standar Internasional yang Digunakan untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean
35. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-48/BC/2009 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
36. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-50/BC/2009 tentang Tatalaksana Pembayaran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor oleh Perusahaan Pengguna Fasilitas Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
Tahun 2008
37. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-01/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Merumuskan Data Base Harga I.
38. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-02/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
39. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan untuk Menandatangani Keputusan Menteri Keuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hot Rolled Coil (HRC) = 2 MM.
40. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-04/BC/2008 tentang Petunjuk Teknis Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Gandum dan Tepung Gandum/Terigu.
41. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-05/BC/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2007 tentang Tatalaksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Kepabeanannya dari Satu Tempat Penimbunan Sementara ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya.
42. Perdirjen Bea dan Cukai No. 06/BC/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-38/BC/2007 tentang Tata kerja Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dengan Menggunakan Sistem Pertukaran Data Elektronik
43. Perdirjen Bea dan Cukai No. 09/BC/2008 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pengawasan Penggunaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka User Specific Duty Free Scheme (USDFS) Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
44. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-15/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai
45. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-16/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
46. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-17/BC/2008 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
47. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 18 /BC/2008 tentang Pelaksanaan Ujicoba Implementasi Sistem National Single Window (NSW) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Emas, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, KPPBC Belawan dan KPPBC Soekarno-Hatta
48. Perdirjen Bea dan Cukai No. P 19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Barang Kena Cukai yang Diolah Kembali atau Dimusnahkan
49. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-20/BC/2008 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
50. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-21/BC/2008 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan, serta Monitor dan Evaluasi Standard Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
51. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-22/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2008
52. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-23/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Jasa Pelayaran Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Kapal Laut untuk Tahun Anggaran 2008
53. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-24/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008
54. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-25/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2008
55. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-26/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2008
56. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-27/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Cold Rolled Coil (CRC) oleh Industri Baja Nasional untuk Tahun Anggaran 2008
57. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-28/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2008
58. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-29/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Botol Infus untuk Tahun Anggaran 2008
59. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-30/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2008
60. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-31/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2008
61. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-32/BC/2008 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2008
62. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 33./BC/2008 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol asal Impor
63. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-35/BC/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau
64. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-37/BC/2008 tentang Perubahan atas Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-79/BC/2002 tentang Kemasan Penjualan Eceran Hasil Tembakau
65. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 38/BC/2008 tentang Perubahan Perdirjen Bea dan Cukai No. P-33/BC/2008 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol asal Impor
66. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
67. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor
68. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai
69. Perdirjen Bea dan Cukai No. : P- 01 /BC/2007 tentang Perubahan Kelima atas Kepdirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
70. Peraturan Bersama Inspektur Jenderal Direktur Jendeal Bea dan Cukai Nomor: PER- 01/IJ/2007 Nomor: P- 04/BC/2007 tentang Perubahan Keputusan Bersama Inspektur Jenderal Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 10/IJ/2003 Nomor: 08/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor
71. Perdirjen Bea dan Cukai No. : P- 05/BC/2007 tentang Perubahan Kepdirjen Bea dan Cukai Nomor KEP- 14/BC/2001 tentang Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabeanan
72. Perdirjen Bea dan Cukai No.: P- 06 /BC/2007 tentang Perubahan Keempat atas Kepdirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor
73. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 07 /BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor
74. Perdirjen Bea dan Cukai No.: P-08/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor Barang terkena Pungutan Ekspor yang dikecualikan dari Pungutan Ekspor
75. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 09/BC/2007 tentang Perubahan Kedua Kepdirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-14/BC/2001 tentang Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabeanan
76. Perdirjen Bea dan Cukai No. : P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk yang pada saat Pemasukannya ke dalam Daerah Pabean Indonesia belum diselesaikan Kewajiban Pabeannya
77. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-15/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Jam Tangan dan Perhiasan Yang Pada Saat Pemasukkannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya.
78. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-18/BC/2007 tentang Pakta Integritas Pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.
79. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-19/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/Pmk.011/2007 Tanggal 3 April 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor.
80. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-20/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
81. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
82. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-22/Bc/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Dan Pengawasan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan.
83. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-23/BC/2007 tentang Label Tanda Pengawasan Cukai Untuk Barang Kena Cukai Yang Dijual Di Toko Beras Bea.
84. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-24/BC/2007 tentang Mitra Utama.
85. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-25/BC/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
86. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-26/BC/2007 tentang Tatalaksana Pindah Lokasi Penimbunan Barang Impor Yang Belum Diselesaikan Kewajiban Kepabeanannya Dari Satu Tempat Penimbunan Sementara Ke Tempat Penimbunan Sementara Lainnya.
87. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-28/BC/2007 tentang Standar Audit Di Bidang Kepabeanan.
88. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-29/BC/2007 tentang Nota Hasil Intelijen.
89. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-30/BC/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau
90. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-31/BC/2007
91. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-32/BC/2007 tentang Desain Pita Cukai Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor.
92. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Importir.
93. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-35/BC/2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-23/Bc/2007 Tentang Label Tanda Pengawasan Cukai Untuk Barang Kena Cukai Yang Dijual Di Toko Beras Bea.
94. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-36/BC/2007 tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan.
95. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-11/BC/2006 tentang Perubahan Ketiga atas Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
96. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-12/BC/2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Layanan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan dalam Rangka Penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RSKP), Inward Manifest dan Outward Manifest
97. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-16/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK No. 79/PMK.010/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor
98. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-19 /BC/2006 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Bea dan Cukai No. P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
99. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-20/BC/2006 tentang Perubahan atas Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-27/BC/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
100. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-22/Bc/2006 tentang Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Minuman mengandung Etil Alkohol asal Impor
101. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-23/BC/2006 tentang Desain dan Warna Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol asal Impor
102. Perdirjen Bea dan Cukai No. P-24/BC/2006 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Bea dan Cukai No. 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau
103. Perdirjen Bea dan Cukai No.: 25/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK Nomor 61/PMK.010/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Angkutan Komersial; Nomor 62/PMK.010/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) untuk Keperluan Angkutan Umum; Nomor 63/PMK.010/2006 tanggal 24 Juli 2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum
Kepdirjen
104. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-25/BC/2010 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Pertukaran Data Elektronik Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
105. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 27/BC/UP.9/2010 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
106. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-33/BC/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Untuk dan Atas Nama Dirjen Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Kepdirjen Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Kepada Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
107. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-38/BC/2010 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-35/Bc/2010 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Depkeu-Three dan Pilot Project Personal Scorecard Dirjen Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2010
108. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep- 43/BC/2010 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk dan Atas Nama Dirjen Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean
109. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KE-03/BC/2009 tentang Penambahan Pagu Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau
110. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-05/BC/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
111. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 6/BC/UP.9/2009 tentang Pemberhentian Para PNS dari Koordinator Pelaksana di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
112. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-13/BC/2009 tentang Penunjukan Tim Assessment Center Dirjen Bea dan Cukai
113. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-25/BC/2009 tentang Pengelolaan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
114. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 92/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kepabeanan 24 (Dua Puluh Empat) Jam Sehari Dan 7 (Tujuh) Hari Seminggu Pada Kantor Pabean Di Pelabuhan Tertentu
115. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-03/BC/2008 tentang Pelimpahan Wewenang untuk dan atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Atas Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
116. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 22/BC.1/UP.9/2008 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
117. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 34/BC/UP.9/2008 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
118. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 38/BC.1/UP.9/2008 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
119. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP- 41/BC/2008 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Membentuk Komisi Kode Etik
120. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 46/BC.1/UP.9/2008 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
121. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-52/BC/2008 tentang Penetapan Daerah Wewenang Kantor Pelayanan Utama Dan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Dalam Rangka Pelayanan dan Pengawasan Terhadap Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, dan Pengusaha Barang Kena Cukai
122. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-54/BC/2008 tentang Perubahan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. Kep-41/BC/2008 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai Untuk Membentuk Komisi Kode Etik
123. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-60/BC/2008 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
124. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-61/BC/2008 tentang Satuan Registrasi Kepabeanan
125. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 62/BC/UP.9/2008 tentang Pembebasan Sementara Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
126. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 63/BC/UP.9/2008 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon VI di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
127. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 64/BC/UP.9/2008 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Eselon V di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
128. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 73/BC.1/UP.9/2008 tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2006/2007 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
129. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 74/BC.1/UP.9/2008 tentang Penempatan Calon PNS Lulusan Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara Tahun 2006/2007 di Lingkungan Dirjen dan Cukai
130. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 75/BC.1/Up.9/2008 tentang Penempatan Calon PNS Lulusan Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2006/2007 di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
131. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 76/BC.1/UP.9/2008 tentang Penempatan Calon PNS Lulusan Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi TA 2006/2007 di Lingkungan Dirjen dan Cukai
132. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 77/BC.1/UP.9/2008 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
133. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 79/BC.1/UP.9/2008 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
134. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 80/BC.1/UP.9/2008 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Eselon V di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
135. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 87/BC.1/UP.9/2008 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Eselon V di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
136. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 88/BC.1/UP.9/2008 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
137. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 91/BC.1/UP.9/2008 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
138. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 124/BC.1/UP.9/2008 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
139. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 125/BC.1/UP.9/2008 tentang Mutasi PNS dalam Jabatan Eselon V di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
140. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 126/BC.1/UP.9/2008 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
141. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 130/BC.1/UP.9/2008 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
142. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 01/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
143. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 18/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
144. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 44/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
145. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 45/BC.1/UP.9/2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Bea dan Cukai Nomor 44/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
146. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 52/BC/UP.9/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
147. Kepdirjen Bea dan Cukai No. KEP-55/BC/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Unstuck dan Atas Nama Menteri Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan dan atau Surat Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Pabrik dan Importir minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
148. Kepdirjen Bea dan Cukai No.KEP-56/BC/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Cukai Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan dan atau Surat Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Cukai.
149. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 58/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
150. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 62/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
151. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 69/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
152. Kepdirjen Bea dan Cukai No.71/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
153. Kepdirjen Bea dan Cukai No.79/BC/UP.9/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
154. Kepdirjen Bea dan Cukai No.83/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
155. Kepdirjen Bea dan Cukai No.131/BC.1/UP.9/2007 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
156. Kepdirjen Bea dan Cukai No. Kep-127/BC/2006 tentang Penambahan Pagu Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakan
157. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 279/BC.1/UP.9/2006 tentang Penempatan Lulusan Program Diploma I Keuangan Palembang Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai TA 2005/2006 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
158. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 282/BC.1/UP.9/2006 tentang Penempatan Lulusan Program Diploma I Keuangan Cimahi Spesialisasi Kebendaharaan Negara TA 2005/2006 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
159. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 288/BC.1/UP.9/2006 tentang Penempatan Lulusan Program Diploma III Kepabeanan dan Cukai TA 2005/2006 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
160. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 349/BC/UP.9/2006 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
161. Kepdirjen Bea dan Cukai No. 83/BC.1/UP.9/2005 tentang Pemindahan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
Instruksi Dirjen Bea dan Cukai
162. Instruksi Dirjen Bea dan Cukai No. INS-01/BC/2010 tentang Peningkatan Pengawasan Impor dan Ekspor Dalam Rangka Pelaksanaan Free Trade Agreement (FTA)
163. Instruksi Dirjen Bea dan Cukai No. INS-03/BC/2010 tentang Peningkatan Intensitas Pengawasan Melekat
164. Instruksi Dirjen Bea dan Cukai No. INS-04/BC/2010 tentang Pemetaan dan Tindak Lanjut Pengawasan Titik-titik Rawan di Lingkungan Dirjen Bea dan Cukai
165. Instruksi Dirjen Bea dan Cukai No. INS-01/BC/2009 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja DJBC dengan Menteri Keuangan Tanggal 25 Maret 2009
166. Instruksi Dirjen Bea dan Cukai No. INS-01/BC/2007 tentang Penegasan Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah beberapa Kali diubah Terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-01/BC/2007 dan P-07/BC/2007 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor
SE Dirjen Bea dan Cukai
1. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-01/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Surat Keterangan Asal (SKA) Atas Barang Impor dalam Rangka Skema Free Trade Agreement
2. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-2/BC/2010 tentang Penggunaan Hasil Cetak Pemenuhan Ketentuan Larangan/Pembatasan dari Portal Indonesia National Single Window (INSW)
3. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-3/BC/2010 tentang Penegasan terhadap Angka 5 pada SE Dirjen No. SE 01/BC/2010 Tanggal 15 Januari 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Surat Keterangan Asal (SKA) Atas Barang Impor dalam Rangka Skema Free Trade Agreement
4. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-04/BC/2010 tentang Pelayanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
5. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-07/BC/2010 tentang Perubahan Nomenklatur Departemen Keuangan Menjadi Kementerian Keuangan
6. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-11/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau
7. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-14/BC/2010 tentang Prosedur Kepabeanan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Layar (YACHT) dalam Rangka Sail Banda 2010
8. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-707/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Calon Peserta Sosialisasi Implementasi Kegiatan Pelaporan Pembawa Uang Tunai
9. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-718/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Keberatan kepada Kantor Wilayah DJBC
10. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-777/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Keberatan kepada Kantor Wilayah DJBC Tahap Kedua
11. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-789/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Calon Peserta Assessment Center Eselon IV DJBC T.A. 2010 Angkatan I s.d V
12. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-825/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Calon Peserta DTSS Tahun Anggaran 2010
13. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-869/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi PMK Pembebasan Cukai dan Penundaan Pembayaran Cukai
14. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-01/BC/2009 tentang Perubahan Atas SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-13/BC/2006 Tanggal 22 Pebruari 2006 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
15. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-02/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
16. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-03/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol, dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol
17. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-04/BC/2009 tentang Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan
18. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-05/BC/2009 tentang Laporan Bulanan Penagihan dan Pengembalian pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
19. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-07/BC/2009 tentang Formulir Isian Registrasi Cukai
20. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-08/BC/2009 tentang Pemberlakuan Ketentuan Atas Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit (L/C)
21. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-09/BC/2009 tentang Data Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
22. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-11/BC/2009 tentang Perubahan Atas SE Direktur Jenderal No. SE-08/BC/2009 tentang Pemberlakuan Ketentuan Atas Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan L/C
23. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-12/BC/2009 Kode dan Jenis Dokumen Dasar Pembayaran Penerimaan Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
24. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-13/BC/2009 tentang ProSEdur Pemasukan dan Pengeluaran Kapal Layar (Yacht) untuk Tujuan Sail Bunaken 2009 ke dan dari Daerah Pabean
25. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-15/BC/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Penetapan Direktur Jenderal dan/atau Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Berdasarkan Laporan Hasil Audit
26. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-17/BC/2009 tentang Pengalihan Urusan Pungutan Ekspor dari DJA Ke DJBC
27. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-20/BC/2009 tentang Pelayanan Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui Bank Devisa Persepsi
28. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-73/BC/2009 tentang Penegasan Tempat Pelekatan Label Tanda Pengawasan Cukai (LTPC)
29. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-97/BC.1/UP.6/2009 tentang Lowongan Jabatan Alternate Executive Director (AED) SEA Group Bank Dunia
30. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-06/BC/2008 tentang Laporan Bulanan Penagihan dan Pengembalian pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
31. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-125/BC.1/UP.6/2009 tentang Invitation for the Nomination of Candidates from ASEAN Member States for the Continuation of the Human Resource Development Component Under APRIS II-Trainning Needs AsSEssments
32. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-125/BC.3/2009 tentang Penanganan terhadap Perusahaan Pailit
33. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-166/BC.3/2009 tentang Penagihan dan Format Surat Pemberitahuan Penagihan Bunga Bea Masuk, PPN dan PPNBM Atas Pencairan Jaminan Perusahaan Pengguna Fasilitas KITE
34. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-285/BC.3/2009 tentang Permohonan Penangguhan BM dan PDRI lainnya Atas Barang yang Tidak Berhubungan Langsung dengan ProSEs Produksi, dan Pemasukan Barang Jadi ke KB untuk Digabung dengan Hasil Produksi KB Tujuan Ekspor
35. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S- 445/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pemberlakuan Importasi Besi Atau Baja untuk Keperluan Perusahaan Perminyakan
36. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-574A/BC.2/2009 tentang Penyampaian Formulir Isian Piagam Manajemen Risiko SEsuai PMK 191/PMK.09/2008
37. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S- 1082 /BC.1/UP.6/2009 tentang Pemanggilan Calon PeSErta Diklat Ujian Dinas Tingkat I Periode II T.A 2009
38. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-1106/BC.1/UP.6/2009 tentang Pemanggilan PeSErta Rapat Pembahasan/TOT Manajemen Resiko DJBC
39. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-01/BC.8/2008 tentang Optimalisasi Pengawasan Lalu Lintas Bahan Bakar Minyak dan CPO
40. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-02/BC/2008 tentang Penghargaan atas Pencapaian Target Penerimaan Tahun Anggaran 2007.
41. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-03/BC/2008 tentang Pengeluaran Sisa Hasil Produksi/Limbah (Waste dan Scrap).
42. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-04/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan Keberatan yang diajukan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2007 Tanggal 15 Desember 2007 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Kepabeanan.
43. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-07/BC/2008 tentang Pelayanan Impor Kacang Kedelai
44. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-08/BC/2008 tentang Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi.
45. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-09/BC/2008 tentang Upaya Memperlancar Lalu Lintas Barang Impor dan Ekspor.
46. Gudang Berikat.
47. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-10/BC/2008 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Gudang Berikat
48. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-11/BC/2008 tentang Laporan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau.
49. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-12/BC/2008 tentang Penanganan Terhadap Perusahaan Pengguna Fasilitas tempat Penimbunan Berikat yang diindikasikan akan Tutup atau Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan dan/atau Cukai.
50. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-13/BC/2008 tentang Penegasan Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Gudang Berikat.
51. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-14/BC/2008 tentang Administrasi Penerimaan, Penyimpanan, Pengiriman, dan Pengembalian Pita Cukai
52. SE Dirjen Bea dan Cukai No.SE-15/BC/2008 tentang Peningkatan Pengawasan Pencatatan/Pembukuan dan Pelaporan Barang Kena Cukai yang diwajibkan.
53. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-16/BC/2008 tentang Pentujuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping (BAMD) terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan Dan Thailand
54. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-17/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Obyek Audit
55. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-18/BC/2008 tentang Program Audit dan Evaluasi Laporan Hasil Audit
Lampiran SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-18/BC/2008
56. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-19/BC/2008 tentang Penomoran Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol (EA) atau Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) berkaitan dengan Reorganisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
57. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-21/BC/2008 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Tugas dalam Rangka Penelitian Lapangan
58. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-23/BC/2008
59. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-25/BC/2008 tentang Peningkatan Penelitian dan Pengawasan atas Penyediaan/Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau, Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau, Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai, Buku Persediaan Hasil Tembakau dan Pelaporan Persediaan Pita Cukai
60. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-43/BC/2008 tentang Pelayanan Pita Cukai Terkait Pergantian Tahun Anggaran, dan Perubahan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau
61. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-44/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
62. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-45/BC/2008 tentang Program Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
63. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-149/BC.12/UP.9/2008 tentang Pemberitahuan Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan DJBC
64. SE Dirjen Bea dan Cukai No. S-798/BC.1/UP.6/2008 Lamp
65. SE Dirjen Bea dan Cukai No. : SE- 04/BC/2007 tentang Pemberlakuan Kantor Wilayah DJBC Baru sesuai PMK No. 133/PMK.01/2006
66. SE Dirjen Bea dan Cukai No. : SE- 05 /BC/2007 tentang Hubungan Kerjasama Internasional
67. SE Dirjen Bea dan Cukai No.: SE- 06 /BC/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pemeriksa Barang dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang
68. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-08/BC/2007 tentang Peningkatan Pengawasan Pengusaha Hasil Tembakau
69. SE Dirjen Bea dan Cukai No. SE-29 /BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian NPPBKC
Surat Dirjen Bea dan Cukai
70. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-22/BC.1/UP.10/2010 tentang Pemanggilan Peserta Pembekalan Bagi CPNS Departemen Keuangan 2010
71. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-30/BC.1/UP.9/2010 tentang Tawaran Posisi Technical Attaches pada World Custom Organization
72. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-45/BC/2010 tentang Hal Rapat Kerja DJBC Tahun 2010
73. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-46/BC.1/UP.9/2010 tentang Lowongan Jabatan dalam Rangka Fasilitas AIDA Darwin
74. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-68/BC.1/2010 tentang Pemakaian Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk Photo Bersama dengan Menkeu
75. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-76/BC.12/UP.9/2010 tentang Pemberitahuan Mutasi Pegawai di Lingkungan DJBC
76. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-105/BC/2010 tentang Pemanggilan Peserta Rapat Kerja (RAKER) Dirjen Bea dan Cukai Tahun 2010
77. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-132/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi Implementasi SAC Sentralisasi
78. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-141/BC.2/2010 tentang Pemberlakuan PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
79. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-180/BC.1/UP.10/2010 tentang Sosialisasi Free Trade Agreement (FTA)
80. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-187/BC.1/UP.10/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi dan Workshop di Bidang Pengawasan
81. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-217/BC.1/UP.10/2010 tentang Pelaksanaan Sosialisasi PMK No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol
82. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-374/BC.1/UP.10/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik
83. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-403/BC.1/UP.10/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi Perdirjen No. P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan DJBC
84. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-407/BC.1/UP.10/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi Perdirjen No. P-23/BC/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan DJBC
85. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-418/BC.1/UP.10/2010 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Penindakan di Bidang Cukai
86. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-540/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Workshop Cascading Depkeu Trtee
87. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-542/BC.1/UP.6/2010 tentang Perubahan Lokasi Peserta Workshop Cascading Depkeu Three
88. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-558/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemberitahuan Tambahan Kepada Peserta Workshop Cascading Depkeu Three
89. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-611/BC.1/UP.6/2010 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Workshop Cascading Depkeu Three
90. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-617/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi PMK No. 99/PMK.01/2010
91. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-618/BC.1/UP.6/2010 tentang Perubahan Lokasi Peserta Workshop Cascading Depkeu Three di Manado
92. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-655/BC.9/2010 tentang Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan
93. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-707/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Calon Peserta Sosialisasi Implementasi Kegiatan Pelaporan Pembawaan Uang Tunai
94. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-718/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Keberatan Kepada Kantor Wilayah DJBC
95. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-777/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta sosialisasi Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Keberatan Kepada Kantor Wilayah DJBC Tahap Ke Dua
96. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-789/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Calon Peserta Asesmen Center Eselon IV DJBC T.A 2010 Angkatan I s.d. V
97. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-869/BC.1/UP.6/2010 tentang Pemanggilan Peserta Sosialisasi PMK Pembebasan Cukai dan Penundaan Pembayaran Cukai
98. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-01/BC.8/2007 perihal Daftar Bank yang telah Siap dan Belum Siap dengan Implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN)
99. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-04/BC/2007 tentang Pelayanan SSPCP/SSCP dengan NTB
100. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. : S-745/BC.12/UP.9/2007 perihal : Pemindahan Pegawai di Lingkungan DJBC
101. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-1220 /BC.1/UP.10/2006 hal Penyampaian Hasil Seleksi Administratif Pegawai yang Melamar untuk Mengisi Jabatan Pada Kantor Pelayanan Utama (KPU)
102. Surat Dirjen Bea dan Cukai No. S-1488 /BC.11/UP.9/2006 Hal Pemberitahuan Mutasi Pegawai di Lingkungan DJBC
Peraturan Lain
1. Per. KaKPU Tanjung Priok No. P-01/KPU.01/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepabeanan 24 (dua puluh empat) Jam Sehari dan 7 (tujuh) Hari Seminggu pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
2. BTBMI 2007
3. Pemberlakuan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) Baru secara Efektif Per Tanggal 1 Mei 2009
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
3. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk Peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
4. UU No. 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa Desa Perdikan
5. UU No. 14 Tahun 1946 tentang mengadakan Perubahan dalam STBLD : 1907 No. 212 tentang Pemilihan Kepala Desa
1. PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
3. PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
4. PP No. 27 Tahun 1982 tentang Pemberian Pensiun atau Tunjangan Penghargaan Bagi Bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan
5. PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa
6. PP No. 33 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei dari Desa Waiteba ke Desa Karangora dan Ibukota Kecamatan Nagawutung dari Desa Boto ke Desa Loang di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur
7. PP No. 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil
8. PP No. 23 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri dari Desa Nguntoronadi ke Desa Kedungrejo
9. PP No. 11 Tahun 1959 tentang Pengertian Istilah Lumbung Desa termaksud dalam Pasal 2 Ayat 4 Rijst Ordonantie 1948
10. PP No. 2 Tahun 1957 tentang Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat Desa dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun
11. PP No. 27 Tahun 1957 tentang Perubahan PP No. 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 8) tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
12. PP No. 66 Tahun 1957 tentang Perubahan PP No. 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 Nomor 8) tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
13. PP No. 1 Tahun 1948 tentang Menunda berlakunya Pasal 6 Osamu Seirei No. 7, Tahun 1944 tentang Lamanya Jabatan Kepala Desa
14. PP No. 13 Tahun 1948 tentang Jaminan Tersedianya Tanah Tanah oleh Kelurahan Kelurahan Guna Perusahaan Perusahaan Pertanian di Daerah Surakarta dan Jogjakarta
1. Perpres No. 11 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Penambahan Perpres No. 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
2. Perpres No. 15 Tahun 1960 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan
1. Keppres No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain
2. Keppres No. 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
3. Keppres No. 54 Tahun 1980 tentang Kebijakan Mengenai Pencetakan Sawah
4. Keppres No. 81 Tahun 1971 tentang Lembaga Sosial Desa
5. Keppres No. 16 Tahun 1969 tentang Bantuan Berupa Subsidi Kepada Desa
1. Inpres No. 4 Tahun 1996 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh
2. Inpres No. 1 Tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh
3. Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD)
4. Inpres No. 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, Dan Desa
5. Inpres No. 4 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1983/1984
6. Inpres No. 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1982
7. Inpres No. 2 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1981/1982
8. Inpres No. 11 Tahun 1981 tentang Pengadaan dan Pembinaan Sarana Lepas Panen bagi Koperasi Unit Desa (KUD)
9. Inpres No. 3 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981
10. Inpres No. 9 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1979/1980
11. Inpres No. 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa ( BUUD/KUD )
12. Inpres No. 4 Tahun 1978 tentang Bantuan Pembangunan Desa
13. Inpres No. 1 Tahun 1977 tentang Bantuan Pembangunan Desa
14. Inpres No. 5 Tahun 1976 tentang Bantuan Pembangunan Desa
15. Inpres No. 10 Tahun 1975 tentang Bantuan Pembangunan Desa
16. Inpres No. 4 Tahun 1974 tentang Bantuan Pembangunan Desa
17. Inpres No. 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa
Permendagri
1. Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
2. Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
3. Permendagri No. 30 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan bagi Calon Camat
4. Permendagri No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lampiran Permendagri No. 34 Tahun 2009
5. Permendagri No. 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa
6. Permendagri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Permendagri No. 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa
Lamp. 1 Permendagri No. 11 Tahun 2008
Lamp. 2 Permendagri No. 11 Tahun 2008
8. Permendagri No. 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Permendagri No. 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
9. Permendagri No. 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa
10. Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
11. Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
12. Permendagri No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
13. Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
14. Permendagri No. 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan
15. Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan
Kelurahan
16. Permendagri No. 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun
2007
17. Permendagri No. 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
18. Permendagri No. 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
19. Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
20. Permendagri No. 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah
21. Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
22. Permendagri No. 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa
23. Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa
24. Permendagri No. 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil
25. Permendagri No. 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat
26. Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa
27. Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
28. Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
29. Permendagri No. 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa
30. Permendagri No. 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan
31. Permendagri No. 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
32. Permendagri No. 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
33. Permendagri No. 02 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan
34. Permendagri No. 16 Tahun 1975 tentang Pendaftaran Tanah dan Pemberian Sertipikat Dalam Rangka Pengukuran Desa Demi Desa Menuju Desa Lengkap Sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1961
Kepmendagri
35. Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan
36. Kepmendagri No. 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan
37. Kepmendagri No. 23 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan No. 08 Tahun 2003 tentang Batas Jumlah dan Nama Kecamatan, Kelurahan serta Desa dalam Daerah Kota Padangsidimpuan
38. Kepmendagri No. 126 Tahun 2003 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Desa
39. Kepmendagri No. 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
40. Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa
41. Kepmendagri No. 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan
42. Kepmendagri No. 25 Tahun 1996 tentang Data Dasar Profil Desa/Kelurahan
Instruksi Menteri
1. Insmendagri No. 30 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri No. 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa
SE Mendagri
43. SE Mendagri No. 061/729/TJ Tgl. 21 Maret 2000 tentang Penataan Perangkat Daerah
Permeneg PDT
1. Permeneg PDT No. 04/PER/M-PDT/II/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi dan Kabupaten Tertinggal
2. Permeneg PDT No. 09/PER-M/PDT/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
3. Permeneg PDT No. 004/PER-M/PDT/III/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepmeneg PDT
4. Kepmeneg PDT No. 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal
PBI
44. PBI No. 6/27/PBI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa
45. Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pendapatan Desa
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
UNDANG-UNDANG/PERPPU
1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
4. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
7. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
8. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi
9. Law Number 30 Year 2007 on Energy
10. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
11. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
12. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
13. UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
14. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
15. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
16. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
17. UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara
18. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
19. Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
20. Staatbalds 1930-341
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
2. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
3. PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
4. PP. No 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
5. PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
6. PP No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
7. PP No. 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
8. PP No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
9. PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
10. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
11. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
12. PP No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif
13. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
14. PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
15. PP No. 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
16. PP No. 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
17. PP No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
18. PP No. 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
19. PP No. 77 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
20. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
21. PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
22. PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
23. PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
24. PP No. 53 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
25. PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif
26. PP No. 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah RadioaktifPP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
27. PP No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
28. PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
29. PP No. 73 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1987 tentang Penetapan dan Penggunaan Laba serta Cara Pengurusan dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
30. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
31. PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan
32. PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
33. PP No. 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
34. PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
35. PP No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
36. PP No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
37. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
38. PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
39. PP No. 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik
40. PP No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
41. PP No. 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara
42. PP No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
43. PP No. 45 Tahun 1985 tentang Barang yang Digunakan untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
44. PP No. 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing
45. PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian
46. PP No. 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja terhadap Radiasi
47. PP No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
48. PP No. 23 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Batu Bara
49. PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
Perpres
1. Perpres No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas
2. Perpres No. 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
3. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
4. Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif
5. Perpres No. 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional
6. Perpres No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
7. Perpres No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
8. Perpres No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perpres No. 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara
9. Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
10. Perpres No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional
11. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
12. Perpres No. 77 Tahun 2008 tentang Pengesahan Memorandum of Understanding on the Asean Power Grid (Memorandum Saling Pengertian mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Asean)
13. Perpres No. 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan serta Hak lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
14. Perpres No. 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
15. Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
16. Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
17. Perpres No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
18. Perpres No. 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada P.T. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
19. Perpres No. 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
20. Perpres No. 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
21. Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri
22. Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
23. Perpres No. 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
Keppres
24. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
25. Keppres No. 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
26. Keppres No. 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Renegosiasi Perjanjian Penjualan dan Pembelian Liquid Natural Gas Tangguh
27. Keppres No. 22 Tahun 2008 tentang Hari Jadi Pertambangan dan Energi
28. Keppres No. 5 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo
29. Keppres No. 10 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
30. Keppres No. 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo
31. Keppres No. 4 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
32. Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjiang di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan
33. Keppres No. 44 Tahun 2004 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik
34. Keppres No. 79 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Perubahan atas Persetujuan Kerjasama antara Pemerintah R.I dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai
35. Keppres No. 6 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah R.I dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama dalam Bidang-bidang Energi dan Sumber-sumber Mineral
36. Keppres No. 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
37. Keppres No. 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perusahaan Listrik Negara
38. Keppres No. 15 Tahun 2002 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara
39. Keppres No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
40. Keppres No. 57 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres No. 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina
41. Keppres No. 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
42. Keppres No. 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas
43. Keppres No. 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin
44. Keppres No. 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
45. Keppres No. 83 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
46. Keppres No. 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api
47. Keppres No. 106 Tahun 2001 tentang Pengesahan Convention on Nuclear Safety (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir)
48. Keppres No. 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
49. Keppres No. 23 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1999
50. Keppres No. 48 Tahun 2000 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
51. Keppres No. 64 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang Berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali
52. Keppres No. 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik
53. Keppres No. 135 Tahun 2000 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
54. Keppres No. 104 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api
55. Keppres No. 113 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
56. Keppres No. 133 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
57. Keppres No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
58. Keppres No. 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina
59. Keppres No. 1 Tahun 1999 tentang Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
60. Keppres No. 2 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir dengan Keppres No. 75 Tahun 1984
61. Keppres No. 52 Tahun 1999 tentang Pengesahan Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 tentang Perubahan terhadap Konvensi Internasional tentang Tanggung jawab Perdata untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak, 1969)
62. Keppres No. 66 Tahun 1999 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63. Keppres No. 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara
64. Keppres No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
65. Keppres No. 17 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Perbatubaraan Nasional
66. Keppres No. 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor
67. Keppres No. 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta
68. Keppres No. 43 Tahun 1991 tentang Konservasi Energi
69. Keppres No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan Pungutan lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi untuk Membangkitkan Energi/Listrik
70. Keppres No. 22 Tahun 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-Sumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi, dan Panas Bumi bagi Para Kontraktor yang Belum Berproduksi
71. Keppres No. 22 Tahun 1981 tentang Pemberian Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi kepada Pertamina di Indonesia
72. Keppres No. 23 Tahun 1981 tentang Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi dan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi
Instruksi Presiden
1. Inpres No. 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air
2. Inpres No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
3. Inpres No. 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain
4. Inpres No. 3 Tahun 2005 tentang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Dalam Negeri
5. Inpres No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi
6. Inpres No. 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin
7. Inpres No. 5 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan Pelayanan Bahan Bakar Minyak
8. Inpres No. 24 Tahun 1998 tentang Pemulihan Kewenangan Mentamben dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam dan Sekitarnya
Permen Energi dan SDM
Tahun 2010
1. Permen Energi dan SDM No. 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Permen Energi dan SDM No. 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas serta Transmisi Terkait
3. Permen Energi dan SDM No. 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri
4. Permen Energi dan SDM No. 04 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan SDM Tahun 2010-2014
5. Permen Energi dan SDM No. 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
6. Permen Energi dan SDM No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
7. Permen Energi dan SDM No. 07 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh (Persero) PT. PLN
8. Permen Energi dan SDM No. 08 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
9. Permen Energi dan SDM No. 09 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru Terbarukan Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
10. Permen Energi dan SDM No. 10 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan
11. Permen Energi dan SDM No. 11 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi, dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu
12. Permen Energi dan SDM No. 12 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
13. Permen Energi dan SDM No. 13 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri
14. Permen Energi dan SDM No. 14 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang Pengelolaan
15. Permen Energi dan SDM No. 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi terkait
16. Permen Energi dan SDM No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara
17. Permen Energi dan SDM No. 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Permen Energi dan SDM No. 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas yang digunakan untuk Transportasi
Tahun 2009
19. Permen Energi dan SDM No. 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum
20. Permen Energi dan SDM No. 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
21. Permen Energi dan SDM No. 03 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Permen Energi dan SDM No. 04 Tahun 2009 tentang Aturan Distribusi Tenaga Listrik
23. Permen Energi dan SDM No. 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha lain
24. Permen Energi dan SDM No. 06 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik
25. Permen Energi dan SDM No. 07 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan
26. Permen Energi dan SDM No. 08 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Manufaktur, dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu
27. Permen Energi dan SDM No. 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Energi dan SDM
28. Permen Energi dan SDM No. 10 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan SDM
29. Permen Energi dan SDM No. 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
30. Permen Energi dan SDM No. 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Departemen Energi dan SDM
31. Permen Energi dan SDM No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah
32. Permen Energi dan SDM No. 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
33. Permen Energi dan SDM No. 15 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib
34. Permen Energi dan SDM No. 16 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib
35. Permen Energi dan SDM No. 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Indonesia mengenai Luminer sebagai Standar Wajib
36. Permen Energi dan SDM No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
37. Permen Energi dan SDM No. 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa
38. Permen Energi dan SDM No. 20 Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja
39. Permen Energi dan SDM No. 21 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional dan Sekretariat Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi dan SDM
40. Permen Energi dan SDM No. 22 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama
41. Permen Energi dan SDM No. 23 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Mineral dan Batubara
42. Permen Energi dan SDM No. 24 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Geologi
43. Permen Energi dan SDM No. 25 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
44. Permen Energi dan SDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas
45. Permen Energi dan SDM No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur
46. Permen Energi dan SDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara
47. Permen Energi dan SDM No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi dan untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah
48. Permen Energi dan SDM No. 30 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konsruksi dan Sub Bidang Inspeksi
49. Permen Energi dan SDM No. 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik
50. Permen Energi dan SDM No. 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
51. Permen Energi dan SDM No. 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010
52. Permen Energi dan SDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri
Tahun 2008
53. Permen Energi dan SDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua
54. Permen Energi dan SDM No. 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi Dalam Negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama
55. Permen Energi dan SDM No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang tidak Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
56. Permen Energi dan SDM No. 04 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
57. Permen Energi dan SDM No. 05 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
58. Permen Energi dan SDM No. 06 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
59. Permen Energi dan SDM No. 07 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
60. Permen Energi dan SDM No. 08 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
61. Permen Energi dan SDM No. 09 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
62. Permen Energi dan SDM No. 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil
63. Permen Energi dan SDM No. 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
64. Permen Energi dan SDM No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Hari dan Jam Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) Akamigas, Badan Pendioikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badiklat ESDM), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
65. Permen Energi dan SDM No. 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Kepmen Energi dan SDM No. 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
66. Permen Energi dan SDM No. 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
67. Permen Energi dan SDM No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia mengenai Sistem Perpiaan Transmisi dan Distribusi Gas sebagai Standar Wajib
68. Permen Energi dan SDM No. 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum
69. Permen Energi dan SDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional No. 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan
70. Permen Energi dan SDM No. 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang
71. Permen Energi dan SDM No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
72. Permen Energi dan SDM No. 20 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib
73. Permen Energi dan SDM No. 22 Tahun 2008 tentang Jenis-jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang tidak dapat Dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama
74. Permen Energi dan SDM No. 23 Tahun 2008 tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali
75. Permen Energi dan SDM No. 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional
76. Permen Energi dan SDM No. 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
77. Permen Energi dan SDM No. 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi
78. Permen Energi dan SDM No. 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro
79. Permen Energi dan SDM No. 30 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi
80. Permen Energi dan SDM No. 31 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
81. Permen Energi dan SDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain
82. Permen Energi dan SDM No. 37 Tahun 2008 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera
83. Permen Energi dan SDM No. 33 Tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
84. Permen Energi dan SDM No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
85. Permen Energi dan SDM No. 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara
86. Permen Energi dan SDM No. 38 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Karosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum
87. Permen Energi dan SDM No. 39 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang secara Wajib
88. Permen Energi dan SDM No. 41 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum
89. Permen Energi dan SDM No. 42 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan SDM kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggara Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009
90. Permen Energi dan SDM No. 269-12/26/600.3/2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik Tahun 2008 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
91. Permen Energi dan SDM No. 01 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Sidang Pemeliharaan, Dan Sub Bidang Inspeksi
92. Permen Energi dan SDM No. 02 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
93. Permen Energi dan SDM No. 03 Tahun 2007 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali
94. Permen Energi dan SDM No. 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Permen Energi dan SDM No. 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
95. Permen Energi dan SDM No. 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
96. Permen Energi dan SDM No. 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
97. Permen Energi dan SDM No. 07 Tahun 2007 tentang Harga Jual Gas dan Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen selain Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil PT. Perusahaan Gas Negara (PERSERO) Tbk
98. Permen Energi dan SDM No. 08 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000/Amd 1-2006 mengenai Amandemen 1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) sebagai Standar Wajib
99. Permen Energi dan SDM No. 09 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 dan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002/Amd 1-2006 mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bolak-Balik, sebagai Standar Wajib
100. Permen Energi dan SDM No. 10 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 mengenai Saklar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib
101. Permen Energi dan SDM No. 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2006 mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-80: Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin, sebagai Standar Wajib
102. Permen Energi dan SDM No. 12 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 mengenai Tusuk-Kontak dan Kontak-Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib
103. Permen Energi dan SDM No. 014 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
104. Permen Energi dan SDM No. 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Kepmen Energi dan SDM No. 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
105. Permen Energi dan SDM No. 17 Tahun 2007 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Departemen Energi dan SDM
106. Permen Energi dan SDM No. 018 Tahun 2007 tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
107. Permen Energi dan SDM No. 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan SDM
108. Permen Energi dan SDM No. 020 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
109. Permen Energi dan SDM No. 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram
110. Permen Energi dan SDM No. : 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum
111. Permen Energi dan SDM No. 02 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah
112. Permen Energi dan SDM No. 026 Tahun 2006 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional
113. Permen Energi dan SDM No. 027 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
114. Permen Energi dan SDM No. 028 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
115. Permen Energi dan SDM No. 029 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi. Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi
116. Permen Energi dan SDM No. 030 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangktt Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
117. Permen Energi dan SDM No. 031 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik Sub Bidang Instruktur Operasi Pembangkit dan Sub Bidang Instruktur Pemeliharaan Pembangkit
118. Permen Energi dan SDM No. 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara
119. Permen Energi dan SDM No. : 034 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi
120. Permen Energi dan SDM No. : 035 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi
121. Permen Energi dan SDM No. 037 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan usaha Hulu Minyak dan gas Bumi
122. Permen ESDM No. 040 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
123. Permen Energi dan SDM No. 044 Tahun 2006 tentang Pembelian Tenaga Listrik dalam Rangka Percepatan Diversifikasi Energi untuk Pembangkit Tenaga Listrik ke Batubara melalui Pemilihan Langsung
124. Permen Energi dan SDM No. 045 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi
125. Permen Energi dan SDM No. 046 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan
126. Permen Energi dan SDM No. 047 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembuatan dan Pemanfaatan Briket Batubara dan Bahan Bakar Padat Berbasis Batubara
127. Permen Energi dan SDM No. : 048 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
128. Permen Energi dan SDM No. 051 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
129. Permen Energi dan SDM No. 052 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan SDM
130. Permen Energi dan SDM No. 053 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri
131. Permen Energi dan SDM No. : 206-12/40/600.2/2006 tentang Penetapan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik
132. Permen Energi dan SDM No. 482-12/40/600.2/2006 Tahun 2006 tentang Penetapan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik
133. Permen Energi dan SDM No. 07 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
134. Permen Energi dan SDM No. 08 Tahun 2005 tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal
135. Permen Energi dan SDM No. 09 Tahun 2005 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan /atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
136. Permen Energi dan SDM No. 010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan untuk Lintas Provinsi atau yang terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional
137. Permen Energi dan SDM No. 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan
138. Permen Energi dan SDM No. 30 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan SDM
139. Permen Energi dan SDM No. 031 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi
140. Permen Energi dan SDM No. 034 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 Mengenai Frekuensi Standar Khusus untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak-Balik Fase Tunggal dan Fase Tiga 50 Hertz sebagai Standar Wajib
141. Permen Energi dan SDM No. 035 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 Mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya- Bagian 1: Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bolak-Balik sebagai Standar Wajib
142. Permen Energi dan SDM No. 036 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2001 Mengenai Saklar untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya- Bagian 1: Persyaratan Umum sebagai Standar Wajib
143. Permen Energi dan SDM No. 037 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2003 (2) Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan–Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin, sebagai Standar Wajib
144. Permen Energi dan SDM No. 038 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.1-2003 Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib
145. Permen Energi dan SDM No. 039 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2001 Mengenai Tusuk – Kontak dan Kontak – Kontak untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum, sebagai Standar Wajib
146. Permen Energi dan SDM No. 044 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Perindustrian Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu
147. Permen Energi dan SDM No. 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan
148. Permen Energi dan SDM No. 046 Tahun 2005 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
149. Permen Energi dan SDM No. 048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu ( Spesifikasi ) serta Pengawasan Bahan Bakar, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG, dan Hasil Olahan yang dipasarkan di Dalam Negeri
150. Permentamben No. 02.P/075/MPE/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
151. Permentamben No. 06 P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
152. Peraturan Menteri Pertambangan No. 02/P/M/Pertamb/1975 tentang Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur serta Fasilitas Kelengkapan untuk Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi diluar Wilayah Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Bersama
153. Peraturan Bersama No. 47/M-IND/PER/7/2008, No. 23 Tahun 2008, No. Per. 13/MEN/VII/2008, No. 35 Tahun 2008, No. PER-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali
Kepmen Energi dan SDM
Tahun 2010
154. Kepmen Energi dan SDM No. 0219 K/12/MEM/2010 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Nabati (BIOFUEL) yang dicampurkan kedalam Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
155. Kepmen Energi dan SDM No. 0225 K/11/MEM/2010 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010-2025
156. Kepmen Energi dan SDM No. 1557 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Baturaden, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
157. Kepmen Energi dan SDM No. 1566 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Guci, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
158. Kepmen Energi dan SDM No. 1604 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2010
159. Kepmen Energi dan SDM No. 2026 K/20/MEM/2010 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN (PERSERO) Tahun 2010-2019
160. Kepmen Energi dan SDM No. 2359 K/12/MEM/2010 tentang Harga Patokan Liquefied Petrolium Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2010
161. Kepmen Energi dan SDM No. 2360 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan dalam Negeri Tahun 2011
Tahun 2009
162. Kepmen Energi dan SDM No. 0019 K/10/MEM/2009 tentang Perubahan atas Kepmen Energi dan SDM No. 1565 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada PT.Pertamina (Persero)
163. Kepmen Energi dan SDM No. 0023 K/10/MEM/2009 tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa kepada PT. Pertamina Gas (PERTAGAS)
164. Kepmen Energi dan SDM No. 0025 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
165. Kepmen Energi dan SDM No. 0026 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Kaldera Danau Banten, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
166. Kepmen Energi dan SDM No. 0211 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
167. Kepmen Energi dan SDM No. 330.K/30/DJB/2009 tentang Perpanjangan II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Kontrak Karya PT. Citra Palu Minerals
168. Kepmen Energi dan SDM No. 0911 K/13/MEM/2009 tentang Perubahan Atas Kepmen Energi dan SDM No. 2761 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama (Term and Condition) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode II Tahun 2008
169. Kepmen Energi dan SDM No. 1086 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wllayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Liki Pinangawan Muaralaboh, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat
170. Kepmen Energi dan SDM No. 1110 K/10/MEM/2009 tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
171. Kepmen Energi dan SDM No. 1203 K/10/MEM/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan SDM di Bidang Minyak dan Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
172. Kepmen Energi dan SDM No. 1246 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu Tahun Anggaran 2009
173. Kepmen Energi dan SDM No. 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009
174. Kepmen Energi dan SDM No. 1944 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Panas Bumi Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009
175. Kepmen Energi dan SDM No. 2010 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
176. Kepmen Energi dan SDM No. 2471 K/12/MEM/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen Energi dan SDM No. 1246 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009
177. Kepmen Energi dan SDM No. 2478 K/30/MEM/2009 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Suoh – Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung
178. Kepmen Energi dan SDM No. 2711 K/12/MEM/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmen Energi dan SDM No. 1246 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2009
179. Kepmen Energi dan SDM No. 2712 K/12/MEM/2009 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak dan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Bipfuel) Tahun 2009
180. Kepmen Energi dan SDM No. 2768 K/12/MEM/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen Energi dan SDM No. 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Liquefied Petroluem Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009
Tahun 2008
181. Kepmen Energi dan SDM No. 067 K/73/MEM/2008 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Dinas yang Membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kalimantan Selatan
182. Kepmen Energi dan SDM No. 068 K/73/MEM/2008 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Dinas yangMembidangi Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Papua
183. Kepmen Energi dan SDM No. 069 K/73/MEM/2008 tentang Penggantian Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) pada Unit Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008
184. Kepmen Energi dan SDM No. 081 K/73/MEM/2008 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
185. Kepmen Energi dan SDM No. 0127 K/30/MEM/2008 tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Spring Energi Sentosa di Daerah Guci, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
186. Kepmen Energi dan SDM No. 0128 K/30/MEM/2008 tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Supreme Energi di Daerah Muara Laboh, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
187. Kepmen Energi dan SDM No. 0129 K/30/MEM/2008 tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Trinergi di Daerah Baturaden, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah
188. Kepmen Energi dan SDM No. 0130 K/30/MEM/2008 tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Supreme Energi di Daerah Pematang Belirang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
189. Kepmen Energi dan SDM No. 0131 K/30/MEM/2008 tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Supreme Energi di Daerah Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
190. Kepmen Energi dan SDM No. 0157 K/73/MEM/2008 tentang Tim Kajian Penerapan Sistem “Hedging” dalam Penjualan Minyak Indonesia
191. Kepmen Energi dan SDM No. 0158 K/73/MEM/2008 tentang Pengangkatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008 di Lingkungan Dinas yang Membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi Riau
192. Kepmen Energi dan SDM No. 1565 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero)
193. Kepmen Energi dan SDM No. 1566 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero)
194. Kepmen Energi dan SDM No. 1567 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero)
195. Kepmen Energi dan SDM No. 1568 K/10/MEM/2008 tentang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada PT Pertamina (Persero)
196. Kepmen Energi dan SDM No. 1661 K/12/MEM/2008 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2008
197. Kepmen Energi dan SDM No. 1736 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Condition) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dalam Penawaran Wilayah Kerja Blok “GMB SEKAYU” Tahun 2008
198. Kepmen Energi dan SDM No. 1737 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk Mengusahakan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok “GMB SEKAYU”
199. Kepmen Energi dan SDM No. 1764 K/12/MEM/2008 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2008
200. Kepmen Energi dan SDM No. 1788 K/70/MEM/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg
201. Kepmen Energi dan SDM No. 1834 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Terms and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok “GMB INDRAGIRI HULU” dan Blok “GMB HENTIAN BESAR”
202. Kepmen Energi dan SDM No. 1840 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Conditions) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja pada Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode I Tahun 2008
203. Kepmen Energi dan SDM No. 2288 K/07/MEM/2008 tentang Perubahan atas Kepmen Energi dan SDM No. 1762 K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan SDM
204. Kepmen Energi dan SDM No. 2470 K/73/MEM/2008 tentang Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air Departemen Energi dan SDM
205. Kepmen Energi dan SDM No. 2471 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
206. Kepmen Energi dan SDM No. 2472 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Panas Bumi di Daerah Blawan – Ijen, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur
207. Kepmen Energi dan SDM No. 2473 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Hu’u Daha, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat
208. Kepmen Energi dan SDM No. 2498 K/84/MEM/2008 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2009
209. Kepmen Energi dan SDM No. 2659 K/10/MEM/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk Pemberian Izin Survei Umum
210. Kepmen Energi dan SDM No. 2682 K/21/MEM/2008 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
211. Kepmen Energi dan SDM No. 2761 K/13/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerjasama dan Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama (Term and Condition) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Periode II Tahun 2008
212. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2780 K/21/MEM/2008 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2009 s/d 2018
213. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2961 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Sipoholon Ria-Ria, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara
214. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2962 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Bukit Kili, Kabupaten Solok dan Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat
215. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2963 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Sorik Marapi-Roburan-Sampuraga, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
216. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2964 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Marana, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
217. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2965 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Songa Wayaua, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
218. Kepmen Energi dan SDM Nomor 2966 K/30/MEM/2008 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Atadei, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur
219. Kepmen Energi dan SDM No. : 303 K/73/MEM/2007 tentang Panitia antar Departemen Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
220. Kepmen Energi dan SDM No. : 304 K/73/MEM/2007 tentang Panitia antar Departemen Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
221. Kepmen Energi dan SDM No. : 306 K/80/MEM/2007 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan serta Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2007
222. Kepmen Energi dan SDM No. : 311-12/20/600.3/2007 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara PT Cirebon Electric Power
223. Kepmen Energi dan SDM No. : 331-12/20/600.3/2007 tentang Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perpajakan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara PT General Energy Bali
224. Kepmen Energi dan SDM No. : 349 K/02/MEM/2007 tentang Posko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pasca Bencana Banjir di Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok
225. Kepmen Energi dan SDM No. : 352 K/73/MEM/2007 tentang Dewan Juri Pemberian Penghargaan Pengenbangan Masyarakat Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
226. Kepmen Energi dan SDM No. : 740 K/13/MEM/2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahun 2006
227. Kepmen Energi dan SDM No. : 1003 K/80/MEM/2007 tentang Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Unit Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2007
228. Kepmen Energi dan SDM No. : 1597 K/80/MEM/2007 tentang Penggantian Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (P2SPM) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Bagian Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Barat dan Riau Tahun Anggaran 2007
229. Kepmen Energi dan SDM No. : 1720 K/12/MEM/2007 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2007
230. Kepmen Energi dan SDM No. : 1747 K/80/MEM/2007 tentang Penggantian Pejabat Pembuka Komitmen (P2K) pada Unit Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007
231. Kepmen Energi dan SDM No. : 1751 K/73/MEM/2007 tentang Tim Pengawasan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
232. Kepmen Energi dan SDM No. : 1762 K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
233. Kepmen Energi dan SDM No. : 1786 K/33/MEM/2007 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Suelawah Agam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
234. Kepmen Energi dan SDM No. : 1787 K/3/MEM/2007 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Panas Bumi di Daerah Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara
235. Kepmen Energi dan SDM No. : 1788 K/33/MEM/2007 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
236. Kepmen Energi dan SDM No. : 1789 K/33/MEM/2007 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
237. Kepmen Energi dan SDM No. : 1790 K/33/MEM/2007 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
238. Kepmen Energi dan SDM No. : 1796 K/80/MEM/2007 tentang Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Penunjang pada Unit Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
239. Kepmen Energi dan SDM No. : 1799 K/80/MEM/2007 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan Negara pada Kantor Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2007
240. Kepmen Energi dan SDM No. : 1800.K/95/MEM/2007 tentang Penghapusan Barang Bergerak Milik/Kekayaan Negara yang dikuasai Unit Pengelola Barang Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
241. Kepmen Energi dan SDM No. : 1869 K/10/MEM/2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis Liquefied Natural Gas (LNG) Arun dan Liquefied Natural Gas (LNG) Badak
242. Kepmen Energi dan SDM No. : 1937 K/30/MEM/2007 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Cisolok Cisukarame, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
243. Kepmen Energi dan SDM No. 2821 K/80/MEM/2007 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2008
244. Kepmen Energi dan SDM No. : 3174 K/12/MEM/2007 tentang Harga Patokan dan Harga Jual Eceran Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2007
245. Kepmen Energi dan SDM No. : 3175 K/10/MEM/2007 tentang Penugasan PT Pertamina (PERSERO) dan Penetapan Daerah tertentu dalam Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun 2007
246. Kepmen Energi dan SDM No. : 0006 K/73/MEM/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat dari Jabatan Struktural
Lampiran I Kepmen Energi dan SDM No. : 0006 K/73/MEM/2006
247. Kepmen Energi dan SDM No. 0048 K/73/MEM/2006 tentang Penganggung Jawab Penanganan Kegiatan Rehabilitasi Pembangunan Nanggoe Aceh Darussalam (NAD)
248. Kepmen Energi dan SDM No. 2270A/31/MEM/2006 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
249. Kepmen Energi dan SDM No. 2270B/31/MEM/2006 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional 2006-2026
Lampiran Kepmen Energi dan SDM No. : 2270 K/31/MEM/2006
250. Kepmen Energi dan SDM No. 2602K/23/MEM/2006 tentang Penetapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Bentuk Kontrak Kerja Sama dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Condition) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja dalam Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Putaran I Tahun 2006
Lampiran I Kepmen Energi dan SDM No. : 2602 K/23/MEM/2006
Lampiran II Kepmen Energi dan SDM No. : 2602 K/23/MEM/2006
251. Kepmen Energi dan SDM No. : 2808 K/20/MEM/2006 tentang Standard an Mutu (Spesifikasi) Pelumas yang dipasarkan di Dalam Negeri
252. Kepmen Energi dan SDM No. : 2817 K/40/MEM/2006 tentang Penetapan Cagar Alam Geologi Karangsambung
253. Kepmen Energi dan SDM No. : 2875 K/22/MEM/2006 tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2006
254. Kepmen Energi dan SDM No. : 2876 K/23/MEM/2006 tentang Penetapan Penawaran Langsung Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahun 2006
255. Kepmen Energi dan SDM No. 1109 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah
256. Kepmen Energi dan SDM No. 1135 K/81/MEM/2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2005
257. Kepmen Energi dan SDM No. 1208 K/20/MEM/2005 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional
258. Kepmen Energi dan SDM No. 1213 K/31/MEM/2005 tentang Rencana Umum Ketenaglistrikan Nasional
259. Kepmen Energi dan SDM No. 1352 k/81/MEM/2005 tentang Perubahan Kepmen ESDM No. 1135 K/81/MEM/2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2005
260. Kepmen Energi dan SDM No. 1393 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik
261. Kepmen Energi dan SDM No. : 1395 K/30/MEM/2005 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik
262. Kepmen Energi dan SDM No. 1924 K/40/MEM/2005 tentang Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah R.I. dan PT. Nusaminera Utama di Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda
263. Kepmen Energi dan SDM No. 2043 K/20/MEM/2005 tentang Penugasan P.T. Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Seluruh Wilayah Indonesia
264. Kepmen Energi dan SDM No. 2048K/20/MEM/2005 tentang Wilayah Usaha Niaga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
265. Kepmen Energi dan SDM No. 2059 K/31/MEM/2005 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik P.T. PLN (Persero) Tahun 2006-2015
266. Kepmen Energi dan SDM No. 0001 Tahun 2004 tentang Komite Ahli OPEC
267. Kepmen Energi dan SDM No. 0002 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (Pengembangan Energi Hijau)
268. Kepmen Energi dan SDM No. 0057 K/40/MEM/2004 tentang Perubahan Kepmentamben No. 680.K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keppres No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
269. Kepmen Energi dan SDM No. 0075 K/30/MEM/2004 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetisi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik SubbBidang Operasi dan Pemeliharaan
270. Kepmen Energi dan SDM No. : 0954 K/30/MEM/2004 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
271. Kepmen Energi dan SDM No. : 0966 K/40/MEM/2004 tentang Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT General Sakti Kreasindo di Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
272. Kepmen Energi dan SDM No. 0980 K/40/MEM/2004 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri ESDM Mineral Kepada Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasma Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang Ada Sebelum Berlakunya UU No. 27 Tahun 2003
273. Kepmen Energi dan SDM No. : 1059 K/70/MEM/2004 tentang Standar Latih Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Pertama bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan Menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Jenjang Pertama
274. Kepmen Energi dan SDM No. : 1110 K/40/MEM/2004 tentang Pengakhiran Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Miwah Tambang Mas di Daerah Kabupaten Aceh Barat, Aceh Tengah, Bireun, Pidie dan Nangan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
275. Kepmen Energi dan SDM No. : 1128 K/40/MEM/2004 tentang Kebijakan Batubara Nasional
276. Kepmen Energi dan SDM No. : 1149 K/34/MEM/2004 tentang Keanggotaan Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan
277. Kepmen Energi dan SDM No. : 1150 K/30/MEM/2004 tentang Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali
278. Kepmen Energi dan SDM No. 1185 Tahun 2004 tentang Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
279. Kepmen Energi dan SDM No. 1480 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Bumi dan Gas Bumi
280. Kepmen Energi dan SDM No. 1522 K/80/MEM/2004 tentang Perubahan Kepmen ESDM No. 356 K/80/MEM/2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2004
281. Kepmen Energi dan SDM No. 1610 K/02/MEM/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
282. Kepmen Energi dan SDM No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing
283. Kepmen Energi dan SDM No. : 05 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 mengenai Frekuensi Standar Khusus untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak Balik Fase Tunggal dan Fase Tiga 50 Hertz sebagai Standar Wajib
284. Keputusan Bersama Menteri Energi dan SDM dan Menteri Keuangan No. 31K/20/MEM/2003 No. 31/KMK.01/2003 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri oleh Pertamina
285. Kepmen Energi dan SDM No. : 55 K/30/MEM/2003 tentang Jaringan Transmisi Nasional
286. Kepmen Energi dan SDM No. 111/K/70/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi Sebagai Standar Wajib di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
287. Kepmen Energi dan SDM No. : 207 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19-6659-2002 mengenai Tanda Keselamatan-Pemanfaat Listrik sebagai Standar Wajib
288. Kepmen Energi dan SDM No. : 246 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 mengenai Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya, Bagian 1 mengenai Pemutus Sirkit untuk Operasi Arus Bolak-Balik sebagai Standar Wajib
289. Kepmen Energi dan SDM No. : 437 K/30/MEM/2003 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 01 P/40/M.PE/1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan
290. Kepmen Energi dan SDM No. 517 K/81/MEM/2003 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum untuk Tahun 2003
Lampiran I Kepmen Energi dan SDM No. : 517 K/81/MEM/2003
Lampiran II Kepmen Energi dan SDM No. : 517 K/81/MEM/2003
Lampiran III Kepmen Energi dan SDM No. : 517 K/81/MEM/2003
291. Kepmen Energi dan SDM No. : 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura
Lampiran I Kepmen Energi dan SDM No. : 716 K/40/MEM/2003
292. Kepmen Energi dan SDM No. : 812 K/40/MEM/2003 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral untuk Pelaksanaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
293. Kepmen Energi dan SDM No. : 813 K/30/MEM/2003 tentang Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003 – 2020
294. Kepmen Energi dan SDM No. : 815 K/30/MEM/2003 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
295. Kepmen Energi dan SDM No. : 865 K/30/MEM/2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan
296. Kepmen Energi dan SDM No. : 901 K/30/MEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2003 mengenai Peranti Listrik untuk Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan, Bagian 2-80 mengenai Persyaratan Khusus untuk Kipas Angin sebagai Standar Wajib
297. Kepmen Energi dan SDM No. 988 K/80/MEM/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
298. Kepmen Energi dan SDM No. : 1018 K/30/MEM/2003 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
299. Kepmen Energi dan SDM No. : 1086 K/40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan
300. Kepmen Energi dan SDM No. 1088 K/20/MEM/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
301. Kepmen Energi dan SDM No. : 1094 K/30/MEM/2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
302. Kepmen Energi dan SDM No. : 1095 K/30/MEM/2003 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
303. Kepmen Energi dan SDM No. : 1313 K/30/MEM/2003 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi, dan Sub Bidang Pemeliharaan
304. Kepmen Energi dan SDM No. : 1601 K/11/MEM/2003 tentang Pengelolaan Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia Indah
305. Kepmen Energi dan SDM No. : 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan
306. Kepmen Energi dan SDM No. : 1616 K/36/MEM/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
307. Lampiran I Kepmen Energi dan SDM No. : 1616 K/36/MEM/2003
308. Kepmen Energi dan SDM No. : 1187 K/30/MEM/2002 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan
309. Kepmen Energi dan SDM No. : 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
310. Kepmen Energi dan SDM No. : 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah
Lampiran Kepmen Energi dan SDM No. : 1451 K/10/MEM/2000
311. Kepmen Energi dan SDM No. : 1452 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah
Lampiran Kepmen Energi dan SDM No. : 1452 K/10/MEM/2000
312. Kepmen Energi dan SDM No. : 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum
Lampiran Kepmen Energi dan SDM No. : 1453 K/29/MEM/2000
313. Kepmen Energi dan SDM No. 1454 K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi
314. Kepmen Energi dan SDM No. : 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik
Lampiran Kepmen Energi dan SDM No. : 1455 K/40/MEM/2000
315. Kepmentamben No. 300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi
316. Kepmen ESDM No. 322.K/60/M.PE/1996 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Bidang Geologi dan Pertambangan bagi Aparatur Dinas Pertambangan
SKB
317. SKB No. 04 Tahun 1991 dan 76 Tahun 1991 tentang Penggunaan Air atau Sumber Air untuk Kegiatan Usaha termasuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Menteri lain
1. PMK No. 03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
2. PMK No. 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
3. PMK No. 194/PMK.06/2009 tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Bencana Alam Berupa Gempa Buni di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi
4. PMK No. 126/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007
5. PMK No. 172/PMK.01/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Jaminan Pemerintah Atas Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yang diberikan oleh Bank Indonesia
6. PMK No. 176/PMK.07/2008 tentang Perubahan Atas PMK No. 216/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
7. PMK No. 177/PMK.07/2008 tentang Perubahan Atas PMK No. 217/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008
8. PMK No. 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah
9. PMK No. 185/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
10. PMK No. 208/PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009
11. PMK No. 41/PMK.011/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-Alat Besar oleh Industri Alat-Alat Besar
12. PMK No. 42/PMK.05/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
13. PMK No. 43/PMK.03/2007 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wialayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang dibiayai Hibah Luar Negeri
14. PMK No. 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap
15. PMK No. 46/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
16. PMK No. 56/PMK.02/2007 tentang Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengatur
17. PMK No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
18. PMK No. 127/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi
19. PMK No. 177 / PMK.011 / 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi
20. PMK No. 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
21. PMK No. 179/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Platform Pengeboran atau Produksi Terapung atau Dibawah Air
22. Permeneg BUMN No. Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN
23. Permeneg PAN No. Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
24. Permeneg LH No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi
1. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-03/M.EKON/01/2008 tentang Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
2. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-20/M.EKON/04/2008 tentang Perubahan atas Kepmenko Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik No. KEP-68/M.EKON/12/2006 tentang Kelompok Kerja pada Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
3. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-26/M.EKON/04/2008 tentang Tim Koordinasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan dan Kebijakan Fiskal dan Peraturan lainnya yang Terkait dengan Sektor Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi
4. Kepmen Ekon No. : KEP- 11/M.EKON/03/2007 tentang Tim Koordinasi Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
5. Kepmen Ekon No. : KEP- 25/M.EKON/06/2007 tentang Tim Pemantau Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
6. Kepmen Ekon No. : KEP- 26/M.EKON/06/2007 tentang Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Peraturan BPH Migas
1. Per. BPH Migas No. 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Per. BPH Migas No. 09/P/BPH Migas /XII/2005 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
2. Per. BPH Migas No. 12/P/BPH Migas/II/2008 tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus
3. Per. BPH Migas No. 13/P/BPH MIGAS/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara
4. Per. BPH Migas No. 14/P/BPH MIGAS/IV/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
5. Per. BPH Migas No. 15/P/BPH MIGAS/VII/2008 tentang Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
6. Per. BPH Migas No. 16/P/BPH MIGAS/VII/2008 tentang Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
7. Per. BPH Migas No. 08/P/BPH MIGAS/X/2005 tentang Kewajiban Pendaftaran bagi Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Minyak
8. Per. BPH Migas No. 09/P/BPH Migas/XII/2005 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
9. Per. BPH Migas No. 01/P/BPH Migas/XII/2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas tertentu Pipa Transmisi Gas Bumi
10. Per. BPH Migas No. 02/P/BPH Migas/XII/2004 tentang Pedoman Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Wilayah tertentu Jaringan Distribusi Gas Bumi
Kepdirjen Migas
1. Kep. BPH Migas No. KEP-0017/BP00000/2009/SO tentang Pedoman Tata Kerja (PTK) Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
2. Kep. BPH Migas No. KEP-0084/BP00000/2009/SO tentang Pedoman Tata Kerja Place Into Service Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi
3. Kep. BPH Migas No. KEP-0015/BP00000/2008/SO tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
4. Kepdirjen Migas No. 23204.K/10/DJM.S/2008 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Bioetanol sebagai Bahan Bakar lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri
5. Kepdirjen Migas No. 3674 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri
6. Kepdirjen Migas No. 3675 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri
7. Kepdirjen Migas No. 13483 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri
8. Kepdirjen Migas No. 39K/38/DJM/2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan kerja atas Tangki Penimbun Minyak dan Gas Bumi
9. Kepdirjen Migas No. 10 K/34/DDJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Wajib Daftar Pelumas yang Beredar di Dalam Negeri
10. Kepdirjen Migas No. 85.K/34/DJM/1998 tentang Mutu dan Pengujian Pelumas yang Beredar di Dalam Negeri
SE Dirjen Migas
1. SE BPH Migas No. EDR-0067/BP00000/2008/SO tentang Pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa
2. SE Dirjen Migas No. 11684/06/DJM.S/2006 perihal Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu migas
3. SE Dirjen Migas No. 10292/29/DJM/2006 perihal Pengawasan Kegiatan Usaha Hulu Migas
4. SE Dirjen Migas No. 17275/06/DJM.S/2006 perihal Penemuan Potensi Minyak dan Gas Bumi (Discovery)
PTK BP Migas
1. PTK BP Migas No. 007-REVISI-1/PTK/IX/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama
2. PTK BP Migas No. 007a/PTK/I/2009 tentang Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengadaan Barang/Jasa di KKKS
3. PTK BP Migas No. 033/PTK/XI/2009 tentang Place Into Service Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi
4. PTK BP Migas No. 018/PTK/X/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama
5. PTK BP Migas No. 012/PTK/II/2007 tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi
6. PTK BP Migas No. 028/PTK/XII/2007 tentang Penggunaan Jasa Penggacara/Konsultan Hukum Ekternal oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Perdirjen LPE
1. Perdirjen LPE No. 252-12/20/600.1/2007 tentang Perubahan Perdirjen LPE No. 192-12/40/600.1/2006 tentang Kriteria Pembangkit Tenaga Listrik di Sekitar Mulut Tambang, Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik dan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik
2. Perdirjen LPE No. 420-12/40/600.3/2007 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi
3. Perdirjen LPE No. 421-12/40/600.3/2007 tentang Pedoman Pengawasan Sertifikasi Kompetensi
4. Perdirjen LPE No. 192-12/40/600.1/2006 tentang Kriteria Pembangkit Tenaga Listrik di Sekitar Mulut Tambang, Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik dan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik
Kepdirjen LPE
1. Kepdirjen LPE No. 16-12/43/600.3/2003 tentang Tata Cara Pengurangan Tagihan Listrik Akibat Tidak Terpenuhinya Standar Mutu Pelayanan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara untuk Lama Gangguan, Jumlah Gangguan, dan atau Kesalahan Pembacaan KWH Meter
2. Kepdirjen LPE No. 188-12/44/600.4/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI pada Peralatan Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri
3. Kepdirjen LPE No. 189-12/44/600.4/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembubuhan Tanda Keselamatan pada Pemanfaat Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri
4. Kepdirjen LPE No. 200-12/44/600.4/2003 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Laik Operasi
5. Kepdirjen LPE No. 114-12/39/600.2/2002 tentang Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum yang Disediakan oleh PT. PLN (Persero)
Kepdirjen Pertambangan Umum
6. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 283.K/2001/1999 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 436.K/25.04/DJP/1999 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Status Kuasa Pertambangan menjadi Kontrak Karya di Pulau Jawa
8. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 154.K/27/DDJP/1996 tentang Tata Cara Pencadangan Wilayah Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), dan Kontrak Karya Batu Bara (KKB)
9. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 155.K/861/DDJP/1996 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
10. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 208.K/201/DDJP/1996 tentang Wilayah Eks Kuasa Pertambangan (KP)/Kontrak Karya (KK)/Kontrak Karya Batubara (KKB)/Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)
11. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 338.K/861/DDJP/1996 tentang Penambahan Ketentuan pada Angka 3 Diktum Pertama Kepdirjen Pertambangan Umum No. 155.K/DDJP/1996 tentang Tata Cara Pengembalian/Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
12. Kepdirjen Pertambangan Umum No. 457.K/201/DDJP/1996 tentang Perubahan Diktum Keenam Kepdirjen Pertambangan Umum No. 208.K/201/DDJP/1996 tentang Wilayah Eks Kuasa
SE Dirjen Mineral, Batubara dan Pans Bumi
13. SE Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi No. 02.E/31/DJB/2009 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan pada Seluruh Wilayah Kontrak/Perjanjian
14. SE Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi No. 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksana UU No. 4 Tahun 2009
Peraturan Lain
15. Draft RPP Kegiatan Usaha Hilir Migas
16. Draft RPP Hulu Migas
17. Kerangka Regulasi Migas
18. Peraturan Keselamatan Kerja Tambang (Lembaran Negara 1930 NO. 341.)
19. Format IUP Eksplorasi
20. Format IUP Operasi produksi
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG
HAK ASASI MANUSIA
UNDANG-UNDANG/PERPPU
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
5. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
6. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
9. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
10. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
11. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
12. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
13. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
14. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
15. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
16. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
17. UU No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)
18. UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja)
19. UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)
20. UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
21. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
22. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
23. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
24. Perppu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
2. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
4. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
5. PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
6. PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
7. PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
8. PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
PERATURAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
2. Perpres No. 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
3. Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
4. Perpres NO. 66 Tahun 2005 tentang Honoraium bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
5. Keppres No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
6. Keppres No. 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
7. Keppres No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009
8. Keppres No. 42 Tahun 2003 tentang Honorarium bagi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Tunjangan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
9. Keppres No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia
10. Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
11. Keppres No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
12. Keppres No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
13. Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan ( Trafiking) Perempuan dan Anak
14. Keppres No. 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
15. Keppres No. 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya,Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar
16. Keppres No. 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
17. Keppres No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
18. Keppres No. 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
19. Keppres No. 27 Tahun 2000 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh
20. Keppres No. 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional
21. Keppres No. 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh
22. Keppres No. 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention (Number 87) concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi)
23. Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Hak Asasi Manusia Indonesia
24. Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
25. Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
26. Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin
27. Inpres No.13 Tahun1999 tentang Bantuan kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jejak Pendapat di Daerah Propinsi Timor Timur
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM
1. Permenhukham No. M.HH-06.KP.09.02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Permenhukham No. M. 01 PK.04.10. Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan
3. Permenhukham Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan
4. Permenhukham No. M.03 PW.03.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Hukuman Disiplin
5. Permenhukham No. M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
6. Permenhukham No. M.72-PR.09.02 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Hukuman Disiplin
7. Permenhukham No. M.01-UM.05.10 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
8. Permenhukham No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
9. Permenhukham No. M.73.KP.04.12 Tahun 2006 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
10. Permenhukham No. M.837-KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia
11. Permenhukham No. M.3396.KP.04-12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
12. Permenhukham No. M.01.PR.08-10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan
13. Permenhukham No. M.246-KP.04.04 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dalam Alih Tugas Pejabat Eselon II dalam Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
14. Kepmenhum dan HAM No. M.23-PR.09.02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pengarah Rapat Kerja Departemen Hukum dan HAM Tahun 2005
15. Kepmenkeh dan HAM No. M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM
16. Insmen Kehakiman dan HAM No. M.359.Kp.04-11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan dibidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM
PERATURAN LAIN
1. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak-Hak Asasi Manusia
2. Deklarasi Hak Asasi Manusia
3. Deklarasi Wina
4. Deklarasi Penyandang Cacat
5. Konvensi dan Protokol Status Pengungsi UNHCHR
6. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan CAT
7. Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati
8. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
9. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
10. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya
11. Protokol Opsional 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
12. Protokol Opsional 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil, dan Politik Hukuman Mati
13. Lembar Fakta 1 tentang Perangkat HAM
14. Lembar Fakta 2 tentang Ketentuan Internasional tentang HAM
15. Lembar Fakta 3 tentang Layanan Penasehat dan Kerjasama Teknis di Bidang HAM
16. Lembar Fakta 4 tentang Metode Menentang Penyiksaan
17. Lembar Fakta 5 tentang Program Kegiatan bagi Dekade ke 2 Memerangi Rasisme dan Diskriminasi
18. Lembar Fakta 6 tentang Penghilangan Orang secara Paksa atau Tidak dengan Sukarela
19. Lembar Fakta 7 tentang Prosedur Komunikasi
20. Lembar Fakta 8 tentang Kampanye Informasi Publik Dunia tentang HAM
21. Lembar Fakta 9 tentang Hak Penduduk Asli
22. Lembar Fakta 10 tentang Hak Anak
23. Lembar Fakta 11 tentang Hukuman Mati Diluar Hukum Secara Cepat dan Sewenang-wenang
24. Lembar Fakta 12 tentang Komite Penghapusan Diskriminasi RAS
25. Lembar Fakta 13 tentang Hukuman Humaniter Internasional dan HAM
26. Lembar Fakta 14 tentang Bentuk Perbudakan Masa Kini
27. Lembar Fakta 16 tentang Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
28. Lembar Fakta 18 tentang Hak Kelompok Minoritas
29. Lembar Fakta 19 tentang Lembaga Nasional untuk Memajukan dan Melindungi HAM
30. Lembar Fakta 20 tentang HAM dan Pengungsi
31. Lembar Fakta 21 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak
32. Lembar Fakta 22 tentang Diskriminasi terhadap Perempuan Konvensi dan Komite
33. Lembar Fakta 23 tentang Praktek Tradisional yang Berbahaya bagi Kesehatan Perempuan dan Anak
34. Lembar Fakta 24 tentang Hak Pekerja Migran
35. Lembar Fakta 25 tentang Penyingkiran secara Paksa dan HAM
36. Lembar Fakta 26 tentang Kelompok Kerja untuk Penahanan secara Sewenang-wenang
37. Lembar Fakta 27 tentang Tujuh Belas Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Pelapor Khusus PBB
38. Fact Sheet 30 The United Nations Human Rights Treaty System
39. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM No. 03/SP/II/2009 di Bulan Februari
40. Convention concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize (9 Jul 48)
41. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
42. Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively (1 Jul 49)
43. Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field
44. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949 (Geneva Convention II)
45. Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949 (Geneva Convention III)
46. Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
47. Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (21 Mar 50)
48. Convention Relating to the Status of Refugees
49. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery (7 Sep 1956)
50. Convention concerning the Abolition of Forced Labour (25 Jun 1957)
51. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
52. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
53. International Covenant on Civil and Political Rights
54. Protocol I Relating to the Status of Refugees Done At New York, on 31 January 1967
55. Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment (26 Jun 73)
56. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
57. Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture
58. Universal Declaration of Human Rights
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNDANG-UNDANG
1. UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
2. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
3. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
4. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
5. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
6. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
7. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
8. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
3. PP No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
4. PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
5. PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
6. PP No. 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Komisi Banding Merek
7. PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
8. PP No. 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten
9. PP No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas untuk Pembuatan Varietas Turunan Essensial.
10. PP No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi Pemerintah
11. PP No. 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
12. PP No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc)
13. PP No. 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten
14. PP No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek
15. PP No. 11 Tahun 1993 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten
16. PP No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek
17. PP No. 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek
18. PP No. 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku atau Produk tertentu yang dilindungi Paten bagi Produksi Obat di Dalam Negeri
19. PP No. 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten
20. PP No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten
21. PP No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
22. PP No. 7 Tahun 1989 tentang Perubahan PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta
23. PP No. 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta
PERATURAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
2. Perpres No. 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
3. Perpres No. 84 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
4. Perpres No. 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek
5. Keppres No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keppres No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral
6. Keppres No. 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
7. Keppres No. 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO mengenai pertunjukan dan rekaman suara)
8. Keppres No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral
9. Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
10. Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT
11. Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
12. Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
13. Keppres No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty
14. Keppres No. 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perlindungan Hak Cipta Antara RI – Inggris
15. Keppres No. 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta Antara RI – Australia
16. Keppres No. 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta Antara RI – Amerika Serikat
17. Keppres No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan Masyarakat Eropa mengenai Pemberian Perlindungan Hukum secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta Atas Karya Rekaman Suara
18. Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Covention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the WIPO
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI
1. Peraturan Menteri Kehakiman No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan
2. Kepmen Hukum dan HAM No. M.2043-KP04/2-2005 tentang Pengangkatan Personalia Komisi Banding Merek
3. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.51.PR.09.03 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penambahan Personalia Komisi Banding Merek
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.11.PR.07.06 Tahun 2003 Tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI untuk Menerima Permohonan Hak Kekayaan Intelektual
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.22-PR.09.03 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Personalia Komisi Banding Paten
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.23-PR.09.03 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Personalia Komisi Banding Merek
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk Menerima Permohonan Hak atas Kekayaan Intelektual
8. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-HC.01.01 Tahun 1993 Tanggal 13 September 1993 tentang Penetapan Biaya Merek
9. Kepmen Kehakiman No. M.843-KP.04.11 Tahun 1993 tentang Penunjukan Pejabat yang Menandatangani Surat Paten
10. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.O2-HC.O2.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten
11. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal
KEPUTUSAN DIRJEN HKI
1. Keputusan Dirjen HKI No. H-17.PR.09.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
2. Keputusan Dirjen HKI No. H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM
3. Keputusan Dirjen HKI No. H-08-PR.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM
Peraturan Lain
1. Traktat WIPO
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG IMIGRASI DAN KEWARGANEGARAAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang
3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
5. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
8. UU No. 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal memperoleh Kewarganegaraan
9. UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
10. UU No. 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan
11. UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai Soal Dwikewarganegaraan
Perppu
1. Perppu No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
UU Darurat
1. UU Darurat No. 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi
2. UU Darurat No. 41 Tahun 1950 tentang Menaikan Bea yang dikenakan untuk memperoleh Dokumen-dokumen Imigrasi
3. UU Darurat No. 42 Tahun 1950 tentang Bea-bea Imigrasi
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM
2. PP No. 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
3. PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. PP No. 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
6. PP No. 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
7. PP No. 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan
8. PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
9. PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian
10. PP No. 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
11. PP No. 5 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan UU tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai Soal Dwikewarganegaraan
12. PP No. 11 Tahun 1960 tentang Penegasan mulainya berlaku PP No. 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan UU tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan
13. PP No. 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN
1. Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
2. Perpres No. 43 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Slovak Republic on Visa Exemption For Holders of Diplomatic Passports and Service Passports)
3. Perpres No. 44 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Government of The Republic of bulgaria on Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Service Passports)
4. Perpres No. 18 Tahun 2009 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa bagi Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia on Visa Exemption for Diplomatic and Service Passports)
5. Perpres No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on Visa Exemption (Persetujuan Kerangka Kerja Asean mengenai Pembebasan Visa)
6. Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
7. Perpres No. 49 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Socialist Republic of Srilanka on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Sosialis Srilanka tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas)
8. Perpres No. 6 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia and The Goverment Of The Russian Federation On Visa Exemption For Short-Term Visits Of The Holders Diplomatic And Service Passport).
9. Perpres No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.
10. Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Perpres No. 64 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Brasil mengenai Pembebasan Visa untuk Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brasil on Visa Exemption for Diplomatic and Official or Service Passports)
12. Perpres No. 97 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Pembebasan
13. Visa (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador on Visa Exemption)
14. Perpres No. 59 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
15. Keppres No. 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
16. Keppres No. 76 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Peru mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Paspor Dinas atau Paspor Spesial
17. Keppes No. 77 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas
18. Keppres No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
19. Keppres No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
20. Keppres No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
21. Keppres No. 57 Tahun 1995 tentang Tatacara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia
22. Keppres No. 90 Tahun 1993 tentang Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri
23. Keppres No. 28 Tahun 1990 tentang Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri
24. Keppres No. 7 Tahun 1971 tentang Pernjataan digunakannya Ketentuan-Ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Penduduk Irian Barat
25. Inpres No. 7 Tahun 2000 tentang Pemberian Visa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Cina
26. Inpres No. 4 Tahun 1999 tentang melaksanakan Ketentuan Keppres No. 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Inspres No. 26 Tahun 1998
27. Inpres No. 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Visa kepada Warga Negara Republik Rakyat Cina yang bermaksud Berkunjung ke Indonesia dan Pemberian Izin Keimigrasian kepada Warga Negara Indonesia yang bermaksud Berkunjung ke Republik Rakyat Cina
28. Inpres No. 2 Tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM
1. Permen Hukum dan HAM No. 01.GR.01.01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permen Hukham No. M.HH.06.GR.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang terkena Biaya Baban dan Surat Perjalanan Republik Indonesia
2. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
3. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permen Hukum dan HAM No. M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
4. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Hukum dan HAM No. M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
5. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
6. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Visa Tinggal Terbatas Kemudahan Bekerja Saat Berlibur
7. Permen Hukum dan HAM No. 06.GR.01.01-2009 tentang Tata Cara Persyaratan Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) bagi Pemohon Izin Keimigrasian, Orang Asing yang Terkena Biaya Beban dan Surat Perjalanan Republik indonesia
8. Permen Hukum dan HAM No. M. HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Kepmenkeh RI No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
9. Permen Hukum dan HAM No. M. HH-10.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Hukham No. M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dephukham RI
10. Permen Hukum dan HAM No. M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi
11. Permen Hukum dan HAM No. 01.GR.01.01-2008 tentang Perubahan Kelima Atas Kepmenkeh No. M.01.IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
12. Permen Hukum dan HAM No. M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmenkeh No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
13. Permen Hukum dan HAM No. 04.OT.03.01-2008 tentang Pedoman Umum Penerapan E-Office Keimigrasian
14. Permen Hukum dan HAM No. M.01 IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02 IZ.0L.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian
15. Permen Hukum dan HAM No. M.02-1Z.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
16. Permen Hukum dan HAM No. M.80 HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda
17. Permen Hukum dan HAM No. M.01 HL.O3.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
18. Permen Hukum dan HAM No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia
19. Permen Hukum dan HAM No. M.03-IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04. IZ. 01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
20. Permen Hukum dan HAM No. M.04-IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M 04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
21. Permen Hukum dan HAM No. M.05-IZ.01.02 Tahun 2006 tentang Penggunaan Smart Card/Kartu Elektronik dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
22. Permen Hukum dan HAM No. M-06.IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus
23. Permen Hukum dan HAM No. M. 06-IZ. 01.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04. IZ. 01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
24. Permen Hukum dan HAM No. M.07.IZ.01.02 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Kepublik Indonesia Nomor M.04 IZ.01.02 Tahun 1998 tentang Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara
25. Permen Hukum dan HAM No. M.08-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01 IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
Keputusan Menteri
1. Kepmen Hukum dan HAM No. M.111 PR.09.03 Tahun 2005 tentang Tim Penyelesaian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi WNI Pemegang SAP Malaysia
2. Kepmenkeh dan HAM No.M.07.Iz.01.04 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-Iz.01.04 Tahun 1998 tentang Pemberian Visa kepada Warganegara Republik Rakyat Cina yang akan Berkunjung ke Indonesia
3. Kepmenkeh No.M 01-Iz.01.02 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketigabelas atas Kepmenkeh No.M.02-Iz.01.02 Tahun 1993 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
4. Kepmenkeh No.M.04-Iz.01.02 Tahun 1998 tentang Pemberian Visa dan Izin Keimigrasian bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara
5. Kepmenkeh No.M.04-Pw.09.02 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Orang Asing
6. Kepmenkeh No.M.06-Pw.09.02 Tahun 1995 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
7. Kepmenkeh No.M.05-Iz.01.02 Tahun 1994 tentang Penggunaan Smart Card dalam Proses Pemeriksaan Keimigrasian dibeberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi dikawasan Jaringan Terpadu Propinsi Riau
Instruksi Menteri
1. Insmen Kehakiman dan HAM No. M-01.HL.05.05 Tahun 2004 tentang Pembuktian Kewarganegaraan dalam Memohon Surat Perjalanan Republik Indonesia atau Perizinan lainnya
PERDIRJEN/KEPDIRJEN IMIGRASI
Perdirjen Imigrasi
1. Perdirjen Imigrasi No. IMI-300.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Pemberian Visa bagi Warga Negara yang Memerlukan Calling Visa
2. Perdirjen Imigrasi No. IMI.329.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi No. F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian
3. Perdirjen Imigrasi No. IMI-330.IZ.01.10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Imigrasi No. F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa
4. Perdirjen Imigrasi No. IMI-331.IZ.01.10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi No. F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa
5. Perdirjen Imigrasi No. IMI-802.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Bentuk, Redaksi, Tata Cara Pemberian dan Penolakan Visa Tanggal Terbatas serta Izin Keimigrasian Kemudahan Bekerja Saat Berlibur Bagi Warga Negara Australia
6. Perdirjen Imigrasi No. IMI-817.IZ.01.10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Imigrasi No. F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa
7. Perdirjen Imigrasi No. IMI-818.IZ.01.10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Surat Rekomendasi untuk Memperoleh Work and Holiday Visa
8. Perdirjen Imigrasi No. IMI-819.IZ.01.10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Perdirjen Imigrasi No. F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa
9. Perdirjen Imigrasi No. F.083.PL.01.10 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik pada Surat Perjalanan Republik Indonesia
Kepdirjen Imigrasi
1. Kepdirjen Imigrasi No. IMI-329.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Juklak Dirjen Imigrasi No. F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian
2. Kepdirjen Imigrasi No. IMI-891.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Standar Oprasional Prosedur Sistem Penerbitan Surat Perjalanan RI
3. Kepdirjen Imigrasi No. F.984-Pl.03.10 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepdirjenl Imigrasi No. F.883.Pl.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian
4. Kepdirjen Imigrasi No. F-0611.Iz.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F.658.Iz.01.10 Tahun 2003 tentang Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian Dirjen Imigrasi
5. Kepdirjen Imigrasi No. F-0080.PL.03.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Imigrasi No. F-833.PL.03 .10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian
6. Kepdirjen Imigrasi No. F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan Dan Pembatalan Pre Clearance, Serta Pelayanan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
7. Kepdirjen Imigrasi No. F-0379.UM.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Kepdirjen Imigrasi No. F-833.PL.03.10 Tahun 1995 tentang Bentuk dan Penggunaan Cap Keimigrasian
8. Kepdirjen Imigrasi No. F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian
9. Kepdirjen Imigrasi No. F-659.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Bentuk Peneraan Izin Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian
10. Kepdirjen Imigrasi No. F-709.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Perubahan Bentuk dan Spesifikasi Teknis Stiker Visa Biasa
11. Kepdirjen Imigrasi No. F-710.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Program Aplikasi Visa Stiker
12. Kepdirjen Imigrasi No. F.753-IZ.01.10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Imigrasi No. F.1780-IZ.01.10 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Visa Berbentuk Stiker
13. Kepdirjen Imigrasi No. F-012-IZ.03.02 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pengeluaran Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri
14. Kepdirjen Imigrasi No. F-1780-IZ.01.10 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Visa Berbentuk Stiker
15. Kepdirjen Imigrasi No. F.1141-IZ.01.02 Tahun 1994 tentang Penunjukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dapat Menggunakan Smart Card
16. Kepdirjen Imigrasi No. F-963-IZ.01.02 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Bebas Visa Kunjungan Singkat
Instruksi Dirjen Imigrasi
1. Instruksi Dirjen Imigrasi No. IMI-572.UM.02.05 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Akses Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim)
2. Instruksi Dirjen Imigrasi No. IMI-587.WN.02.05 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Akses ke dan dari Ruang Server pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi
3. Instruksi Dirjen Imigrasi No. IMI-654.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK)
SE Dirjen imigrasi
1. SE Dirjen Imigrasi No. IMI-UM.01.06-3249 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Permen Hukum dan HAM tentang Visa Kunjungan Singkat
2. SE Dirjen Imigrasi No. IMI.IZ.03.10-1637 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji Indonesia
3. SE Dirjen Imigrasi No. IMI-1232.IZ.03.10 Tahun 2009 tentang Persyaratan Tambahan Bagi Pemohon Paspor RI yang Dicurigai Keabsahan Identitasnya
4. SE Dirjen Imigrasi No. F-UM.01.01-0844 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Kepmen Kehakiman dan Ham RI No. M.03.IZ.03.10 Tahun 2003, tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP APEC) dan Kepdirjen Imigrasi No. F-0378.UM.01.10 Tahun 2004, tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan Pre Clerance serta Pelayanan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imgirasi
5. SE Dirjen Imigrasi No. F-UM.02.02-0119 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Keppres Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003, Sebagaimana telah diubah dengan Keppres Republik Indonesia No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Keppres Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat dan Kepmen Kehakiman dan Ham Republik Indonesia No. M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan saat Kedatangan
Surat Dirjen Imigrasi
1. Surat Dirjen Imigrasi No. IMI.2-UM.01.10-2.262 Tahun 2010 tentang Bebas Visa bagi Warga Negara Asing Pemegang Paspor Diplomatik/Dinas
2. Surat Dirjen Imigrasi No. IMI-UM.01.06-3249 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Permen Hukum dan Ham tentang Visa Kunjungan saat Kedatangan
3. Surat Dirjen Imigrasi No. F4.UM.01.10.01-0378 Tahun 2006 tentang Pemasangan Perangkat SPTBB
4. Surat Dirjen Imigrasi No. F-UM.02.02-1137 Tahun 2006 tentang Penyelesaian Keimigrasian dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan (humanitarian assitance)
5. Surat Dirjen Imigrasi No. F-IZ.03.10-801 Tahun 2006 tentang Pelayanan Paspor
6. Surat Dirjen Imigrasi No. F2-IZ.01.10.-1.31 Tahun 2005 tentang Permintaan Pemberlakuan Visa secara timbal dan diplomatik Amerika Serikat (AS) yang akan Bertugas di Indonesia
7. Surat Dirjen Imigrasi No. F-IZ.01.10.-149 Tahun 2005 tentang Perpanjangan Visa Kunjungan saat Kedatangan (VKSK) bagi Warga Negara Asing dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara
8. Surat Dirjen Imigrasi No. F-UM.02.02.-006 Tahun 2005 tentang Pelayanan Keimigrasian bagi Korban Bencana Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara
9. Surat Dirjen Imigrasi No. F-UM.02.02.-803 Tahun 2005 tentang Pembuatan Paspor TKI Non Amnesti dengan Tujuan Malaysia
10. Surat Dirjen Imigrasi No. F-UM.02.02-2889 Tahun 2005 tentang Pelayanan Keimigrasian di TPI bagi Pemegang KPP APEC/ABTC
11. Surat Dirjen Imigrasi No. F.PL.03.10-628 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan/Pengantian Blanko Paspor RI Desain Baru
12. Surat Dirjen Imigrasi No. F-PL.03.10.10-630 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengunaan/Pengantian Blanko Paspor RI Desain Baru
13. Surat Dirjen Imigrasi No. F-UM.06.07-2883 Tahun 2005 tentang Penunjukan Pejabat Imigrasi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Prov. Sumatera Utara
14. Surat Dirjen Imigrasi No. F-UM.01.10.-0626 Tahun 2004 tentang SBKRI bagi Pemohonan Papor RI
15. Surat Dirjen Imigrasi No. F.IZ.02.10-2245 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perizinan Keimigrasian bagi bagi Pelajar/Mahasiswa Berasal dari republik Demokratik Timor Leste
Juklak Dirjen Imigrasi
1. Juklak Dirjen Imigrasi No. F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian
2. Juklak Dirjen Imigrasi No. F-310.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian
3. Juklak Dirjen Imigrasi No. F-314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian
4. Juklak Dirjen Imigrasi No. F-315.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pendaftaran Orang Asing di Indonesia
5. Juklak Dirjen Imigrasi No. F-336.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Tindakan Keimigrasian
6. Juklak Dirjen Imigrasi No. F-338.IL.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing
Peraturan Lain
1. PB Menag dan Menteri Hukum dan Ham No. 2 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Jemaah Haji
2. SPK Dirjen Imigrasi Kemenhuk dan Ham RI dengan PT.Garuda Indonesia (PERSERO) No. IMI-497.UM.06.07 Tahun 2010 tentang Pemeriksaan Keimigrasian dalam Penerbangan
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
UNDANG-UNDANG DAN PERPPU
1. UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
4. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
7. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
8. UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
9. UU No. 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi UU
10. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
11. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
12. UU No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)
13. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
14. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
15. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
16. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
17. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
18. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
19. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU
20. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi UU
21. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
22. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
23. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
24. UU No. 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya)
25. UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
26. UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
27. UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
28. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
29. Perppu No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
30. Perppu No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
31. Perppu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
32. Perppu No. 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
33. Perppu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan
1. PP No. 57 Tahun 2010 tentang Pengabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
2. PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
3. PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
4. PP No. 73 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Perdagangan
Lamp. PP No. 73 Tahun 2008
5. PP No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
6. PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
7. PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
8. PP No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
9. PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
10. PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis
11. PP No. 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standardisasi Nasional
12. PP No. 63 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian
13. PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
14. PP No. 30 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
15. PP No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit
16. PP No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas PP No.11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan
17. PP No. 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc)
18. PP No. 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung
19. PP No. 20 Tahun 2003 tentang Penundaan Kelima Berlakunya PP No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
20. PP No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
21. PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
22. PP No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
23. PP No. 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing
24. PP No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka
25. PP No. 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
26. PP No. 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan PP No. 41 Tahun 1997
27. PP No. 16 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 42 Tahun 1997
28. PP No. 46 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No.2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan PP No. 16 Tahun 1998
29. PP No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba
30. PP No. 41 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 35 Tahun 1996
31. PP No. 42 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor
32. PP No. 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
33. PP No. 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu
34. PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
35. PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
36. PP No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
37. PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing
38. PP No. 34 Tahun 1994 tentang Fasilitas Perpajakan atas Penanaman Modal di Bidang Bidang Usaha Tertentu dan /atau di Daerah Daerah Tertentu
39. PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
40. PP No. 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku atau Produk Tertentu yang Dilindungi Paten bagi Produksi Obat di Dalam Negeri
41. PP No. 9 Tahun 1990 tentang Perubahan Regeringsverordening Pembebasan Cukai Alkohol Sulingan
42. PP No. 14 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone)
43. PP No. 34 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Industri Tertentu yang diberikan Status sebagai Kawasan Berikat
44. PP No. 35 Tahun 1990 tentang Pengalihan Wewenang dan Tanggung Jawab Pembinaan Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone)
45. PP No. 19 Tahun 1988 tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan
46. PP No. 24 Tahun 1987 tentang Kegiatan Penanaman Modal Asing di Bidang Perdagangan Ekspor
47. PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan
1. Perpres No. 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan Asean Trade in Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)
2. Perpres No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
3. Perpres No. 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja sama Ekonomi Menyeluruh antara perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India)
4. Perpres No. 56 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Services Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
5. Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
6. Perpres No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perpres No. 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
7. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
8. Perpres No. 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Windows
9. Perpres No. 18 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement on Trade In Services of The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
10. Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional
11. Perpres No. 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
12. Perpres No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
13. Perpres No. 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja sama Ekonomi menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
14. Perpres No. 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja sama Ekonomi menyeluruh antar Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)
15. Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
16. Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
17. Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
18. Perpres No. 16 Tahun 2006 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Basic Agreement on the Asean Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerja sama Industri Asean)
19. Perpres No. 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial
20. Perpres No. 53 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
21. Perpres No. 102 Tahun 2006 tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan Bidang Ekonomi dan Perdagangan secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran)
22. Perpres No. 3 Tahun 2005 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan
23. Perpres No. 79 Tahun 2005 tentang Pencabutan Keppres No. 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan Besi Baja
24. Perpres No. 4 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protocol to Amend the Asean Framework Agreement on Services (Protokol
Keppres
25. Keppres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
26. Keppres No. 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
27. Keppres No. 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Batu Bara
28. Keppres No. 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, dan Kabupaten Bogor
29. Keppres No. 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keppres No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
30. Keppres No. 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
31. Keppres No. 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
32. Keppres No. 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
33. Keppres No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kota Tanjung Pinang, serta pada Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah
34. Keppres No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keppres No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral
35. Keppres No. 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
36. Keppres No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
37. Keppres No. 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan dan Pulau karimun
38. Keppres No. 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
39. Keppres No. 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
40. Keppres No. 24 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keppres No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
41. Keppres No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
42. Keppres No. 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional
43. Keppres No. 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
44. Keppres No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap
45. Keppres No. 46 Tahun 2004 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bulgaria
46. Keppres No. 57 Than 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang dalam Pengawasan
47. Keppres No. 58 Tahun 2004 tentang Penanganan Gula yang diimpor secara tidak Sah
48. Keppres No. 7 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Slovakia
49. Keppres No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Protocol 9 Dangerous Goods (Protokol 9 Barang-Barang Berbahaya)
50. Keppres No. 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia
51. Keppres No. 93 Tahun 2003 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
52. Keppres No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor
53. Keppres No. 6 Tahun 2002 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha
54. Keppres No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor
55. Keppres No. 51 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea
56. Keppres No. 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka
57. Keppres No. 125 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Pelayaran Niaga
58. Keppres No. 45 Tahun 2000 tentang Pembubaran Dewan Pembina Industri Stratagis
59. Keppres No. 61 Tahun 2000 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
60. Keppres No. 65 Tahun 2000 tentang Pengesahan Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic Beserta Protocol to the 1994 Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic
61. Keppres No. 66 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 42 Tahun 1997 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor
62. Keppres No. 73 Tahun 2000 tentang Komoditi yang Dapat dijadikan Subyek Kontrak Berjangka
63. Keppres No. 109 Tahun 2000 tentang Dewan Gula Nasional
64. Keppres No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal
65. Keppres No. 152 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
66. Keppres No. 154 Tahun 2000 tentang Pengesahan Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products
67. Keppres No. 12 Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka
68. Keppres No. 13 Tahun 1999 tentang Pengesahan Fifth Protocol to the General Agreement on Trade in Services beserta Lampirannya
69. Keppers No. 28 Tahun 1999 tentang Pengesahan Framework Agreement on the Asean Investment Area (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi Asean)
70. Keppres No. 35 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement on the Recognition of Commercial Vehicle Inspection Certificates for Goods Vehicles and Public Issued by Asen Member Countries
71. Keppres No. 37 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
72. Keppres No. 40 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Dewan Pembina Industri Strategis
73. Keppres No. 60 Tahun 1999 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turkmenistan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
74. Keppres No. 61 Tahun 1999 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
75. Keppres Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
76. Keppres No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal
77. Keppres No. 119 Tahun 1999 tentang Badan Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia Organisasi Konfrensi Islam
78. Keppres No. 129 Tahun 1999 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Second Package of Commitments Under the Asean Framework Agreement on Services
79. Keppres No. 169 Tahun 1999 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (Perjanjian Kerangka Kerja Asean mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang Barang Transit)
80. Keppres No. 21 Tahun 1998 tentang Perdagangan Cengkeh
81. Keppres No. 51 Tahun 1996 tentang Pengesahan Basic Agreement on the Asean Industrial Cooperation Scheme
82. Keppres No. 32 Tahun 1994 tentang Perluasan Kawasan Industri yang diberikan Status Kawasan Berikat (Bonded Zone) PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development
83. Keppres No. 52 Tahun 1987 tentang Terminal Peti Kemas
Inpres
84. Inpres No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
85. Inpres No. 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2009
86. Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
87. Inpres No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan
88. Inpres No. 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2008
89. Inpres No. 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pameran
90. Inpres No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 2006
91. Inpres No. 2 Tahun 2000 tentang Pembangunan Pulau Sabang menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
92. Inpres No. 2 Tahun 1998 tentang Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II/Pulau
93. Inpres No. 5 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pelaksanaan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia – Cina
94. Inpres No. 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
2. BTBMI 2007
Tahun 2010
1. Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
2. Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2010 tentang Perubahan Atas Permendag No. 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
3. Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014
4. Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010
5. Permendag No. 05/M-DAG/PER/2/2010 tentang Pencabutan Permendag No. 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya
6. Permendag No. 06/M-DAG/PER/2/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
7. Permendag No. 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapanya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
8. Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi
9. Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan
10. Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
11. Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Permendag No. 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
12. Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
13. Permendag No. 17/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan Atas Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API)
14. Permendag No. 19/M-DAG/PER/4/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
15. Permendag No. 24/M-DAG/PER/5/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (Certificate Of Orogin) untuk Barang Ekspor Indonesia
16. Permendag No. 25/M-DAG/PER/5/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
17. Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2010 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah RI
18. Permendag No. 27/M-DAG/PER/6/2010 tentang Pencabutan Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit sebagaimana telah Diubah terakhir dengan Permendag No. 57/M-DAG/PER/10/2009
19. Permendag No. 29/M-DAG/PER/7/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
20. Permendag No. 34/M-DAG/PER/8/2010 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
Tahun 2009
21. Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit
22. Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor tertentu
23. Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja
24. Permendag No. 09/M-DAG/PER/2/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
25. Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit
26. Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
27. Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
28. Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
29. Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
30. Permendag No. 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya
31. Permendag No. 17/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
32. Permendag No. 18/M-DAG/PER/5/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
33. Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika
34. Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa
35. Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2009 tentang Ketentuan Impor Besi dan atau Baja
36. Permendag No. 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
37. Permendag No. 25/M-DAG/PER/6/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
38. Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 58/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
39. Permendag No. 27/M-DAG/PER/6/2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah RI
40. Permendag No. 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui Inatrade dalam Kerangka Indonesia National Single Window
41. Permendag No. 29/M-DAG/PER/6/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Masin, Peralatan Mesin, Bahan Baku dan Cakram Optik
42. Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2009 tentang Tarif Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia
43. Permendag No. 32/M-DAG/PER/7/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
44. Permendag No. 33/M-DAG/PER/7/2009 tentang Perubahan Keempat Atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
45. Permendag No. 35/M-DAG/PER/8/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
46. Permendag No. 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
47. Permendag No. 37/M-DAG/PER/8/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
48. Permendag No. 38/M-DAG/PER/8/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit
49. Permendag No. 39/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
50. Permendag No. 40/M-DAG/PER/9/2009 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran
51. Permendag No. 41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi
52. Permendag No. 42/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi
53. Permendag No. 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol
54. Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
55. Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API)
56. Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
57. Permendag No. 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung
58. Permendag No. 49/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
59. Permendag No. 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
60. Permendag No. 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal
61. Permendag No. 52/M-DAG/PER/10/2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010
62. Permendag No. 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian Rubber yang Diperdagangkan
63. Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor
64. Permendag No. 55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
65. Permendag No. 56/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas yang Dikenakan Bea Keluar
66. Permendag No. 58/M-DAG/PER/11/2009 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
67. Permendag No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang
68. Permendag No. 63/M-DAG/PER/12/2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
69. Permendag No. 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang
Tahun 2008
70. Permendag No. 01/M-Dag/Per/1/2008 tentang Ketentuan Impor Liquefied Petroleum Gas/LPG dan Tabung LPG 3 Kilogram
71. Permendag No. 02 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
72. Permendag No. 03 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 02/M-DAG/PER/1/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
73. Permendag No. 05 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
74. Permendag No. 07 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustian dan Perdagangan No. 141/MPP/Kep/3/2002 tentang No. Pengenal Importir Khusus
75. Permendag No. 10/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar Negeri
76. Permendag No. 11/M-DAG/PER/4/2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit dan Produk Turunannya
77. Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
78. Permendag No. 13/M-DAG/PER/4/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
79. Permendag No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelurusan Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu
80. Permendag No. 15/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
81. Permendag No. 18/M-DAG/PER/5/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
82. Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perindustrian No. 527/MPP/KEP/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula
83. Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
84. Permendag No. 22/M-DAG/PER/6/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
85. Permendag No. 23/M-DAG/PER/6/2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Indonesia
86. Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2008 tentang Ketentuan Ekspor Pisang dan Nanas ke Jepang dalam Rangka IJ-EPA (Indonesia Japan-Economic Partnership Agreement)
87. Permendag No. 25/M-DAG/PER/7/2008 tentang Perubahan atas Permendag No. 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar
88. Permendag No. 26/M-DAG/PER/7/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
89. Permendag No. 27/M-DAG/PER/7/2008 tentang Ketentuan Ekspor Kopi
90. Permendag No. 28/M-DAG/PER/7/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
91. Permendag No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
92. Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung
93. Permendag No. 33/M-DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti
94. Permendag No. 34/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
95. Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
96. Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards)
97. Permendag No. 38/M-DAG/PER/10/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
98. Permendag No. 40/M-DAG/PER/10/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
99. Permendag No. 41/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3)
100. Permendag No. 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
101. Permendag No. 48/M-DAG/PER/11/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor PER. 16/MEN/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-IND/10/2008, dan Nomor 39/M-DAG/PER/1 0/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global
102. Permendag No. 49/M-DAG/PER/11/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
103. Permendag No. 52/M-DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Permendag No. 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
104. Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
105. Permendag No. 54/M-DAG/PER/12/2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia
106. Permendag No. 55/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
107. Permendag No. 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
108. Permendag No. 57/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
109. Permendag No. 58/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
110. Permendag No. 60/M-DAG/PER/12/2008 tentang Perubahan atas Permendag No. 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu
111. Per. Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. PER.16/MEN/IX/2008 No. 49/2008 No. 922.1/M-IND/10/2008 No. 39/M-Dag/Per/10/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global
Tahun 2007
112. Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Kepmenperindag Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005
113. Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus)
114. Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus)
115. Permendag No. 04/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan
116. Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik
117. Permendag No. 07/M-DAG/PER/2/2007 22/M-DAG/PER/6/2006 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor tertentu
118. Permendag No. 09/M-DAG/PER/2/2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
119. Permendag No. 12/M-DAG/PER/3/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
120. Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan
121. Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna
122. Permendag No. 16/M-DAG/PER/4/2007/M-DAG/PER/6/2006 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
123. Permendag No. 18/M-DAG/PER/4/2007 tentang Perubahan Keempat atas Kepmenperindag Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula
124. Permendag No. 19/M-DAG/PER/4/2007 tentang Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau
125. Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
126. Permendag No. 24/M-Dag/Per/6/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor tertentu
127. Permendag No. 28/M-Dag/Per/7/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
128. Permendag No. 29/M-Dag/Per/7/2007 tentang Perubahan atas Lampiran Permendag Nomor 12/M-Dag/Per/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
129. Permendag No. 31/M-Dag/Per/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API)
130. Permendag No. 32/M-Dag/Per/8/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
131. Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
132. Permendag No. 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
133. Permendag No. 39/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
134. Permendag No. 45/M-Dag/Per/10/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
135. Permendag No. 46/M-Dag/Per/11/2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentu
136. Permendag No. 48/M-Dag/Per/12/2007 tentang Penetapan Harga Patokan atas Barang Ekspor Tertentu
137. Permendag No. 49/M-Dag/Per/12/2007 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru Menteri Perdagangan Republik Indonesia
138. Permendag No. 51/M-Dag/Per/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan
Tahun 2006
139. Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Dlstribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
140. Permendag No. 08/M-DAG/PER/3/2006 tentang Perubahan Permendag No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya
141. Permendag No. 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
142. Permendag No. 10 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
143. Permendag No. 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
144. Permendag No. 14 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey
145. Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol
146. Permendag No. 16/M-Dag/Per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
147. Permendag No. 07/M-Dag/Per/4/2005 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmen Perindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 385/MPP/Kep/6/2004
148. Permendag No. 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar
149. Permendag No.14/M-Dag/Per/7/2005 tentang Ketentuan Impor Beberapa Produk untuk Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam
Kepmendag
150. Kepmendag No. 35/M-DAG/KEP/2/2007 tentang Penugasan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) sebagai National Tripartite Rubber Corporation (NTRC)
151. Kepmendag No. 101.2/M- Dag/Kep/4/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Produk Industri Kehutanan yang dikecualikan dari Ketentuan Kriteria Teknis
Permen Industri
Tahun 2010
152. Permen Ind No. 4/M-IND/PER/1/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kaca Lembaran secara Wajib
153. Permen Ind No. 09/M-IND/PER/1/2010 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Atas Impor Barang Modal Bukan Baru bagi Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing
154. Permen Ind No. 11/M-IND/PER/1/2010 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 116/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Gula
155. Permen Ind No. 12/M-IND/PER/1/2010 tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Revit Alisasi Industri Gula
156. Permen Ind No. 13/M-IND/PER/1/2010 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit
157. Permen Ind No. 14/M-IND/PER/1/2010 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 105/Mind/Per/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Petrokimia
158. Permen Ind No. 15/M•IND/PER/1/2010 tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Klaster Industri Petrokimia dan Tim Pelaksana Rencana Aksi Klaster Industri Hilir Kepala Sawit
159. Permen Ind No. 16/M-IND/PER/2/2010 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
160. Permen Ind No. 17/M-IND/PER/2/2010 tentang Tim Teknis Penyiapan Perundingan Penyerahan Proyek Asahan
161. Permen Ind No. 18/M-IND/PER/2/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Bidang Perindustrian kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebasa Batam, Bintan dan Karimun
162. Permen Ind No. 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
163. Permen Ind No. 20/M-IND/PER/2/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen Ind No. 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki
164. Permen Ind No. 24/M-IND/PER/2/2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang pada Kemasan Pangan dari Plastik
165. Permen Ind No. 26/M-IND/PER/2/2010 tentang Pemberian Bantuan Peralatan dan atau Mesin
166. Permen Ind No. 27/M-IND/PER/2/2010 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 95/M-IND/PER/11/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-3140.2-2006) secara Wajib
167. Permen Ind No. 30/M-IND/PER/3/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Ind No. 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
168. Permen Ind No. 31/M-IND/PER/3/2010 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian
169. Permen Ind No. 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri
170. Permen Ind No. 44/M-IND/PER/4/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Ind No. 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula
171. Permen Ind No. 48/M-IND/PER/4/2010 tentang Pedoman Penggunaan Produk dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
172. Permen Ind No. 49/M-IND/PER/4/2010 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 169/M-IND/PER/12/2009 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara di Lingkungan Kementerian Perindustrian
173. Permen Ind No. 55/M-IND/PER/4/2010 tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Atas Impor Barang Modal Bukan Baru Bagi Perusahaan Pemakai Langsung
174. Permen Ind No. 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor
175. Permen Ind No. 60/M-IND/PER/5/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Ind No. 45/M-IND/PER/5/20009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia(SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib
176. Permen Ind No. 69/M-IND/ER/7/2010 tentang Harga Resmi Selang Karet dan Regulator Tekanan Rendah Tabung Baja Liquified Petrolium Gas (LPG) 3 Kg untuk Wilayah Jawa dan Bali
177. Permen Ind No. 72/M-IND/PER/7/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Korek Api Gas secara Wajib
178. Permen Ind No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices)
179. Permen Ind No. 81/M-IND/PER/7/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal-Polietilena (PE) Secara Wajib
180. Permen Ind No. 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib
181. Permen Ind No. 90/M-IND/Per/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Canal Dingin (Bj.D) Secara wajib
182. Permen Ind No. 109/M-IND/Perl10/2010 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Atas 58 (Lima Puluh Delapan) Produk Industri Secara Wajib
183. Permen Ind No. 114/M-Ind/Per/L0/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Sepeda Roda Dua secara Wajib
Tahun 2009
184. Permen Ind No. 01/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) secara Wajib
185. Permen Ind No. 02/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium – Seng (Bj.L AS) secara Wajib
186. Permen Ind No. 04/M-IND/PER/1/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri untuk Pembangunan Insfrastruktur Ketenagalistrikan
187. Permen Ind No. 18/M-IND/PER/2/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi atas Impor Barang Modal Bukan Baru
188. Permen Ind No. 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) Pupuk secara Wajib
189. Permen Ind No. 30/M-IND/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Permen Ind No. 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki
190. Permen Ind No. 31/M-IND/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Permen Ind No. 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula
191. Permen Ind No. 32/M-IND/PER/3/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) secara Wajib
192. Permen Ind No. 33/M-IND/PER/3/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium – Seng (Bj. LAS) secara Wajib
193. Permen Ind No. 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer secara Wajib
194. Permen Ind No. 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman secara WajibPermen Ind No. 38/M-IND/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Permen Ind No. 01/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) secara Wajib
195. Permen Ind No. 39/M-IND/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Permen Ind No. 02/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium – Seng (Bj.L AS) secara Wajib
196. Permen Ind No. 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib
197. Permen Ind No. 46/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemanfaatan Sistem Elektronik dalam Rangka E-Government di Lingkungan Departemen Perindustrian
198. Permen Ind No. 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
199. Permen Ind No. 50/M-IND/PER/5/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat pada Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
200. Permen Ind No. 55/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Produk Melamin-Perlengkapan Makan dan Minum secara Wajib
201. Permen Ind No. 56/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Spesifikasi Teknis secara Wajib terhadap Kompor Gas Satu Tungku untuk Usaha Mikro
202. Permen Ind No. 60/M-IND/PER/6/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Spesifikasi Teknis secara Wajib terhadap Kompor Gas Satu Tungku untuk Usaha Mikro
203. Permen Ind No. 69/M-IND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) secara Wajib
204. Permen Ind No. 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi yang Strategis
205. Permen Ind No. 72/M-IND/PER/7/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Bintan dan Karimun
206. Permen Ind No. 74/M-IND/PER/7/2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Departemen Perindustrian
207. Permen Ind No. 78/M-IND/PER/8/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Ind No. 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki
208. Permen Ind No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri
209. Permen Ind No. 87/M-IND/PER/9/2009 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia
210. Permen Ind No. 95/M-IND/PER/10/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer secara Wajib
211. Permen Ind No. 100/M-IND/PER/10/2009 tentang Pencabutan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib
212. Permen Ind No. 101/M-IND/PER/10/2009 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 36/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai Primer secara Wajib
213. Permen Ind No. 102/M-IND/PER/10/2009 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
214. Permen Ind No. 141/M-IND/PER/10/2009 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan IKM Tekstil dan Produk Tekstil serta IKM Kulit dan Produk Kulit
215. Permen Ind No. 143/M-IND/PER/10/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib
216. Permen Ind No. 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
217. Permen Ind No. 157/M-IND/PER/11/2009 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 45/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk secara Wajib
218. Permen Ind No. 160/M-IND/PER/11/2009 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman secara Wajib
219. Permen Ind No. 164/M-IND/PER/12/2009 tentang Perubahan Atas Permen Ind No. 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman secara Wajib
220. Permen Ind No. 02/M-IND/PER/1/2008 tentang Pencabutan Kepmenindag No. 153/MPP/KEP/5/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/REV.1995) dan Revisinya serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 323/MPP/KEP/11/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 153/MPP/KEP/5/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/REV.1995) dan Revisinya
221. Permen Ind No. 04/M-IND/PER/2/2008 tentang Perubahan Permen Ind No. 28/M-IND/PER/3/2007 tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) KG dan Kompor Gas LPG satu Mata Tungku beserta Asesorisnya dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah menjadi LPG untuk Keluarga Miskin
222. Permen Ind No. 06/M-IND/PER/2/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) Baja Tulangan Beton Secara Wajib
223. Permen Ind No. 07/M-IND/PER/2/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Lapis Seng Secara Wajib
224. Permen Ind No. 21/M-IND/PER/4/2008 tentang Perubahan atas Permen Ind No. 92/M-IND/PER/11/2007 tentang Pemberlakuan SNI terhadap 5 (lima) Produk Industri secara Wajib
225. Permen Ind No. 24/M-IND/PER/4/2008 tentang Kode Etik Auditor Departemen Perindustrian
226. Permen Ind No. 27/M-IND/PER/5/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi Industri bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan dan atau Pembebasan Bea Masuk
227. Permen Ind No. 35/M-IND/PER/6/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan SNI secara Wajib Baja Tulangan Beton
228. Permen Ind No. 36/M-IND/PER/6/2008 tentang Perubahan Kedua atas Permen Ind No. 28/M-IND/PER/3/2007 tentang Harga Resmi Tabung Baja Gas LPG 3 (tiga) KG dan Kompor Gas LPG Satu Mata Tungku beserta Asesorisnya dalam Rangka Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah menjadi LPG untuk Keluarga Miskin sebagaimana Telah Diubah dengan Permen Ind No. 04/M-IND/PER/2/2008
229. Permen Ind No. 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib
230. Permen Ind No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
231. Permen Ind No. 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri yang dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
232. Permen Ind No. 44/M-IND/PER/7/2008 tentang Penunjukan/Penetapan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam Rangka USDFS IJ-EPA
233. Permen Ind No. 47/M-IND/PER/7/2008 tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali
234. Permen Ind No. 48/M-IND/PER/7/2008 tentang Spesifikasi Teknis Pupuk Super Fosfat Tunggal SP-18
235. Permen Ind No. 49/M-IND/PER/7/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib
236. Permen Ind No. 52/M-IND/PER/8/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib Baja Lembaran Lapis Seng (SNI 07-2053-2006)
237. Permen Ind No. 58/M-IND/PER/8/2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perizinan, Rekomendasi dan SSPT SNI di Lingkungan Departemen Perindustrian dalam Kerangka Indonesia National Single Window
238. Permen Ind No. 61/M-IND/PER/8/2008 tentang Tim Teknis Penyusunan Kebijakan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
239. Permen Ind No. 62/M-IND/PER/8/2008 tentang Perubahan atas Permen Ind No. 43/M-IND/PER/7/2008 tentang Penetapan Kelompok Industri yang dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific
Duty Free Scheme (USDFS) dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
240. Permen Ind No. 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Rangka Penanaman Modal
241. Permen Ind No. 72/M-IND/PER/10/2008 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Penggunaan Mesin Pelinting Sigaret (Rokok)
242. Permen Ind No. 75/M-IND/PER/10/2008 tentang Penunjukan/Penetapan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Industri dalam Rangka Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) atas Impor Barang untuk Industri
243. Permen Ind No. 78/M-IND/PER/10/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara Wajib
244. Permen Ind No. 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi secara Wajib
245. Permen Ind No. 85/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional (SNI) terhadap 5 (lima) Produk Industri secara Wajib
246. Permen Ind No. 90/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Alas Kaki
247. Permen Ind No. 91/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Pabrik Gula
248. Permen Ind No. 94/M-IND/PER/11/2008 tentang Program Restukturisasi Mesin/Peralatan Industri Kecil Menengah (IKM) Alas Kaki
249. Permen Ind No. 95/M-IND/PER/11/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-3140.2-2006) secara Wajib
250. Permen Ind No. 97/M-IND/11/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor Per. 16/Men/X/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/M-Ind/10/2008, dan Nomor 39/M-Dag/Per/1 0/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global
251. Permen Ind No. 04/M-IND/PER/PER/1/2007 tentang Penetapan 6 (Enam) Spesifikasi Teknis Produk Industri
252. Permen Ind No. 12/M-IND/PER/2/2007 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Departemen Perindustrian dengan Sistem E-Procurement
253. Permen Ind No. 17/M-IND/PER/2/2007 Tanggal 19 Februari 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Kepmen Perindustrian Nomor : 20/M-IND/PER/5/2006 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan /Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia
254. Permen Ind No. 25/M-IND/3/2007 tentang Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan MinumanPermen Ind No. 27/M-IND/PER/3/2007 tentang Bantuan dalam Rangka Pembelian Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
255. Permen Ind No. 33/M-IND/PER/4/2007 tentang Larangan Memproduksi Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi Barang yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon
256. Permen Ind No. 35/M-IND/PER/4/2007 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen secara Wajib
257. Permen Ind No. 19 Tahun 2006 tentang Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Stándar Nasional Indonesia Bidang Industri
258. Permen Ind No. 20 Tahun 2006 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Estándar Nasional Indonesia
259. Permen Ind No. 23 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Pengusulan Harga Pokok Patokan Ekspor (HPE) Produk Hasil Industri
260. Permen Ind No. 24 Tahun 2006 tentang Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya untuk Industri
261. Permen Ind No. 30 Tahun 2006 tentang Perubahan Permen Perindustrian No. 11/M-Ind/Per/3/2006 tentang Pedoman Penggunaann Produksi Dalam Negeri
262. Permen Ind No. 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
263. Permen Ind No. 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Departemen Perindustrian
264. Permen Ind No. 37 tahun 2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultansi Industri Kecil dan Menengah (IKM)
265. Permen Ind No. 57 Tahun 2006 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
266. Permen Ind No. 11/M-Ind/Per/7/2005 tentang Ketentuan Teknis Mengenai Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, dan Cakram Optik (Optical Disc)
Instruksi Menteri Ind
267. Insmen Ind No. 875/M-IND/12/2009 tentang Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian
Peraturan Bersama
268. Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 47/M-IND/Per/7/2008, No. 23 Tahun 2008, No. Per.13/MEN/VII/2008, No. 35 Tahun 2008, No. Per-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali
269. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 27/M-Dag/Per/6/2007 No. Pb.01/Men/2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia
270. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50/M-Dag/Per/12/2007 No. Pb.02/Men/2007 tentang Perpanjangan Masa berlaku Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 27/M-Dag/Per/6/2007 dan No. Pb.01/Men/2007
271. Peraturan Bersama Memperindag No. 02/M-Ind/Per/3/2005, No. 02/M-Dag/Per/3/2005 tentang Perubahan Atas Kepmenperindag No. 595/MPP/Kep/9/2004 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib
Kepmen Perindag
272. Kepmenperindag No. 376/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan Kepmen Perindag No. 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam
273. Kepmenperindag No. 02/M/Kep/XII/2004 tentang Perubahan atas Kepmen Perindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula
274. Kepmenperindag No. 60/MPP/Kep/2/2004 tentang Pencabutan Kepmen Perindag No. 711/MPP/Kep/12/2003 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja Canai Lantaian dan Produk Baja
275. Kepmenperindag No. 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindag No. 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau
276. Kepmenperindag No. 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Perubahan Kepmen Perindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Kepmen Perindag No. 306/MPP/Kep/4/2003
277. Kepmenperindag No. 357/MPP/Kep/5/2004 tentang Perubahan atas Kepmen No. 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras
278. Kepmenperindag No. 385/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmen Perindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah Beberapa Kali terakhir dengan Kepmen Perindag No. 519/MPP/Kep/8/2003
279. Kepmenperindag No. 406/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepmenperindag No. 478/Mpp/Kep/7/2003
280. Kepmenperindag No. 420/MPP/Kep/6/2004 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenperindag No. 458/Mpp/Kep/7/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Impor Bus Kota dan Perkotaan dalam Keadaan Bukan Baru
281. Kepmenperindag No. 466/MPP/Kep/8/2004 tentang Perubahan atas Kepmen Perindag No. 757/MPP/Kep/12/2003 tentang Larangan sementara Impor Hewan Ruminansia dan Produk Turunannya yang Berasal dari Amerika Serikat
282. Kepmenperindag No. 491/MPP/Kep/8/2004 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 480/MPP/Kep/7 2003 tentang Penunjukan Surveyor sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Bus Kota dan Perkotaan dalam Keadaan Bukan Baru
283. Kepmenperindag No. 610/MPP/Kep/1o/2004 tentang Perubahan atas Kepmenperindang No.756/MPP/Kep/12/2003 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru
284. Kepmenperindag No. 3/MPP/Kep/1/2003 tentang Perubahan Lampiran Kepmenperindag No. 802/MPP/Kep/12/2002 tentang Pusat Penyelesaian Masalah Usaha (Business Solution Center)
285. Kepmenperindag No. 389/MPP/Kep/5/2003 Tanggal 29 Mei 2003 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
286. Kepmenperindag No. 31/MPP/Kep/1/2003 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kepmenperindag No. 575/MPP/Kep/8/2002
287. Kepmenperindag No. 306/MPP/Kep/4/2003 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
288. Kepmenperindag No. 115/MPP/Kep/2/2003 tentang Perubahan Kepmenperindag No. 52/MPP/Kep/1/2003 tentang Panitia Penyelenggara Pameran Produksi Indonesia 2003
289. Kepmenperindag No. 118/MPP/Kep/2/2003 tentang Perubahan atas Lampiran kepmenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kepmenperindag No. 31/MPP/Kep/1/2003
290. Kepmenperindag No. 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Varifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)
291. Kepmenperindag No. 411/MPP/Kep/6/2003 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 756/MPP/Kep/11/2002 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru
292. Kepmenperindag No. 417/MPP/Kep/6/2003 tentang Perubahan Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya
293. Kepmenperindag No. 478/MPP/Kep/7/2003 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Kepmenperindag No. 789/MPP/Kep/12/2002 dan Kepmenperindag No. 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu
294. Kepmenperindag No. 519/MPP/Kep/8/2003 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmenperindag No. 58/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kepmenperindag No. 118/MPP/Kep/2/2003
295. Kepmenperindag No. 545/MPP/Kep/9/2003 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 135/MPP/Kep/3/2003 tentang Penetapan Alokasi Kuota Ekspor Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) untuk Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
296. Kepmenperindag No. 646/MPP/Kep/10/2003 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenperindag No. 276/MPP/Kep/4/2003 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dan Produk Tekstil (TPT) sebagaimana telah diubah dengan Kepmenperindag No. 389/MPP/Kep/5/2003
297. Kepmenperindag No. 662/MPP/Kep/10/2003, tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 18/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC)
298. Kepmenperindag No. 710/MPP/Kep/12/2003 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 458/MPP/Kep/7/2003 tentang Ketentuan dan Tata Cara Impor Bus Kota dan Perkotaan dalam Keadaan Bukan Baru
299. Kepmenperindag No. 442/MPP/Kep/5/2002 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 337/MPP/Kep/11/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya)
300. Kepmenperindag No. 443/MPP/Kep/5/2002 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Kepmenperindag No. 57/MPP/Kep/1/2002
301. Kepmenperindag No. 480/MPP/Kep/6/2002 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
302. Kepmenperindag No. 575/MPP/Kep/VIII/2002 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kepmenperindag No. 443/MPP/Kep/5/2002
303. Kepmenperindag No. 642/MPP/Kep/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur Tata Niaga Impornya
304. Kepmenperindag No. 789/MPP/Kep/12/2002 tentang Perubahan Kepmenperindag No. 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Kepmenperindag No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Kepmenperindag No. 411/MPP/Kep/9/1998
305. Kepmenperindag No. 807/MPP/Kep/12/2002 tentang Pencabutan Kepmenperindag No. 791/MPP/Kep/11/2002 dan Pembentukan Tim Pengkajian Kelayakan Pengusaha Kecil dan Koperasi untuk memperoleh Kuota Pertumbuhan Tekstil dan Produk Tekstil Tahun Kuota 2003
306. Kepmenperindag No. 263/MPP/Kep/8/2001 tentang Perubahan Lampiran Kepmenperindag No. 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan
307. Kepmenperindag No. 293/MPP/Kep/2001 tentang Pencabutan Kepmenperindag No. 63/MPP/Kep/10/1998 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Bulat
308. Kepmenperindag No. 294/MPP/Kep/10/2001 tentang Pencabutan Kepmenperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 dan Penetapan Barang yang diatur, diawasi dan dilarang Ekspornya
309. Kepmenperindag No. 323/MPP/Kep/11/2001 tentang Perubahan atas Kepmenperindag No. 153/MPP/Kep/5/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI. 01-3751-2000/Rev.1995 dan Revisinya)
310. Kepmenperindag No. 365/MPP/KEP/12/2001 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan
Menteri Lain
PMK
311. PMK No. 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2010
312. PMK No. 26/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Uncoated Writing and Printing Paper
313. PMK No. 31/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
314. PMK No. 42/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2010
315. PMK No. 43/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga uap untuk Tahun Anggaran 2010
316. PMK No. 44/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pebaikan dan/atau Pemeliharaan Peawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2010
317. PMK No. 45/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010
318. PMK No. 46/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010
319. PMK No. 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010
320. PMK No. 48/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2010
321. PMK No. 49/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2010
322. PMK No. 50/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010
323. PMK No. 51/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010
324. PMK No. 52/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2010
325. PMK No. 53/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2010
326. PMK No. 54/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2010
327. PMK No. 55/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2010
328. PMK No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol,Minuman yang Mengandung Etil Alkohol ,dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
329. PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
330. PMK No. 82/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tertentu
331. PMK No. 88/PMk.011/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
332. PMK No. 159/Km.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
333. PMK No. 171/ PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang
334. PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal
335. PMK No. 177/PMK.04/2009 tentang Perubahan Keempat Atas KMK No. 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan
336. PMK No. 183/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film dari Negara Thailand
337. Nota Kesepakatan Bersama antara Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kamar Dagang Industri Indonesia tentang Gerakan Nasional Gemar Produk Indonesia No.675/M-Ind/8/2006 No. 692.1/M-Dag/8/2006 No. 07/NK/M.Kukm/VIII/2006 No. 089 /DP /VIII/2006
338. PMK No. 188/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik untuk Tahun Anggaran 2009
339. PMK No. 189/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2009
340. PMK No. 199/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
341. PMK No. 200/PMK.11/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
342. PMK No. 222/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
343. PMK No. 239/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 150/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula
344. PMK No. 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
345. PMK No. 247/PMK.011/2009 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu dalam rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
346. PMK No. 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang tertentu
KMK
347. KMK No. 366/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
348. KMK No. 731/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
349. KMK No. 936/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
Menko Ekon
350. Kepmen Ekon No. KEP-25/M.EKON/04/2010 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
351. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-19/M.EKON/04/2008 tentang Tim Persiapan National Single Window
352. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-21/M.EKON/04/2008 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Kompilasi Rencana Aksi Individu Apec Indonesia dan Persiapan Peer Review RAI Apec Indonesia Tahun 2009
353. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-22/M.EKON/04/2008 tentang Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Indonesia dalam Rangka Expo Shanghai 2010 di China
354. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-23/M.EKON/04/2008 tentang Perubahan atas Kepmenko Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi No. KEP-34/M.EKON/07/2007 tentang Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi
355. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-35/M.EKON/05/2008 tentang Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Dirjen Perdagangan Luar Negeri
1. Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/3/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permendag No. 10/M-DAG/PER/3/2/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit
2. Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No. 03/DAGLU/PER/4/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2009 tentang Perubahan atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
3. Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No. 04/DAGLU/PER/6/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Daglu No. 03/DAGLU/PER/4/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras
4. Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No. 01/DAGLU/PER/2/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Endorsement oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK)
5. Perdirjen Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/2/2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi / Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan tertentu Oleh Surveyor
6. Kepdirjen Perdagangan Luar Negeri Depperindag No. 11/Daglu/Kp/IV/2004, tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi atau Penelusuran Teknis dalam Rangka Pelaksanaan Kepmenperindag No. 9/MPP/Kep/I/2004 tentang Ketentuan Impor Beras
Dirjen PDN
1. Kepdirjen PDN No. 76/PDN/KEP/6/2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BPSK, dan Sekretariat BPSK
2. SE Dirjen PDN No. 03/PDN/SE/6/2010 tentang Publikasi Hasil Pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Kosumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
3. SE Dirjen PDN No. 40/PDN/SE/02/2010 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Dirjen ILMTA
1. Perdirjen ILMTA No. 09/ILMTA/4/2010 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Peluasan, dan Tanda Daftar Industri terhadap Industri dengan KBLI 2410 dan KBLI 2420 Sesuai dengan KBLI 2009
2. Perdirjen ILMTA No. 766/ILMTA/VI/2010 tentang Revisi Lampiran Perdirjen ILMTA No. 09/ILMTA/PER/4/2010
Dirjen IAK
1. Perdirjen IAK No. 19/IAK/3/2010 tentang Tata Cara Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) dan Penetapan Alokasi Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol serta Industri Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010
Dirjen KBPI
1. Perdirjen KBPI No. 422/BPPI/6/2010 tentang Penunjukan, Pengawasan, dan Pelaporan Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian
Bappebti
7. Peraturan Kepala Bappebti No. 64/BAPPEBTI/PER /1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti No. 63/BAPPEBTI/PER/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka
Lamp. Peraturan Kepala Bappebti No. 64/BAPPEBTI/PER /1/2009
8. Peraturan Kepala Bappebti No. 65/BAPPEBTI/PER /1/2009 tentang Ketentuan Permodalan dalam Sistem Perdagangan Alternatif
9. Peraturan Kepala Bappebti No. 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang
10. Peraturan Kepala Bappebti No. 08/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Pengalihan Resi Gudang
Lamp. Peraturan Kepala Bappebti No. 08/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008
11. Peraturan Kepala Bappebti No. 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang
Lamp. Peraturan Kepala Bappebti No. 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008
12. Peraturan Kepala Bappebti No. 10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Transaksi Resi Gudang
Lamp. Peraturan Kepala Bappebti No. 10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008
13. Peraturan Kepala Bappebti No. 62/BAPPEBTI/PER/3/2008 tentang Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka
Lamp. Peraturan Kepala Bappebti No. 62/BAPPEBTI/PER /3/2008
14. Peraturan Kepala Bappebti No. 63/BAPPEBTI/PER /9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka
15. Peraturan Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Pengelola Gudang
Lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007
16. Peraturan Kepala Bappebti No. 02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang
17. Lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007
18. Peraturan Kepala Bappebti No. 03/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang
Lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 03/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007
19. Peraturan Kepala Bappebti No. 04/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang
Lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 04/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007
20. Peraturan Kepala Bappebti No. 05/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Pusat Registrasi
Lampiran Peraturan Kepala Bappebti No. 05/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007
21. Peraturan Kepala Bappebti No. 06/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2007 tentang Penetapan Hari Kerja dalam Sistem Resi Gudang
22. Peraturan Kepala Bappebti No. 60/BAPPEBTI/PER/3/2007 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
23. Peraturan Kepala Bappebti No. 61/BAPPEBTI/PER /12/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti No. 59/BAPPEBTI/PER/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka
24. Peraturan Kepala Bapebti No. 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapebti No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif
25. Peraturan Kepala Bapebti No. 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka
Lampiran SK No.59
26. Peraturan Kepala Bapebti No. 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka
27. Peraturan Kepala Bapebti No. 57/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka
28. Keputusan Kepala Bapebti No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif
Lampiran SK No.55
29. Keputusan Kepala Bapebti No. 51/BAPPEBTI/KP/II/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti No. 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka dan Denda Administratif
30. Keputusan Kepala Bapebti No. 52/BAPPEBTI/KP/VI/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti No. 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Penasihat Berjangka
Lampiran SK No.52
31. Keputusan Kepala Bapebti No. 53/BAPPEBTI/KP/VII/2004 tentang Persyaratan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka
32. Keputusan Kepala Bapebti No. 41/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri
Lampiran: Formulir No. III.PRO 14 s/d III.PRO 19
33. Keputusan Kepala Bapebti No. 42/BAPPEBTI/KP/V/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapebti No. 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank
34. Keputusan Kepala Bapebti No. 43/BAPPEBTI/KP/VI/2003 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri
Lampiran SK No.43
35. Keputusan Kepala Bapebti No. 44/BAPPEBTI/KP/VI/2003 tentang Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
Lampiran SK No.44
36. Keputusan Kepala Bapebti No. 45/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Penarikan dan Pengelolaan Dana Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka
37. Keputusan Kepala Bapebti No. 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka
Lampiran SK No.46
38. Keputusan Kepala Bapebti No. 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka
Lampiran SK No.47
39. Keputusan Kepala Bapebti No. 48/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka dan Denda Administratif
Lampiran 1 SK No.48
Lampiran 2 SK No.48
40. Keputusan Kepala Bapebti No. 49/BAPPEBTI/KP/XI/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti Nomor : 44 /BAPPEBTI/KP/VI/2003 tentang Kartu Pengenal Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
41. Keputusan Kepala Bapebti No. 210/BAPPEBTI/SI/VI/2003 tentang Persetujuan kepada PT. Bank Niaga tbka sebagai Bank Penyimpan Dana Jaminan dalam rangka penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Luar Negeri.
42. Keputusan Kepala Bapebti No. 35/BAPPEBTI/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank
43. Keputusan Kepala Bapebti No. 36/BAPPEBTI/KP/VIII/2002 tentang Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Berjangka Emas
Lampiran SK No.36
44. Keputusan Kepala Bapebti No. 37/BAPPEBTI/KP/VIII/2002 tentang Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Gulir Emas dan Kontrak Gulir Indeks Emas
Lampiran SK No.37
45. Keputusan Kepala Bapebti No. 38/BAPPEBTI/KP/VIII/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bapebti No. 08/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tentang Pedoman Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
46. Keputusan Kepala Bapebti No. 39/BAPPEBTI/KP/IX/2002 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri
47. Lampiran SK No.39
48. Keputusan Kepala Bapebti No. 25/BAPPEBTI/VI/2001 tentang Pengangkatan Pemeriksa pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Lampiran SK No.25
49. Keputusan Kepala Bapebti No. 26/BAPPEBTI/VI/2001 tentang Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Berjangka Minyak Sawit Mentah (CPO)
50. Lampiran SK No.26
51. Keputusan Kepala Bapebti No. 27/BAPPEBTI/IX/2001 tentang Perubahan Formulir No. III.PRO.10 dan No. III.PRO.11 Lampiran Keputusan Kepala Bapebti No. 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perijinan Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka
Lampiran 1 SK No.27
Lampiran 2 SK No.27
52. Keputusan Kepala Bapebti No. 28/BAPPEBTI/IX/2001 tentang Persyaratan Permodalan bagi Pialang Berjangka untuk Pembukaan Kantor Cabang
53. Keputusan Kepala Bapebti No. 29/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka
Lampiran SK No.29
54. Keputusan Kepala Bapebti No. 30/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Tata cara Penetapan Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri
55. Keputusan Kepala Bapebti No. 31/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penyaluran Amanat Nasabah untuk Transaksi Kontrak Berjangka Bursa Luar Negeri
56. Keputusan Kepala Bapebti No. 32/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri
Lampiran SK No.32
57. Keputusan Kepala Bapebti No. 33/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Pengelolaan, Penyimpanan, Tata Cara Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi dan Penggunaan Dana Jaminan
58. Keputusan Kepala Bapebti No. 09/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Penasehat Berjangka
Lampiran SK No.09
59. Keputusan Kepala Bapebti No. 10/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Persyaratan Keuangan Minimium dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka
Lampiran SK No.10
60. Keputusan Kepala Bapebti No. 11/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Tata Cara dalam Menanggapi Laporan atau Pengaduan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis adanya Dugaan Pelanggaran di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
Lampiran SK No.11
61. Keputusan Kepala Bapebti No. 12/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pemeriksaan Teknis
Lampiran SK No.12
62. Keputusan Kepala Bapebti No. 13/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penyusunan Rencana Pemeriksaan
Lampiran SK No.13
63. Keputusan Kepala Bapebti No. 14/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Pedoman dalam Melakukan Wawancara
64. Keputusan Kepala Bapebti No. 15/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pemeriksaan
65. Keputusan Kepala Bapebti No. 16/BAPPEBTI/IV/2000 tentang Keadaan-keadaan yang Dapat Meringankan atau Memberatkan Pengenaan Sanksi
Lampiran SK No.16
66. Keputusan Kepala Bapebti No. 17/BAPPEBTI/V/2000 tentang Pedoman Persetujuan terhadap Bank Umum sebagai Bank Penyimpangan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan
Lampiran SK No.17
67. Keputusan Kepala Bapebti No. 18/BAPPEBTI/V/2000 tentang Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan oleh Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
68. Keputusan Kepala Bapebti No. 19/BAPPEBTI/V/2000 tentang Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan oleh Pialang Berjangka dan Penasehat Berjangka
69. Keputusan Kepala Bapebti No. 20/BAPPEBTI/XI/2000 tentang Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Berjangka Kopi Robusta dan Olein
Lampiran SK No.20
70. Keputusan Kepala Bapebti No. 21/BAPPEBTI/XI/2000 tentang Pelaporan Batas Wajib Lapor Posisi Terbuka Kontrak Berjangka
71. Keputusan Kepala Bapebti No. 22/BAPPEBTI/XI/2000 tentang Pedoman Komunikasi Kepada Masyarakat mengenai Materi Promosi/Iklan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi
Lampiran SK No.22
72. Keputusan Kepala Bapebti No. 23/BAPPEBTI/XII/2000 tentang Pembentukan Komisi Ujian Propesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
73. Keputusan Kepala Bapebti No. 01/BAPEBTI/KP/IV/1999 tentang Tata Cara Pendirian Bursa Berjangka
Lampiran 1 SK No.01/KP/IV
Lampiran 2 SK No.01/KP/IV
74. Keputusan Kepala Bapebti No. 01/BAPPEBTI/X/1999 tentang Perizinan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
Lampiran SK No.01
75. Keputusan Kepala Bapebti No. 02/BAPPEBTI/X/1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
Lampiran SK No.02
76. Keputusan Kepala Bapebti No. 03/BAPPEBTI/X/1999 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka
Lampiran 1 SK No.03
Lampiran 2 SK No.03
77. Keputusan Kepala Bapebti No. 04/BAPPEBTI/X/1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar Jual Beli Komoditi Bursa Berjangka
Lampiran SK No.04
78. Keputusan Kepala Bapebti No. 05/BAPPEBTI/X/1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Penggunaan laba Bursa Berjangka
Lampiran SK No.05
Lampiran SK No.06
79. Keputusan Kepala Bapebti No. 07/BAPPEBTI/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Pedagang Berjangka
Lampiran form 01 s/d form 13
80. Keputusan Kepala Bapebti No. 08/BAPPEBTI/X/1999 tentang Pedoman Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasehat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka
Lampiran 1 SK No.08
Lampiran 2 SK No.08
1. Per. KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU
2. Kep. KPPU No. 01/KPPU/VI/2000 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KPPU Periode Tahun 2000-2005
3. Kep. KPPU No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999
4. Kep. KPPU No. 06/KPPU/Kep/XI/2000 tentang Kode Etik dan Mekanisme Kerja KPPU
5. Kep. KPPU No. 07/KPPU/Kep/XI/2000 tentang Kelompok Kerja
6. Kep. Direksi Perum Bulog No. KD-110/DO201/04/2007 tentang Pedoman Umum Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2007 di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog
Ketetapan MPR
1. Ketetapan MPR No. II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEBUDAYAAN & PARIWISATA
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
2. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
3. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
4. UU No. 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
5. UU No. 3 Tahun 1959 tentang Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan Antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia
PERATURAN PEMERINTAH
1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
2. PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
3. PP No. 41 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. PP No. 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
6. PP No. 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum
7. PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional,Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
8. PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
9. PP No. 52 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
10. PP No. 55 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali
11. PP No. 12 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1980 tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma
12. PP No. 38 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Kebudayaan
PERPRES, KEPPRES, DAN INPRES
1. Perpres No. 6 Tahun 2008 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Visa Exemption for Short-Term Visits of the Holders Diplomatic and Service Passports)
2. Perpres No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
3. Perpres No. 2 Tahun 2007 tentang Pengesahan Asean Tourism Agreement (Persetujuan Pariwisata Asean)
4. Keppres No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keppres No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
5. Keppres No. 35 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Banda Tahun 2010
6. Keppres No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
7. Keppres No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
8. Keppres No. 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian
9. Keppres No. 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya
10. Keppres No. 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara
11. Keppres No. 30 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keppres No. 79 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia Singapura
12. Keppres No. 79 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia Singapura
13. Keppres No. 101 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung
14. Keppres No. 102 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali
15. Inpres No. 3 Tahun 2009 tentang Pengembangan Infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya, dan Benda Cagar Budaya Tertentu
16. Inpres No. 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
17. Inpres No. 4 Tahun 1989 tentang Dasawarsa Kebudayaan
18. Inpres No. 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat Tahun 1990-1991
19. Inpres No. 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata
PERMEN DAN KEPMEN
Permen Kebudayaan dan Pariwisata
1. Permen Budpar No. PM.01/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Istana Maimoon, Masjid Azizi, Rumah Dinas Walikota Medan, Rumah Tjong Afie, Stasiun Kereta Api Binjai, Kompleks Makam Kesultanan Langkat, Gedung Kerapatan Sultan Langkat/Museum Daerah Kabupaten Langkat, Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, dan Masjid Raya Al Ma’ shun
2. Permen Budpar No. PM.03/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Pasar Johar, Kawasan Laweyan, Candi Asu, Candi Lumbung, Candi Pendem, Keraton Kasunanan, Kompleks Masjid Ciptomulyo, Umbul Pengging, Kompleks Petirtaan Cabean Kunti, dan Situs Menggung
3. Permen Budpar No. PM.05/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Gedung Sekolah Rajo (SMU 2) Gedung Kandepdikbud, Koompleks Kantor Polres Agam, Kompleks Kantor Kodim Agam, Tugu Manggopoh, Gedung SMP I, Gereja Katholik, Rumah Bekas Kepala Stasiun Kereta Api, Gereja Protestan, Villa Oepang-Oepang, Hotel Centrum (Pos dan Giro), Istana Bung Hatta, Jam Gadang
4. Permen Budpar No. PM.06/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Puri Agung Kesiman yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Bali sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
5. Permen Budpar No. PM.07/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Gedung Bank BNI 46, Gedung SMP Negeri 6, Gedung Kantor Pos Besar, Kelenteng Poncowinatan (Kranggan), Gedung Bank Indonesia, Gereja Santo Antonius, Gedung SMU Negeri 3, Kompleks Gedung Kepatihan, Gedung Museum Sasmitaloka, Gedung SMP Negeri I, Gedung Rumah Sakit Panti Rapih, Gedung Koni, Kraton Yogyakarta
6. Permen Budpar No. PM.08/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Rumah/Markas Gerilya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) Panglima Besar Jenderal Soedirman di Kabupaten Pacitan
7. Permen Budpar No. PM.09/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Kompleks Ke’te Kessu. Londa, Kuburan Batu dan Rumah Adat Lemo, Rante Karassik, Tongkonan Buntu Pune, Pekuburan Palatokke, Rante Buntu Mengkepe, Rante Alla Parinding, Bori Parinding
8. Permen Budpar No. PM.10/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Makam Nani Wartabone, Makam Raja Blongkod, Kantor PT. PELNI, dan Kantor Pos Kota Gorontalo
9. Permen Budpar No. PM.11/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Benteng Nieuw Zeelandia/Benteng Haruku, Benteng Hoorn/Pelauw, Benteng Kapahaha, Benteng Haarlem/Van Der Capellen
10. Permen Budpar No. PM.12/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Benteng Barneveld
Permen Budpar No. PM.12/PW.007/MKP/2010 Lampiran
11. Permen Budpar No. PM.13/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, Wisma Timah I, Museum Timah, Rumah Residen, Menara Air Minum, Taman Sari (Wilhelmina Park), Gereja GPIB Maranatha Pangkalpinang, Masjid Jamik
12. Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.19/UM.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
13. Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
14. Permen Budpar No. 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
15. Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.37/UM.001/MKP/2007 tentang Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan
16. Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. KM.67/UM.001 /MKP/ 2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil
Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata
17. Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No. KM 1/KS001/MPSB-99 tentang Pembinaan dan Pengembangan Wisata Budaya
Peraturan Lain
1. Permendagri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah
2. Permendagri No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
3. Permendagri No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
4. Kepdirjen Pajak No. Kep-36/PJ./2001 tentang Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEHUTANAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
4. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU
5. UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
6. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
8. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
1. Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
2. PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
3. PP No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan
4. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
5. PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
6. PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara
7. PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
8. PP No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
9. PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan
10. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
11. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
12. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
13. PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
14. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
15. PP No. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
16. PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
17. PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
18. PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
19. PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
20. PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
21. PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota
22. PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
23. PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
24. PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
25. PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan
26. PP No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan
27. PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
28. PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah
29. PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
30. PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
31. PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional
32. PP No. 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara
33. PP No. 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan
34. PP No. 44 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
35. PP No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
PERATURAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1. Perpres No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
2. Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
3. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
4. Perpres No. 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
5. Perpres No. 28 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
6. Perpres No. 42 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
7. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
8. Keppres No. 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan
9. Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan
10. Keppres No. 20 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
11. Keppres No. 16 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
12. Keppres No. 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
13. Keppres No. 172 Tahun 1999 tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan
14. Keppres No. 67 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan
15. Keppres No. 80 Tahun 1996 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi Sanam sebagai Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes
16. Keppres No. 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu
17. Keppres No. 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan
18. Keppres No. 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 29 Tahun 1991
19. Keppres No. 29 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo sebagai Taman Hutan Raya
20. Keppres No. 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
21. Keppres No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
22. Keppres No. 52 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Riam Kanan sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam
23. Keppres No. 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan
24. Keppres No. 35 Tahun 1986 tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya sebagai Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta
25. Keppres No. 3 Tahun 1985 tentang Pembangunan Taman Wisata Curug Dago sebagai Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda
26. Keppres No. 6 Tahun 1983 tentang Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Diserahkan kepada Yayasan Sarana Wana Jaya
27. Keppres No. 37 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
28. Keppres No. 20 Tahun 1979 tentang Penggunaan Dana Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu
29. Keppres No. 39 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keppres No. 48 Tahun 1977 tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu
30. Keppres No. 48 Tahun 1977 tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu
31. Keppres No. 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
1. Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
2. Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting
Tahun 2011
1. Permenhut No.P.2/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
2. Permenhut No.P.3/Menhut-II/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2011
3. Permenhut No. P. 4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan
Tahun 2010
1. Permenhut No. P.01/MENHUT-II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Permenhut No. P.02/MENHUT-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan
3. Permenhut No. P.03/MENHUT-II/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2010
4. Permenhut No. P.4/MENHUT-II/2010 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan
5. Permenhut No. P.5/MENHUT-II/2010 tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan
6. Permenhut No. P.6/MENHUT-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
7. Permenhut No. P.7/MENHUT-II/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2010 kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah
8. Permenhut No. P.8/MENHUT-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014
9. Permenhut No. P.9/MENHUT-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor
10. Permenhut No. P.10/MENHUT-II/2010 tentang Mekanisme dan Tata Cara Audit Kawasan Hutan
11. Permenhut No. P.11/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenhut No. P.49/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk Selaku Kordinator
12. Permenhut No. P.12/Menhut-II/2010 tentang Tata cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
13. Permenhut No. P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
14. Permenhut No. P.14/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa
15. Permenhut No. P.15/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
16. Permenhut No. P.16/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari
17. Permenhut No. P.17/Menhut-II/2010 tentang Permohonan, Pemberian, dan Pencabutan Izin Pengusahaan Taman Buru
18. Permenhut No. P.18/Menhut-II/2010 tentang Surat Izin Berburu dan Tata cara Permohonan Izin Berburu
19. Permenhut No. P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata cara Penetapan Jumlah Satwa Buru
20. Permenhut No. P.20/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Penelolaan Hutan Produksi Lestari
21. Permenhut No. P.21/Menhut-II/2010 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees)
22. Permenhut No. P.22/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Audit Kinerja Lingkup Kementerian Kehutanan
23. Permenhut No. P.23/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P. 14/MENHUT-V/2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rehabilitas Hutan dan Lahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
24. Permenhut No. P.24/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat
25. Permenhut No. P.25/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010
26. Permenhut No. P.26/Menhut-II/2010 tentang Perubahan terhadap Permenhut No. P.70/MENHUT-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan
27. Permenhut No. P.27/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan
28. Permenhut No. P. 28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan
29. Permenhut No. P. 29/Menhut-II/2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri Sagu
30. Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.9/Menhhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor
31. Permenhut No. P.31/Menhut-II/2010 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu Atas Pemegang Izin atau Pemegang Hutan HakPermenhut No. P.32/Menhut -II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan
32. Permenhut No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
33. Permenhut No. P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
34. Permenhut No. P.35/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.32/Menhut-Ii/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai(RTKRHL-Das)
35. Permenhut No. P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
36. Permenhut No. P.37/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
37. Permenhut No. P.38/Menhut-V/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
38. Permenhut No. P.39/Menhut-II/2010 tentang Pola Umum, Kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
39. Permenhut No. P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
40. Permenhut No. P. 41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan
41. Permenhut No. P. 42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
42. Permenhut No. P.43/Menhut-II/2010 tentang Pencabutan Permenhut No. P.03/Menhut-II/2005 Jo. Permenhut No. P.05/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (Iuphhk-Ha) dan atau pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HA) yang diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
43. Permenhut No. P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan
44. Permenhut No. P.46/MENHUT-II/2010 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.24/MENHUT-II/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat
45. Permenhut No. P.47/Menhut -II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
Tahun 2009
46. Permenhut No. P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
47. Permenhut No. P. 2/MENHUT-II/2009 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan
48. Permenhut No. P. 3/Menhut-II/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
49. Permenhut No. P.4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara
50. Permenhut No. P.5/Menhut-II/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi selaku Wakil Pemerintah Tahun 2009
51. Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
52. Permenhut No. P. 7/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
53. Permenhut No. P. 8/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
54. Permenhut No. P.9/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Permenhut No. P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
55. Permenhut No. P. 10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya
56. Permenhut No. P. 11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
57. Permenhut No. P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
58. Permenhut No. P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
59. Permenhut No. P.14/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan Permenhut No. P.62/MENHUT-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Hutan Tanaman RakyatPermenhut No. P.15/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan atas Permenhut No. P.32/MENHUT-II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
60. Permenhut No. P.23/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Penyerahan Kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir
61. Permenhut No. P.24/MENHUT-II/2009 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
62. Permenhut No. P.25/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam (PKA)
63. Permenhut No. P.26/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan Permenhut No. P.48/MENHUT-II/2007 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
64. Permenhut No. P.27/MENHUT-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah Lingkup Departemen Kehutanan
65. Permenhut No. P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
66. Permenhut No. P.29/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
67. Permenhut No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
68. Permenhut No. P.31/Menhut-II/2009 tentang Akta Buru dan Tata Cara Permohonan Akta Buru
69. Permenhut No. P.32/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS)
70. Permenhut No. P.33/Menhut-II/2009 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
71. Permenhut No. P.34/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
72. Permenhut No. P.35/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Izin Olahan (Prokalindo)
73. Permenhut No. P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
74. Permenhut No. P.37/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.20/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
75. Permenhut No. P. 38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
76. Permenhut No. P. 39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
77. Permenhut No. P. 40/Menhut-II/2009 tentang Standar Operasi Prosedur Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan
78. Permenhut No. P. 41/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut No. P. 49/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk selaku Koordinator
79. Permenhut No. P. 42/Menhut-II/2009 tentang Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
80. Permenhut No. P.43/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu
81. Permenhut No. P. 44/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan
82. Permenhut No. P. 45/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenhut No. P. 55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
83. Permenhut No. P. 46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi
84. Permenhut No. P. 47/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Permenhut No. P. 48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan
85. Permenhut No. P. 48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1:250.000
86. Permenhut No. P. 49/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P. 4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara
87. Permenhut No. P. 50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
88. Permenhut No. P. 51/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kesatu Atas Permenhut No. P. 02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
89. Permenhut No. P. 52/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kesatu Atas Permenhut No. P. 03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
90. Permenhut No. P. 53/Menhut-II/2009 tentang Pemasukan dan Penggunaan Alat untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atau Izin Pemanfaatan Kayu
91. Permenhut No. P. 54/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenhut No. P. 21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007
92. Permenhut No. P. 55/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permenhut No. P. 22/Menhut-V/2007 tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007
93. Permenhut No. P. 56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem
94. Permenhut No. P. 57/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Verifikasi Klaim Kredit Macet Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS)
95. Permenhut No. P. 58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari Izin Pemanfaatan Kayu dan atau dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman
96. Permenhut No. P. 59/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja (Renja) Departemen Kehutanan Tahun 2010
97. Permenhut No. P. 60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan
98. Permenhut No. P. 61/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P. 75/Menhut-II/2006 tentang Pelaksanaan Program Sekolah Riset (Research School) bagi Peneliti Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
99. Permenhut No. P. 62/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Kehutanan
100. Permenhut No. P. 63/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi
101. Permenhut No. P. 64/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
102. Permenhut No. P. 65/Menhut-II/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman
103. Permenhut No. 67/Menhut-II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
104. Permenhut No. P.68/Menhut-II/2009 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kehutanan
105. Permenhut No. P.69/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU – PHP2H)
106. Permenhut No. P.70/Menhut-II/2009 tentang 8 (Delapan) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II
107. Permenhut No. P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
108. Permenhut No. P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut No. P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan
Tahun 2008
109. Permenhut No. P.01 Tahun 2008 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
110. Permenhut No. P.02 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.45/MENHUT-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman
111. Permenhut No. P.03 Tahun 2008 tentang Deliniasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman
112. Permenhut No. P.4/Menhut-II/2008 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
113. Permenhut No. P.5/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Permenhut No. P.23/Menhut-II2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
114. Permenhut No. P.6/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Kehutanan
Permenhut No. P.6/Menhut-II/2008 Lampiran
115. Permenhut No. P.7/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No. P.45/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Izin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman
116. Permenhut No. P. 8/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Permenhut No. P. 49/MENHUT-II/2007 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Menteri Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Propinsi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk selaku Koordinator
117. Permenhut No. P. 10/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Lingkup Departemen Kehutanan
118. Permenhut No. P.11/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No. P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
119. Permenhut No. P.12/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Permenhut No. P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaattan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
120. Permenhut No. P.15/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Keenam atas Permenhut No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
121. Permenhut No. P.16/Menhut-II/2008 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi yang dapat Memperoleh Fasilitas kredit/Pembiayaan dengan Penjamin
122. Permenhut No. P.17/Menhut-II/2008 tentang Perubahan atas Permenhut No. P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu atau Hasil Lelang
123. Permenhut No. P.18/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Kupang
124. Permenhut No. P.19/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Lampiran Permenhut No. P.57/Menhut-II/2007 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
125. Permenhut No. P.20/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Perbenihan Semboja
126. Permenhut No. P.21/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Ciamis
127. Permenhut No. P.23/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru
128. Permenhut No. P.27/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian Kehutanan Manado
129. Permenhut No. P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan
Lamp. Permenhut No. P.35/Menhut-II/2008
130. Permenhut No. P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi
131. Permenhut No. P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan
132. Permenhut No. P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusuhan Rencana Pengelolaam Kawasam Suaw Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
Lamp. Permenhut No. P.41/Menhut-II/2008
133. Permenhut No. P.42/Menhut-II/2008 tentang Pencabutan Kepmenhut No. 8171/KPTS-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Kepmenhut No. 88/KPTS-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan secara Lestari
134. Permenhut No. P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
135. Permenhut No. P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan
136. Permenhut No. P.45/Menhut-II/2008 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan
137. Permenhut No. P.46/Menhut-II/2008 tentang Nama Jabatan dan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
138. Permenhut No. P.47/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
139. Permenhut No. P. 48/MENHUT-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar
140. Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa
141. Permenhut No. P.50/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Permenhut No. P. 45/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan
142. Permenhut No. P.51/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut No. P.21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007
143. Permenhut No. P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
144. Permenhut No. P.53/Menhut-II/2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)
145. Permenhut No. P. 54/MENHUT-II/2008 tentang Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2009
146. Permenhut No. P.55/Menhut-II/2008 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah
147. Permenhut No. P. 56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan
148. Permenhut No. P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018
149. Permenhut No. P. 58/MENHUT-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
150. Permenhut No. P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukan Unit Kliring Data Spasial Departemen Kehutanan
151. Permenhut No. P.60/MENHUT-II/2008 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Dalam Kawasan Hutan Eks Perkebunan KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda serta Koperasi Parsub Dan PT Torus Ganda di Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas Seluas + 47.000 Ha Propinsi Sumatera Utara
152. Permenhut No. P. 61/MENHUT-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui Permohonan
153. Permenhut No. P.62/MENHUT-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
154. Permenhut No. P. 63/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Gubernur Dalam Rangka Permohonan atau Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam atau Hutan Tanaman
155. Permenhut No. P. 64/MENHUT-II/2008 tentang Perubahan Ketujuh atas Permenhut No. P.13/MENHUT-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
156. Permenhut No. P. 65/MENHUT-II/2008 tentang Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Olahan Ulin
157. Permenhut No. P. 66/Menhut-II/2008 tentang Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan
158. Permenhut No. P. 67/Menhut-II/2008 tentang Kriteria dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
159. Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
160. Permenhut No. P. 69/Menhut-II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
161. Permenhut No. P. 70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan
162. Permenhut No. P. 71/MENHUT-II/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan
163. Permenhut No. P.01/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Permenhut No. : P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi
164. Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
165. Permenhut No. P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional
166. Permenhut No. P.04/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Mangrove
167. Permenhut No. P.05/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Jenis-jenis Kayu yang berasal dari Hutan Hak di Provinsi Sumatera Utara yang Pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
168. Permenhut No. P.06/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
169. Permenhut No. P.10/Menhut-II/2007 tentang Perbenihan Tanaman Hutan
170. Permenhut No. P.01/Menhut-II/2006 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Departemen Kehutanan
171. Permenhut No. P.06/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Permenhut No. P.10/Menhut-II/2005 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Menhut sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk selaku Koordinator
172. Permenhut No. P.09/Menhut-II/2006 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kesejahteraan Pegawai Lingkup Departemen Kehutanan
173. Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 tentang Inventarisasi Hutan Produksi Tingkat Unit Pengelolaan Hutan
174. Permenhut No. P.12/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.05/ Menhut-11/2004 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Melalui Penawaran dalam Pelelangan.
175. Permenhut No. P.13/Menhut-II/2006 tentang Perubahan atas Permenhut No. P.15/Menhut-Ii/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Melalui Penawaran dalam Pelelangan
176. Permenhut No. P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
177. Permenhut No. P.15/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penagajuan Piutang Negara Macet dari Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan Lingkup Departemen Kehutanan
178. Permenhut No. P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH); Dana Reboisasi (DR)
179. Permenhut No. P.19/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Kepmenhut No. Sk.47/Menhut-II/2004 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengambilalihan Saham Pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
180. Permenhut No. P.20/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Kepmenhut No. SK.256/Menhut/2004 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pelepasan/Penjualan Saham Badan Usaha Milik Negara pada Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan
181. Permenhut No. P.21/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Kepmenhut No. 246/KPTS-II/1996 tentang Perubahan Kepmenhut No. 70/KPTSII/1995 tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri
182. Permenhut No. P.26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu
183. Permenhut No. P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025
184. Permenhut No. P.28/Menhut-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan
185. Permenhut No. P.48/Menhut-II/2006 Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan
186. Permenhut No. P.49/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan GNRL/GERHAN Tahun 2003 dan 2004
187. Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara
188. Permenhut No. P.58/Menhut-II/2006 30 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-Kl) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009
189. Permenhut No. P.60/Menhut-Ii/2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemerintah Lingkup Departemen Kehutanan
190. Permenhut No. P.61/Menhut-II/2006 tentang Kawasan Hutan yang dapat dicadangkan atau diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
191. Permenhut No. P.62/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak
192. Permenhut No. P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara
193. Permenhut No. SK. 159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi
194. Permenhut No. SK.394/Menhut-II/2004 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dengan Departemen Kehutanan dan Instansi Kehutanan Daerah
Lampiran Permenhut No. SK.394/Menhut-II/2004 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dengan Departemen Kehutanan dan Instansi Kehutanan Daerah
KEPUTUSAN MENTERI
1. Kepmenhut No. SK.310/MENHUT-II/2010 tentang Pencabutan Kepmenhut dan Perkebunan No. 979/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan PT. TAWANG MERANTI TIMBER di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
2. Kepmenhut No. SK. 402/Menhut-II/2010 tentang Pencadangan Hutan Sebagai Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi (IUPHHK-RE) Seluas 71.670 (Tuju Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tuju Puluh) Hektar di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
3. Kepmenhut No. SK. 422/Menhut-II/2010 tentang Pencadangan Hutan Sebagai Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi (IUPHHK-RE) Seluas 123.400 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepmenhut No. SK. 509/Menhut-VII/2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tasik Besar Serkap Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Provinsi Riau
5. Kepmenhut No. SK. 5842/Menhut-VI/BPPHH/2010 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)
6. Kepmenhut No. SK. 455/Menhut-II/2009 tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Seluas ? 2.700 (dua ribu tujuh ratus) hektar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepmenhut No. SK. 456/Menhut-II/2009 tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Seluas ? 10.445 (sepuluh ribu empat ratus empat puluh lima) hektar di Kabupaten Parigi Moutung, Provinsi Sulawesi Tengah
8. Kepmenhut No. SK. 469/Menhut-II/2009 tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Departemen Kehutanan
9. Kepmenhut No. SK. 651/Menhut-VI/2009 tentang Penetapan Rencana Produksi Kayu Bulat secara Nasional Periode Tahun 2010 yang Berasal dari Pemanfaatan Hutan Produksi Alam yang Dibebani IUPHHK yang sah
10. Kepmenhut No. Sk. 377/Menhut-II/2008 tentang Tema dan Sub Tema, Bentuk Logo, Kaos dan Topi dalam Rangka Pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia
Lamp. 1 Kepmenhut No. Sk. 377/Menhut-II/2008
Lamp. 2 Kepmenhut No. Sk. 377/Menhut-II/2008
Lamp. 3 Kepmenhut No. Sk. 377/Menhut-II/2008
11. Kepmenhut No. SK. 400/Menhut-II/2008 tentang Penetapan Rencana Produksi Kayu Bulat secara Nasional Periode Tahun 2009 yang Berasal dari Pemanfaatan Hutan Produksi Alam yang Dibebani IUPHHK yang Sah
12. Kepmenhut No. : SK. 110/MENHUT-VI/BRPHP/2007 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas Nama PT. Marimun Timber & Industries Provinsi Kalimantan Timur
13. Kepmenhut No. : SK. 111/MENHUT-VI/BRPHP/2007 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/2/104/1.01/III/2003 tanggal 27 Maret 2003 tentang Pengesahaan Buku RKUPHHK Periode Tahun 2003 – 2022 atas Nama PT. Graha Sentosa Permai di Provinsi Kalimantan Tengah
14. Kepmenhut No. SK.01/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke II Atas Nama PT. Yakin Timber Jaya Provinsi Kalimantan Tengah
15. Kepmenhut No. SK.07/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke II Atas Nama PT. Gaung Satyagraha Agrindo Provinsi Kalimantan Tengah
16. Kepmenhut No. SK.09/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.318/Menhut-VI/2004 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Dewan Pertimbangan Verifikasi pada Kegiatan Penilaian Kinerja Industri Primer Hasil Hutan Kayu oleh LPI Mampu
17. Kepmenhut No. SK.18/Menhut-VI/2006 tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Dalam Wilayah Kerja Perum Perhutani di Pulau Jawa Untuk Periode Tahun 2006
18. Kepmenhut No. SK.25/MENHUT-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Sumber Mas Timber atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 53.400 (Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus ) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur
19. Kepmenhut No. SK.101/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Mitra Hutani Jaya atas Areal Hutan Produksi seluas + 9.240 (Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh) Hektar di Provinsi Riau
20. Kepmenhut No. SK.102/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Satria Perkasa Agung atas Areal Hutan Produksi seluas + 11.830 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Tigu Puluh) Hektar di Provinsi Riau
21. Kepmenhut No. SK.104/Menhut-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Putra Riau Perkasa atas Areal Hutan Produksi Seluas + 15.640 (Lima Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh) Hektar di Provinsi Riau
22. Kepmenhut No. SK.111/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke VIII atas Nama PT. Sima Agung Provinsi Kalimantan Timur
23. Kepmenhut No. SK.151/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ke VI atas Nama PT. Andalas Merapi Timber Provinsi Sumatera Barat
24. Kepmenhut No. SK.152/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke IV atas Nama PT. Sumalindo Lestari Jaya IV (d/h PT. Madyakarsa Pacific Raya) Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepmenhut No. SK.171/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke VI (2006-2010) atas Nama PT. Timber Dana Provinsi Kalimantan Timur
26. Kepmenhut No. SK.186/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Rimba Karya Rayatama atas Areal Hutan Produksi seluas ± 40.630 (Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh) Hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur
27. Kepmenhut No. SK.187/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Harapan Kaltim Lestari atas Areal Hutan Produksi seluas ± 44.430 (Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh) Hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur
28. Kepmenhut No. SK.192/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Karya Wijaya Sukses atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 22.320 (Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh) Hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur
29. Kepmenhut No. SK.248/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke II Tahun 2006-2010 atas Nama PT. Kiani Lestari Provinsi Kalimantan Timur
30. Kepmenhut No. SK.251/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke VIII atas Nama PT. Telaga Mas Kalimantan Company Provinsi Kalimantan Timur
31. Kepmenhut No. SK.298/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ke I (2002-2006) atas Nama PT. Asri Nusa Mandiri Prima Provinsi Riau
32. Kepmenhut No. SK.299/Menhut-VI/BRPHP/2006 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke II Atas Nama PT. Barito Putera Provinsi Kalimantan Tengah
33. Kepmenhut No. SK.300/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi No. 02/KPTS/VI-PKU/2000 Tanggal 3 Januari 2000 tentang Pengesahaan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Sementara yang meliputi Seluruh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan atas Nama PT. Nusantara Plywood Unit IX (d.h. PT. Purukcahu Jaya) Propinsi Dati I Kalimantan Tengah
34. Kepmenhut No. SK.301/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ke II atas Nama PT. Hasnur Jaya Utama Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
35. Kepmenhut No. SK.346/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Besarnya Biaya Persiapan Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan,Sitaan dan Rampasan
36. Kepmenhut No. SK. 421/Menhut-II/2006 tentang Fokus-Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan
37. Kepmenhut No. SK.2502/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No.197/KPTS-IV/1996 Tanggal 1 Mei 1996 tentang Pengesahaan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi Seluruh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan (Sementara) atas Nama PT. Wanagalang Utama (Propinsi Dati I Irianjaya)
38. Kepmenhut No. SK.2503/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. 474/KPTS-IV/1996 Tanggal 5 September 1996 tentang Pengesahaan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi Seluruh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan (Sementara) atas Nama PT. Ratu Miri Propinsi Kalimantan Tengah
39. Kepmenhut No. SK.2545/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke IV (2005 – 2009) atas Nama PT. Akhates Plywood Provinsi Kalimantan Tengah
40. Kepmenhut No. SK.2724/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke VI Tahun 2004 – 2008 atas Nama PT. Sikatan Wana Raya Provinsi Kalimantan Tengah
41. Kepmenhut No. SK.3052/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Surat Keputusan Kepdishut Propinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/44/KPTS /DK-II/2003 Tanggal 7 April 2003 tentang Pengesahaan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Periode II Tahun 2004 – 2008 atas Nama PT. Mardhika Insan Mulia Propinsi Kalimantan Timur
42. Kepmenhut No. SK.3321/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas Nama PT. Nusapadma Corporation Provinsi Maluku
43. Kepmenhut No. SK.3345/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke IV atas Nama PT. Hanurata Coy. Ltd. Propinsi Papua
44. Kepmenhut No. SK.3397/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas Nama PT. Sari Bumi Kusuma Provinsi Kalimantan Tengah
45. Kepmenhut No. SK.3399/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Kehutanan Kepdihut Provinsi Papua No. Kep. 522.1/324 Tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Pengesahaan Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan Ke Iii Tahun 2002 – 2006 atas Nama PT. Wanagalang Utama Provinsi Irian Jaya Barat (D/H Papua)
46. Kepmenhut No. SK.3400/MENHUT-VI/BRPHP/2006 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke II Tahun 2006-2010 atas Nama PT. Hasil Kalimantan Jaya Propinsi Kalimantan Tengah
47. Kepmenhut No. SK.02/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke II Atas Nama PT. Wana Agung Asa Utama Provinsi Kalimantan Tengah
48. Kepmenhut No. Sk.316/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Register 47 Seluas ± 12.500 (Dua Belas Ribu Lima Ratus) Hektar Pada Kelompok Hutan Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah,Provinsi Lampung sebagai Kesatuan Peglolaan Hutan(KPHP)
49. Kepmenhut No. SK.357/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang Penetapan Rencana Produksi Hasil Hutan Kayu Secara Nasional Periode Tahun 2006 Yang Berasal Dari Pemanfaatan Hutan Alam Produksi Yang Dibebani IUPHHK Yang Sah
50. Kepmenhut No. SK. 477/Menhut-V/2005 tentang Pembina Khusus Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Luar Kawasan Hutan
51. Kepmenhut No. : SK.1422/MENHUT-VI/BRPHP/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ke I atas Nama PT. Kahayan Terang Abadi Provinsi Kalimantan Tengah
52. Kepmenhut No. SK.2004/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atas Nama PT. Barito Putera Provinsi Kalimantan Tengah
53. Kepmenhut No. SK.2379/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Duta Rendra Mulya di Provinsi Kalimantan Barat
54. Kepmenhut No. SK.2927/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk Di Provinsi Kalimantan Timur
55. Kepmenhut No. SK.2928/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Sumber Mas Indah Plywood di Provinsi Jawa Timur
56. Kepmenhut No. SK. 2929/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Hutan Domas Raya di Provinsi Kalimantan Tengah
57. Kepmenhut No. SK. 2930/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Tanjung Raya Plywood di Provinsi Kalimantan Selatan
58. Kepmenhut No. SK. 2931/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Wijaya Perkasa Indah di Provinsi Jawa Timur
59. Kepmenhut No. SK. 2932/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Abhirama Kresna di Provinsi Jawa Tengah
60. Kepmenhut No. SK. 2933/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Arjuna Perdana Mahkota Plywood di Provinsi Riau
61. Kepmenhut No. SK. 2934/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Tjipta Rimba Djaja di Provinsi Sumatera Utara
62. Kepmenhut No. SK.2935/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Sukses Sumatera Timber I Provinsi Sumatera Selatan
63. Kepmenhut No. SK.2937/Menhut-VI/BPPHH/2005 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Mendawai Putra di Propinsi Kalimantan Tengah
64. Kepmenhut No. SK.3147/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama Pt Tunggal Agathis Indah Wood Industries di Provinsi Maluku Utara
65. Kepmenhut No. Sk.3156/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Loka Rahayu Plywood Industries di Provinsi Jambi
66. Kepmenhut No. SK. 3157/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Samhutani di Provinsi Jambi
67. Kepmenhut No. Sk.3162/Menhut-VI/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT. Tanjung Johor Wood Industry di Provinsi Jambi
68. Kepmenhut No. SK.4015/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atas Nama PT. Bumi Raya Utama Wood Industries Provinsi Kalimantan Barat
69. Kepmenhut No. SK.4019/Menhut-VI/BPHT/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Tanaman Tahun 2006 s/d Tahun 2010 atas Nama PT. Kirana Cakrawala di Provinsi Maluku Utara
70. Kepmenhut No. SK.4078/Menhut-VI/BPHT/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKLUPHHK) pada Hutan Tanaman Tahun 2005 s/d Tahun 2009 atas Nama PT. Satria Perkasa Agung di Provinsi Riau

71. Kepmenhut No. SK.4079/Menhut-VI/BPHT/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKLUPHHK) pada Hutan Tanaman Tahun 2005 s/d Tahun 2009 atas Nama PT. Sekato Pratama Makmur di Provinsi Riau
72. Kepmenhut No. SK.4080/Menhut-VI/BPHT/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 s/d Tahun 2009 atas Nama PT. Bukit Batu Hutani Alam di Provinsi Riau
73. Kepmenhut No. SK.4082/Menhut-VI/BPHT/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKLUPHHK) pada Hutan Tanaman Tahun 2005 s/d Tahun 2009 Atas Nama PT. Arara Abadi di Provinsi Riau
74. Kepmenhut No. SK.4084/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atas Nama PT. Asri Nusa Mandiri Prima Provinsi Riau
75. Kepmenhut No. SK.4098/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke VI atas Nama PT. Kayu Tribuana Rama Provinsi Kalimantan Tengah
76. Kepmenhut No. SK.4122/Menhut-VI/BPHT/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKLUPHHK) pada Hutan Tanaman Tahun 2005 s/d Tahun 2009 atas Nama PT. Sumatera Sinar Plywood Industri di Provinsi Sumatera Utara
77. Kepmenhut No. SK.4210/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi No.56/KPTS-IV/2000 Tanggal 18 Desember 2000 tentang Pengesahan Rencana Karya Pengusahaan Hutan atas Nama PT. Erna Djuliawati Provinsi Dati II Kalimantan Tengah
78. Kepmenhut No. SK.4222/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke VIII atas Nama PT. Minas Pagai Lumber Provinsi Sumatera Barat
79. Kepmenhut No. SK.5319/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke III atas Nama PT. Sapta Krida Kita Provinsi Gorontalo
80. Kepmenhut No. SK.5320/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke I atas Nama PT. Zedsko Permai Provinsi Sulawesi Barat (D/H) Sulawesi Selatan
81. Kepmenhut No. SK.5426/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke VII atas Nama PT. Bumi Raya Utama Wood Industries Provinsi Kalimantan Barat
82. Kepmenhut No. SK.5428/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke I atas Nama PT. Maluku Sentosa Provinsi Maluku
83. Kepmenhut No. SK.5431/Menhut-VI/BRPHP/2005 tentang persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Ke II atas Nama PT. Koperasi Andalas Madani Provinsi Sumatera Barat
84. Kepmenhut No. SK.5432/KPTS-VI/PHP/2005 tentang Persetujuan dan Pengesahan Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No.522.110.1/Kpts/DK-II/2003 Tanggal 21 Maret 2003 tentang Pengesahan dan Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sementara (RKUPHHK/S) atas Nama PT. Timber Dana Provinsi Kalimantan Timur
85. Kepmenhut No. SK. 43/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8678/Kpts-II/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 4895/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN
86. Kepmenhut No. SK. 44/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 33/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang Telah mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan
87. Kepmenhut No. SK. 45/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 151/KPTS-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
88. Kepmenhut No. SK. 46/Menhut-II/2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan
89. Kepmenhut No. SK. 47/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengambilalihan Saham pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang berbentuk Perseroan Terbatas
90. Kepmenhut No. SK. 48/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/KPTS-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
91. Kepmenhut No. SK.55/Menhut-VII/2004 tentang Rencana Stratejik Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan
92. Kepmenhut No. SK.56/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 326/KPTS-II/2003 tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku yang Berkelanjutan dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan
93. Kepmenhut No. SK.58/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 33/KPTS-II/2003 jo Keputusan Menteri Kehutanan No. Sk.44/Menhut-Ii/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam Atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan
94. Kepmenhut No. SK.61/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/KPTS-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
95. Kepmenhut No. SK.67/Menhut-II/2004 tentang Peredaran dan Pemanfaatan Benih Jati
96. Kepmenhut No. SK.84/MENHUT-II/2004 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (Dahulu Hak Pengusahaan Hutan) PT. Inhutani I dengan Panjang Batas 165.953,13 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga, Tiga Belas Per Seratus) Meter Atau seluas 29.937 (Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh) Hektar di Provinsi Sulawesi Selatan
97. Kepmenhut No. SK. 101/Menhut-II/2004 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas
98. Kepmenhut No. SK.103/Menhut-II/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional
99. Kepmenhut No. SK.104/Menhut-VI/2004 tentang Penetapan Pemenang Penawaran dalam Pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman
100. Kepmenhut No. SK. 122/Menhut-II/2004 tentang Ketentuan Tambahan Persyaratan Untuk Penilaian, Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman
101. Kepmenhut No. SK. 123/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 308/KPTS-II/2003 tentang Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Pinjaman dan Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi oleh Perusahaan HTI Patungan dan BUMN
102. Kepmenhut No. SK.125/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penilaian Permohonan Penjadualan Kembali Pembayaran Pinjaman Dana Reboisasi oleh Perusahaan HTI Patungan dan BUMN
103. Kepmenhut No. SK.126/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi dan Penunjukan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara seluas ±108.000 (Seratus Delapan Ribu) Hektar sebagai Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Nasional dengan Nama Taman Nasional Batang Gadis
104. Kepmenhut No. SK. 132/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan
105. Kepmenhut No. SK.135/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu seluas + 5.725 (Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Hektar, yang terletak di Kabupaten Magelang, Semarang dan Boyolali, Provinsi Jawa Tengah menjadi Taman Nasional Gunung Merbabu
106. Kepmenhut No. SK. 149/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi
107. Kepmenhut No. SK.204/Menhut-II/2004 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Provinsi Papua No. 164 Tahun 2002 Tanggal 5 Nopember 2002 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Papua Rimba Lestari di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
108. Kepmenhut No. SK.205/Menhut-II/2004 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pasir No. 522.21/15/EK-PROD.I/II/2002 Tanggal 22 Pebruari 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Atas Nama PT. Mentarimulti Sumber Abadi di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur
109. Kepmenhut No. SK. 207/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu secara Nasional untuk Periode Tahun 2005 yang berasal dari Pemanfaatan Hutan Produksi Alam
110. Kepmenhut No. SK.208/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Lampiran 5 Butir III Keputusan Menteri Kehutanan No. 01/Kpts-II/2003 tentang Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran Departemen Kehutanan
111. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman di Wilayah Kerja Perum Perhutani
Lampiran 1. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004
Lampiran 2. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004
Lampiran 3. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004
Lampiran 4. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004
Lampiran 5. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004
Lampiran 6. Kepmenhut No. SK.215/Menhut-II/2004
112. Kepmenhut No. SK 249/MENHUT-II/2004 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Pontianak No. 130.A Tahun 2003 Tanggal 28 Mei 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Roduksi Alam Kepada PT. Kandelia Alam di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
113. Kepmenhut No. SK. 255/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau seluas ? 38.576 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) Hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo
114. Kepmenhut No. SK.256/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelepasan/Penjualan Saham Badan Usaha Milik Negara pada Perusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan
115. Kepmenhut No. SK.262/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri Atas Areal Hutan seluas ± 65.000 (Enam Puluh Lima Ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Utara
116. Lampiran 1. Kepmenhut No. SK.262/MENHUT-II/2004
117. Lampiran 2. Kepmenhut No. SK.262/MENHUT-II/2004
118. Kepmenhut No. SK.263/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam seluas ± 43.810 (Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh) Hektar Atas Hutan Produksi yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Kepada PT. Karyarekanan Binabersama
119. Lampiran Kepmenhut No. SK.263/MENHUT-II/2004
120. Kepmenhut No. SK.264/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Zedsko Permai Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 30.525 (Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima) Hektar yang Terletak di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Selatan
Lampiran Kepmenhut No. SK.264/MENHUT-II/2004
121. Kepmenhut No. SK.266/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT. Sarmiento Parakantja Timber Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 216.580 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lampiran Kepmenhut No. SK.266/MENHUT-II/2004
122. Kepmenhut No. SK.267/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Dwima Jaya Utama Atas Hutan Produksi seluas ± 127.300 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus) Hektar yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lampiran Kepmenhut No. SK.267/MENHUT-II/2004
123. Kepmenhut No. SK.268/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Bumi Raya Utama Wood Industries Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 110.500 (Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus) Hektar yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran Kepmenhut No. SK.268/MENHUT-II/2004
124. Kepmenhut No. SK.269/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Palopo Timber Co Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 38.250 (Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh) Hektar yang terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
Lampiran Kepmenhut No. SK.269/MENHUT-II/2004
125. Kepmenhut No. SK.270/Menhut-V/2004 tentang Pembina Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004 pada 31 Provinsi dan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi
126. Kepmenhut No. SK.271/Menhut-V/2004 tentang Metoda Pemilihan Penyedia Bibit, Penyedia Jasa Konsultasi Penilaian Bibit dan Penyedia Jasa Konsultasi Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/GERHAN)
127. Kepmenhut No. SK.272/Menhut-V/2004 tentang Standar Harga Bibit untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2004
128. Kepmenhut No. SK.273/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 381/Kpts-II/92 tentang Penunjukan Koperasi Perumahan Wanabakti Nusantara untuk Melaksanakan Kredit Perumahan dan atau Kendaraan Bermotor Roda Dua
129. Kepmenhut No. SK.275/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 179/KPTS-II/2003 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari
130. Kepmenhut No. SK.279/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan
131. Kepmenhut No. SK.284/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
132. Kepmenhut No. SK.307/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
133. Kepmenhut No. SK.313/Menhut-VI/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 7659/Kpts-VI/2002 tentang Penetapan Nama-Nama Perusahaan sebagai Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu di Bidang Jasa Penilaian Kinerja Pemanfaatan Hutan Produksi Secara Lestari
134. Kepmenhut No. SK.315/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Iuphhk) Pada Hutan Alam Kepada PT. Acrisindo Utama Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 40.570 (Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Provinsi Gorontalo
Lampiran Kepmenhut No. SK.315/MENHUT-II/2004
135. Kepmenhut No. SK.319/MENHUT-II/2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 95/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Aceh Nusa Indrapuri Atas Areal Hutan Seluas ± 111.000 (Seratus Sebelas Ribu) Hektar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh
136. Kepmenhut No. SK. 320/Menhut-II/2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 273/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Rimba Equator Permai Atas Areal Hutan seluas + 17.068 (Tujuh Belas Ribu Enam Puluh Delapan) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat
137. Kepmenhut No. SK.321/Menhut-II/2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 331/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Anangga Pundinusa Atas Areal Hutan seluas ± 29.728 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur
138. Kepmenhut No. SK.321/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atas Nama PT. Karunia Hutan Lestari di Provinsi Kalimantan Barat
139. Kepmenhut No. SK.322/Menhut-II/2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Silva Inhutani Lampung Atas Areal Hutan seluas ± 42.762 (Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua) Hektar di Provinsi Lampung
140. Kepmenhut No. SK.323/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PD. Panca Karya di Provinsi Maluku
141. Kepmenhut No. SK.324/Menhut-II/2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 320/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Hutan Barumun Perkasa Atas Areal Hutan seluas ± 11.845 (Sebelas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Provinsi Sumatera Utara
142. Kepmenhut No. SK.324/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PT. Hasil Kalimantan Jaya Provinsi Kalimantan Tengah
143. Kepmenhut No. SK.325/Menhut-II/2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan Menteri Kehutanan No. 556/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Tusam Hutani Lestari Atas Areal Hutan seluas + 97.300 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus) Hektar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh
144. Kepmenhut No. SK.332/Menhut-VI/2004 tentang Pembentukan Tim Kerja Pengembangan Sistem Prediksi Potensi Dan Produksi Tahunan Pada Hutan Produksi
145. Kepmenhut No. SK.334/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Bina Balantak Raya Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 95.270 (Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh) Hektar yang terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah
Lampiran Kepmenhut No. SK.334/MENHUT-II/2004
146. Kepmenhut No. SK.335/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Seluas ± 195.110 (Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Sepuluh) Hektar yang Terletak Di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT. Intracawood Manufacturing
147. Kepmenhut No. SK.338/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau Atas Areal Hutan seluas + 127.870 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan
148. Kepmenhut No. SK.339/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Andalas Permai Atas Areal Hutan seluas + 192.700 (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan
149. Kepmenhut No. SK.342/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Jebus Maju Atas Areal Hutan Seluas + 15.012 (Lima Belas Ribu Dua Belas) Hektar di Provinsi JambiKepmenhut No. SK.343/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Andalas Lestari Permai Atas Areal Hutan seluas ± 11.451 (Sebelas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu) Hektar di Provinsi Sumatera Barat
Lampiran Kepmenhut No. SK.343/MENHUT-II/2004
150. Kepmenhut No. SK.348/MENHUT-VI/2004 tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dalam Wilayah Kerja Perum Perhutani untuk Periode Tahun 2005
151. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan R.I. dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. No. : SK.350/MENHUT-VI/2004 No. : 598/MPP/KEP/9/2004 tentang Larangan Ekspor Bantalan Rel Kereta Api dari Kayu dan Kayu Gergajian
152. Kepmenhut No. SK.349/MENHUT-II/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 103/KPTS-IV/1988 Tanggal 29 Pebruari 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Rimba Baru Lestari seluas ± 79.000 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu) Hektar di Provinsi Sumatera Barat
153. Kepmenhut No. SK.351/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/KPTS-II/1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Tanaman Industri Kepada PT. Inti Indorayon Utama
154. Kepmenhut No. SK.352/MENHUT-II/2004 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman
155. Kepmenhut No. SK.356/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 130/KPTS-II/1993 Tanggal 27 Pebruari 1993 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 137/KPTS-II/1997 Tanggal 10 Maret 1997 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau Kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper
156. Kepmenhut No. SK.357/MENHUT-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas ± 657.510 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sepuluh) Hektar
157. Kepmenhut No. SK.359/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan No. 435/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
158. Kepmenhut No. SK.369/MENHUT-VIII/2004 tentang Pelepasan Bibit Ulat Sutera (Bombyx Mori L.) Hibrid BS-08 dan BS-09
159. Kepmenhut No. SK.370/MENHUT-VIII/2004 tentang Pelepasan Benih Unggul Mangium (Acacia Mangium) Nama AMP-01
160. Kepmenhut No. SK.372/MENHUT-VIII/2004 tentang Pelepasan Benih Unggul Kayu Putih dengan Nama KPP-01
161. Kepmenhut No. SK.379/MENHUT-VI/2004 tentang Penetapan Pemenang Penawaran dalam Pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
162. Kepmenhut No. SK.382/MENHUT-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
163. Kepmenhut No. SK.384/MENHUT-II/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 132/KPTS-II/1989 Tanggal 18 Maret 1989 Jo No. 1104/KPTS-II/1992 Tanggal 10 Desember 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Artika Optima Inti Nusantara (Unit I) di Kabupaten Merauke, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya
164. Kepmenhut No. SK.385/MENHUT-II/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 386/KPTS-II/1989 Tanggal 2 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Mutiara Kalja Permai, Provinsi Kalimantan Timur
165. Kepmenhut No. SK.397/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi sebagian Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 167.300 (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus) Hektar Pada Kelompok Hutan Lindung Aketajawe seluas ± 77.100 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus) Hektar di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan, dan Kelompok Hutan Lolobata Seluas ± 90.200 (Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus) Hektar Terdiri dari Hutan Lindung Seluas ± 76.475 (Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 7.650 (Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh) Hektar, dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 6.075 (Enam Ribu Tujuh Puluh Lima) Hektar di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara menjadi Taman Nasional Aketajawe-Lolobata
166. Kepmenhut No. SK.398/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Bantimurung – Bulusaraung seluas ± 43.750 (Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar Terdiri dari Cagar Alam Seluas ± 10.282,65 (Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Enam Puluh Lima Perseratus) Hektar, Taman Wisata Alam Seluas ± 1.624,25 (Seribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Dua Puluh Lima Perseratus) Hektar, Hutan Lindung seluas ± 21. 343,10 (Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Sepuluh Perseratus) Hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 145 (Seratus Empat Puluh Lima) Hektar, Dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 10.355 (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima) Hektar terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung
167. Kepmenhut No. SK.410/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Nusa Niwie Indah Atas Areal Hutan Produksi Luas ± 73.500 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus ) Hektar yang terletak di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
168. Kepmenhut No. SK.411/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT. Panambangan Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 43.240 (Empat Puluh Tiga Ribu Duaratus Empat Puluh) Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, di Provinsi Kalimantan Timur
169. Kepmenhut No. SK.412/MENHUT-II/2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Dharma Satya Nusantara Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu ) Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
170. Kepmenhut No. SK.418/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Kawasan Perairan seluas ± 362.605 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima) Hektar, Terdiri dari Hutan Lindung Seluas ± 10.659 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Hutan Produksi Terbatas Seluas ± 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar, Hutan Produksi Tetap seluas ± 11.759 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas ± 3.221 (Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) Hektar dan Perairan Laut seluas ± 336.773 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, Terletak di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean
171. Kepmenhut No. SK.419/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas ± 61.850 (Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan
172. Kepmenhut No. SK.420/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Sipurak Hook yang terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi seluas ± 14.160 (Empat Belas Ribu Seratus Enam Puluh) Hektar menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat
173. Kepmenhut No. SK.423/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Sebangau Seluas ± 568.700 (Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus) Hektar terdiri dari Hutan Produksi seluas ± 510.250 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh) Hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas ± 58.450 (Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh) Hektar Terletak di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi Taman Nasional Sebangau
174. Kepmenhut No. SK.423/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama Koperasi Andalas Madani Provinsi Sumatera Barat
175. Kepmenhut No. SK.424/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Gunung Ciremai seluas ± 15.500 (Lima Belas Ribu Lima Ratus) Hektar Terletak di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai
176. Kepmenhut No. SK.428/MENHUT-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Sulwood Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 21.080 (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh) Hektar di Provinsi Sulawesi Selatan
177. Kepmenhut No. SK.451/MENHUT-II/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 21/KPTS-II/1989 Tanggal 10 Januari 1989 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Wanakrida Utama Seluas ± 46.000 (Empat Puluh Enam Ribu) Hektar di Provinsi Maluku
178. Kepmenhut No. SK.455/MENHUT-II/2004 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 13/KPTS-IV/1987 Tanggal 12 Januari 1987 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Rimba Karya Indah Seluas ± 48.000 (Empat Puluh Delapan Ribu) Hektar di Provinsi Jambi
179. Kepmenhut No. SK.456/MENHUT-II/2004 tentang 5 (Lima) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu
180. Kepmenhut No. SK.457/MENHUT-II/2004 tentang Penerima Penghargaan Lomba Penghijauan Konservasi Alam
181. Kepmenhut No. SK.458/MENHUT-II/2004 tentang Penerima Penghargaan Lomba Penghijauan Konservasi Alam
182. Kepmenhut No. SK.474/MENHUT-VII/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (RENJA-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005
183. Kepmenhut No. SK.4339/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke VII dari Tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2008 Atas Nama PT. Keang Nam Development Indonesia Propinsi Sumatera Utara
184. Kepmenhut No. SK.4397/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PT. The Best One Unitimber Provinsi Riau
185. Kepmenhut No. SK.5100/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PT. Sindo Lumber Provinsi Kalimantan Tengah
186. Kepmenhut No. SK.5113/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PT. Belayan River Timber Provinsi Kalimantan Timur
187. Kepmenhut No. SK.5399/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke VII Atas Nama PT. Sindo Lumber di Provinsi Kalimantan Tengah
188. Kepmenhut No. SK.5399/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke VII Atas Nama PT. Sindo Lumber di Provinsi Kalimantan Tengah
189. Kepmenhut No. SK.5400/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke II Atas Nama PT. The Best One Unitimber Propinsi Riau
190. Kepmenhut No. SK.5632/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke II Atas Nama PT. Karunia Hutan Lestari Propinsi Kalimantan Barat
191. Kepmenhut No. SK.5623/MENHUT-VI/BRPHP/2004 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PT. Suka Jaya Makmur Provinsi Kalimantan Barat
192. Kepmenhut No. 01/Kpts-VI/2003 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Administratif berupa Sanksi Penghentian Sementara Izin Usaha Industri Atas Pelanggaran Penerimaan Kayu yang tidak sesuai dengan yang tertera dalam Dokumen Kepada Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Wana Rimba Kencana, Propinsi Kalimantan Timur
193. Kepmenhut No. 13/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik/ Kekayaan Negara Berupa Tanah Lingkup Departemen Kehutanan
194. Kepmenhut No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam
195. Kepmenhut No. 19/Kpts-VI/2003 tentang Penetapan Jatah Produksi Kasil Hutan Kayu secara Nasional untuk Periode Tahun 2003 yang berasal dari Pemanfaatan Hutan Alam Produksi
196. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. : KM 3 Tahun 2003 No. : 22/Kpts-II/2003 No. : 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu melalui Pelabuhan
197. Kepmenhut No. 28/Kpts-II/2003 tentang Pembagian Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
198. Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 121/Kpts-II/1984 tentang Pendelegasian Wewenang Menjatuhkkan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Kehutanan
199. Kepmenhut No. 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan
200. Kepmenhut No. 33/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan
201. Kepmenhut No. 58/Kpts-VI/2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Restrukturisasi Pengusahaan Hutan Produksi Alam
202. Kepmenhut No. 59/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 6887/Kpts-Ii/2002 Jo. No. 10031/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan, Dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
203. Kepmenhut No. 87/Kpts-II/2003 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan di Indonesia
204. Kepmenhut No. 88/Kpts-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat dilakukan Pemanfaatan Hutan secara Lestari
205. Kepmenhut No. 91/Kpts-II/2003 tentang Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran Depertemen Kehutanan
Lampiran Kepmenhut No. 91/Kpts-II/2003
206. Kepmenhut No. 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Collocalia SPP)
207. Kepmenhut No. 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota
208. Kepmenhut No. 124/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
209. Kepmenhut No. 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan
210. Kepmenhut No. 127/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Wilayah Kerja Perhutani untuk Provinsi di Wilayah Jawa
211. Kepmenhut No. 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi (DR)
212. Kepmenhut No. 139/Kpts-VI/2003 tentang Penetapan Jatah Produksi Hutan Kayu yang Berasal dari Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dalam Wilayah Kerja PT. Perhutani di Jawa untuk Periode Tahun 2003
213. Kepmenhut No. 146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Pengggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
214. Kepmenhut No. 148/Kpts-II/2003 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Perhitungan Bagian Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan untuk Tahun 2003
215. Kepmenhut No. 150/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penerimaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir
216. Kepmenhut No. 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
217. Kepmenhut No. 156/Kpts-II/2003 tentang Penetapan Jatah Produksi Hasil Hutan Kayu secara Nasional untuk Periode Tahun 2004 yang berasal dari Pemanfaatan Hutan Alam Produksi
218. Kepmenhut No. 159/Kpts-II/2003 tentang Standar Harga Bibit untuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL)
219. Kepmenhut No. 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan
220. Kepmenhut No. 173/Kpts-II/2003 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 465/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemanfaatan Hutan untuk Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 535/Kpts-II/1999 tentang Prosedur Pemberian Hak Pengusahaan Hutan dalam Rangka Land Grant College untuk Lembaga Pendidikan
221. Kepmenhut No. 174/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango Seluas ± 21.975 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
222. Kepmenhut No. 175/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak Seluas ± 113.357 (Seratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh) Hektar di Provinsi Jawa Barat Dan Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
223. Kepmenhut No. 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
224. Kepmenhut No. 178/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman pada Unit Manajemen dalam Rangka Pengelolaan Hutan secara Lestari
225. Kepmenhut No. 179/Kpts-II/2003 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Secara Lestari
226. Kepmenhut No. 180/Kpts-II/2003 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu pada Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
227. Kepmenhut No. 195/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas ± 816.603 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga) Hektar
228. Kepmenhut No. 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen dalam Rangka Pengelolaan Hutan secara Lestari
229. Kepmenhut No. 230/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
230. Kepmenhut No. 280/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
231. Kepmenhut No. 292/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu (IUPHHK dan atau IUPHHBK) di Hutan Produksi dengan Koperasi
232. Kepmenhut No. 299/Kpts-II/2003 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lestari
233. Kepmenhut No. 300/Kpts-II/2003 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
234. Kepmenhut No. 307/Kpts-II/2003 tentang Percepatan Proses Penyelesaian Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman
235. Kepmenhut No. 308/Kpts-II/2003 tentang Denda Atas Keterlambatan Pengembalian Pinjaman dan Penjadualan Kembali Pembayaran Pengembalian Pinjaman Dana Reboisasi oleh Perusahaan Hti Patungan dan BUMN
236. Kepmenhut No. 325/Kpts-II/2003 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penilaian Terhadap Calon Lembaga Penilai Independen Mampu di Bidang Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas di Atas 6.000 M3 Per Tahun
237. Kepmenhut No. 326/Kpts-II/2003 tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku yang Berkelanjutan dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan
238. Kepmenhut No. 342/Kpts-VII/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 213/Kpts/VII/2000 tentang Rencana Stratejik Departemen Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2001 – 2005
239. Kepmenhut No. 353/Kpts-II/2003 tentang Pembentukan Paniytia Pelaksana Penawaran dan Tim Persiapan Penawaran dalam Pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Atau Hutan Tanaman
240. Kepmenhut No. 365/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bukit Batu Hutani Alam Atas Areal Hutan seluas + 33.605 (Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima) Hektar di Provinsi Riau
241. Kepmenhut No. 366/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Kepada PT. Sekato Pratama Mamur Atas Areal Hutan seluas + 44.735 Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar di Provinsi Riau
242. Kepmenhut No. 372/Kpts-V/2003 tentang Panitia Penyelenggara Pencanangan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pusat Tahun 2003
243. Kepmenhut No. 391/Kpts-V/2003 tentang Penetapan Thema Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2003
244. Kepmenhut No. 410/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
245. Kepmenhut No. 426/Kpts-V/2003 tentang Penetapan Logo Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2003
246. Kepmenhut No. 428/Kpts-II/2003 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHk) pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
247. Kepmenhut No. 445/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 124/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
248. Kepmenhut No. 446/Kpts-II/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Dana Rebosisasi (DR)
249. Kepmenhut No. 3011/Kpts-VI/PHP/2003 tentang Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Atas Nama PT. Inhutani I Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan
250. Kepmenhut No. 3488/Kpts-VI/PHP/2003 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (Suplemen) Periode Tahun 1993/1994 S.D Tahun 2012 Atas Nama PT. Roda Mas Timber Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur
251. Kepmenhut No. 496/Kpts-II/2002 tentang Penunjukan sebagian Kawasan Taman Wisata Alam Penelokan, Kelompok Hutan Gunung Abang Agung (RTK.8) yang digunakan untuk Kepentingan Peribadatan Pura Pelisan Seluas ± 0,11 (Sebelas Perseratus) Hektar yang terletak di Wilayah RPH Penelokan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali menjadi Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
252. Kepmenhut No. 500/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan Kepmenhut No. 541/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
253. Kepmenhut No. 609/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Studi dengan Biaya Mandiri (Swadana) bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan
254. Kepmenhut No. 611/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 090/Kpts-IV/1988 Tanggal 27 Pebruari 1988 Jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 676/Kpts-Ii/1999 Tanggal 1 September 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Bina Samaktha di Propinsi Kalimantan Tengah
255. Kepmenhut No. 663/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan
256. Kepmenhut No. 664/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Persuteraan Alam
257. Kepmenhut No. 665/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
258. Kepmenhut No. 733/Kpts-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 34/Kpts-II/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Propinsi
259. Kepmenhut No. 4795 /Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Engelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan
260. Kepmenhut No. 4796 /Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan
261. Kepmenhut No. 4895 /Kpts-II/2002 tentang Kriteria Dan Indikator Penilaian Kelangsungan Usaha Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN
262. Kepmenhut No. 4896 /Kpts-II/2002 tentang Penanganan Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN
263. Kepmenhut No. 6188/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan
264. Kepmenhut No. 6652/Kpts-II/2002 tentang Penugasan Penilaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman
265. Kepmenhut No. 6884/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu
266. Kepmenhut No. 6885/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
267. Kepmenhut No. 6886/Kpts-II/2002 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) Pada Hutan Produksi
268. Kepmenhut No. 6887/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
269. Kepmenhut No. 7211/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Penyusunan Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL) Daerah
270. Kepmenhut No. 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang dapat diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam
271. Kepmenhut No. 8206/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Standar Penyuluhan Kehutanan
272. Kepmenhut No. 8778/Kpts-II/2002 tentang Standar Biaya Operasional Tim Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu
273. Kepmenhut No. 9670/Kpts-VI/2002 tentang Penunjukan Lembaga Penilai Independen (LPI) sebagai Penilai Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Manajemen
274. Kepmenhut No. 10308/Kpts-II/2002 tentang Ketentuan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan
275. Kepmenhut No. 04/Kpts-II/2001 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada PT. Irma Sulindo seluas ± 174.540 (Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh) Hektar di Propinsi Irian Jaya
276. Kepmenhut No. 16/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Habitat Padma (Rafflesia Arnoldi) Lubuk tapi – Kayu Ajaran seluas + 6 (Enam) Hektar yang Terletak di Desa Lubuk tapi dan Kayu Ajaran, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu sebagai Kawasan Hutan Taman Wisata Alam dengan Nama Taman Wisata Alam Lubuk tapi – Kayu Ajaran
277. Kepmenhut No. 20/Kpts-II/2001 tentang Pola Umum dan Standar serta Kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan
278. Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
279. Kepmenhut No. 23/Kpts-II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 72/Kpts-II/2000 tentang Penetapan Kelompok Hutan Gunung Balak Register 38 seluas 22.292,50 (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua, Lima Puluh Perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Lindung
280. Kepmenhut No. 24/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Tanah Pengganti di Blok Cimalati Kelompok Hutan Gunung Ciremai (Tambahan) seluas 50 (Lima Puluh) Hektar, yang terletak di Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap
281. Kepmenhut No. 25/Kpts-II/2001 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Indramayu seluas 50 (Lima Puluh) Hektar, Yang Terletak di bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)
Cibenda, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Majalengka, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat untuk Keperluan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka
282. Kepmenhut No. 26/Kpts-II/2001 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Dalek Hutani Esa seluas ± 52.080 (Lima Puluh Dua Ribu Delapan Puluh) Hektar di Propinsi Jambi
283. Kepmenhut No. 27/Kpts-II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 987/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Barito Putra di Propinsi Kalimantan Tengah
284. Kepmenhut No. 28/Kpts-II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 989/Kpts-VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Hasnur Jaya Utama di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
285. Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
286. Kepmenhut No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan
287. Kepmenhut No. 34/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada PT. Pasuruan Furnindo Industri seluas + 47.915 (Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas) Hektar di Propinsi Sulawesi TengahKepmenhut No. 38/Kpts-II/2001 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. The Best One Unitimber seluas ± 50.620 (Lima Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh) Hektar di Propinsi Riau
288. Kepmenhut No. 39/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada PT. Huma Sulut Lestari seluas ± 26.800 (Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus) Hektar di Propinsi Sulawesi Utara
289. Kepmenhut No. 48/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan sebagian Kawasan Taman Nasional Bali Barat seluas 1,5 (Satu Lima Persepuluh) Hektar Menjadi Kawasan dengan Tujuan Khusus yang akan dipergunakan untuk Kepentingan Pura Tirta segara Rupek yang terletak di Wilayah RPH Penginuman Kabupaten Jembrana Propinsi Bali
290. Kepmenhut No. 52/Kpts-II/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
291. Kepmenhut No. 53/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Inhutani IV (Eks HPH PT. Barakaz dan PT. Goodwin) dengan Panjang Batas 201.054,42 (Dua Ratus Satu Ribu Lima Puluh Empat, Empat Puluh Dua Perseratus) Meter atau seluas 106.990 (Seratus Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara
292. Kepmenhut No. 58/Kpts-II/2001 tentang Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara Departemen Kehutanan dengan Tindak Lanjut dialihkan Kepada Pemerintah Daerah/Instansi Lain
293. Kepmenhut No. 64/Kpts-II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 744/Kpts-II/1996 Tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 78.240 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Kepada PT. Wirakarya Sakti
294. Kepmenhut No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
295. Kepmenhut No. 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar
296. Kepmenhut No. 82/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kayu Pertukangan Kepada PT. Sumatera Sylva Lestari Atas Areal Hutan seluas ± 42.530 (Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Utara dan Propinsi Riau
297. Kepmenhut No. Sk. 83/Kpts-VI/2001 tentang Pengesahan Revisi Rencana Karya Pengusahaan Hutan (Sementara) Atas Nama PT. Hitayaq Alan Medang Propinsi Kalimantan Timur
298. Kepmenhut No. 85/Kpts-II/2001 tentang Perbenihan Tanaman Hutan
299. Kepmenhut No. 90 /Kpts-II/2001 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Duadja Coprporation Ii Seluas + 74.860 (Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat
300. Kepmenhut No. 102/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada PT. Gaung Satyagraha Agrindo seluas + 49.950 (Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah
301. Kepmenhut No. 105/Kpts-II/2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada Koperasi Andalas Madani seluas + 49.650 (Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh) Hektar di Propinsi Sumatera Barat
302. Kepmenhut No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan
303. Kepmenhut No. 124/Kpts-II/2001 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan dan/atau Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Tim
304. Kepmenhut No. 127/Kpts-V/2001 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (Gonytylus Spp)
305. Kepmenhut No. 255/Kpts-II/2001 tentang Pelepasan secara Terbatas Bibit Ulat Sutera (Bombyx Mori L.) Hibrid BS-02 dan BS-04
306. Kepmenhut No. 2091/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Ikan Arwana Irian (Scleropages Jardin) sebagai Satwa Buru
307. Kepmenhut No. 07.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUP-JL) di Hutan Produksi
308. Kepmenhut No. 08.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksi secara Lestari
309. Kepmenhut No. 09.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Pengelolaan Hutan Produksi secara Lestari
Lampiran Kepmenhut No. 09.1/Kpts-II/2000
310. Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
311. Kepmenhut No. 11/Kpts-II/2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam kepada PT. Wana Agung Asa Utama Seluas + 42.750 (Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah
312. Kepmenhut No. 11.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Tarif Dana Reboisasi
313. Kepmenhut No. 12.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Tarif Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
314. Kepmenhut No. 14.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Tarif Provisi Sumber Daya Hutan
315. Kepmenhut No. 15/Kpts-VI/2000 tentang Pengesahan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi seluruh Jangka Waktu Pengusahaan Hutan (Sementara) Atas Nama PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries Propinsi Irian Jaya
316. Kepmenhut No. 055/Kpts-II/2000 tentang Perlindungan Ikan Raja Laut (Latimeria Menadoensis) sebagai Satwa yang di LindungiKepmenhut No. 59/Kpts-II/2000 tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Inter Departmental Commitee Forestry (IDCF)
317. Kepmenhut No. 063/Kpts-II/2000 tentang Tata Hubungan Kerja Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah dengan Unit Perum Perhutani
Lampiran Kepmenhut No. 063/Kpts-II/2000
318. Kepmenhut No. 070/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Pulau Pieh dan Perairan disekitarnya seluas ± 39.900 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus) Hektar, yang Terletak di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Wisata Alam
319. Kepmenhut No. 084/Kpts-II/2000 tentang Penangguhan Pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan
320. Kepmenhut No. 101 /KPTS-II/2000 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Marimun Timber & Industries seluas ± 73.625 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur
321. Kepmenhut No. 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar
322. Kepmenhut No. 105/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi
323. Kepmenhut No. 106 /KPTS-II/2000 tentang Penggabungan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Suka Jaya Makmur Unit I yang diberikan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 860/KPTS-II/1999 Tanggal 12 Oktober 1999 Atas Areal Seluas + 95.646 (Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam) Hektar di Propinsi Kalimantan Barat dengan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Suka Jaya Makmur II yang diberikan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 861/KPTS-II/1999 Tanggal 12 Oktober 1999 Atas Areal seluas + 75.694 (Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat) Hektar di Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberikan Kepada PT. Suka Jaya Makmur seluas 171.300 (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus) Hektar
324. Kepmenhut No. 132/Kpts-II/2000 tentang Pemberlakuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagai Pengganti Dokumen Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB), Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) dan Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHHBK)
325. Kepmenhut No. 146/Kpts-II/2000 tentang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
326. Kepmenhut No. 151/Kpts-II/2000 tentang Penetapan Jenis Komoditas Tanaman Perkebunan
Lampiran Kepmenhut No. 151/Kpts-II/2000
327. Kepmenhut No. 153/Kpts-II/2000 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kesejahteraan Pegawai Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
Lampiran Kepmenhut No. 153/Kpts-II/2000
328. Kepmenhut No. 213/Kpts-VIII/2000 tentang Rencana Stratejik Departemen Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2001 – 2005
329. Kepmenhut No. 244/KPTS-II/2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman kepada PT. Satria Perkasa Agung Atas Areal Hutan Seluas ± 76.017 (Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Belas) Hektar di Propinsi RiauKepmenhut No. 265/Kpts-II/2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Wanasokan Hasilindo seluas + 49.000 (Empat Puluh Sembilan Ribu) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat
330. Kepmenhut No. 266/Kpts-II/2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Wanakayu Batuputih seluas + 42.500 (Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus) Hektar di Provinsi Kalimantan Barat
331. Kepmenhut No. 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan
Lamp. Kepmenhut No. 310/Kpts-II/1999
332. Kepmenhut No. 55/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Kepmenhut dan Perkebunan
333. Kepmenhut dan Perkebunan No. 55 Tahun 2000 tentang Perlindungan Ikan Raja Laut (Latimeria Menadoensis) sebagai Satwa yang Dilindungi
334. Kepmenhut dan Perkebunan No. 063 Tahun 2000 tentang Tata Hubungan Kerja Instansi Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah dengan Unit Perum Perhutani
335. Kepmenhut dan Perkebunan No. 70 Tahun 2000 tentang Penunjukan Pulau Pieh dan Perairan di Sekitarnya Seluas ? 39.900 (Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus) Hektar, yang Terletak di Kecamatan Ulakan
Tapakis, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Wisata Alam
336. Kepmenhut dan Perkebunan No. 84 Tahun 2000 tentang Penangguhan Pemberlakuan Kepmenhutbun No. 310/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan
337. Kepmenhut dan Perkebunan No. 104/Kpts-II/2000 tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar
338. Kepmenhut dan Perkebunan No. 146 Tahun 1999 tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan
339. Kepmenhut dan Perkebunan No. 279 Tahun 1999 tentang Pembinaan Wilayah di Bidang Kehutanan
340. Kepmenhut dan Perkebunan No. 385 Tahun 1999 tentang Penetapan Lola Merah (Trochus Niloticus) sebagai Satwa Baru
341. Kepmenhut dan Perkebunan No. 449 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ)
342. Kepmenhut dan Perkebunan No. 465 Tahun 1999 tentang Hak Pemanfaatan Hutan untuk Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
343. Kepmenhut dan Perkebunan No. 614 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Campuran
344. Kepmenhut dan Perkebunan No. 735 Tahun 1998 tentang Panitia Pelaksana Pelelangan Hak Pengusahaan Hutan
Insmenhutbun
1. Instruksi Menhutbun No. 951 Tahun 1999 tentang Percepatan Kegiatan Operasional Lapangan Hasil Redesidn Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
SE Menhut
1. SE Menhut No. SE.7/Menhut-II/2009 tentang Rekonsiliasi Internal Simak – BMN dan SAK pada Tingkat Satuan Kerja
2. SE Menhut No. SE.9/Menhut-VI/2009 tentang Volume Tegakan Kayu tidak Ekonomis pada Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau pada APL yang telah Dibebani Izin Peruntukan
3. SE Menhut No. SE.04/Menhut-VII/2005 tentang Usulan Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Wilayah Kabupaten/Kota
4. SE Menhut No. S.26/Menhut-VII/2005 tentang Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Hutan Produksi
5. SE Menhut No. S.50/Menhut-VII/2005 tentang Rekomendasi Pencadangan Hutan untuk Budidaya Perkebunan
6. SE Menhut No. S.51/Menhut-VII/2005 tentang Ijin Usaha Perkebunan
7. SE Menhut No. SE.112/Menhut-VII/2005 tentang Penghentian/Penangguhan Pelepasan Kawasan Hutan
8. SE Menhut No. SE.04/Menhut-VI/2004 tentang Pelayanan Proses Penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
9. SE Menhut No. SE.05/Menhut-VI/2004 tentang Pengesahan RKT UPHHK dan Penambahan JPT Tahun 2004 dan 2005
10. SE Menhut No. SE.75/Menhut-II/2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat Hukum Adat
11. SE Menhut No. SE.94/Menhut-IV/2004 tentang Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Tahun 2003 di Kawasan Cagar Alam dan Zona Inti Taman Nasional
12. SE Menhut No. SE.404/Menhut-II/2003 tentang Surat Edaran
13. SE Menhut No. 722/Menhut-V/2002 tentang Penerbitan Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan oleh Bupati
PERDIRJEN/KEPDIRJEN
Perdirjen BPK
1. Perdirjen BPK No. P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
2. Perdirjen BPK No. P.3/VI-Set/2010 tentang Pedoman Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Kegiatan Pemanfaatan Hutan Lestari pada Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
3. Persesjen No. P.2/II-Keu/2009 tentang Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2010 Lingkup Departemen Kehutanan
4. Perdirjen RLPS No. P.04/V-SET/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai.
5. Perdirjen RLPS No. P.04/V-SET/2009 Lampiran.
6. Perdirjen BPK No. P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
Lamp. Perdirjen BPK No. P.6/VI-Set/2009
7. Perdirjen BPK No. P.8/VI-Set/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) untuk Mempekerjakan Sarjana Kehutanan dan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
8. Perdirjen BPK No. P.9/VI/BPHA/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
Lamp. Perdirjen BPK No. P.6/VI-Set/2009
9. Perdirjen BPK No. P.01/VI-SET/2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Proposal Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
10. Kepsesjen No. SK.65/II-Keu/2009 tentang Penetapan untuk Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akutansi Pembantu Barang Wilayah (UAPPB-W)
11. Perdirjen BPK No. P.03/VI-BPHA/2008 tentang Perubahan Atas Perdirjen BPK No. P.01/VI-SET/2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Proposal Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi
12. Perdirjen RLPS No. P.04/V-PTH/2008 tentang Tata Cara Penetapan Pengada dan/atau pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.
13. Persesjen No. P.1/II-KUM/2007 tentang Prosedur dan Standar Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Kehutanan
14. Perdirjen RLPS No. P.03/V-PTH/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan.
15. Perdirjen RLPS No. P.04/V-PTH/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan
16. Perdirjen RLPS No. P.05/V-PTH/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan
17. Perdirjen RLPS No. P.06/V-PTH/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Asal usul Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan
18. Perdirjen RLPS No. P.07/V-PTH/2007 tentang Kriteria, Standar, dan Prosedur Permohonan Izin untuk Menjadi Lembaga Sertifiksi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan
19. Perdirjen RLPS No. P.08/V-PTH/2007 tentang Pedoman Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan
20. Perdirjen RLPS No. P.11/V-PTH/2007 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bibit Tanaman Hutan
21. Perdirjen RLPS No. P.12/V-PTH/2007 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Mutu Bibit Tanaman Hutan
22. Perdirjen RLPS No. P.13/V-PTH/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengujian Mutu Fisik-Fisiologi Benih
23. Perdirjen RLPS No. P.14/V-PTH/2007 tentang Tata Usaha Benih dan/atau Bibit Tanaman
24. Kepdirjen RLPS No. SK.259/V-PTH/2007 tentang Tim Penilaian Calon Lembaga Sertifikasi Mutu Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan
25. Persesjen No. P.03/II-UM/2005 tentang Petunjunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Departemen Kehutanan
26. Kepsesjen No. SK.74/II-Peg/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Ketentuan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan
27. Perdirjen RLPS No. SK.167/V-SET/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis
28. Kepsesjen No. SK.162/II-LUH/2004 tentang Penerimaan Penghargaan Bupati/Walikota Peduli Kehutanan Tahun 2004
Kepdirjen BPK
1. Kepdirjen BPK No. SK.31/VI-BPHA/2010 tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) sebagai Pelaksana Silvikultur TPTJ dengan Teknik Silin
2. Kepdirjen BPK No. SK.32/VI-BPHA/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Fasilitas Kegiatan Silvikultur Intensif (SILIN) Periode Tahun 2010
3. Kepdirjen BPK No. SK.12/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N PT Gunung Gajah Abadi
4. Kepdirjen BPK No. SK.15/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Suka Jaya Makmur
5. Kepdirjen BPK No. SK.19/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Maluku Sentosa
6. Kepdirjen BPK No. SK.28/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Widya Artha Perdana
7. Kepdirjen BPK No. SK.74/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Kayu Ara Jaya Raya
8. Kepdirjen BPK No. SK.76/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Andalas Merapi Timber
9. Kepdirjen BPK No. SK.95/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Elbana Abadi Jaya
10. Kepdirjen BPK No. SK.99/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Hasrat Wiramandiri
11. Kepdirjen BPK No. SK.106/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Narkata Rimba
12. Kepdirjen BPK No. SK.107/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Wanakayu Hasilindo
13. Kepdirjen BPK No. SK.109/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Centrico Unit Kelestarian Pengusahaan Hutan I
14. Kepdirjen BPK No. SK.113/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Meranti Mustika
15. Kepdirjen BPK No. SK.120/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Mangole Timber Producers Unit II
16. Kepdirjen BPK No. SK.123/VI-BPHA/2009 tentang Perubahan Lampiran Kepdirjen BPK No. SK.414/VI-BPHA/2008 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Kalimantan Satya Kencana
17. Kepdirjen BPK No. SK.126/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Intrado Jaya Intiga
18. Kepdirjen BPK No. SK.129/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Inhutani I Unit Pimping
19. Kepdirjen BPK No. SK.133/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Kopotren Darussalam
20. Kepdirjen BPK No. SK.134/VI-BPHA/2009 tentang Perubahan Lampiran Kepdirjen BPK No. SK.16/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. PT. Wana Irian Perkasa
21. Kepdirjen BPK No. SK.136/VI-BPHA/2009 tentang Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam A.N. CV. Bakti Dwipa Kariza
22. Kepdirjen BPK No. SK.175/VI-BPHA/2009 tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Wana Rimba Kencana di Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pelaksana Silvikultur Intensif (Silin)
23. Kepdirjen BPK No. SK.432/VI-BPHA/2008 tentang Penetapan Jatah Produksi Kayu Bulat Nasional Periode Tahun 2009 yang Berasal dari IUPHHK-HA/HPH yang Sah di setiap Provinsi
Lampiran Kepdirjen BPK No. SK.432/VI-BPHA/2008
24. Kepdirjen RLPS No. SK.50/V-UPR/2004 tentang Pedoman Pembangunan Model Usaha Hutan Rakyat, Perlebahan, Persuteraan Alam, Rotan, Bambu dan Aneka Usaha Kehutanan
25. Kepdirjen RLPS No. SK.141/Kpts/V/2003 tentang Pembentukan Sekretariat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
26. Kepsesjen No. 11/KPTS/2000 tentang Pembentukan Tim Pembahas Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan
27. Lampiran Kepsesjen No. 11/KPTS/2000
28. Kepsesjen No. 22/KPTS/II-KUM/2000 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah Tindak Lanjut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
29. Kepsekjen No. 35/KPTS/II-KUM/2000 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang tidak Sesuai dengan Program Reformasi
SE Dirjen BPK
1. SE Dirjen BPK No. SE.03/VI-BPHA/2010 tentang Laporan RKTUPHHK pada Hutan Alam Tahun 2010
2. SE Dirjen BPK No. SE.04/VI-BPHA/2010 tentang Pengesahan RKTUPHHK pada Hutan Alam Tahun 2010
3. SE Dirjen BPK No. SE.09/VI-BPHA/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)
4. SE Dirjen BPK No. SE.09/VI-BPHA/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IMHB)
5. SE Dirjen BPK No. SE.12/VI-BPHA/2010 tentang Pelaporan Progres Penanaman dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional Kementerian Kehutanan
6. SE Dirjen BPK No. SK.32/VI-BPHA/2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Kegiatan Silvikur Intensif (SILIN) Periode Tahun 2010
7. SE Dirjen BPK No. SE.06/VI-BPHA/2009 tentang Laporan Perkembangan Realisasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
8. SE Dirjen BPK No. SE.07/VI-BPHA/2009 tentang Penyusunan dan Persetujuan RKTUPHHK-HA secara Mandiri (Self-Approval)
Dirjen PHKA
Perdirjen PHKA
1. Perdirjen PHKA No. SK. 09/IV/Set-3/2008 tentang Pedoman Penangkaran/Transplantasi karang Hias yang Diperdagangkan
Kepdirjen PHKA
2. Kepdirjen PHKA No. SK.29/IV-KKH/2010 tentang Penetapan Rencana Produksi Satwa Liar Hasil Penangkapan Tahap Pertama (Periode-Juni) Tahun 2010
3. Kepdirjen PHKA No. 14/IV-SET/2009 tentang Penetapan Rencana Produksi Karang Hias Hasil Transplantasi Tahap Pertama (Periode Januari-Juni) Tahun 2009
4. Kepdirjen PHKA No. 15/IV-SET/2009 tentang Penetapan Rencana Produksi Reptil Hidup Hasil Penangkaran Tahap Pertama (Periode Januari-Juni) Tahun 2009
5. Kepdirjen PHKA No. 158/IV-KKH/2009 tentang Penetapan Rencana Karang Hias Hasil Transplantasi Tahap Kedua (Periode Juli-Desember) Tahun 2009
6. Kepdirjen PHKA No. 164/IV-KKH/2009 tentang Penetapan Rencana Produksi Reptil Hidup Hasil Penangkaran Tahap kedua (Periode Juli-Desember) Tahun 2009
7. Kepdirjen PHKA No. 12/IV-KKH/2008 tentang Penetapan Kuota Tangkap Lola Merah (Trochus Niloticus) di Propinsi Sul-Sel, Sul-Teng, Maluku, Papua Barat, Sumatera Utara dan Bengkulu untuk Periode Tahun 2008
8. Kepdirjen PHKA No. SK.84/IV/Set-3/2008 tentang Penetapan Rencana Produksi Reptil Hidup Hasil Penangkaran Tahap kedua (Periode Juli-Desember 2008) Tahun 2008
9. Kepdirjen PHKA No. SK.85/IV/Set-3/2008 tentang Penetapan Pembagian Kuota Ekspor Kulit Buaya Air Tawar Irian (Crocodylus Novaeguineae) dari Alam Tahap Kedua (Periode Juli-Desember) Tahun 2008
10. Kepdirjen PHKA No. SK.86/IV/Set-3/2008 tentang Penetapan Rencana Produksi Karang Hias Transplantasi Tahap Kedua (Periode Juli-Desember) Tahun 2008
11. Kepdirjen PHKA No. SK.33/IV-KKH/2007 tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan dan Penangkapan Satwa Liar dari Habitat Alam Periode Tahun 2007
12. Kepdirjen PHKA No. SK.66/IV-Set-3/2005 tentang Standar Dokumen Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
13. Kepdirjen PHKA No. SK.79/IV-Set-3/2005 tentang Revisi Zonasi/Mintakat Taman Nasional kepulauan Karimun Jawa
14. Kepdirjen PHKA No. SK.10/IV-KKH/2004 tentang Pedoman Teknis Penampungan Koral
15. Kepdirjen PHKA No. SK.22/KPTS/DJ-IV/2004 tentang Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Propinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
Dirjen RLPS
1. Perdirjen RLPS No. P.01/V-PTH/2008 tentang Tata Cara Penetapan Pengada dan/atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar
BAPLAN
16. Per. KABAPLAN No. SK.13/VII-PUSIN/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Areal Kerja Skala Besar Bidang Kehutanan
17. Kep. KABAPLAN No. SK.25/VII-SET/2008 tentang Perubahan Atas Kep. KABAPLAN No. SK.25/VVI-SET/2007 tentang Rencana Kerja BAPLAN Kehutanan Tahun 2008
18. Kep. KABAPLAN No. SK.25/VII-SET/2008 Lamp. 1
19. Kep. KABAPLAN No. SK.25/VII-SET/2008 Lamp. 2
20. Kep. KABAPLAN No. SK.27/VII-SET/2008 tentang Rencana Kerja BAPLAN Kehutanan 2009
Kep. KABAPLAN No. SK.27/VII-SET/2008 Lamp. 1
21. Kep. KABAPLAN No. SK.27/VII-SET/2008 Lamp. 2
22. Kep. KABAPLAN No. SK.04/VII-PW/2005 tentang Prosedur Pemeriksaan Peta Hasil Penafsiran CitraLandsat Kawasan Hutan yang Akan dilepaskan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan
23. Kep. KABAPLAN No. SK.21/VII-SET/2005 tentang Pencabutan Kep. KABAPLAN No.117/Kpts/VIII-SET/1999 tentang Perubahan Kepdirjen Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 93/KPTS/VII-1/1997 tentang Penetapan Rekanan Mampu di Bidang Penataan Batas Hutan dan Survei/Inventarisasi Hutan
24. Kep. KABAPLAN No. SK.33/VII-SET/2005 tentang Pembentukan Sub Tim Kerja dalam Rangka Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
25. Kep. KABAPLAN No. SK.54/VII-SET/2005 tentang Rencana Kerja BAPLAN Kehutanan Tahun 2006
Kep. Kepala Dinas Kehutanan
1. Kepkadinhut Prov. NAD No. 522.521/2.137-V tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006
2. Kepkadinhut Prov. Maluku Utara No. 108.a/KPTS/2002 tentang Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahunan Pengusahaan Hutan
Perda Provinsi
1. Perda Prov. Sumbar No. 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Perda Prov. NTB No. 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Perda Prov. Jatim No. 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
4. Perda Prov. Jatim No. 4 Tahun 2003 tentang pengelolah Hutan di Propinsi Jawa Timur
5. Perda Prov. Jatim No. 5 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak diLindungi Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur
6. Perda Prov. Banten No. 11 Tahun 2003 tentang pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang daerah Propinsi Banten Tahun 2002-2022
7. Perda Prov. Banten No. 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Propinsi Banten Tahun 2002-2006
8. Perda Prov. NAD No. 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
9. Perda Prov. NAD No. 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
10. Perda Prov. NAD No. 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
11. Perda Prov. NAD No. 21 Tahun 2002 tentang Pengelolahan Sumber Daya Alam
12. Perda Prov. Lampung No. 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas ± 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah
13. Perda Prov. Lampung No. 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan
14. Perda Prov. Jatim No. 33 Tahun 2000 tentang Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur
Peraturan Gubernur
1. Pergub Prov. NAD No. 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintah Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh
2. Pergub Prov. Sumbar No. 115 Tahun 2008 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi sumatra Barat 2008-2012
Keputusan Gubernur
1. Kepgup Prov. Papua No. 72 Tahun 2002 tentang Ketentuan Ekspor Kayu Bulat Jenis Merbau di Provinsi Papua
2. SK Kepgub No.108 Tahun 1999 tentang Kepala Daerah Tingkat I Jambi tentang Penetapan Luas Kawasan Hutan di Propinsi Jambi Berdasarkan Peta Paduserasi Tata guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jambi
Perda Kabupaten/Kota
15. Perda Kota Palangka Raya No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan PenanggulanganKebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya
16. Perda Kab. Kutai Barat No. 18 Tahun 2002 tentang Kehutanan Daerah
17. Perda Kab. Kuatan Singingi No. 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
18. Perda Kab. Ketapang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengelolah Hutan dan Hasil Hutan .
Keputusan Bupati
1. Kepbup Berau No. 70 Tahun 2004 tentang Penetapan Pulau Kakaban Sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
2. Kepbup Bupati Siak No. 4/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas ± 21.450 (Duan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh) Hektar di Kabupaten Siak AN. PT. Rimba Rokan Perkasa
3. Kepbup Bupati Siak No. 5/IUPHHK/I/2003 tentang Pemberian Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas ± 6.400 (Enam Ribu Empat Ratus) Hektar di kabupaten Siak AN. PT. Rimba Mandau Lestari
4. Kepbup Indragiri Hulu No. 18 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) AN. PT. Sumber Maswana Lestari
5. Kepbup kapuas Hulu No. 144 Tahun 2003 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi
6. Kepbup Kapuas Hulu No. 144 Tahun 2003 Lamp.
7. Kepbup Indragiri Hilir No. 17.B.Tp/VI/2002 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ± 7.820 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh) Hektar di Kabupaten Indragiri Hilir
Instruksi Bupati
1. Insbup Ketapang No. 1 Tahun 2003 tentang Penghentian Pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengelolah Hutan dan hasil hutan
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEJAKSAAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
2. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
3. UU No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
7. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
9. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
10. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
11. UU No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
12. UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
13. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
14. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
15. UU No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
16. UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
17. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
18. UU No. 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
19. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
20. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
21. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
22. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
23. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
24. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
25. UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
26. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
27. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi UU
28. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
29. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
30. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
31. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
32. UU No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Serrender of Fugitive Offenders)
33. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
34. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
35. UU No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters)
36. UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
37. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
38. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
39. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
40. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
41. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
42. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
43. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
44. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
45. UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)
46. UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
47. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
48. UU No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
49. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
50. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
51. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
52. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
53. Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 36 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. PP No. 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian.
4. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
5. PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma
6. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
7. PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Aksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
8. PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
9. PP No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10. PP No. 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat Lain yang Kedudukannya atau Pengangkatannya Setingkat atau Disetarakan dengan Menteri Negara
11. PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
Perpres
1. Perpres No. 3 Tahun 2010 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pemberantasan Terorisme (Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in Combating Terrorism)
2. Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
3. Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
4. Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Perpres No. 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
6. Perpres No. 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
7. Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
8. Perpres No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
Keppres
9. Keppres No. 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi
10. Keppres No. 25 Tahun 2009 tentang Ekstradisi
11. Keppres No. 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
12. Keppres No. 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Kejaksaan Negeri Blangpidie, Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, dan Kejaksaan Negeri Singaparna
13. Keppres No. 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Koba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa
14. Keppres No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
15. Keppres No. 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi kepulauan Riau.
16. Keppres No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
17. Keppres No. 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional
Peraturan Jaksa Agung
1. PERJA No. KEP-030/A/JA/03/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Keputusan Jaksa Agung
2. KEPJA No. KEP-127/A/J.A/11/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program 100 Hari Jaksa Agung Republik Indonesia
3. KEPJA No. KEP-235/A/JA/06/2005 tentang Kelompok Kerja Percepatan Pembaruan Kejaksaan RI
4. KEPJA No. KEP-X-230/C/10/2005 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Jaksa
5. KEPJA No. KEP–X-271/C/11/2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Tahun Anggaran 2005
6. KEPJA No. KEP-326/A/J.A/09/2005 tentang Pendelegasian Wewenang untuk dan Atas Nama Jaksa Agung RI Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa dan Bebas Tugas Menjelang Pensiun serta Daftar Usul Mutasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
7. Lampiran KEPJA No. Kep-017/A/J.A/01/2004 tentang Mekanisme Tata Kerja Majelis Kehormatan Jaksa
8. KEPJA No. KEP-505/A/J.A/08/2004 tentang Tata Cara Penyaringan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI
9. KEPJA No. KEP-506/A/J.A/08/2004 tentang Pembentukan Panitia Penyaringan dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksan RI
10. KEPJA No. KEP-145/A/J.A/02/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
11. KEPJA No. KEP–225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
12. KEPJA No. KEP-367/A/J.A/08/2003 tentang Kotak Pos 4343 Jakarta Sebagai Sarana Akses Publik Kepada Kejaksaan Ri Dengan Cara Menyampaikan Laporan Pengaduan Masyarkat
13. KEPJA No. KEP-558/A/J.A/12/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-225/A/J.A/05/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep-115/A/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI
14. KEPJA No. Kep-004/A/J.A/01/2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan
15. KEPJA No. KEP–005/A/J.A/01/2002 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pusat, Tim Pembantu Tim Seleksi Pusat dan Tim Seleksi Daerah, Bagi Peserta Diklat Pegawai Kejaksaan RI
16. KEPJA No. KEP-181/A/J.A/03/2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Crash Program Tahun Anggaran 2002
17. KEPJA No. Kep-182/A/J.A/03/2002v tentang Calon Peserta Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa DIP Tahun Anggaran 2002
18. KEPJA No. Kep-409/A.J.A/10/2001 tentang Pembentukan Panitia Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tata Usaha Kejaksaan RI
19. KEPJA No. Kep-680/Ja/Xi/2001 tentang Pengarusutamaan Gender Dilingkungan Kejaksaan RI
20. KEPJA No. Kep-690/A/J.A/12/2001 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kejaksaan RI
21. KEPJA No. KEP–170/J.A/07/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Tahun 2000
22. KEPJA No. KEP–503/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI
23. KEPJA No. 10r. KEP–504/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan RI
24. KEPJA No. KEP.090/J.A/08/1999 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Keputusan Jaksa Agung RI
25. KEPJA No. KEP-069/J.A/1999 tentang Pemberdayaan Jaksa Diperbantukan dan Jaksa Fungsional
26. KEPJA No. KEP–073/J.A/07/1999 tentang Pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan RI
27. KEPJA No. KEP-112/J.A/10/1999 tentang Pola Pembinaan Sumber Daya Manusia Kejaksaan RI
28. KEPJA No. KEP-115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
29. KEPJA No. KEP-027/J.A/3/198 tentang Delegasi Wewenang Menanda Tangani Pertelaan Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Kejaksaan RI
30. KEPJA No. Kep-117/J.A/10/1995. tentang Jabatan Struktural yang tidak Mengelola Fungsi Jaksa
31. KEPJA No. Kep-108/J.A/10/1994 tentang Tugas dan Fungsi Atase Kejaksaan Pada Perwakilan RI di Luar Negeri
32. KEPJA No. Kep –110/J.A/10/1994 tentang Pengangkatan Dan Pembinaan Widyaiswara Kejaksaan RI
33. KEPJA No. Kep – 033/Ja/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara
34. KEPJA No. Kep-113/J.A/9/1991 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Pusat
35. KEPJA No. KEP-114/J.A/9/1991 tentang Pembentukan Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Kejaksaan Agung
36. KEPJA No. KEP-085/J.A/10/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa
37. KEPJA No. Kep–040/J.A./4/1988 tentang Delegasi Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin
38. KEPJA No. KEP-030/J.A/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa
39. KEPJA No. KEP–061/J.A/7/1987 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep-054 / J.A / 6 / 1982 tentang Pemberian Piagam Penghargaan “Purna Adhyaksa”
40. KEPJA No. KEP–075/J.A/7/1987. tentang Lencana Purna Bhakti Adhyaksa
Instruksi Jaksa Agung
41. Instr. JA No. Ins–002/A/JA/1/2005 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2005
42. Instr. JA No. Ins-003/J.A/3/1994 tentang Kewajiban Pembuatan Makalah bagi Kenaikan Pangkat Jaksa Muda (III/D) menjadi Jaksa Madya (IV/A)
43. Instr. JA No. Kep-007/J.A/12/1994 tentang Pembinaan dan Pengembangan Peserta-Peserta Pendidikan Luar Negeri
44. Instr. JA No. Ins-001/J.A/1/1988 tentang Pemberian Piagam Penghargaan Dharma Adhyaksa
45. Instr. JA No. INSTR-004/J.A/11/1980 tentang Mengisi dan Memelihara Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil
SE Jaksa Agung
46. SE JA No. SE–002/A/J.A/03/2002 tentang Perubahan SE JA No. SE-001/A/JA/09/2001 Tanggal 6 September 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
47. SE JA No. SE-001/A/J.A/09/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI
48. SE JA No. SE-001/J.A/3/1991 tentang Pelaksanaan Fungsional Jaksa Tanggal 1 April 1991
49. SE JA No. SE-006/J.A/11/1988 tentang Sistem Pengambilan Keputusan Mutasi/Promosi Personil (Eselon II dan III) Kejaksaan
Keputusan Bersama
50. Keputusan Bersama No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat
Juklak
51. Juklak No. B-1181/B/BS/7/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan untuk Mendapatkan Izin Bepergian ke Luar Negeri
PERATURAN LAIN
52. KUHP
53. KUH Acara Pidana
54. KUH Perdata
55. UUD 1945
56. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh)
2. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. UU No. 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Ilo Convention No. 185 concerning Revising the Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi Ilo No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)
4. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
5. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
6. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
7. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
8. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. U No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
11. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
12. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
13. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
14. UU No. 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang Terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat
15. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
16. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
17. UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
18. UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
19. UU No. 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
20. UU No. 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut
21. Perpu No. 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (5) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
2. PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
3. PP No. 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
4. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
5. PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
6. PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
7. PP No. 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan
8. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
9. PP No. 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia
10. PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan
11. PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
12. PP No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
13. PP No. 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan
14. PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
15. PP No. 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
16. PP No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
17. PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
18. PP No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan
19. PP No. 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikanan Samodra Besar Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Usaha Mina serta Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Usaha Mina
20. PP No. 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di Laut Natuna
21. PP No. 1 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
22. PP No. 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
23. PP No. 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera
24. PP No. 39 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
25. PP No. 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perikanan Negara (PN Perikani) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
26. PP No. 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
27. PP No. 3 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau dan Penggabungannya ke dalam Perusahan Perseroan (Persero)
28. PP No. 4 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikanan Samodra Besar
29. PP No. 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah dan Perusahaan Negara Hasil Laut dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina
PERPRES, KEPPRES, INPRES
perpres
1. Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
2. Perpres No. 23 Tahun 2008 tentang Uang Kehormatan dan Hak-Hak lainnya Bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri
3. Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur
4. Perpres No. 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia)
5. Perpres No. 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan)
6. Perpres No. 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan
7. Perpres No. 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993)
8. Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar
Keppres
9. Keppres No. 2 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Bunaken Tahun 2009
10. Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
11. Keppres No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keppres No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam
12. Keppres No. 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keppres No. 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
13. Keppres No. 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
14. Keppres No. 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
15. Keppres No. 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia
16. Keppres No. 23 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) Tahun 2009
17. Keppres No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
18. Keppres No. 1 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keppres No. 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in the Asia Pacific Region (Infofish)
19. Keppres No. 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
20. Keppres No. 126 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan
21. Keppres No. 145 Tahun 1999 tentang Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan
22. Keppres No. 178 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982
23. Keppres No. 22 Tahun 1998 tentang Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru
24. Keppres No. 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asin yang Dinyatakan Dirampas untuk Negara
25. Keppres No. 77 Tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional
26. Keppres No. 55 Tahun 1995 tentang Penghibahan Kapal Penangkap Ikan kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
27. Keppres No. 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan
28. Keppres No. 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan
29. Keppres No. 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia
Inpres
1. Inpres No. 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut
PERMEN / KEPMEN
Permen
Tahun 2010
1. Permen KP No. PER.01/MEN/2010 tentang Perubahan Atas Permen KP No. PER. 06/MEN/2009 tentang Pedoman pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang Kelautan dan Perikanan
2. Permen KP No. PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan
3. Permen KP No. PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
4. Permen KP No. PER.04/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetika Ikan
5. Permen KP No. PER.05/MEN/2010 tentang Tata Kerja Tim Penilaian dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluhan Perikanan
6. Permen KP No. PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
7. Permen KP No. PER.08/MEN/2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasikan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 Kepada Gubernur sebagi Wakil Pemerintah
8. Permen KP No. PER.09/MEN/2010 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan (Tugas Bantuan) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun anggaran 2010 Kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota
9. Permen KP No. PER.10/MEN/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
10. Permen KP No. PER.11/MEN/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Pengolahan dan Analisis Data dan Sampel Perikanan Luar Negeri
11. Permen KP No. PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan
12. Permen KP No. PER.13/MEN/2010 tentang Perubahan Atas Permen KP No. PER.13/MEN/2009 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
13. Permen KP No. PER.16/MEN/2010 tentang Pemberian Kewenangan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 30 (Tiga Puluh) Gross Tonnage Sampai dengan 60 (Enam Puluh) Gross Tonnage kepada Gubernur
14. Permen KP No. PER.17/MEN/2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Republik Indinesia
15. Permen KP No. PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
16. Permen KP No. PER.20/MEN/2010 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan Bagi Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan Milik Asing
17. Permen KP No. PER.21/MEN/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011
18. Permen KP No. PER.24/MEN/2010 tentang Penyelenggaraan Kehumasan DiLingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
19. Permen KP No. PER.26/MEN/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2011
Tahun 2009
20. Permen KP No. PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
21. Permen KP No. PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
22. Permen KP No. PB.02/MEN/2009 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah RI
23. Permen KP No.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas
24. Permen KP No. PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
25. Permen KP No. PER.06/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi di Bidang KP
26. Permen KP No. PER.08/MEN/2009 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
27. Permen KP No. PER.09/MEN/2009 tentang Pencabutan Kepmen DKP No. KEP.04/MEN/2003 tentang Persyaratan Pengeluaran Nener (Benih Bandeng) dari Wilayah RI
28. Permen KP No. PER.10/MEN/2009 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen KP
29. Permen KP No. PER.11/MEN/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
30. Permen KP No. PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Permen DKP No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap
31. Permen KP No. PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari
32. Permen KP No. PER.30/MEN/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetep Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tahun 2008
33. Permen KP No. PER.01/MEN/2008 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia
34. Permen KP No. PER.02/MEN/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di Bidang KP
35. Permen KP No. PER.03/MEN/2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen KP
36. Permen KP No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap
37. Permen KP No. PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara
38. Permen KP No. PER.07/MEN/2008 tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan
39. Permen KP No. PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang ( Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
40. Permen KP No. PER.09/MEN/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen KP
41. Permen KP No. PER.10/MEN/2008 tentang Perubahan atas Permen KP No. PER. 04/MEN/2007 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen KP
42. Permen KP No. PER. 12/MEN/2008 tentang Bantuan Langsung Masyarakat Bidang KP
43. Permen KP No. PER.13/MEN/2008 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan
44. Permen KP No. PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
45. Permen KP No. PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
46. Permen KP No. PER. 18/MEN/2008 tentang Akreditasi terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Lamp. Permen KP No. PER. 18/MEN/2008
47. Permen KP No. PER.19/MEN/2008 tentang Perubahan atas Permen KP No. PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
48. Permen KP No. PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan
49. Permen KP No. PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
50. Permen KP No. PER.07/MEN/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permen KP No. PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen KP
51. Permen KP No. PER.08/MEN/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen KP No. PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen KP
52. Permen KP No. PER. 09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan Hidup sebagai Barang Bawaan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
53. Permen KP No. PER.11/MEN/2007 tentang Pengadaan dan Penyaluran Benih Ikan yang Diberikan Bantuan Selisih Harga
54. Lampiran Permen KP No. PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
55. Permen KP No. PER.13/MEN/2007 tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina
56. Permen KP No. PER.14/MEN/2007 tentang Keadaan Kritis yang Membahayakan atau dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan
57. Permen KP No. PER.15/MEN/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penertiban Izin Usaha Obat Iikan
58. Permen KP No. PER.17/MEN/2007 tentang Pencabutan Permen KP No. PER.11/MEN/2007 tentang Pengadaan dan Penyaluran Benih Ikan yang Diberikan Bantuan Selisih Harga
59. Permen KP No. PER.18/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
60. Permen KP No. PER.19/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
61. Permen KP No. PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari suatu Area ke Area lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
62. Permen KP No. PER.02/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
63. Permen KP No. PER.05/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan
64. Permen KP No. PER.06/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar
65. Permen KP No. PER. 07/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut
66. Permen KP No. PER.08/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Payau
67. Permen KP No. PER.09/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Air Tawar
68. Permen KP No. PER.10/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Budidaya Laut
69. Permen KP No. PER.11/MEN/2006 tentang Perubahan Permen KP No. PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
70. Permen KP No.Per.13/Men/2006 tentang Perubahan Permen KP No.Per.07/Men/2005 tentang Organisasi dan TataKerja Departemen KP
71. Permen KP No. PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Ikan
72. Permen KP No.Per.18/Men/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
73. Permen KP No. PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan
74. Permen KP No. PER.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan
75. Permen KP No. PER.21/MEN/2006 tentang Tindakan Karantina Ikan dalam Hal Transit
76. Permen KP No.Per.12 /Men/2005 tentang Pemberian Keringanan kepada Perusahaan Perikanan Indonesia yang melakukan Usaha Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan Berukuran Lebih Dari 30 Gross Tonnage (GT) Sampaid Dengan 60 Gross Tonnage (GT)
77. Permen KP No.Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
78. Permen KP No.Per.14/Men/2005 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
79. Permen KP No.Per.15/Men/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial
80. Permen KP No.Per.18/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan
81. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri KP Nomor : 27/M-Dag/Per/6/2007 Nomor : Pb.01/Men/2007 tentang Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia
82. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri KP Nomor : 50/M-Dag/Per/12/2007 Nomor : Pb.02/Men/2007 tentang Perpanjangan Masa berlaku Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu ke Wilayah Republik Indonesia Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 27/M-Dag/Per/6/2007 dan Nomor Pb.01/Men/2007
83. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri KP No. 37/M-DAG/PER/12/2005 No. SKB.05/MEN/2005 tentang Larangan Sementara Impor Udang ke Wilayah Republik Indonesia
Kepmen
84. Kepmen KP No. KEP.03/MEN/2010 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebaranya
85. Kepmen KP No. KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelola Perikanan Negara Republik Indonesia
86. Kepmen KP No. KEP.09/MEN/SJ/2010 tentang Prosedur Oprasional Standar dan SERVICE LEVEL ARRANGEMENT untuk Impor Komoditas Ikan dalam Kerangka Indonesia NATIONAL SINGLE WINDOW di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan
87. Kepmen KP No. KEP.15/MEN/2010 tentang Penggunaan Nomenklatur Kementerian Kelautan dan Perikanan
88. Kepmen KP No. KEP.22/MEN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/INPASSING Jabatan dan Angka Kredit Penyuluh Perikanan
89. Kepmen KP No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
90. Kepmen KP No. KEP.07/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
91. Kepmen KP No. KEP.08/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
92. Kepmen KP No. KEP.09/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi
93. Kepmen KP No. KEP.10/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
94. Kepmen KP No. KEP.11/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
95. Kepmen KP No. KEP.12/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat
96. Kepmen KP No. KEP.13/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Pantai Karangantu
97. Kepmen KP No. KEP.23/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoprasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
98. Kepmen KP No. KEP.25/MEN/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan
99. Kepmen KP No. KEP.38/MEN/2009 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
100. Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
101. Kepmen KP No. KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan
102. Kepmen KP No. KEP.65/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo sebelah Barat dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Papua Barat
103. Kepmen KP No. KEP.66/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konserwasi Perairan Nasional Kepulauan Kapoposang dan Laut di sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan
104. Kepmen KP No. KEP.67/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Gili Anyer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat
105. Kepmen KP No. KEP.68/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan konservasi Perairan Nasional Kepulauan Padaido dan Laut di sekitarnya di Provinsi Papua
106. Kepmen KP No. KEP.69/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Banda di Provinsi Maluku
107. Kepmen KP No. KEP.70/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Puih dan Laut di Sekitarnya di Provinsi sumatera Barat
108. Kepmen KP No. KEP.71/MEN/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmen KP No. KEP. 39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
109. Kepmen KP No. KEP.77/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila Best Sebagai Galur Unggul Induk Ikan Nila
110. Kepmen KP No. KEP.78/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Udang Vaname Unggul Nusantara I
111. Kepmen KP No. KEP.79/MEN/2009 tentang Pelepasan Varietas Ikan Nila Larasati sebagai Benih Bermutu
112. Kepmen KP No. KEP.03/MEN/2008 tentang Penugasan Penasehat Menteri Menteri KP Tahun 2008
113. Kepmen KP No. KEP. 50/MEN/2008 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan
114. Kepmen KP No. KEP. 63/MEN/2008 tentang Komisi Tuna Indonesia
115. Kepmen KP No. KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminanan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi
116. Kepmen KP No. KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
117. Kepmen KP No. KEP.05/MEN/2007 tentang Pencabutan Kepmen KP No. KEP.40/ MEN/2002 tentang Penetapan Pulau Jawa dan Pulau Bali sebagai Daerah Terjangkit Penyakit Koi Herves Virus pada Ikan Mas dan Koi
118. Kepmen KP No. KEP.06/MEN/2007 tentang Pencabutan Kepmen KP No. KEP.55/MEN/2004 tentang Penetapan Wilayah Sumatera sebagai Kawasan Karantina terhadap Ikan Mas dan Koi
119. Kepmen KP No. KEP.11/MEN/2007 tentang Unit Akuntansi Departemen KP
120. Kepmen KP No. KEP.21/MEN/2007 tentang Perubahan Kepmen KP No. KEP.17/MEN/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen KP
121. Kepmen KP No. KEP.31/MEN/2007 tentang Perubahan Kepmen KP No. KEP.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen KP
122. Kepmen KP No. KEP.32/MEN/2007 tentang Pakaian Seragam Kerja dan Atribut bagi Aparatur di Pelabuhan Perikanan
123. Kepmen KP No. KEP.33/MEN/2007 tentang Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan
124. Kepmen KP No. KEP.08/MEN/2006 tentang Penetapan Nama Kantor Pusat Departemen KP
125. Kepmen KP No. KEP.19/MEN/2006 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
126. Kepmen KP No. KEP.21/MEN/2004 tentang Sistem Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan untuk Pasar Uni Eropa
127. Kepmen KP No. KEP.22/MEN/2004 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen KP yang Berasal dari Pungutan Perikanan
128. Kepmen KP No. KEP.25/MEN/2004 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Lingkup Departemen KP
129. Kepmen KP No. KEP.34/MEN/2004 tentang Kewenangan Penerbitan dan Format Sertifikat Kesehatan di Bidang Karantina Ikan dan Sertifikat Kesehatan di Bidang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
130. Kepmen KP No. KEP. 10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu
131. Kepmen KP No. KEP. 18/MEN/2002 tentang Rencana Strategis Pembangunan KP Tahun 2001 – 2004
132. Kepmen KP No.Kep. 17/Men/2001 tentang Penetapan Lambang Departemen KP
133. Kepmen KP No. 03 Tahun 2000 tentang Rincian Susunan Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
134. Kepmen KP selaku Ketua Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam No. 39 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Perizinan Survei dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
135. Kepmen KP No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
Instruksi Menteri
136. Insmen KP No. INS.01/MEN/2009 tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengawas Melekat di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
137. Insmen KP No. INS.01/MEN/2006 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
138. Insmen KP No. INS.01/MEN/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkup Departemen KP
SE KP
1. SE KP No. SE.01/SJ/KU.210/I/2010 tentang Persiapan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
PERATURAN LAIN
1. SE Sekjen No. SE.1032/SJ.4/KU.240/IV/2005
2. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-120/PB/2006 tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Permodalan Lingkup Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Departemen KP
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEPOLISIAN
UNDANG-UNDANG
6. UU No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
7. UU No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
8. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
9. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
11. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
12. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
13. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
14. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
15. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
16. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
17. UU No. 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
18. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
19. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
20. UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana
21. UU No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997)
22. UU No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
23. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003)
24. UU No. 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara R.I. dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
25. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
26. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
27. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
28. UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang
29. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
30. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
31. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
32. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
33. UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi
34. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
35. UU No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah R.I. dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders)
36. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
37. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
38. UU No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara R.I. dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters)
39. UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11/Pnps/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
40. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
41. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
42. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
43. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
44. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
45. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
46. UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)
47. UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)
48. UU No. 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara R.I. dan Australia
49. UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
50. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
51. UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
52. UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api.
53. UUDRT No. 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi
1. Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
3. Perppu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002
4. Perppu No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut Perundang-Undangan mengenai Senjata Api
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
2. PP No. 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural
3. PP No. 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lampiran
4. PP No. 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. PP No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
6. PP No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. PP No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
8. PP No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. PP No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana
10. PP No. 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
11. PP No. 36 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
12. PP No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
13. PP No. 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
14. PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
15. PP No. 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
16. PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma
17. PP No. 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia
18. PP No. 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
19. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
20. PP No. 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan
21. PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
22. PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
23. PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
24. PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Aksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
25. PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
26. PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
27. PP No. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural
28. PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural
29. PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
30. PP No. 71 Tahun 1998 tentang Penanggulangan Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan
31. PP No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai
32. PP No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
33. PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
34. PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
35. PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
36. PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
37. PP No. 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidik terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
38. PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
39. PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpres No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
2. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
3. Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
4. Perpres No. 50 Tahun 2010 tentang Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur,Sudan
5. Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
7. Perpres No. 5 Tahun 2008 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional
8. Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
9. Perpres No. 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian
10. Perpres No. 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
11. Perpres No. 13 Tahun 2007 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
12. Perpres No. 13 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
13. Perpres No. 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional
14. Perpres No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
Keppres
15. Keppres No. 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
16. Keppres No. 4 Tahun 2008 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan
17. Keppres No. 23 Tahun 2008 tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/CPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan
18. Keppres No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
19. Keppres No. 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
20. Keppres No. 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
21. Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional
22. Keppres No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional
23. Keppres No. 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional
24. Keppres No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak
Inpres
25. Inpres No. 4 Tahun 2002 tentang Tim Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme termasuk pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002
26. Penpres No. 2 Tahun 1965 tentang Tindak Pidana Devisa Tertentu
PERATURAN KAPOLRI
1. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Pemeliharaan Kesehatan di Lingkungan Kapolri
2. Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bhayangkara
3. Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit di Lingkungan Kapolri
4. Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kapolri
5. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
8. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum serta Perbendaharaan
9. Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial
10. Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
11. Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Mutasi di Lingkungan Kapolri
12. Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen (Management Training) di Lingkungan Lembaga Pendidikan Kapolri
13. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2008 tentang Tata cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum
14. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
15. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyidikan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD
16. Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
17. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2008 tentang Administrasi Pertanggung jawaban Keuangan di Lingkungan Kapolri
18. Peraturan Kapolri No. 11 Tahun 2008 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri pada Kapolri
19. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Selam Kapolri
20. Peraturan Kapolri No. Pol : 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Keputusan Kapolri
21. Keputusan Kapolri No. B/576/III/2007 tentang Penanganan Masalah Pertanahan
Peraturan Lain
22. UUD’45
23. KUHP
24. KUH Acara Pidana
25. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KESEHATAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
5. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
7. UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
8. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
9. UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substance (Konvensi Psikotropika 1971)
10. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
11. UU No. 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
12. UU No. 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Para-Medis
13. UU No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi
14. UU No. 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha bagi Umum
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
2. PP No. 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
3. PP No. 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan
4. PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
5. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
6. PP No. 4 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan
7. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
8. PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
9. PP No. 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun
10. PP No. 17 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
11. PP No. 38 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 81 Tahun 1999
12. PP No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
13. PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
14. PP No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
15. PP No. 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
16. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
17. PP No. 32 Tahun 1991 tentang Impor Bahan Baku atau Produk Tertentu yang Dilindungi Paten bagi Produksi Obat di Dalam Negeri
18. PP No. 41Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker
19. PP No. 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi
20. PP No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah
21. PP No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik
22. PP No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan
23. PP No. 12 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Khusus bagi Guru, Petugas Paramedis, Peneliti, Hakim dan Panitera
24. PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
25. PP No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PRESIDEN
Perpres
1. Perpres No. 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
2. Perpres No. 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
3. Perpres No. 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis
4. Perpres No. 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan
5. Perpres No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia
6. Perpres No. 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport (Konvensi International Menentang Doping Dalam Olahraga)
7. Perpres No. 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza
8. Perpres No. 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
9. Perpres No. 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
Keppres
10. Keppres No. 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Penilaian Kesehatan Calon Menteri untuk Pemerintahan Tahun 2009- 2014
11. Keppres No. 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keppres No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral
12. Keppres No. 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter
13. Keppres No. 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat-obat Anti Retroviral
14. Keppres No. 90 Tahun 2004 tentang Pengesahan Amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution of The World Health Organization (Amandemen terhadap Pasal 24 dan 25 Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia)
15. Keppres No. 77 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap
16. Keppres No. 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan
17. Keppres No. 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
18. Keppres No. 12 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
19. Keppres No. 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap
20. Keppres No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
21. Keppres No. 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti
1. Inpres No. 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)
PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI
Tahun 2010
1. Permenkes No. HK 02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah
2. Permenkes No. HK.02.02/MENKES/095/I/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
3. Permenkes No. 003/MENKES/PER/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan
4. Permenkes No. 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
5. Permenkes No HK.02.02/MENKES/148/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
6. Permenkes No. HK.02.02/MENKES/149/1/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
7. Permenkes No. 155/MENKES/PER/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita
8. Permenkes No. 161/ MENKES /PER/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
9. Permenkes No. 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian
10. Permenkes No. 299/MENKES/PER/I/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Paska Internsip
11. Permenkes No. HK 317/Menkes/PER/II/2010 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Indonesia
12. Permenkes No. 374/MENKES/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor
13. Permenkes No. 462/MENKES/PER/IV/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementrian Kesehatan
14. Permenkes No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
15. Permenkes No.1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan
16. Permenkes No. 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Layanan Kesehatan
Tahun 2009
17. Permenkes No. 138/MENKES/PB/II/2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (PERSERO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah
18. Permenkes No. 474/MENKES/PER/VI/2009 tentang Perubahan Atas Permenkes No. 518/Menkes/PER/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Pt.ASKES (Persero dan Anggota Keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Vertikal
19. Permenkes No. 657/ MENKES /PER/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya
Tahun 2008
20. Permenkes No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
21. Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
22. Permenkes No. 541/MENKES/PER/VI/2008 tentang Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tahun 2007
23. Permenkes No. 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat
24. Permenkes No. 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
Lamp Permenkes No. 512/MENKES/PER/IV/2007 perihal Permohonan Surat Izin Praktik (SIP)
25. Permenkes No. 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis
26. Permenkes No. 696 Tahun 2007 tentang Harga Obat Generik Bernama Dagang pada Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah
27. Permenkes No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
28. Permenkes No. 1231 Tahun 2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan
29. Permenkes No. 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan Pertama atas Permenkes No. 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
Tahun 2006
30. Permenkes No. 312/Menkes/Per/IV/2006 tentang Insentif bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai tidak Tetap yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Daerah sangat Terpencil
Tahun 2005
31. Permenkes No. 524/Menkes/Per/IV/2005 tentang Perubahan atas Permenkes No. 988/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pencantuman Nama Generik pada Label Obat
32. Permenkes No. 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
Tahun 2004
33. Permenkes No. 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah
34. Permenkes No. 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan atas Permenkes No. 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang BTM
35. Permenkes No. 145/MENKES/PER/II/1998 tentang Perubahan Atas Permenkes No. 159 b/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit
36. Permenkes No. 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan
37. Permenkes No. 258/Menkes/Per/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida
38. Permenkes No. 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri OT dan Pendaftaran OT
39. Permenkes No. 416 Tahun 1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
40. Permenkes No. 304 Tahun 1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran
41. Permenkes No. 159 b/MEN.KES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit
42. Permenkes No 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan
43. Permenkes No. 180 /Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Daluwarsa
44. Permenkes No. 304 Tahun 1982 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran
45. Permenkes No. 416 Tahun 1982 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
46. Permenkes No. 528 Tahun 1982 tentang Kualitas Air Tanah yang Berhubungan dengan Kesehatan
Peraturan Bersama
47. Peraturan Bersama No. 100/Menkes/Pb/II/2006 No. 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis dan Angka Kreditnya
48. Peraturan Bersama No. 101/Menkes/Pb/II/2006 No. 4 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya
Kepmenkes
Tahun 2010
49. Kepmenkes No. HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tentang Harga Obat Generik
50. Kepmenkes No. 156/MENKES/SK/I/2010 tentang Pemberian insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam Rangka Penugasan Khusus di Pukesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan kepulauan
51. Kepmenkes No. 217/MENKES/SK/II/2010 tentang Pencabutan Atas Kepmenkes No. 116/MENKES/ SK/II/2008 tentang Pembina Dewan Kesehatan Masyarakat
52. Kepmenkes No. 264/MENKES/SK/II/2010 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Intelegensia Akibat Gangguan Degeneratif
53. Kepmenkes No. 329/MENKES/SK/III/2010 tentang Bantuan Sosial untuk Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2010
54. Kepmenkes No. 400/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia
55. Kepmenkes No. 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Perubahan Atas Kepmenkes RI No. 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan kesehatan
56. Kepmenkes No. 482/Menkes/SK/IV/2010 tentang Gerakan Akselarasi Imunisasi Nasional Universal Child Imunization 2010-2014 (GAIN UCI 2010-2014)
57. Kepmenkes No. 493/MENKES/SK/IV/2010 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Tahun 2010
58. Kepmenkes No. 834/MENKES/SK/VII/2010 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan High Care Unit (HCU) di Rumah Sakit
59. Kepmenkes No. 904/MENKES/SK/VII/2010 tentang Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional
Tahun 2009
60. Kepmenkes No. 160/MENKES/SK/II/2009 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verivikasi dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
61. Kepmenkes No. 300/MENKES/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influensa
62. Kepmenkes No. 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009
63. Kepmenkes No. 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan masyarakat
64. Kepmenkes No. 421/MENKES/SK/VI/2009 tentang Perubahan Kepmenkes No. 618/MENKES/SK/V/2007 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja ke Luar Negeri
65. Kepmenkes No. 1152/Menkes/SK/XI/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2010
66. Kepmenkes No. 1250/MENKES/SK/XII/2009 tentang Pedoman Kendali Mutu (Quality Control) Peralatan Radiodiagnostik
Tahun 2008
67. Kepmenkes No. 120/MENKES/SK/1II/2008 tentang Standar Pelayanan Medik Hiperbarik
68. Kepmenkes No. 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
69. Kepmenkes No. 274/MENKES/SK/1II/2008 tentang Pedoman Rekrutmen Tenaga Pelaksana Verifikasi Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
70. Kepmenkes No. 298/MENKES/SK/1II/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
71. Kepmenkes No. 302/MENKES/SK/III/2008 tentang Harga Obat Generik
72. Kepmenkes No. 304/MENKES/SK/1II/2008 tentang Panitia Peringatan Malaria Sedunia tahun 2008
73. Kepmenkes No. 378/MENKES/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit
74. Kepmenkes No. 406/MENKES/SK/IV/2008 tentang Pembentukan Pemuda Siaga Peduli Bencana (DASI PENA)
75. Kepmenkes No. 421/MENKES/SK/V/2008 tentang Revisi Sk Menkes No 126/MENKES/SK/II/2008 tentang Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pusat Tahun 2008
76. Kepmenkes No. 457/MENKES/SK/V/2008 tentang Penetapan Indikator Pencapaian 17 Sasaran Grand Strategy Depkes RI
77. Kepmenkes No. 459/MENKES/SK/V/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana
78. Kepmenkes No. 483/MENKES/SK/V/2008 tentang Penerima Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
79. Kepmenkes No. 514/MENKES/SK/VI/2008 tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008
80. Kepmenkes No. 522/MENKES/SK/VI/2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika
81. Kepmenkes No. 538/MENKES/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Sepesialis/ Dokter Gigi Spesesialis
82. Kepmenkes No. 539/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik
83. Kepmenkes No. 547/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Terapis Wicara
84. Kepmenkes No. 571/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis
85. Kepmenkes No. 572/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Refraksionis Optision
86. Kepmenkes No. 573/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Asisten Apoteker
87. Kepmenkes No. 606/MENKES/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat
88. Kepmenkes No. 633/MENKES/SK/VII/2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
89. Kepmenkes No. 729/MENKES/SK/VII/2008 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/Sk/Iv/2007 tentang Program Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia
90. Kepmenkes No. 762/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Pemberian Penghargaan Ucapan Trimakasih Menkes RI
91. Kepmenkes No. 766/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana Verifikasi Program Jamkesmas DKI Jakarta
92. Kepmenkes No. 779/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reaminasi di Rumah Sakit
93. Kepmenkes No. 791/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Daftar Obat Esensial nasional 2008
94. Kepmenkes No. 808/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Penunjukan Pusat Studi Agama dan Peradaban sebagai Penerima Bantuan Sosial untuk Kegiatan “International Youth Forum” Tahun 2008
95. Kepmenkes No. 809/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Penunjukan Perkumpulan Serikat Rakyat Miskin Indonesia Sebagai Penerima Bantuan Sosial untuk Kegiatan “Posko Perbaikan Gizi Masyarakat Miskin” Provinsi DKI Tahun 2008
96. Kepmenkes No. 825/MENKES/SK/IX/2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Departemen Kesehatan
97. Kepmenkes No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
98. Kepmenkes No. 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
99. Kepmenkes No. 853/MENKES/SK/IX/2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Jiwa Abepura Milik Pemerintah Provinsi Papua
100. Kepmenkes No. 857/MENKES/SK/IX/2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W) Departemen Kesehatan
101. Kepmenkes No. 892/MENKES/SK/IX/2008 tentang Tata Hubungan Kerja Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan / Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan / Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Manular
102. Kepmenkes No. 905/MENKES/SK/IX/2008 tentang Penunjukan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Sebagai Penerima Bantuan Sosial untuk Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008 di 20 Provinsi
103. Kepmenkes No. 906/MENKES/SK/IX/2008 tentang Penunjukan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Sayang Ibu (GSI)-Mimika Sebagai Penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Program Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya Tahun Anggaran 2008
104. Kepmenkes No. 920/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS di RS BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan
105. Kepmenkes No. 921/MENKES/SK/X/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
106. Kepmenkes No. 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
107. Kepmenkes No. 924/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Kepulauan Riau
108. Kepmenkes No. 925/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur
109. Kepmenkes No. 926/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur
110. Kepmenkes No. 927/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara
111. Kepmenkes No. 929/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku
112. Kepmenkes No. 930/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara
113. Kepmenkes No. 965/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Kelas RSUD Haji Makassar Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
114. Kepmenkes No. 966/MENKES/SK/X/2008 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Oku Timur Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan
115. Kepmenkes No. 967/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Kelas RSUD Daya Kota Makassar Milik Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
116. Kepmenkes No. 968/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Kelas RSUD RA. Basoeni Milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
117. Kepmenkes No. 969/MENKES/SK/X/2008 tentang Penetapan Kelas RSUD Kabupaten Maluku Milik Pemerintah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur
118. Kepmenkes No. 970/MENKES/SK/X/2008 tentang Peningkatan Kelas RSUD DR. Soegiri Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
119. Kepmenkes No. 991/MENKES/SK/X/2008 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada
120. Kepmenkes No. 992/MENKES/SK/X/2008 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada
121. Kepmenkes No. 995/MENKES/SK/X/2008 tentang Peningkatan Kelas RSUD Syekh Yusuf Milik Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan
122. Kepmenkes No. 996/MENKES/SK/X/2008 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Oku Timur Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan
123. Kepmenkes No. 998/MENKES/SK/X/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta
124. Kepmenkes No. 1070/MENKES/SK/XI/2008 tentang Penetapan Kelas RSUD Pasaman Barat Milik Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
125. Kepmenkes No. 1071/MENKES/SK/XI/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta
126. Kepmenkes No. 1072/MENKES/SK/XI/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta
127. Kepmenkes No. 1092/MENKES/SK/XI/2008 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Pusat Pemeliharaan, Peningkatan dan Penanggulangan Intelegensia Kesehatan
128. Kepmenkes No. 1094/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pemenang kompetisi Jurnalis tentang Pembangunan Kesehatan Pro Rakyat dan Perjuangan Menegakan Sistem Kesehatan Dunia yang Adil, Transparan dan Setara Tahun 2008
129. Kepmenkes No. 1107/MENKES/SK/XI/2008 tentang Penunjukan Solidaritad Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) sebagai Penerima Bantuan Sosial Untuk Kegiatan Konperensi Nasional dan Pameran Kearifan Lokal Perempuan Menuju Ketahanan Pangan Keluarga dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Tahun 2008
130. Kepmenkes No. 1135/MENKES/SK/XII/2008 tentang Peningkatan Kelas RSUD Waled Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
131. Kepmenkes No. 1150/MENKES/SK/XII/2008 tentang Penerima dana Tahap Keempat Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Tahun 2008
132. Kepmenkes No. 1157/MENKES/SK/XII/2008 tentang Daftar Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat Bagi Pelayanan Program Kesehatan Pemerintah
133. Kepmenkes No. 1158/ MENKES /Sk/XII/2008 tentang Standar Nasional Pelayanan Pemeriksaan calon Tenaga Kerja Indonesia
134. Kepmenkes No. 1226/MENKES/SK/XII/2008 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit
Tahun 2007
135. Kepmenkes No. 042/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria
136. Kepmenkes No. 043/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Pengobatan Malaria
137. Kepmenkes No. 044/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Pelatihan Malaria.
138. Kepmenkes No. 048/MENKES/SK/2007 tentang Penetapan Tenaga Fisika Medik Sebagai Tenaga Kesehatan.
139. Kepmenkes No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.
140. Kepmenkes No. 155/MENKES/SK/II/2007 tentang Pedoman Penatalaksanaan Penderita Flu Burung di Rumah Sakit
141. Kepmenkes No. 275/MENKES/SK/III/2007 tentang Pedoman Surveilans Malaria
142. Kepmenkes No. 370/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan.
143. Kepmenkes No. 371/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknisi Elektromedis.
144. Kepmenkes No. 372/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknisi Gigi
145. Kepmenkes No. 373/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian
146. Kepmenkes No. 374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi
147. Kepmenkes No. 375/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer.
148. Kepmenkes No. 376/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi.
149. Kepmenkes No. 377/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
150. Kepmenkes No. 378/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perawat Gigi.
151. Kepmenkes No. 381/MENKES/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional.
152. Kepmenkes No. 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza)
153. Kepmenkes No. 424/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan.
154. Kepmenkes No. 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker
155. Kepmenkes No. 432/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit
156. Kepmenkes No. 433/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Badan Pelayanan Kesehatan RSU Pirngadi Medan milik Pemerintah Kota Medan sebagai Rumah Sakit Pendidikan
157. Kepmenkes No. 483/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Surveilans Acute Flaccid Paral YSIS (AFP)
158. Kepmenkes No. 485/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Pilot Proyek Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza di Kota Tangerang
159. Kepmenkes No. 486/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan dan Rencana Strategis Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)
160. Kepmenkes No. 508/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Lama Penugasan dan Besaran Insentif bagi Tenaga Medis dan Bidan Pegawai tidak tetap yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan
161. Kepmenkes No. 511/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia
162. Kepmenkes No. 548/MENKES/PER/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktik Okupasi Terapis.
163. Kepmenkes No. 679/Menkes/SK/VI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional
164. Kepmenkes No. 723/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penyelenggaraan Pilot Proyek Inactivated Polio Vaccine (IPV) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
165. Kepmenkes No. 747/Menkes/SK/VI/2007 tentang Pedoman Operasional Keluarga Sadar Gizi di Desa Siaga
166. Kepmenkes No. 812/Menkes/SK/VII/2007 tentang Kebijakan Perawatan Paliatif
167. Kepmenkes No. 837/Menkes/SK/VII/2007 tentang Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS ONLINE)
168. Kepmenkes No. 892/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum
169. Kepmenkes No. 949 Tahun 2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil
170. Kepmenkes No. 964/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) Kementerian Kesehatan RI
171. Kepmenkes No. 989/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit di Seluruh Indonesia Berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG)
172. Kepmenkes No. 994/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penunjukan Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1428 H/2007 M
173. Kepmenkes No. 1102/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sebagai Pusat Jantung Nasional
174. Kepmenkes No. 1103/Menkes/SK/IX/2007 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 485/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Pilot Proyek Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza di Kota Tangerang
175. Kepmenkes No. 1105/Menkes/SK/IX/2007 tentang Pedoman Penanganan Medis Korban Massal Akibat Bencana Kimia
176. Kepmenkes No. 1011/MENKES/SK/IX/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. MOEWARDI, Surakarta Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
177. Kepmenkes No. 1013/Menkes/SK/IX/2007 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane
178. Kepmenkes No. 1045/MENKES/SK/IX/2007 tentang Penetapan Wilayah Pengesahan Pemberian International Certificate of Vaccination (ICV) bagi Calon Jemaah Haji oleh kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
179. Kepmenkes No. 1159/Menkes/SK/X/2007 tentang Penetapan Rumah Rujukan Haji
180. Kepmenkes No.1224/ MENKES /SK/XI/2007 tentang Pedoman Klasifikasi Jenis Pemeriksaan, Spesimen, Metode Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan
181. Kepmenkes No.1225/ MENKES /SK/XI/2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan (SILK) Balai besar laboratorium Kesehatan (BBLK) dan Balai laboratorium Kesehatan (BLK)
182. Kepmenkes No. 1227/Menkes/SK/XI/2007 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 679/Menkes/SK/VI/2007 tentang Organisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional
183. Kepmenkes No. 1228/Menkes/SK/XI/2007 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 783/Menkes/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana
184. Kepmenkes No. 1235/Menkes/SK/XII/2007 tentang Pemberian Insentif bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus
185. Kepmenkes No. 1295 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/MENKES/PER/XII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
Tahun 2006
186. Kepmenkes No. 053 Tahun 2006 tentang Kurikulum Pendidikan Diploma IV Gizi
187. Kepmenkes No. 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005-2009
188. Kepmenkes No. 345 Tahun 2006 tentang National Task Force Eliminasi Filariasis
189. Kepmenkes No. 358 Tahun 2006 tentang Tim Survei Kesehatan Nasional (Surkesnas) Tahun 2004-2006
190. Kepmenkes No. 421 Tahun 2006 tentang Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat
191. Kepmenkes No. 424 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Cacingan
192. Kepmenkes No. 425 Tahun 2006 tentang Pedoman Kebijakan Dasar Balai Kesehatan Masyarakat
193. Kepmenkes No. 453 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub Pin) di Propinsi Jawa Timur
194. Kepmenkes No. 489 Tahun 2006 tentang Tim Penyusunan Formularium Obat dalam rangka Pelayanan Kesehatan Haji Indonesia Tahun 2006/1427 H
195. Kepmenkes No. 490 Tahun 2006 tentang Tim Verifikasi dan Pengkajian Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia
196. Kepmenkes No. 494 Tahun 2006 tentang Penetapan Rumah Sakit dan Satelit Uji Coba Pelayanan Terapi Rumatan Metadon serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon
197. Kepmenkes No. 567 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika
198. Kepmenkes No. 844/Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan
Lampiran Kepmenkes No. 844/Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan
Tahun 2005
199. Kepmenkes No. 279 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 12/MENKES/SK/1/2005 tentang Harga Jual Obat Generik
200. Kepmenkes No. 12/Menkes/SK/I/2005 tentang Harga Jual Obat Generik
201. Kepmenkes No. 56/Menkes/SK/I/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005
202. Kepmenkes No. 279/Menkes/SK/II/2005 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 12/Menkes/SK/I/2005 tentang Harga Jual Obat Generik
203. Kepmenkes No. 1114/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah
Tahun 2004
204. Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit
205. Kepmenkes No. 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional
206. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 209/Menkes/SKB/III/2004 No. 07 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya
207. Kepmenkes No. 404/Menkes/SK/III/2004 tentang Pemberian Insentif bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
208. Kepmenkes No. 1351/Menkes/SK/XII/2004 tentang Perubahan atas Kepmenkes No. 1173/Menkes/SK/X/1998 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Psikotropika dan Narkotika
209. Kepmenkes No. HK.00.SJ.SK.H.2638 tentang Penunjukan Tenaga Kesehatan untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Dalam Negeri Tahap Ketiga pada Unit Pusat Departemen Kesehatan dan Provinsi yang Dibiayai oleh Proyek APBD, APBN dan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2004
Tahun 2003
210. Kepmenkes No. 003A/Menkes/SK/I/2003 tentang Unit Desentralisasi
211. Kepmenkes No. 171/Menkes/SK/I/2003 tentang Tata Hubungan Kerja Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran dilingkungan Departemen Kesehatan
212. Kepmenkes No. 194/Menkes/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum dan Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota Semarang
213. Kepmenkes No. 195/Menkes/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Banjar Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
214. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 264a/Menkes/SKB/VII/2003, No 02/SKB/M.Pan/7/2003 tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
215. Kepmenkes No. 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium kesehatan
216. Kepmenkes No. 560/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pola Tarif Perjan Rumah Sakit
217. Kepmenkes No. 563/Menkes/SK/IV/2003 tentang Penetapan Pejabat yang Menangani Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
218. Kepmenkes No. 640/Menkes/SK/V/2003 tentang Teknisi Kardiovaskuler
219. Kepmenkes No. 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga
220. Kepmenkes No. 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan
221. Kepmenkes No. 912/Menkes/SK/VI/2003 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 424/Menkes/SK/IV/2003 tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 531/Menkes/SK/IV/2003
222. Kepmenkes No. 962/Menkes/SK/VII/2003 tentang Fortifikasi Tepung Terigu
223. Kepmenkes No. 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
224. Kepmenkes No. 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupunktur
225. Kepmenkes No. 1452/Menkes/SK/X/2003 tentang Fortifikasi Tepung Terigu
226. Kepmenkes No. 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
Tahun 2002
227. Kepmenkes No. 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien
228. Kepmenkes No. 797/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia
229. Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan
230. Kepmenkes No. 1053/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kesehatan
231. Kepmenkes No. 1333/Menkes/SK/X/2002 tentang Persetujuan Penelitian Kesehatan terhadap Manusia
232. Kepmenkes No. 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara lain
Tahun 2001
233. Kepmenkes No. 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Kesehatan Matra
234. Kepmenkes No. 1216/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare
235. Kepmenkes No. 1357 / Menkes /SK / XII / 2001 tentang Standar Minimal Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi
Tahun 2000
236. Kepmenkes No. 727/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya
237. Kepmenkes No. 262/Menkes/SK/II/ 1998 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
238. Kepmenkes No. 510/Menkes/SKB/VI/1996 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 1203/Menkes/SKB/XII/1993 dan No. 440/4689/PUOD tentang Tarip dan Tatlaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya
239. Kepmenkes No. 881/MENKES/SKB/VIII/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian
240. Kepmenkes No. 0584/Menkes/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan TradisionalKepmenkes No. 661/Menkes/SK/Vii/1994 tentang Persyaratan Obat Tradisional
241. Kepmenkes No. PO.00.04.5.00327 tentang Bentuk dan Tatacara Pemberian Stiker Pendaftaran pada OT Asing
242. Kepmenkes No. 183/Menkes/SKB/II/1993 tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan
243. Kepmenkes No. 965/Menkes/SK/XI/1992 tentang Cara Produksi Kosmetika yang Baik
244. Kepmenkes No. 659/Menkes/SK/X/1991 tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
SKB
245. SKB No.171/MENKES/SKB/II/2008 tentang Pembentukan Komisi Kerja Sama Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Bidang Kesehatan
246. SKB No. 590/MENKES/SKB/VII/2008 tentang Kerjasama di Bidang Kesehatan
247. SKB No. 999A/Menkes/SKB/VIII/2002 No. 37A Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 1013/Menkes/SKB/IX/2001 dan No. 43 Tahun 2001 tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya
SE Menteri
248. SE Menkes No. 680 Tahun 2007 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kesehatan
249. SE Menkes No. 725 Tahun 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
PERATURAN DAN KEPUTUSAN KEPALA BPOM
1. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.06.1.0256 Tahun 2008 tentang Larangan Penambahan Vitamin K dalam Produk Susu
Lampiran Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.42.1018 Tahun 2008 tentang Bahan Kosmetik
2. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.3459 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Impor
3. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.3460 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Baku Obat
4. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1380 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik
5. Lampiran Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1380 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik
6. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.41.1381 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan
7. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka
8. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.41.2803 tentang Larangan Obat Tradisional yang mengandung Cinchonae Cortex atau Artemisiae Folium
9. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.42.6575 tentang Larangan Penggunaan Benzil Piperazin dalam Suplemen Makanan
10. Peraturan Kepala BPOM No. HK 00.05.52.0685 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional
11. Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.06.51.0475 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan
Keputusan KaBPOM
12. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.06.21.0846 Tahun 2008 tentang Penetapan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan
13. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.06.4.41.903 Tahun 2008 tentang Pembatalan Persetujuan Pendaftaran
14. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.06.4.41.904 Tahun 2008 tentang Pembatalan Persetujuan Pendaftaran
15. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.52.6291 tentang Acuan Label Gizi Produk Pangan
16. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.52.6581 tentang Penggunaan Chitosan dalam Produk Pangan
17. Kesepakatan Bersama antara BPOM dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia No. : HK.00.04.23.2292 No. : MOU/032/DP/III/2007 tentang Kemitraan Sosialisasi Mutu dan Keamanan Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Produk Komplemen dan Produk Pangan di Indonesia
18. Perjanjian Kerjasama BPOM dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah No. : HK.00.04.1.3282 No. : 12 / PK / 02 / 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan serta Penyebaran Informasi tentang Obat, Makanan, Obat Tradisional, Kosmetika, Produk Komplemen, Narkotika, Psikotropika, Bahan Berbahaya dan Zat Adiktif lainnya
19. Public Warning/Peringatan No. : KH.00.01.432.6081 Tanggal : 1 Agustus 2007 tentang Kosmetik mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna yang dilarang
20. Public Warning/Peringatan No. : KH.00.01.5.113 Tanggal : 2 Agustus 2007 tentang Produk Pangan Impor China yang mengandung Formalin
21. Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.06.42.0255 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Alpha Hydroxy Acid (AHA) dalam Kosmetik
22. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.6.1571 tentang Kotak Pos 3333 Jakarta 10900 Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
23. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia
24. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00/05.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan
25. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.3.1.3322 tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan
26. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.23.3644 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan
27. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.1.4057 tentang Batas Maksimum Aflatoksin dalam Produk Pangan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
28. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.21.4231 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM No. 02001/SK/KEPALA BPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
29. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00. 05.21.4232 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018 /SK/KEPALA BPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
30. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.72.4473 tentang Prosedur Tetap Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan
31. Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.5.1.4547 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan dalam Produk Pangan
32. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.0155 tentang Penandaan Khusus dan Periklanan Obat Diare
33. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.5.1142 tentang Acuan Pencantuman Persentase Angka Kecukupan Gizi pada Label Produk Pangan
34. Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
35. Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.5.1640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
36. Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.5.1641 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (IRT)
37. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik
38. Keputusan Kepala BPOM No.HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat
39. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.3043 tentang Penandaan Khusus pada Obat Tradisional yang digunakan untuk Penderita Kencing Manis
40. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik
41. Keputusan Kepala BPOM No. HK 00.05.52.4321 tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan
42. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.24.01634 tentang Pembentukan Tim Penyusun Strategi Pengembangan dan Pendayagunaan SDM BPOM
43. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05,3.00914 tentang Pemasukan Obat Jalur Khusus
44. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.3.02152 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik
45. keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.3.02706 tentang Promosi Obat
46. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.35.02770 tentang Penambahan Jenis Prekursor
47. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.35.02771 tentang Pemantauan dan Pengawasan Prekursor
48. Keputusan Kepala BPOM No. Po.01.01.31.03660 tentang Pengaturan Khusus Penyaluran dan Penyerahan Buprenorfin
49. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.62647 tentang Larangan Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang Mengandung Tanaman Kava-Kava
50. Keputusan Kepala BPOM No. HK. 00.05.4.03960 tentang Larangan Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang Mengandung Tanaman Aristolochia SP
51. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.35.03403 tentang Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar dan Tulisan Pada Label Rokok
52. Keputusan Kepala BPOM No. HK.00.05.4.03961 tentang Larangan Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan yang Mengandung Tanaman Ephedra
53. Keputusan Kepala BPOM No. 05017/SK/Kepala BPOM tentang Harga Jual Obat Generik
PERATURAN LAINNYA
1. PMK No. 591/PMK.010/2004 tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahun 2005-2010 untuk Produk-Produk Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Farmasi, Keramik, dan Besi-Baja
2. Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguru Tinggi
3. SE Dirjen BPM No. JP.01.01/I/289/06 tentang Surat Edaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 2008
4. Surat Sekjen No. KU.01.SJ.1.0441 perihal Tata Cara Revisi DIPA APBN Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2006
5. SK Menkes No. 1239/Menkes/SK/XI/2004 tentang Harga Jual Obat Generik
6. Surat Edaran Kepala BPOM No. HK.00.05.35.00960 tentang Pencabutan Surat Dirjen POM No. KS .02.6.04433 Tanggal 13 Desember 2000 tentang Rekomendasi untuk Memperoleh NPPBKC
7. Surat Ditjen PPM dan PL No. : IR.01.02.4.830 perihal Data Laporan pengidap Infeksi HIV dan Kasus AIDS s.d 30 September 2002
8. Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat
9. KepkaBKN No. 23 Tahun 2002 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
10. KepkaBKN No. 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2009
KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI DIRJEN BPOM
1. Keputusan Dirjen POM No. HK.00.06.4.02894 tentang Persyaratan Cemaran Mikroba pada Kosmetika
2. Keputusan Dirjen POM No. 01415/B/SK/IV/91 tentang Tanda Khusus Pewarna Makanan
3. Keputusan Dirjen POM No. 02592/B/SK/VIII/91 tentang Penggunaan Tambahan Bahan Makanan
4. Keputusan Dirjen POM No. 00386/C/SK/II/1990 tentang Perubahan Lampiran Permenkes No. 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna tertentu yang dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya
5. Keputusan Dirjen POM No. 02987/B/SK/XII/90 tentang Pendaftaran Bahan Tambahan Makanan tertentu
6. Keputusan Dirjen POM No. 06605/D/SK/X/84 tentang Tatacara Produksi OT dari Bahan Alam dalam Sediaan Bentuk Kapsul atau Tablet
7. Instruksi Kepala BPOM No. HK.00.05.3.1646 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KESEJAHTERAAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
3. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. UU No. 5 Tahun 1952 tentang Pembebasan Bea-Masuk untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal atau Kebudayaan
PERATURAN PEMERINTAH
5. PP No. 43 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
6. PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
7. PP No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin
8. PP No. 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
9. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Keppres
10. Keppres No. 14 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
11. Keppres No. 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
12. Keppres No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil
13. Keppres No. 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
14. Keppres No. 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
15. Keppres No. 21 Tahun 1996 tentang Penyediaan Dana Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
Inpres
16. Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
17. Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
PERMEN, KEPMEN
18. Kepmensos No. 30/HUK/2010 tentang Unit Kerja Percepatan dan Pengendalian Program Kementerian Sosial (UKP3KS) Tahun 2010
19. Permensos No. 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat
20. Permensos No. 12/HUK/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Lambang/Logo Departemen Sosial RI
21. Permensos No. 12/HUK/2009 Lampiran
22. Permensos No. 56/HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
23. Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
24. Permensos No. 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial
25. Permensos No. 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota
26. Permensos No. 139/HUK/2008 tentang Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaanya di Lingkungan Departemen Sosial RI
27. Permenkokesra No. 33/PER/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2004-2009
28. Kepmensos No. 01/HUK/2005 tentang Logo Forum Komunikasi Taman Penelitian Anak dan Kelompok Bermain
29. Kepmensos No. 10/HUK/2005 tentang Penetapan Panitia Pembina Ilmiah Departemen Sosial RI
30. Kepmensos No. 01/HUK/2004 tentang Pembentukan Panitia Pembina Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Sosial
31. Kepmensos No. 11 Tahun 1977 tentang Rumah Penganti Menteri Sosial RI
Permendagri
32. Permendagri No. 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lampiran
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEUANGAN DAERAH
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
3. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
5. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
6. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
7. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
8. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
9. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
11. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
12. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
13. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
14. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
PERATURAN PEMERINTAH
Tahun 2010
1. PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
2. PP No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Tahun 2008
3. PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
4. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pememrintahan Daerah
5. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
6. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
8. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
9. PP No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah
10. PP No. 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman dalam Negeri oleh Pemerintah
11. PP No. 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah beserta Janda/Dudanya
12. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Tahun 2007
13. PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu
14. PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
15. PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
16. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
17. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
18. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
19. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Tahun 2006
20. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
21. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
22. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
23. PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
24. PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2005
25. PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
26. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
27. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
28. PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
29. PP No. 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan
30. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
31. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
32. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
33. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2004
34. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
35. PP No. 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2003
36. PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, dan APBD, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Tahun 2001
37. PP No. 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
38. PP No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
39. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
40. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
Tahun 2000
41. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
42. PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
43. PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
44. PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
45. PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
46. PP No. 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Tahun 1998
47. PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Tahun 1997
48. PP No. 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai
49. PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun 1996
50. PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan
51. PP No. 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
52. PP No. 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai
53. PP No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai
54. PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
55. PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
Tahun 1993
56. PP No. 16 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah Tiga Kali diubah, Terakhir dengan PP No. 52 Tahun 1992
PERPRES, KEPPRES, INPRES
PERPRES
Tahun 2011
1. Perpres No. 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2011
Tahun 2010
1. Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif
2. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tahun 2009
3. Perpres No. 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009
4. Perpres No. 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggraan Pemilihan Umum Tahun 2009
5. Perpres No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
6. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
7. Perpres No. 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010
8. Perpres No. 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010
Tahun 2008
9. Perpres No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
10. Perpres No. 74 Tahun 2008 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009
Tahun 2007
11. Perpres No. 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
12. Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KEPPRES
1. Keppres No. 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
2. Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
3. Keppres No. 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah
PERMEN, KEPMEN
Permendagri
1. Permendagri No. 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional
Lampiran Permendagri No. 1 Tahun 2010
2. Permendagri No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
3. Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Tahun 2009
4. Permendagri No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
5. Permendagri No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Lamp. 1A Permendagri No. 8 Tahun 2009
Lamp. 1B Permendagri No. 8 Tahun 2009
6. Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah
7. Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
8. Permendagri No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Tahun 2008
9. Permendagri No. 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing
10. Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
Tahun 2007
11. Permendagri No. 15 Tahun 2007 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
12. Permendagri No. 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
13. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Lampiran Permendagri No.17 Tahun 2007
14. Permendagri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
15. Permendagri No. 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum Tercantum dalam Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
16. Permendagri No. 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah
17. Permendagri No. 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 15 Tahun 2007 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
18. Permendagri No. 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Subbagian dan Seksi di Lingkungan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang
19. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran Permendagri No. 59 Tahun 2007
20. Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
21. Permendagri No. 62 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri No. 15 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam Permendagri No. 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
22. Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
23. Permendagri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2006
24. Permendagri No. 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
25. Permendagri No. 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
26. Permendagri No. 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat
27. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
28. Permendagri No. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
29. Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum
30. Permendagri No. 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
31. Permendagri No. 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
Tahun 2005
32. Permendagri No. 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daeah dan Wakil Kepala Daerah
33. Permendagri No. 9 Tahun 2005 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2005
34. Permendagri No. 11 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
35. Permendagri No. 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
36. Permendagri No. 19 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
37. Permendagri No. 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
38. Permendagri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Kepmendagri
1. Kepmendagri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
2. Kepmendagri No. 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan
Insmendagri
1. Insmendagri No. 2 Tahun 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
PMK
1. PMK No. 5/PMK.05/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
2. PMK No. 10/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 203/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
3. PMK No. 11/PMK.07/2010 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. PMK No. 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
5. PMK No. 20/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anngaran 2010
6. PMK No. 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah
7. PMK No. 61/PMK.07/2010 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulan Kemiskinan Tahun Anggaran 2011
8. PMK No. 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anngaran 2010
9. PMK No. 89/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
10. PMK No. 90/PMK.08/2010 tentang Tata cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri
11. PMK No. 91/PMK.05/2010 tentang Tata cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri
12. PMK No. 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
13. PMK No. 115/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anngaran 2010
14. PMK No. 116/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anngaran 2003, 2007, dan 2009
15. PMK No. 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dana Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anngaran 2010
16. PMK No. 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010
17. PMK No. 121/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran
18. PMK No. 01/PMK.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010
19. PMK No. 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
20. PMK No. 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
21. PMK No. 23/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
22. PMK No. 24/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
23. PMK No. 25/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009
24. PMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
Lamp. PMK No. 44/PMK.05/2009
25. PMK No. 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum
26. PMK No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
Lamp. PMK No. 96/PMK.03/2009
27. PMK No. 97/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
28. PMK No. 99/PMK.02/2009 tentang Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009
29. PMK No. 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
30. PMK No. 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
31. PMK No. 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara
Lamp. 1 PMK No. 109/PMK.06/2009
32. PMK No. 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Lamp. PMK No. 110/PMK.03/2009
33. PMK No. 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Yang Tidak Benar
34. PMK No. 120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah
Lamp. PMK No. 120/PMK.05/2009
35. PMK No. 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
36. PMK No. 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Lamp. PMK No. 127/PMK.05/2009
37. PMK No. 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi
38. PMK No. 132/PMK.02/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
39. PMK No. 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
40. PMK No. 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010
41. PMK No. 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan
42. PMK No. 174/PMK.07/2009 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
43. PMK No. 198/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010
44. PMK No. 216/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 207/PMK.05/2008 tentang Tata cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah
45. PMK No. 220/PMK.02/2009 tentang Tata cara Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Pagu Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2010 yang tidak Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009
46. PMK No. 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009
47. PMK No. 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara
48. PMK No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
49. PMK No. 06/Pmk.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 22/Pmk.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil
50. PMK No. 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
51. PMK No. 33/Pmk.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/Kmk.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Lampiran Pmk No. 33/Pmk.04/2008
52. PMK No. 34/Pmk.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Lampiran Pmk No. 34/Pmk.05/2008
53. PMK No. 36/Pmk.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib
Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
54. PMK No. 37/Pmk.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara
55. PMK No. 38/Pmk.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran Pmk No. 38/Pmk.07/2008
56. PMK No. 39/Pmk.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran Pmk No. 39/Pmk.09/2008
57. PMK No. 39/Pmk.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran Pmk No. 39/Pmk.09/2008
58. PMK No. 53/PMK.04/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara
59. PMK No. 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
60. PMK No. 61/PMK.06/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
61. PMK No. 69/PMK.02/2008 tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus
62. PMK No. 73/PMK.05/ 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
63. PMK No. 80/PMK.03/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
64. PMK No. 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
Lampiran PMK No. 86/PMK.05/2008
65. PMK No. 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras untuk Keluuarga Miskin (RASKIN) Tahun 2008
66. PMK No. 90/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
67. PMK No. 92/PMK.07/2008 tentang Perubahan Atas PMK No. 174/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 92/PMK.07/2008
68. PMK No. 98/PMK.05/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan
Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Lampiran PMK No. 98/PMK.05/2008
69. PMK No. 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir
pada Kementerian Negara/Lembaga
70. PMK No. 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin
71. PMK No. 123 /PMK.07/ 2008 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing- Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2009
72. PMK No. 126/PMK. 07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007
73. PMK No. 129/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana bagi Hasil dalam Kaitannya dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
74. PMK No. 131/PMK.01/2008 tentang Pemberian Hak Akses Portal Indonesia National Single Window
75. PMK No. 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window
76. PMK No. 135 /PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
77. PMK No. 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
78. PMK No. 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah
79. PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
80. PMK No. 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah
81. PMK No. 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah
82. PMK No. 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah
83. PMK No. 180/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah
84. PMK No. 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah
85. PMK No. 182/PMK.05/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi
Lamp. PMK No. 182/PMK.05/2008
86. PMK No. 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi
terhadap Investasi Pemerintah
87. PMK No. 189/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
88. PMK No. 197/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 197/PMK.05/2008
89. PMK No. 198/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 198/PMK.07/2008
90. PMK No. 208 /PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009
91. PMK No. 212/PMK.07/2008 tentang Penetapan Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Dibagihasilkan Tahun Anggaran 2008
92. PMK No. 212.1/PMK.07/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
93. PMK No. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri
94. PMK No. 221/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 34/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
95. PMK No. 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
96. PMK No. 248/PMK.03/2008 tentang Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya untuk Bidang Usaha Tertentu
97. PMK No. 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu
98. PMK No. 261/PMK.02/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
99. PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
100. PMK No. 03/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007
101. PMK No. 05/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
102. PMK No. 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu
103. PMK No. 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
104. PMK No. 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
105. PMK No. 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
106. PMK No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan lainnya yang atas Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
107. PMK No 44/PMK.01/2007 tentang Sinergi Tugas dan Proses Bisnis di bidang Kebijakan Fiskal dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
108. PMK No. 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
109. PMK No 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
110. PMK No 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
111. PMK No. 67 /PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
112. PMK No. 79/ PMK. O5/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
113. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
114. PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
115. PMK No. 173/PMK.07/2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
116. Lampiran PMK No. 173/PMK.07/2007
117. PMK No. 175/PMK.07/2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2008 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
118. Lampiran PMK No. 175/PMK.07/2007
119. PMK No. 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
120. PMK No. 8 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
121. PMK No. 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum
122. PMK No. 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
123. PMK No. 13 Tahun 2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara
124. PMK No. 16 Tahun 2006 tentang Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau
125. PMK No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PMK No. 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
126. PMK No. 24 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir
127. PMK No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006
128. PMK No. 40 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
129. PMK No. 41 Tahun 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I
130. PMK No. 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
131. PMK No. 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah
132. PMK No. 53 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
133. PMK No 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
134. PMK No 73/PMK.02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah dalam Bentuk Hibah
135. PMK No 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah
136. PMK No 115/PMK.06/2006 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara
137. PMK No 123.1/PMK.05/2006 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Investasi Pemerintah
138. PMK No 145/PMK.04/2006 tentang Perubahan atas KMK No 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan dalam Negeri
139. PMK No. 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penertiban, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah
140. PMK No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarip Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA)
141. PMK No. 12 Tahun 2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil
142. PMK No. 29 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangungan
143. PMK No. 30 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
144. PMK No. 31 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah
145. PMK No. 32 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
146. PMK No. 34 Tahun 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
147. PMK No. 112 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.31/PMK.07/2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah
148. PMK No. 121 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak
149. PMK No. 122 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak
150. PMK No. 124 Tahun 2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan
151. PMK No. 125 Tahun 2005 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Adhoc Tahun Anggaran 2006 Kepada Kabupaten / Kota
152. PMK No. 129 Tahun 2005 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah dalam Bentuk Hibah
153. PMK No. 136 Tahun 2005 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat
KMK
1. KMK No. 72/KMK.05/2009 tentang Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara
2. KMK No. 230/KMK.08/2008 tentang Penetapan Barang Milik Negara sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan Seri IFR-0002
3. KMK No. 214/KM.1/UP.11/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Departemen Keuangan
SE Menkeu
1. SE Menkeu No. 151/MK.07/2010 tentang Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
PERDIRJEN, KEPDIRJEN
Peraturan Dirjen Perbendaharaan
1. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
2. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lemburan bagi Pegawai Negeri Sipil
3. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
4. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
5. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-36/PB/2007 tentang Tindak Lanjut atas Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
6. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/PB/2007 tentang Perubahan Atas Perdirjen Perbendaharaan No. PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Perdirjen Perimbangan Keuangan
1. Perdirjen Perimbangan Keuangan No. PER-01/PK/2009 tentang Mekanisme Alur Data di Lingkungan Dirjen Perimbangan Keuangan
PERATURAN LAIN
Peraturan BPK
1. Peraturan BPK No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyegelan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan
2. Peraturan BPK No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh BPK
3. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Keputusan BPK
1. Keputusan BPK No. 02/K/I-XIII.2/2/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
2. Keputusan BPK No. 11/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan
3. Keputusan BPK No. 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI
Lainnya
4. Bagan ALir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KEUANGAN
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
2. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. UU No. 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
4. UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
5. UU No. 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
6. UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
7. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
8. UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
9. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
10. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
11. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
12. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
13. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
14. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
15. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
16. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
17. UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
18. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
19. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi UU
20. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
21. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
22. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
23. UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
24. Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
2. PP No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang
3. PP No. 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-Hak Lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
4. PP No. 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. PP No. 51 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia II
6. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. PP No. 74 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
8. PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
9. PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
10. PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
11. PP No. 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
12. PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
13. PP No. 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman dalam Negeri oleh Pemerintah
14. PP No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara
15. PP No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia
16. PP No. 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah beserta Janda/Dudanya
17. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
18. PP No. 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset
19. PP No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
20. PP No. 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I
21. PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
22. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
23. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
24. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
25. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
26. PP No. 11 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
27. PP No. 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
28. PP No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
29. PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
30. PP No. 38 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, serta Mantan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi beserta Janda/Dudanya
31. PP No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
32. PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
33. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
34. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
35. PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
36. PP No. 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan
37. PP No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
38. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
39. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
40. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
41. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
42. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
43. PP No. 22 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
44. PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
45. PP No. 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sipil
46. PP No. 59 Tahun 2002 tentang Obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian
47. PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah
48. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
49. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
50. PP No. 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum
51. PP No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
52. PP No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian
53. PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
54. PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
55. PP No. 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah
56. PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan
Perusahaan
57. PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
58. PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
59. PP No. 63 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
60. PP No. 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai
61. PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
62. PP No. 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya
63. PP No. 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan
64. PP No. 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan
65. PP No. 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai
66. PP No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Di Bidang Cukai
67. PP No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai
68. PP No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat
69. PP No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan
70. PP No. 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai
71. PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah
72. PP No. 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
73. PP No. 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan
74. PP No. 12 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
75. PP No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Eksport, Import, dan Lalu Lintas Devisa
76. PP No. 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpres No. 6 tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011
2. Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
Lampiran
3. Perpres No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif
4. Perpres No. Perpres No. 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
5. Perpres No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
6. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Perpres No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010
8. Perpres No. 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010
9. Perpres No. 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010
10. Perpres No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
11. Perpres No. 13 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, dan Deputi Badan Pelaksana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
12. Perpres No. 24 Tahun 2008 tentang Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia
13. Perpres No. 74 Tahun 2008 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009
14. Perpres No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15. Perpres No. 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lain Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
16. Perpres No. 96 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres No. 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presidendan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
17. Perpres No. 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008
18. Perpres No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19. Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
20. Perpres No. 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007
21. Perpres No. 74 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 29 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
22. Perpres No.79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
23. Perpres No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24. Perpres No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
25. Perpres No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26. Perpres No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
27. Perpres No. 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005
Keppres
28. Keppres No. 56/P Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dr. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014 karena Mengundurkan Diri
29. Keppres No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
30. Keppres No. 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
31. Keppres No. 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesiant Debt Restructuring Agency)
32. Keppres No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara
33. Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
34. Keppres No. 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
35. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
36. Keppres No. 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
37. Keppres No. 81 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol to Implement the second Package of Commitments on Financial Services Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua dalam Perjanjian di Bidang Jasa Asean)
38. Keppres No. 3 Tahun 1999 tentang Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional
39. Keppres No. 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)
40. Keppres No. 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Utang Pemerintah dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program
Inpres
41. Inpres No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009
PERMEN / KEPMEN
PMK
Tahun 2011
1. PMK No. 01/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas PMK No. 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
2. PMK No. 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
3. PMK No. 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
4. PMK No. 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
5. PMK No. 05/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya AlamPertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
6. PMK No. 06/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008,
7. dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan DalamAnggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
8. PMK No. 07/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
9. PMK No. 08/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006, Tahun Anggaran 2007,dan Tahun Anggaran 2008 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
10. PMK No. 09/PMK.07/2011 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
11. PMK No. 10/PMK.05/2011 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 Sebagai Anggaran Belanja Tambahan
Tahun Anggaran 2011
12. PMK No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
13. PMK No. 12/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas PMK No.195/Pmk.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
14. PMK No. 13/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
15. PMK No. 14/PMK.03/2011 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
PMK No. 15/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menterikeuangan Nomor580/Kmk.04/2003 Tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya
16. PMK No. 16/PMK.03/2011 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
17. PMK No. 17/PMK.03/2011 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan
18. PMK No. 18/PMK.03/2011 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan
Tahun 2010
1. PMK No. 01/PMK.03/2010 tentang Pencabutan KMK No. 406/KMK.06/2004 tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas
2. PMK No. 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
3. PMK No. 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah
4. PMK No. 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
5. PMK No. 06/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010
6. PMK No. 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2010
7. PMK No. 08/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara
8. PMK No. 09/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 212/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
9. PMK No. 10/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 203/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
10. PMK No. 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11. PMK No. 12/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010
12. PMK No. 13/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010
13. PMK No. 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
14. PMK No. 15/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat–Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
15. PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
16. PMK No. 17/PMK.03/2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pasca Bencana Alam di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Sebagian Provinsi Jambi
17. PMK No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
18. PMK No. 19/PMK.01/2010 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan
19. PMK No. 20/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010
20. PMK No. 21/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2010
21. PMK No. 22/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
22. PMK No. 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
23. PMK No. 24/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan
24. PMK No. 25/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2010
25. PMK No. 26/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Uncoated Writing and Printing Paper
26. PMK No. 27/PMK.05/2010 tentang Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran (DIPA-L) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2010
27. PMK No. 28/PMK.05/2010 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman
28. PMK No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
29. PMK No. 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
30. PMK No. 31/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (Usdfs) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
31. PMK No. 32/PMK.05/2010 tentang Pelaksanaan Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account
32. PMK No. 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah
33. PMK No. 34/PMK.02/2010 tentang Tata cara Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak dari Dividen dan Sisa Surplus Bank Indonesia
34. PMK No. 35/PMK.110/2010 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2010
35. PMK No. 36/PMK.010/2010 tentang Perubahan Atas KMK No. 513/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
36. PMK No. 37/PMK.010/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan
37. PMK No. 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
38. PMK No. 39/PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri
39. PMK No. 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean
40. PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga
41. PMK No. 42/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2010
42. PMK No. 43/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga uap untuk Tahun Anggaran 2010
43. PMK No. 44/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pebaikan dan/atau Pemeliharaan Peawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2010
44. PMK No. 45/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010
45. PMK No. 46/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010
46. PMK No. 47/PMk.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010
47. PMK No. 48/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2010
48. PMK No. 49/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2010
49. PMK No. 50/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2010
50. PMK No. 51/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010
51. PMK No. 52/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2010
52. PMK No. 53/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2010
53. PMK No. 54/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi Untuk Tahun Anggaran 2010
54. PMK No. 55/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2010
55. PMK No. 56/PMK.02/2010 tentang Tata cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
56. PMK No. 57/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
57. PMK No. 58/PMK./2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjinring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Tenologi
58. PMK No. 59/PMK.09/2010 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010
59. PMK No. 60/PMK.06/2010 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/Diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
60. PMK No. 61/PMK.07/2010 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulan Kemiskinan Tahun Anggaran 2011
61. PMK No. 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
62. PMK No. 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
63. PMK No. 64/PMK.06/2010 tentang Penyelesain Piutang Bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di Bidang Usaha Perbankan
64. PMK No. 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan
65. PMK No. 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
66. PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
67. PMK No. 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
68. PMK No. 69/PMK.02/2010 tentang Tata cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010
69. PMK No. 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
70. PMK No. 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
71. PMK No. 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
72. PMK No. 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerjasama Pengusaha Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
73. PMK No. 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mempunyai Peredaran Usaha tidak Melebihi Jumlah Tertentu
74. PMK No. 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
75. PMK No. 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
76. PMK No. 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
77. PMK No. 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
78. PMK No. 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
79. PMK No. 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
80. PMK No. 81/PMK.03/2010 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Produksi
81. PMK No. 82/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tertentu
82. PMK No. 83/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 23/PMK.03/2008 tentang Tata cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
83. PMK No. 84/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 189/PMK.03/2007 tentang Tata cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
84. PMK No. 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
85. PMK No. 86/PMK.01/2010 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
86. PMK No. 87/PMK.01/2010 tentang Pemberian Peringatan Tertulis kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan
87. PMK No. 88/PMk.011/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
88. PMK No. 89/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
89. PMK No. 90/PMK.08/2010 tentang Tata cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri
90. PMK No. 91/PMK.05/2010 tentang Tata cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri
91. PMK No. 92/PMK.08/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara secara Langsung
92. PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
93. PMK No. 94/PMK.01/2010 tentang PMK tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
94. PMK No. 96/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
95. PMK No. 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
96. PMK No. 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam
97. PMK No. 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
98. PMK No. 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011
99. PMK No. 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
100. PMK No. 102/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor atau Barang Ekspor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut dan Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya
101. PMK No. 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan
102. PMK No. 105/PMK.02/2010 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT. Kereta Api (Persero)
103. PMK No. 106/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran pada Kementerian Perhubungan
104. PMK No. 107/PMK.02/2010 tentang Persyaratan dan Besarnya Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
105. PMK No. 108/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas KMK No. 46/KMK.013/1992 tentang Persyaratan dan Besarnya Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian bagi Pejabat Negara
106. PMK No. 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
107. PMK No. 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil
108. PMK No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
109. PMK No. 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
110. PMK No. 116/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2003, 2007, dan 2009
111. PMK No. 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Aloksi sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010
112. PMK No. 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010
113. PMK No. 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010
114. PMK No. 120/PMk.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggung Jawaban Subsidi Pupuk
115. PMK No. 121/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
116. PMK No. 122/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 untuk Kabupaten Indramayu
117. PMK No. 155/PMK 02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
118. PMK No. 157/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
119. PMK No. 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan
120. PMK No. 159/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
121. PMK No. 161 / PMK 010 /2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 140/PMK 010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
122. PMK No. 177/PMK.04/2010 tentang tata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera
123. PMK No. 179/PMK.05/2010 Perubahan Atas PMK No. 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara
124. PMK No. 180/PMK 02/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 69/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010
125. PMK No.181/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 12/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.
126. PMK No. 182/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas PMK No. 13/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2010.
127. PMK No. 183/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010.
128. PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
129. PMK No. 186/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.
130. PMK No. 187/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.
131. PMK No. 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman.
132. PMK No. 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
133. PMK No. 190/PMK.011/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
134. PMK No. 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau.
135. PMK No. 192/PMK.05/2010 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011
136. PMK No. 193/PMK.02/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.
137. PMK No. 194/PMK.05/2010 tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011
138. PMK No. 195/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor H Section Dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.
139. PMK No. 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, Dan Taiwan.
140. PMK No. 197/PMK.01/2010 tentang Mekanisme Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.
141. PMK No. 198/PMK.05/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 Tentang Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi.
142. PMK No. 199/PMK.07/2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010.
143. PMK No. 200/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
144. PMK No. 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
145. PMK No. 202/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.
146. PMK No. 203/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.
147. PMK No. 204/PMK.02/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011.
148. PMK No. 205/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) Untuk Tahun Anggaran 2010.
149. PMK No. 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih.
150. PMK No. 207/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 Tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
151. PMK No. 208/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Pada Kementerian Keuangan.
152. PMK No. 209/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010.
153. PMK No. 210/PMK.07/2010 entang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
154. PMK No. 211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
155. PMK No. 212/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.
156. PMK No. 213/PMK.07/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
157. PMK No. 214/PMK.011/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010.
158. PMK No. 215/PMK.02/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010.
159. PMK No. 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.
160. PMK No. 217/PMK.04/2010 tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan.
161. PMK No. 218/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).
162. PMK No. 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator.
163. PMK No. 220/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol.
164. PMK No. 221/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Utang Pajak Tertentu Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).
165. PMK No. 222 /PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
166. PMK No. 223 /PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 207/PMK.07 /2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
167. PMK No. 224/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK No. 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
168. PMK No. 225 /PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005
169. PMK No. 230 /PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011
170. PMK No. 231/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamTahun Anggaran 2011
171. PMK No.232 /PMK.07/2010 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No.06/PMK.07/2010 tentang Aalokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2010
172. PMK No. 236 /PMK.07/2010 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
173. PMK No. 239/PMK.011/2010 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan yang Diterima atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2010
174. PMK No. 240/PMK. 011/2010 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Piutang Pajak Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI)
175. PMK No. 241/PMK.011/2010 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/Pmk.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
176. PMK No. 242/PMK.07/2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010
177. PMK No. 243/PMK.07/2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010
178. PMK No. 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun Anggaran 2011
179. PMK No. 245/PMK.07/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
180. PMK No. 246/PMK.07/2010 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 Yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
181. PMK No. 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011
182. PMK No. 249/PMK.05/2010 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Mata Uang Asing
183. PMK No. 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
184. PMK No. 251/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Transaksi murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010
185. PMK No. 252/PMK.03/2010 tentang Pembayaran Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Liquified Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kilogram, Dan Marketing Fee Pt Pertamina (Persero) Pada Tahun-Tahun Sebelumnya Dan Tahun Berjalan Yang Dicairkan Pada Tahun Anggaran 2010
186. PMK No. 253/PMK.011/2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Di Dalam Negeri Dan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Gandum Dan Tepung Gandum/Terigu Untuk Realisasi Yang Melebihi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Tahun Anggaran 2008
187. PMK No. 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang
188. PMK No. 256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan Dan Pencairan Dana Cadangan
189. PMK No. 257/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Apbn Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh Pt Asabri (Persero)
190. PMK No. 258/PMK.07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011
191. PMK No. 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan
192. PMK No. 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011
193. PMK No. 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2009
1. PMK No. 01/PMK.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010
2. PMK No. 02/PMK.011/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 61/PMK.03/2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembangan Pulau Bintan dan Pulau Karimun
3. PMK No. 03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
4. PMK No. 04/PMK.08/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara
5. PMK No. 05/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Askes (Persero)
6. PMK No. 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009
7. PMK No. 07/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Tepung Gandum
8. PMK No. 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara Private Placement di Pasar Perdana Dalam Negeri
9. PMK No. 09/PMK.04/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai
10. PMK No. 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
11. PMK No. 11/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang
12. PMK No. 12/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37a UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
13. PMK No. 13/PMK.04/2009 tentang Perubahan Keduabelas atas KMK No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
14. PMK No. 14/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No. 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
15. PMK No. 15/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
16. PMK No. 16/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
17. PMK No. 17/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009
18. PMK No. 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan
19. PMK No. 19/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu
20. PMK No. 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
21. PMK No. 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
22. PMK No. 22/PMK.02/2009 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2009
23. PMK No. 23/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
24. PMK No. 24/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2009
25. PMK No. 25/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2009
26. PMK No. 26/PMK. 011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2009
27. PMK No. 27/PMK. 011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2009
28. PMK No. 28/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2009
29. PMK No. 29/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2009
30. PMK No. 30/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2009
31. PMK No. 31/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus untuk Tahun Anggaran 2009
32. PMK No. 32/PMK.08/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
33. PMK No. 33/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2009
34. PMK No. 34/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2009
35. PMK No. 35/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Telematika untuk Tahun Anggaran 2009
36. PMK No. 36/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Methyltin Mercaptide untuk Tahun Anggaran 2009
37. PMK No. 37/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Alat Tulis Berupa Ballpoint untuk Tahun Anggaran 2009
38. PMK No. 38/PMK.09/2009 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Departemen Keuangan Tahun 2009
39. PMK No. 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan
40. PMK No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah
41. PMK No. 41/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi Dana Tambahan Dana Alokasi Umum Tahun 2008 Kabupaten Manokwari
42. PMK No. 42/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009
43. PMK No. 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha tertentuPMK No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
44. PMK No. 45/PMK.03./2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
45. PMK No. 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Lamp. PMK No. 46/PMK.04/2009
46. PMK No. 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Lamp. PMK No. 47/PMK.04/2009
47. PMK No. 48/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
48. PMK No. 49/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu
49. PMK No. 50/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009
50. PMK No. 51/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 15/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus, di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
51. PMK No. 52/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 16/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
52. PMK No. 53/PMK.06/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Paksa Badan Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
53. PMK No. 54/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
54. PMK No. 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai
55. PMK No. 61/PMK.05/2009 tentang Penerapan Treasury National Pooling pada Rekening Bendahara Pengeluaran
56. PMK No. 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
57. PMK No. 63/PMK.01/2009 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan
58. PMK No. 64/PMK.01/2009 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
59. PMK No. 65/PMK.01/2009 tentang Perubahan Atas KMK No. 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
60. PMK No. 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Lamp. PMK No. 66/PMK.01/2009
61. PMK No. 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen di Jepang
62. PMK No. 68/PMK.04/2009 tentang Jenis dan Besaran Jaminan Dalam Rangka Pembayaran Cukai secara Berkala dan Penundaan Pembayaran Cukai
63. PMK No. 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
64. PMK No. 70/PMK.04/2009 tentang Pembayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran
65. PMK No. 71/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
66. PMK No. 72/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan lainnya Tahun Anggaran 2007 yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009
67. PMK No. 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
68. PMK No. 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
69. PMK No. 75/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)
70. PMK No. 76 /PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan
Lamp. PMK No. 76 /PMK.01/2009
71. PMK No. 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum
72. PMK No. 79/PMK.010/2009 tentang Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi
73. PMK No. 80/PMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
74. PMK No. 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya
75. PMK No. 82/PMK.03/2009 tentang PMK tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
76. PMK No. 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja
77. PMK No. 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
78. PMK No. 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009
79. PMK No. 86/PMK.02/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
80. PMK No. 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009
Lamp. PMK No. 87/PMK.05/2009
81. PMK No. 88/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
82. PMK No. 89/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film dari Thailand
83. PMK No. 90/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Uang Negara di Bank Indonesia
84. PMK No. 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan
85. PMK No. 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT. Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero)
86. PMK No. 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan
87. PMK No. 94/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Penuntasan dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009
88. PMK No. 95/PMK.011/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 39.1/MK.011/2008 tentang Pengenaan Bea Masuk anti Dumping terhadap Import Hot Rolled dari Negara China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand
89. PMK No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan
Lamp. PMK No. 96/PMK.03/2009
90. PMK No. 97/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
91. PMK No. 98/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
92. PMK No. 99/PMK.02/2009 tentang Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009
93. PMK No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Lampiran
94. PMK No. 101/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu
Lamp. PMK No. 101/PMK.011/2009
95. PMK No. 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
96. PMK No. 103/PMK.03/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK No. 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Lamp. PMK No. 103/PMK.03/2009
97. PMK No. 104/PMK.03/2009 tentang Biaya Promosi dan Penjualan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
98. PMK No. 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
99. PMK No. 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
100. PMK No. 107/PMK. 04/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
Lamp. PMK No. 107/PMK. 04/2009
101. PMK No. 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
102. PMK No. 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara
Lamp. PMK No. 109/PMK.06/2009
103. PMK No. 110/PMK.03/2009 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Lamp. PMK No. 110/PMK.03/2009
104. PMK No. 111/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Yang Tidak Benar
105. PMK No. 112/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
106. PMK No. 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi
107. PMK No. 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi
108. PMK No. 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
109. PMK No. 116/PMK.05/2009 tentang Pelaksanaan Uji Coba Rekening Penerimaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)
110. PMK No. 117/PMK.01/2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan
111. PMK No. 118/PMK.05/2009 tentang Tarif Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi
Lamp. PMK No. 118/PMK.05/2009
112. PMK No. 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010
113. PMK No. 120/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah
Lamp. PMK No. 120/PMK.05/2009
114. PMK No. 121/PMK.03/2009 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Pascabencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai dengan Hibah Luar Negeri yang Pelaksanaannya Belum Selesai sampai dengan tanggal 31 Maret 2009
115. PMK No. 122/PMK.08/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana dalam Denominasi Yen di Jepang
116. PMK No. 123/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
117. PMK No. 124/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul
118. PMK No. 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
119. PMK No. 126/PMK.05/2009 tentang Penerapan Treasury Notional Pooling pada Rekening Bendahara Penerimaan
120. PMK No. 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Lamp. PMK No. 127/PMK.05/2009
121. PMK No. 128/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
122. PMK No. 129/PMK.08/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
123. PMK No. 130/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara
124. PMK No. 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi
125. PMK No. 132/PMK.02/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010
126. PMK No. 133/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Dextrose Monohydrate
127. PMK No. 134/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
128. PMK No. 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama
129. PMK No. 136/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No.136/PMK.07/2009
130. PMK No. 137/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kekurangan Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008
131. PMK No. 138/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010
132. PMK No. 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
133. PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lamp. PMK No. 140/PMK.010/2009
134. PMK No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
135. PMK No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
136. PMK No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
137. PMK No. 144/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008
138. PMK No. 145/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang dialokasikan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 dan Perubahannya
139. PMK No. 147/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
140. PMK No. 148/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan
141. PMK No. 149/PMK.02/2009 tentang Perubahan Atas PMK No.115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
142. PMK No. 150/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula
143. PMK No. 151/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Paku
144. PMK No. 152/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
145. PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi
146. PMK No. 154/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
147. PMK No. 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
148. PMK No. 156/PMK.011/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
149. PMK No. 157/PMK.04/2009 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai lainnya
150. PMK No. 158/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2009
151. PMK No. 159/PMK.04/2009 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai
Lamp. PMK No. 159/PMK.04/2009
152. PMK No. 161/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2010
153. PMK No. 162/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008
154. PMK No. 163/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009
155. PMK No. 164/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
156. PMK No. 165/PMK.07/2009 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 15/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
157. PMK No. 166/PMK.07/2009 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 16/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
158. PMK No. 167/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 17/PMK.07/2009 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2009
PMK No. 167/PMK.07/2009 Lamp
159. PMK No. 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan
160. PMK No. 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
161. PMK No. 170/PMK.08/2009 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
162. PMK No. 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang
163. PMK No. 172/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan Dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
164. PMK No. 173/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan Dalam UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
165. PMK No. 174/PMK.07/2009 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
166. PMK No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010
167. PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
168. PMK No. 177/PMK.04/2009 tentang Perubahan Keempat Atas KMK No. 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan
169. PMK No. 178/PMK.01/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
170. PMK No. 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara
Lampiran PMK No. 179/PMK.06/2009
171. PMK No. 180/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan lain dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
172. PMK No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
173. PMK No. 182/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Berupa Kompensansi Terminasi Dini Ekslusif PT Telekomunikasi Indonesia (Persero).Tbk Tahun Anggaran 2009
174. PMK No. 183/PMK.011/2009 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Bi-Axially Oriented Polypropylene Film dari Negara Thailand
175. PMK No. 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Pengunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan yang Tenggelam
176. PMK No. 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya
177. PMK No. 186/PMK.06/2009 tentang Persertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah
178. PMK No. 188/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik untuk Tahun Anggaran 2009
179. PMK No. 187/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kawat Ban (Steel Cord) untuk Tahun Anggaran 2009
180. PMK No. 189/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2009
181. PMK No. 190/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan
182. PMK No. 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol
183. PMK No. 192/PMK.05/2009 tentang Perencanaan Kas
Lampiran PMK No. 192/PMK.05/2009
184. PMK No. 193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Departemen Keuangan
185. PMK No. 194/PMK.06/2009 tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Bencana Alam Berupa Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi
186. PMK No. 195/PMK.02/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 03/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
187. PMK No. 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara
188. PMK No. 197/PMK.07/2009 tentang Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau
189. PMK No. 198/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010
190. PMK No. 199/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 223/PMK.011/2008 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
191. PMK No. 200/PMK.11/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
192. PMK No. 201/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2010
193. PMK No. 202/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
194. PMK No. 203/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2010
195. PMK No. 204/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
196. PMK No. 205/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
197. PMK No. 206/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
198. PMK No. 207/PMK.07/2009 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2010
199. PMK No. 208/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
200. PMK No. 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara
201. PMK No. 210/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk
202. PMK No. 211/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009
203. PMK No. 212/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2009
Lampiran
204. PMK No. 213/PMK.09/2009 tentang Penggunaan Metode Pemeringkatan Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
205. PMK No. 214/PMK.07/2009 tentang Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009
206. PMK No. 215/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 85/PMK.07/2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009
207. PMK No. 216/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah
208. PMK No. 217/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pemberian Bonus Atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
209. PMK No. 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga
210. PMK No. 219/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Pembayaran Jasa Bank Dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri
211. PMK No. 220/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pemotongan/Pengurangan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Pagu Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2010 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009
Lampiran
212. PMK No. 221/PMK.07/2009 tentang Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum kepada 14 Daerah Pemekaran Beserta Induknya Tahun Anggaran 2010
213. PMK No. 222/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
214. PMK No. 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009
215. PMK No. 224/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010
216. PMK No. 225/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penyeimbang Tahun Anggaran 2010
217. PMK No. 226/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009
218. PMK No. 227/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2009
219. PMK No. 228/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009
220. PMK No. 228/PMK.07/2009 Lamp
221. PMK No. 229/PMK.01/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
222. PMK No. 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
223. PMK No. 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
224. PMK No. 232/PMK.04/2009 tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu
225. PMK No. 233/PMK.011/2009 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 2009
226. PMK No. 234/PMK.03/2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan
227. PMK No. 235/PMK.04/2009 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
228. PMK No. 236/PMK.04/2009 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai
229. PMK No. 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai
230. PMK No. 238/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan,Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan
231. PMK No. 239/PMK.011/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 150/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula
232. PMK No. 240/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas
233. PMK No. 241/PMK.011/2009 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2009
234. PMK No. 242/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas PMK No. 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
235. PMK No. 246/PMK.011/2009 tentang Pencabutan PMK No. 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
236. PMK No. 247/PMK.011/2009 tentang Perubahan Klasifikasi dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu Dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT)
Tahun 2008
237. PMK No. 01/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Kacang Kedelai
238. PMK No. 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara
239. PMK No. 03/PMK.04/2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan No. 111/Kmk.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 114/Pmk.04/2006
240. PMK No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
241. PMK No. 05/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Tepung Gandum
242. PMK No. 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 22/Pmk.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil
243. PMK No. 08/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat atas KMK No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
244. PMK No. 09/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedelapan atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
245. PMK No. 10/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Gandum dan Tepung Gandum/Terigu
246. PMK No. 14/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri
247. PMK No. 15/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng di Dalam Negeri
248. PMK No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik
Lamp. PMK No. 17/PMK.01/2008
249. PMK No. 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007
250. dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007
251. PMK No. 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
252. PMK No. 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
253. PMK No. 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan
254. PMK No. 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
255. PMK No. 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
256. PMK No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus
257. PMK No. 25/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Dalam Negeri Gandum Pos Tarif 1001.90.19.00
258. PMK No. 26/PMK.04/2008 tentang Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
259. PMK No. 27/PMK.04/2008 tentang Impor atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair, atau Gas melalui Transmisi atau Saluran Pipa
260. PMK No. 28/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang PindahanPMK No. 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
Lampiran PMK No. 29/Pmk.04/2008
261. PMK No. 30/PMK.08/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama
Lampiran PMK No. 30/Pmk.08/2008
262. PMK No. 31/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/Kmk.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
263. PMK No. 32/ PMK.04/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 399/Kmk.01/1996 tentang Gudang Berikat
264. PMK No. 33/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/Kmk.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Lampiran PMK No. 33/Pmk.04/2008
265. PMK No. 34/ PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Lampiran
266. PMK No. 35/Pmk.03/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/Pmk.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Lampiran Pmk No. 35/Pmk.03/2008
267. PMK No. 36/Pmk.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
268. PMK No. 37/Pmk.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara
269. PMK No. 38/Pmk.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran Pmk No. 38/Pmk.07/2008
270. PMK No. 39/Pmk.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Lampiran Pmk No. 39/Pmk.09/2008
271. PMK No. 39.1/Pmk.011/2008 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand
272. PMK No. 40/Pmk.06/2008 tentang Nilai Final dan Pelaksanaan Hak-Hak Pemerintah yang Timbul sebagai Akibat Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum
273. PMK No. 42/Pmk.01/2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan
274. PMK No. 43/Pmk.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha
275. PMK No. 44/ Pmk. 01/ 2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara
276. PMK No. 45/Pmk.03/2008 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Memilih Dikenakan Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
277. PMK No. 46/Pmk.02/2008 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008
Lampiran Pmk No. 46/Pmk.02/2008
278. PMK No. 48/PMK.05/2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden
279. PMK No. 49/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
280. PMK No. 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
281. PMK No. 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
282. PMK No. 52/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2008
283. PMK No. 53/PMK.04/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara
284. PMK No. 54/PMK .09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan
285. PMK No. 55/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Sarana dan Prasarana Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008
286. PMK No. 56/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2008
287. PMK No. 57/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2008
288. PMK No. 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
289. PMK No. 59/ PMK.02/ 2008 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)
290. PMK No. 61/PMK.06/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
291. PMK No. 62/PMK.06/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
292. PMK No. 63/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
Lampiran PMK No. 63/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
293. PMK No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
Lampiran PMK No. 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009
294. PMK No. 65/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero)
295. PMK No. 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37a UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
296. PMK No. 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 132/Pmk.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
297. PMK No. 68/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas KMK No. 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern
298. PMK No. 69/PMK.02/2008 tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus
299. PMK No. 70/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk tertentu
300. PMK No. 71/PMK.02/2008 tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun
301. PMK No. 72/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kesembilan atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
302. PMK No. 73/PMK.05/ 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
303. PMK No. 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
304. PMK No. 78/PMK.04/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Ketentuan Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan
305. PMK No. 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan
306. PMK No. 80/PMK.03/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
307. PMK No. 81/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 81/PMK.07/2008
308. PMK No. 83/PMK.05/2008 tentang Penggunaan Anggaran yang Dananya Bersumber dari Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2008
309. PMK No. 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
310. PMK No. 85/PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas PMK No. 164.1/PMK.05/2007 tentang Peluncuran Program/Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang Dibiayai dari Sisa Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2007 sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2008
311. PMK No. 86/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
312. PMK No. 88/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009
Lampiran PMK No. 88/PMK.02/2008
313. PMK No. 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras untuk Keluuarga Miskin (RASKIN) Tahun 2008
314. PMK No. 90/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008
315. PMK No. 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai
316. PMK No. 92/PMK.07/2008 tentang Perubahan Atas PMK No. 174/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 92/PMK.07/2008
317. PMK No. 93/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 untuk Kabupaten Seram Bagian Barat yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
318. PMK No. 98/PMK.05/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
319. PMK No. 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga
320. PMK No. 103/PMK.05/2008 tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias
321. PMK No. 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009
322. PMK No. 107/PMK.04/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 123/PMK.04/2007 tentang Penyediaan Pita Cukai
323. PMK No. 108 / PMK.04 / 2008 tentang Pelunasan Cukai
324. PMK No. 109/PMK.04/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Cukai
325. PMK No. 110/PMK.04/2008 tentang Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin
326. PMK No. 111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat
327. PMK No. 112/PMK.04/2008 tentang Penyelenggaraan Buku Rekening Barang Kena Cukai dan Buku Rekening Kredit
328. PMK No. 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
329. PMK No. 114/PMK.04/2008 tentang Keberatan di Bidang Cukai
330. PMK No. 115/PMK.04/2008 tentang Pencacahan dan Potongan atas Etil Alkohol dan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol
331. PMK No. 116/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengangsuran Pembayaran Tagihan Utang Cukai yang Tidak Dibayar pada Waktunya, Kekurangan Cukai, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai
332. PMK No. 117/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan atas Surat Tagihan atau Surat Keputusan Keberatan dan Pengurangan atau Penghapusan atas Sanksi Administrasi Berupa Denda
333. PMK No. 118 /PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri
334. PMK No. 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum
335. PMK No. 121/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos
336. PMK No. 122/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Tahun Anggaran 2008
337. PMK No. 123 /PMK.07/ 2008 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing- Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2009
338. PMK No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship
339. PMK No. 126/PMK. 07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2007
340. PMK No. 129/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana bagi Hasil dalam Kaitannya dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
341. PMK No. 130/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero)
342. PMK No. 131/PMK.01/2008 tentang Pemberian Hak Akses Portal Indonesia National Single Window
343. PMK No. 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia National Single Window
344. PMK No. 133/PMK.05/2008 tentang Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kementerian Negara/Lembaga
345. PMK No. 134 /PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu untuk Tahun Anggaran 2008
346. PMK No. 135 /PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
347. PMK No. 137/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 620/PMK.03/2004 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
348. PMK No. 138 /PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang untuk Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 138 /PMK.011/2008
349. PMK No. 140/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 140/PMK.011/2008
350. PMK No. 142/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2008
351. PMK No. 143/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat Besar untuk Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 143/PMK.011/2008
352. PMK No. 144 / PMK.011/ 2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Botol Infus untuk Tahun Anggaran 2008
353. PMK No. 145 /PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pengolahan Susu untuk Tahun Anggaran 2008
354. PMK No. 146/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2008
355. PMK No. 147/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Cold Rolled Coil (CRC) oleh Industri Baja Nasional untuk Tahun Anggaran 2008
356. PMK No. 148/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Pembuatan Sorbitol untuk Tahun Anggaran 2008
357. PMK No. 149/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
358. PMK No. 151/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia
359. PMK No. 152/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
360. PMK No. 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah
361. PMK No. 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
362. PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
363. PMK No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan
364. PMK No. 158/PMK.010/2008 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
365. PMK No. 159/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kesepuluh atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
366. PMK No. 160/PMK.01/2008 tentang Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan/ atau Cukai
367. PMK No. 160.2/PMK.07/2008 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Angaran 2009
368. PMK No. 162/PMK.011/2008 tentang Pencabutan KMK No. 397/KMK.01/2004 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Carbon Black
369. PMK No. 163/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sehubungan dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
370. PMK No. 164/PMK.03/2008 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Luapan Lumpur Sidoarjo
371. PMK No. 165/PMK.03/2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik
372. PMK No. 166 / PMK.010/ 2008 tentang Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan
373. PMK No. 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah
374. PMK No. 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah
375. PMK No. 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara secara Langsung
376. PMK No. 171/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 16/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan yang Akan Dirakit menjadi Kendaraan Bermotor untuk Tujuan Ekspor
377. PMK No. 172/PMK.01/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Jaminan Pemerintah atas Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yang Diberikan oleh Bank Indonesia
378. PMK No. 173/PMK.011/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 01/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Keramik Tableware
379. PMK No. 174/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2008
380. PMK No. 175/PMK.02/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi Pangan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2008
381. PMK No. 176/PMK.07/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 216/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
382. PMK No. 177/PMK.07/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 217/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008
383. PMK No. 178/PMK.01/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah
384. PMK No. 179/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana dalam Rekening Induk Dana Investasi
385. PMK No. 180/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Investasi Pemerintah
386. PMK No. 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah
387. PMK No. 182/PMK.05/2008 tentang Pelaporan atas Pelaksanaan Kegiatan Investasi
388. PMK No. 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah
389. PMK No. 184/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007
Lamp. PMK No. 184/PMK.07/2008
390. PMK No. 185/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
391. PMK No. 186/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2007 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2008
392. PMK No. 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
393. PMK No. 189/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
394. PMK No. 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan
395. PMK No. 193 /PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
396. PMK No. 194/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2009
397. PMK No. 195/PMK.07/2008 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009
398. PMK No. 197/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008
399. PMK No. 198/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
Lamp. PMK No. 198/PMK.07/2008
400. PMK No. 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun
401. PMK No. 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
402. PMK No. 204/PMK.07/2008 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009
403. PMK No. 205/PMK.07/2008 tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2009
404. PMK No. 206/PMK.01/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen Penting dan/ atau Bersifat Rahasia Terkait Penanganan Masalah Hukum dan Penyelesaian Piutang Negara
Lamp. PMK No. 206/PMK.01/2008
405. PMK No. 208 /PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009
Lamp. PMK No. 208 /PMK.07/2008
406. PMK No. 209/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai Bersertifikat Hasil Produksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2008
407. PMK No. 210/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kelima atas KMK No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya
408. PMK No. 211/PMK.04/2008 tentang Tata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera
409. PMK No. 212/PMK.07/2008 tentang Penetapan Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Dibagihasilkan Tahun Anggaran 2008
410. PMK No. 212.1/PMK.07/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
411. PMK No. 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu
412. PMK No. 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
413. PMK No. 216/PMK.01/2008 tentang Tata Cara Penunjukan Konsultan Hukum bagi Pelaksanaan Tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis
414. PMK No. 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
415. PMK No. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri
416. PMK No. 220/PMK.04/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir
417. PMK No. 221/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas PMK No. 34/PMK.05/2008 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
418. PMK No. 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit
419. PMK No. 225/PMK.04/2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku KMK No. 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PMK No. 03/PMK.04/2008
420. PMK No. 226/PMK.07/2008 tentang Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008
421. PMK No. 227/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2008
422. PMK No. 230/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu pada Sektor-Sektor Tertentu dalam Rangka Penanggulangan Dampak Perlambatan Ekonomi Global dan Pemulihan Sektor Riil untuk Tahun Anggaran 2009
423. PMK No. 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit di Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009
424. PMK No. 238/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pemberian Penurunan Tarif bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
425. PMK No. 242/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi pada Tahun Anggaran 2009
426. PMK No. 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 635/KMK.04/1994 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
427. PMK No. 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
428. PMK No. 248/PMK.03/2008 tentang Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya untuk Bidang Usaha TertentuPMK No. 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu
429. PMK No. 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan
430. PMK No. 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
431. PMK No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
432. PMK No. 253/PMK. 03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
433. PMK No. 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
434. PMK No. 255/PMK.03/2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
435. PMK No. 256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
436. PMK No. 257/PMK.03/2008 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
437. PMK No. 261/PMK.02/2008 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 74/PMK.02/2008 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
Tahun 2007
438. PMK No. 01/PMK.02/2007 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran
439. PMK No. 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
440. PMK No. 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
441. PMK No. 03/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2007
442. PMK No. 04/PMK.011/2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
443. PMK No. 05/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007
444. PMK No. 06/PMK.01/2007 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak
Lampiran
445. PMK No. 07/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
446. PMK No. 08/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA)
447. PMK No. 09/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 77/PMK.06/2006 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring dan Setelmen serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara
448. PMK No. 10/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas PMK No. 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
449. PMK No. 11/PMK.03/2007 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No. 155/Kmk.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Berstat Strategis
450. PMK No. 12/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2003 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Lampiran PMK No. 12/PMK.07/2007
451. PMK No. 13/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2005 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
452. PMK No. 14/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Kurang Bayar Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2003 yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
Lampiran PMK No. 14/PMK.07/2007
453. PMK No. 15/PMK.08/2007 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 22/KMK.01/2004 tentang Penjualan Obligasi Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional
454. PMK No. 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu
455. PMK No. 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroaan Terbatas
456. PMK No. 18/PMK.01/2007 tentang Tata Cara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Lingkungan Departemen Keuangan
457. PMK No. 19/PMK.01/2007 tentang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Departemen Keuangan
458. PMK No. 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
459. PMK No. 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil
460. PMK No. 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
461. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN Nomor 23/ PMK.01/2007 Nomor PER-04/MBU/2007 tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
462. PMK No. 24/PMK.01/2007 tentang Tata Laksana Impor Barang dari Northern Territory Australia ke Daerah Pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera
463. PMK No. 25/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2007
464. PMK No. 26/PMK.08/2007 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
465. PMK No. 27/PMK.08/2007 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara
466. PMK No. 28/PMK.011/2007 tentang Perubahan PMK No. 61/PMK.010/2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin Terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Angkutan Komersial
467. PMK No. 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
468. PMK No. 30/PMK.02/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta
469. PMK No. 31/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2007
470. PMK No. 32/PMK.03/2007 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
471. PMK No. 33/PMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
472. PMK No. 34/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor
473. PMK No. 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan lainnya yang atas Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
474. PMK No. 37/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara
475. PMK No. 39 /PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2007
476. PMK No 40/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007
477. PMK No. 41/PMK.011/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu untuk Pembuatan Bagian Alat-Alat Besar serta Bagian Tertentu untuk Perakitan Alat-Alat Besar oleh Industri Alat-Alat Besar
478. PMK No 42/PMK.05/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
479. PMK No 43/PMK.03/2007 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang dibiayai Hibah Luar Negeri
480. PMK No 44/PMK.01/2007 tentang Sinergi Tugas dan Proses Bisnis di bidang Kebijakan Fiskal dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
481. PMK No. 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
482. PMK No 46/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara
483. PMK No 47/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Cukai
484. PMK No 48/PMK.04/2007 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha tempat Penyimpanan
485. PMK No. 49/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan
486. PMK No 50/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007
487. PMK No 51/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas KMK No 143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
488. PMK No 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
489. PMK No. 53/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (Ac-Fta)
490. PMK No. 54/PMK.01/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/ PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
491. PMK No. 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan Atas PMK No. 132/ PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Lampiran PMK No. 55/PMK.01/2007
492. PMK No. 56/PMK.02/2007 tentang Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengatur
493. PMK No 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
494. PMK No. 58 /PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
495. PMK No 60/PMK.04/2007 tentang Perubahan Kedua atas KMK No 240/KMK.O5/1996 tentang Pelunasan Cukai
496. PMK No. 61/PMK.011/2007 tentang Perubahan Kelima Atas PMK No. 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
497. PMK No. 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
498. PMK No. 63/PMK.011/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Impor Mesin, Barang, dan Bahan yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, Dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa
499. PMK No. 64/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan
Lampiran PMK No. 64/PMK.04/2007
500. PMK No. 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
501. PMK No. 66/PMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Sehubungan dengan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2007
502. PMK No. 67 /PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
503. PMK No. 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Lampiran PMK No. 68/PMK.01/2007
504. PMK No. 69/PMK.02 / 2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi
505. PMK No. 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
506. PMK No. 71/PMK.01/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
507. PMK No. 72/ PMK. 01 / 2007 tentang Majelis Kode Etik di Lingkungan Departemen Keuangan
Lampiran PMK No. 72/ PMK. 01 / 2007
508. PMK No. 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengeloia, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
509. PMK No. 74 /PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
510. PMK No. 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
511. PMK No. 76/PMK.01/2007 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Keuangan
512. PMK No. 77/PMK.02/2007 tentang Pemberian Uang Lauk Pauk bagi Awak Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
513. PMK No. 78 /PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian
514. PMK No. 79/ PMK. O5/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
515. PMK No. 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 80/PMK.05/2007
516. PMK No. 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008
517. PMK No. 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara
Lampiran PMK No. 82/PMK.05/2007
518. PMK No. 83/PMK.02/2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
519. PMK No. 85/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hot Rolled Coil (Hrc) = 2mm dengan Pos Tarif 7208.27.00.00 dan 7208.39.00.00 oleh Industri Baja Nasional
520. PMK No. 86/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat
521. PMK No. 87/PMK.03/2007 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan
522. PMK No. 88/PMK.04/2007 tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
523. PMK No. 89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman
Lampiran PMK No. 89/PMK.04/2007
524. PMK No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar
525. PMK No. 93/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Beras
526. PMK No. 94/PMK.011/2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/ PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
527. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
528. PMK No. 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
529. PMK No. 98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan Treasury Single Accuont (TSA)
530. PMK No. 99/PMK.01/2007 tentang Standar Pelayanan Minimum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Lampiran PMK No. 99/PMK.01/2007
531. PMK No. 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun
532. PMK No. 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Peralatan dan Bahan yang digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan
533. PMK No. 102/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-Obatan yang Dibiayai dengan Menggunakan Anggaran Pemerintah yang diperuntukkan bagi Kepentingan Masyarakat
534. PMK No. 103/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Buku Ilmu Pengetahuan
535. PMK No. 104/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Keperluan Olahraga yang diimpor oleh Induk Organisasi Olahraga Nasional
536. PMK No. 105/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bibit Dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan, atau Perikanan
537. PMK No. 106/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Kembali Barang yang telah diekspor
Lampiran PMK No. 106/PMK.04/2007
538. PMK No. 107/PMK.04 / 2007 tentang Pemeriksaan Jabatan Atas Barang Impor atau Barang Ekspor
539. PMK No. 108/ PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama
Lampiran PMK No. 108/PMK.08/2007
540. PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
541. PMK No. 111/PMK.02/2007 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
542. PMK No. 112/PMK.02/2007 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk
543. PMK No. 113/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Hasil Laut yang ditangkap dengan Sarana Penangkap yang telah mendapat Izin
544. PMK No. 114/PMK.04/2007 tentang Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk Penghitungan dan Pembayaran Bea Masuk
545. PMK No. 115/PMK.04/2007 tentang Ketentuan untuk Melakukan Perubahan Atas Kesalahan Data Pemberitahuan Pabean Impor
546. PMK No. 116/PMK.05/2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
547. PMK No. 118/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri
548. PMK No. 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir
549. PMK No. 127/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi
550. PMK No. 170/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008
Lampiran PMK No. 170/PMK.07/2007
551. PMK No. 173/PMK.07/2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Lampiran PMK No. 173/PMK.07/2007
552. PMK No. 175/PMK.07/2007 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2008 kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
Lampiran PMK No. 175/PMK.07/2007
553. PMK No. 177 / PMK.011 / 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
554. PMK No. 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
555. PMK No. 179/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Platform Pengeboran atau Produksi Terapung atau Dibawah Air
556. PMK No. 180/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Beras
557. PMK No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
558. PMK No. 182/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
559. PMK No. 183/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
560. PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
561. PMK No. 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
562. PMK No. 186/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang Ditentukan
563. PMK No. 187/PMK.03/2007 tentang Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang Menyebabkan Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Bertambah bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Wajib Pajak di Daerah Tertentu
564. PMK No. 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
565. PMK No. 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
566. PMK No. 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya tidak Terutang
567. PMK No. 191/PMK.03/2007 tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
568. PMK No. 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
569. PMK No. 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
570. PMK No. 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
571. PMK No. 195/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
572. PMK No. 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
573. PMK No. 197/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
574. PMK No. 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan
575. PMK No. 201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan
576. PMK No. 202 /PMK.03 / 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
577. PMK No. 213/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2007
578. PMK No. 214/PMK.04/2007 tentang Perubahan atas PMK Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
579. PMK No. 215/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram
580. PMK No. 216/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008
581. PMK No. 217/PMK.07/2007 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Tambahan Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008
582. PMK No. 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara
583. PMK No. 219/PMK.01/2007 tentang Kode Etik Pegawai Badan Kebijakan Fiskal
584. PMK No. 220/PMK.01/2007 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia
585. PMK No. 221/Pmk.05/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 347a/Kmk.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Pembangunan Daerah
586. PMK No. 222/PMK.01/2007 tentang Rencana Kerja Departemen Keuangan Tahun 2008
587. PMK No. 510/KMK.03/2007 tentang Penetapan Pejabat dan/atau Tenaga Ahli yang dapat Memberikan Keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang Berwenang Melakukan Pemeriksaan Dalam Bidang Keuangan Negara
Tahun 2006
588. PMK No. 1 Tahun 2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware
589. PMK No. 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
590. PMK No. 2 Tahun 2006 tentang Pencabutan atas PMK No. 116/KMK.04/2005 Tentang Perubahan atas KMK No. 118/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
591. PMK No. 3 Tahun 2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
592. PMK No. 5 Tahun 2006 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Perikanan Tahun Anggaran 2006
593. PMK No. 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Tagihan dan Pembayaran Simpanan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat
594. PMK No. 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
595. PMK No. 8 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
596. PMK No. 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum
597. PMK No. 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
598. PMK No. 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2006
599. PMK No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedelapan atas KMK No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk tan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
600. PMK No. 13 Tahun 2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara
601. PMK No. 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2006
602. PMK No. 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2006
603. PMK No. 16 Tahun 2006 tentang Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau
604. PMK No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PMK No. 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
605. PMK No. 18 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dirjen Pajak Departemen Keuangan pada Kanwil Dirjen Pajak Sumatera Bagian Tengah dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah
606. PMK No. 19 Tahun 2006 tentang Penetapan alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 Dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2006
607. PMK No. 20 Tahun 2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada
608. PMK No. 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atas KMK No. 144.KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial, dan Kebudayaan
609. PMK No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas KMK No. 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
610. PMK No. 24 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir
611. PMK No. 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Kesembilan atas KMK No. 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
612. PMK No. 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengembalian Cukai dan/atau Denda Administrasi
613. PMK No. 27 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan Cukai
614. PMK No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas KMK No. 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutanumum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
615. PMK No. 29 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos
616. PMK No. 30 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 92/Pmk.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
617. PMK No. 31 Tahun 2006 tentang Dana Operasional Taktis Pengamanan Penerimaan Negara
618. PMK No. 32 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang Berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
619. PMK No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006
620. PMK No. 34 Tahun 2006 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Peralatan Produksi Film Untuk Industri Perfilman Nasional
621. PMK No. 35 Tahun 2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku Pelat Untuk Industri Akumulator Listrik
622. PMK No. 36 Tahun 2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana
623. PMK No. 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2006
624. PMK No. 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur
625. PMK No. 39 Tahun 2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut
626. PMK No. 40 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
627. PMK No. 41 Tahun 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I
628. PMK No. 42 Tahun 2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Impor Tepung Gandum (Hs.1101.00.10.00) dari Negara Uni Emirat Arab
629. PMK No. 43 Tahun 2006 tentang Pencabutan KMK No. Kep-975/Mk/I/7/1976 tentang Peraturan Pemberian Pinjaman Kepada Para Pensiunan Sipil/Militer dan Jandanya serta Pembayarannya
630. PMK No. 44 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas KMK No. 543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Negara dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi
631. PMK No. 45 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah
632. PMK No. 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah
633. PMK No. 48 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No. 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan
634. PMK No. 49 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Keuangan Kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Keputusan dan atau Peraturan Menteri Keuangan Terhadap Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
635. PMK No 50/PMK.02/2006 tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog dalam Rangka Penugasan Pemerintah untuk melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2006
636. PMK No. 51 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. : 92/Pmk.02/2005 Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentudan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
637. PMK No. 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah
638. PMK No. 53 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
639. PMK No. 54 Tahun 2006 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Pengeluaran Barang dari Kawasan Berikat dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Kite) yang Disumbangkan untuk Korban Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
640. PMK No. 55 Tahun 2006 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007
641. PMK No. 57 Tahun 2006 tentang Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, dan Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dalam Keputusan Menteri Keuangan yang Mengatur Jasa Akuntan Publik dan Penilai
642. PMK No. 59 Tahun 2006 tentang Perubahan atas KMK No. 133/PMK.010/2005 tentang Perubahan Klasifikasi tan Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu
643. PMK No. 60 Tahun 2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Komponen/Sukucadang Untuk Industri Perkapalan dan Jasa Pelayaran
644. PMK No. 61 Tahun 2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum Dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Angkutan Komersial
645. PMK No. 62 Tahun 2006 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) untuk Keperluan Angkutan Umum
646. PMK No. 63 Tahun 2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum
647. PMK No 64/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kesepuluh atas KMK No 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia
648. PMK No 65/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor PolyethyleneTerephthalate tertentu
649. PMK No 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
650. PMK No 68/PMK.06/2006 tentang Pelaksanaan Uji Coba Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam Rangka Penerapan Treasury Single Account (TSA)
651. PMK No 69/PMK.03/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan bagi Pegawai pada Kantor Wilayah maupun Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Barat III, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
652. PMK No 70/PMK.04/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oeh Swasta
653. PMK No 71/PMK.06/2006 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Akibat Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
654. PMK No 72/PMK.02/2006 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2007
655. PMK No 73/PMK.02/2006 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah dalam Bentuk Hibah
656. PMK No 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank
657. PMK No 75/PMK.04/2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
658. PMK No. 76/ PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2006PMK No 77/PMK.06/2006 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bank Indonesia atas Pelaksanaan Pencatatan Kepemilikan, Kliring dan Setelmen serta Pembayaran Bunga dan Pokok Surat Utang Negara
659. PMK No 78/PMK.010/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan, Suku Cadang, Komponen, dan Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Pesawat Terbang
660. PMK No 79/PMK.010/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor bagian dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor untuk Pembuatan Kendaraan Bermotor Tujuan Ekspor
661. PMK No 80/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit Bersertifikat Hasil Produksi PT Sang Hyang Seri (Persero) dan PT Pertani (Persero) Tahun Anggaran 2006
662. PMK No 81/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Pisang Cavendish dari Filipina
663. PMK No 82/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kesebelas atas KMK No 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional beserta para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia
664. PMK No 83/PMK.03/2006 tentang Perubahan Keempat atas KMK No 80/KMK.04/1995 tentang besarnya Dana Cadangan yang boleh dikurangkan sebagai Biaya
665. PMK No 86/PMK.03/2006 tentang Perubahan atas KMK No 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
666. PMK No 87/PMK.07/2006 tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah
667. PMK No 88/PMK.010/2006 tentang Perubahan Keempat atas PMK No 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
668. PMK No. 89 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol atau Etanol
669. PMK No. 90 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
670. PMK No 91/PMK.03/2006 tentang Perubahan Kedua atas KMK No 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
671. PMK No 92/PMK.03/2006 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
672. PMK No 93/PMK.03/2006 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
673. PMK No 94/PMK.03/2006 tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur, dan/atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
674. PMK No 95/PMK.03/2006 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa
675. PMK No 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Anggaran Tahun 2007
676. PMK No 97/PMK.010/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
677. PMK No 99 / PMK.06 / 2006 tentang Modul Penerimaan Negara
678. PMK No 100/PMK.02/2006 tentang Pencabutan atas PMK No 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara sebagaimana telah diubah dengan PMK No 131/PMK.010/2005
679. PMK No. 103 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
680. PMK No 104/PMK.010/2006 tentang Pencabutan atas PMK No 111/PMK.010/2005 tentang Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (Cept) Atas Impor Produk Otomotif Completely Knock Down (Ckd) Dan Completely Built Up (Cbu) dari Malaysia
681. PMK No 105/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Asean Integration System Of Preferences (AISP) untuk Negara-Negara Anggota Baru Asean (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam)
682. PMK No. 106/PMK.01/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai
683. PMK No. 107/PMK.01/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Lampiran PMK No. 107/PMK.01/2006
684. PMK No 108/PMK.04/2006 tentang Perubahan atas PMK No 39/PMK.04/ 2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
685. PMK No 109/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Cadangan Benih Nasional Tahun Anggaran 2006
686. PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Ralat atas PMK No. 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
687. PMK No 112/PMK.04/2006 tentang Penyediaan dan Desain Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor
688. PMK No 114/PMK.04/2006 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor
689. PMK No 115/PMK.06/2006 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Negara
690. PMK No 116/PMK.06/2006 tentang Pemilihan Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
691. PMK No 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi PerkebunanPMK No 118/PMK.04/2006 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
692. PMK No 119/PMK.05/2006 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
693. PMK No 121/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2006
694. PMK No 122/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2006
695. PMK No 123.1/PMK.05/2006 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Investasi Pemerintah
696. PMK No 124/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2006
697. PMK No 126/PMK.02/2006 tentang Tatacara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2006
698. PMK No 127/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi sementara Dana bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2007
699. PMK No 128/PMK.07/2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007
700. PMK No 129/PMK.07/2006 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2007 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
701. PMK No 136/PMK.05/2006 tentang Perubahan atas PMK No 119/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pengelolaan Dana Dukungan Infrastruktur
702. PMK No 137/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007
703. PMK No 141/PMK.07/2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2007
704. PMK No 142/PMK.07/2006 tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2007
705. PMK No. 144/PMK.08/2006 tentang Sistem Dealer Utama
706. PMK No 145/PMK.04/2006 tentang Perubahan atas KMK No 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan dalam Negeri
707. PMK No. 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penertiban, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah
Tahun 2005
708. PMK No. 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas KMK No.89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
709. PMK No. 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas KMK No.107/KMK.05/1997 tentang Pemberian dan Pencabutan No. Pokok Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan
710. PMK No. 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
711. PMK No. 6 Tahun 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
712. PMK No. 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
713. PMK No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarip Bea Masuk atas Impor Barang dalam Rangka Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA)
714. PMK No. 11 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
715. PMK No. 12 Tahun 2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil
716. PMK No. 14 Tahun 2005 tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur, dan/atau Pengelola Sumbangan dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara
717. PMK No. 15 Tahun 2005 tentang Bentuk Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
718. PMK No. 16 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Masuk, di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
719. PMK No. 17 Tahun 2005 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
720. PMK No. 18 Tahun 2005 tentang Penurunan Tarip Bea Masuk Cordless Handset dengan No. Hs. 8517.11.00.00
721. PMK No. 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas KMK No.584/KMK.04/2004 tentang Pemasukan Barang-Barang dari Luar Daerah Pabean Indonesia ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam
722. PMK No. 20 Tahun 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracs) Minyak dan Gas Bumi
723. PMK No. 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.06/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
724. PMK No. 22 Tahun 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Beberapa Jenis Suku Cadang untuk Angkutan Umum
725. PMK No. 23 Tahun 2005 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Chassis Bus dengan Mesin Terpasang untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan Completely Knock Down (CKD) untuk Pembuatan Kendaraan Angkutan Komersial
726. PMK No. 24 Tahun 2005 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bus dalam Bentuk Completely Built Up (CBU) untuk Keperluan Angkutan Umum
727. PMK No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No. 441/KMK.05/1999 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor
728. PMK No. 26 Tahun 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Panas Bumi
729. PMK No. 27 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.371/KMK.06/2004 Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban terhadap Kewajiban Pembayaran PT. Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) Kepada Nasabah Penyimpan yang Rekeningnya Tercatat dalam Pembukuan Bank tetapi tidak Didukung Dokumen Administrasi yang Lengkap
730. PMK No. 28 Tahun 2005 tentang Perubahan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tarif (CEPT)
731. PMK No. 29 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangungan
732. PMK No. 30 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
733. PMK No. 31 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah
734. PMK No. 32 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
735. PMK No. 34 Tahun 2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
736. PMK No. 36 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
737. PMK No. 37 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk dan/Atau Cukai yang Telah Dibayar dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
738. PMK No. 38 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan/atau Bunga
739. PMK No. 39 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Polyethylene Terephthalate Tertentu
740. PMK No. 40 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak
741. PMK No. 41 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hasil-hasil Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan
742. PMK No. 42 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2005
743. PMK No. 43 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau
744. PMK No. 44 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara
745. PMK No. 46 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.98/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Bahan Baku/Sub Komponen/Bahan Penolong untuk Pembuatan Komponen Elektronika
746. PMK No. 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas KMK No.135/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa
747. PMK No. 48 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedelapan atas KMK No.101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean
748. PMK No. 49 Tahun 2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Komponen/Suku Cadang untuk Industri Perkapalan dan Jasa Pelayaran
749. PMK No. 50 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No.524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
750. PMK No. 51 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pembayaran Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun Anggaran 2005
751. PMK No. 52 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2005
752. PMK No. 55 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah yang Berasal dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum dan Perikanan Tahun Anggaran 2005
753. PMK No. 56 Tahun 2005 tentang Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Ormal Track Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)
754. PMK No. 58 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No. 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara, Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
755. PMK No. 60 Tahun 2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
756. PMK No. 61 Tahun 2005 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan dalam Rangka Proyek Pengembanagn Pulau Bintan dan Pulau Karimun
757. PMK No. 63 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Asian Development Bank (ADB) untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara
758. PMK No. 64 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan Atau Jasa Kena Pajak Yang Digunakan Oleh Badan Usaha Atau Bentuk Usaha Tetap Dalam Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi
759. PMK No. 66 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak
760. PMK No. 67 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan
761. PMK No. 68 Tahun 2005 tentang Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum Untuk Periode 1 Juli 2005 s.d. 21 September 2005
762. PMK No. 69 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas KMK No.89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia
763. PMK No. 71 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pengadaan Barang/Jasa Hibah Pemerintah Jepang yang Bersumber dari Non Project Type Grant Aid 2004 untuk Program Perbaikan Kerusakan yang Disebabkan oleh Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara
764. PMK No. 72 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.543/KMK.06/2003 tentang Divestasi Saham Negara dalam Rangka Penyertaan Modal Negara dan Pelunasan dan Pelunasan Obligasi Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi
765. PMK No. 73 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH)
766. PMK No. 74 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi dan Bidang Pos
767. PMK No. 75 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas KMK No.422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Penglihatan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha
768. PMK No. 76 Tahun 2005 tentang Tatacara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Penerbangan Internasional
769. PMK No. 77 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua KMK No.343/KMK.01/2003 tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.44/PMK.06/2005
770. PMK No. 81 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.45/PMK.06/2005 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
771. PMK No. 82 Tahun 2005 tentang Tambahan atas KMK No.346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi
772. PMK No. 84 Tahun 2005 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2006
773. PMK No. 85 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penyaluran/Pencairan Dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)
774. PMK No. 89 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.60/PMK.04/2005 tentang Tempat Penimbunan Berikat di Pulau Batam, Bintan dan Karimun
775. PMK No. 90 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No. 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
776. PMK No. 91 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas KMK No.343/KMK.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun
777. PMK No. 92 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu
778. PMK No. 94 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas KMK No.5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara
779. PMK No. 95 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara
780. PMK No. 96 Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006
781. PMK No. 97 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No. 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan
782. PMK No. 98 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia
783. PMK No. 100 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung
784. PMK No. 107 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah
785. PMK No. 111 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Tarif Bea Masuk dalam Rangka Skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) atas Impor Produk Otomotif Completely Knock Down (CKD) dan Completely Built Up (CBU) dari Malaysia
786. PMK No. 112 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.31/PMK.07/2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah
787. PMK No. 113 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No.510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja
788. PMK No. 115 Tahun 2005 tentang Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog dalam Rangka Penugasan Pemerintah untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan, Distribusi, dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2005
789. PMK No. 116 Tahun 2005 tentang Perubahan atas KMK No. 118/KMK.04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
790. PMK No. 117 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2005
791. PMK No. 118 Tahun 2005 tentang Balai Lelang
792. PMK No. 119 Tahun 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II
793. PMK No. 120 Tahun 2005 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
794. PMK No. 121 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak
795. PMK No. 122 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Wajib Pajak
796. PMK No. 123 Tahun 2005 tentang Penetapan Alokasi dan Daerah Penerima Dana Penyesuaian Murni Tahun Anggaran 2006
797. PMK No. 124 Tahun 2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan
798. PMK No. 125 Tahun 2005 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Adhoc Tahun Anggaran 2006 Kepada Kabupaten / Kota
799. PMK No. 126 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas KMK No.104/KMK.05/1997 tentang Pemberian Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau serta Persetujuan Pembuatan Hasil Tembakau Diluar Pabrik
800. PMK No. 127 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2005
801. PMK No. 128 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana untuk Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah
802. PMK No. 129 Tahun 2005 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah dalam Bentuk Hibah
803. PMK No. 130 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor
804. PMK No. 131 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PMK No.95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara
805. PMK No. 132 Tahun 2005 tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk 2005-2010 Tahap Kedua
806. PMK No. 134 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
807. PMK No. 136 Tahun 2005 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat
808. PMK No. 137 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
809. PMK No. 138 Tahun 2005 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian Dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
810. PMK No. 139 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Information Communication Technology (ICT) dalam The Third And The Last Tranche dalam Kerangka E-Asean Agreement
811. PMK No. 140 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Produk-Produk Telematika Tertentu Dalam Rangka Information Technology Agreement (ITA)
Lamp PMK No. 32/PMK.03/2007 tentang Perubahan Kedua atas KMK Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
Lamp PMK No. 35/PMK.04/2007 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol
Lamp PMK No. 110 Tahun 2006
KMK
Tahun 2011
1. KMK No. 38/PMK.01/2011 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Tahun 2010
812. KMK No. KEP- 84 /KM.10/2010 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian Atas PT Asuransi Andika Raharja Putera (D/H Pt Maskapai Asuransi Djakarta 1945)
813. KMK No. 116/KMK. 03/2010 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
814. KMK No. 117/KMK. 03/2010 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat
815. KMK No. 118/KMK. 03/2010 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah
816. KMK No. 120/KMK. 03/2010 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat
817. KMK No. 141/KMK.03/2010 tentang Penetapan Bandar Udara yang Memberikan Pelayanan Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
818. KMK No. 175/KMK.04/2010 tentang Uang Harian Khusus bagi Pegawai Dirjen Bea dan Cukai yang Melakukan Tugas Kumandah di Luar Tempat Kedudukan Kantor yang Bersangkutan
819. KMK No. 187/KMK. 01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan
820. KMK No. 218/KMK.01/2010 tentang Perubahan Atas KMK No. 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan
821. KMK No. 219/KM 1/2010 tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor pelayanan pajak pratamapraya
822. KMK No. 274 /KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan
823. KMK No. 366/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
824. KMK No. 486/KMK.OS/2010 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya ada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
825. KMK No. 488 /KMK.05/2010 tentang Standar Prosedur Operasi Seleksi Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan
826. KMK No. 489/KMK. 05/2010 tentang Pembentukan Tim Seleksi Kantor Akutan Publik Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2010
827. KMK No. 497 /KMK. 06/2010 tentang Penetapan Kekayaan Awal Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Per Tanggal I8•Maret 2005
828. KMK No. 731/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
829. KMK No. 936/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
Tahun 2009
830. KMK No. 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
831. KMK No. 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
832. KMK No. 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
833. KMK No. 72/KMK.05/2009 tentang Program Reformasi Penganggaran dan Perbendaharaan Negara
834. KMK No. 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
835. KMK No. 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Tahun 2008
836. KMK No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar, dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri
837. KMK No. 230/KMK.08/2008 tentang Penetapan Barang Milik Negara sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan Seri IFR-0002
838. KMK No. 307/KMK.01/2008 tentang Penghargaan Menteri Keuangan kepada Kantor Pelayanan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagai Kantor Pelayanan Percontohan Tahun 2008
Tahun 2007
839. KMK No. 1/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
840. KMK No. KEP – 05/PJ.031/2007 tentang Persetujuan Pemberian Izin untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
841. KMK No. KEP – 06/PJ.031/2007 tentang Pencabutan KMK Nomor KEP-230/PJ.42/2006 Tanggal 11 Agustus 2006 tentang Persetujuan Pemberian Izin untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
Lamp KMK No. 60/KM.1/UP.11/2007
842. KMK No. KEP – 07/PJ.031/2007 tentang Persetujuan Pemberian Izin untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat
843. KMK No. 11/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
844. KMK No. 16/KMK.05/2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran
845. KMK No. 23/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
846. KMK No. 32/KMK.01/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan
Lamp KMK No. 32/KMK.01/2007
847. KMK No. 35/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
848. KMK No. KEP-38/KM.5/2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat
849. Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran dalam Rangka Pembayaran Imbalan Jasa Perbendaharaan dan Jasa Provinsi Bea Masuk Tahun Anggaran 2007
850. KMK No. KEP-47/KM.5/2007 tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran, Pejabat yang melakukan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara (P3KAP)
851. KMK No. 49/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
852. KMK No. 60/KM.01/UP.11/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
853. KMK No. KEP-66/KM.5/2007 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara
854. KMK No. KEP-67/KM.5/2007 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa selain Konsultan Non SPAN-PHLN pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara
855. KMK No. KEP-68/KM.5/2007 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa selain Konsultan Non SPAN-PHLN pada Proyek Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pendapatan Negara
856. KMK No. 69/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
857. KMK No. KEP-73/KM.5/2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Rangka Pembayaran Pengembalian Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah Disetor melalui Rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 yang Membebani bagian Anggaran Kementerian Keuangan
858. KMK No. KEP-87/KM.5/2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, dan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pencairan Dana Dukungan Infrastruktur Tahun Anggaran 2007
859. KMK No. 96/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
860. KMK No. 111/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
861. KMK No. 132/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
Lamp KMK No. 132/KMK.03/2007
862. KMK No. 133/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
Lamp KMK No. 133/KMK.03/2007
863. KMK No. 134/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur
Lamp KMK No. 134/KMK.03/2007
864. KMK No. 139/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
865. KMK No. 159/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
866. KMK No. 161/KMK.01/2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
Lamp KMK No. 161/KMK.01/2007
867. KMK No. 171/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
868. KMK No. 174/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
869. KMK No. 175/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
870. KMK No. 177/KMK.02/2007 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pungutan Ekspor atas Nama PT Baramulti Sugih Sentosa
871. KMK No. 179/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
872. KMK No. 180/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah IIKMK No. 181/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan
873. KMK No. 182/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi
874. KMK No. 183/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II
875. KMK No. 184/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak NTB dan NTT
876. KMK No. 185/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali
Lamp KMK No. 185/KMK.03/2007
877. KMK No. 186/KMK.03/2007 tentang Penghapusan Piutang Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
878. KMK No. 187/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (di Luar Sumber Daya Alam Perikanan) di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
879. KMK No. 190/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
880. KMK No. 193/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
881. KMK No. 199/KMK.03/2007 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri
882. KMK No. 200/KMK.03/2007 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri
883. KMK No. 201/KMK.03/2007 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri
884. KMK No. 207/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
885. KMK No. 208/KM.1/UP.11/2007 tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
886. KMK No. 214/KM.1/UP.11/2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Departemen Keuangan
887. KMK No. 226/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
888. KMK No. 242/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
889. KMK No. 265/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk
890. KMK No. 271/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 April sampai dengan 6 Mei 2007
891. KMK No. 277/KM.01/UP.11/2007 tentang Pengaturan Status Kepegawaian Para Pejabat Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Departemen Keuangan CQ. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
892.
893. KMK No. 278/KM.01/UP.11/2007 tentang Pengaturan Status Kepegawaian para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan CQ. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran KMK No. 278/KM.01/UP.11/2007
894. KMK No. 279/KM.01/UP.11/2007 tentang Mutasi dan Penyesuaian dalam Jabatan Koordinator Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan CQ. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Lampiran KMK No. 279/KM.01/UP.11/2007
895. KMK No. 285/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 7 Mei sampai dengan 13 Mei 2007
896. KMK No. 293/KMK.01/2007 tentang Pendelegasian Wewenang kepada para Pejabat di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Memberikan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan
897. KMK No. 297/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 14 Mei sampai dengan 20 Mei 2007
898. KMK No. 320/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 21 Mei sampai dengan 27 Mei 2007
899. KMK No. 326/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2007
900. KMK No. 329/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 4 Juni sampai dengan 10 Juni 2007
901. KMK No. 389/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2007
902. KMK No. 408/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2007
903. KMK No. 421/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 25 Juni sampai dengan 1 Juli 2007
904. KMK No. 483/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 2 Juli sampai dengan 8 Juli 2007
905. KMK No. 501/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 9 Juli sampai dengan 15 Juli 2007
906. KMK No. 510/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 16 Juli sampai dengan 22 Juli 2007
907. KMK No. 550/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 23 Juli sampai dengan 29 Juli 2007
908. KMK No. 574/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 Juli sampai dengan 5 Agustus 2007
909. KMK No. 583/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2007
910. KMK No. 599/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 13 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2007
911. KMK No. 619/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2007
912. KMK No. 626/KM.1/2007 tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2007
Tahun 2006
913. KMK No. 240/KMK.010/2006 tentang Ralat KMK Nomor 240/KMK.010/2006 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Raw Sugar oleh Industri Gula Rafinasi
914. KMK No. 466 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan
Tahun 2005
915. KMK No. 447/KMK.06/2005 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2005-2009
Tahun 2003
916. KMK No. 66/KMK.01/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen untuk Melaksanakan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
Lamp. I KMK No. 343 /KMK.01/2003
917. KMK No. 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek
Tahun 1997
918. KMK No. 455/KMK.01/1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal
Tahun 1995
919. KMK No. 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing
Kepmen lain
920. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Nomor 212/PMK.04/2007 dan Nomor 648/M-DAG/KEP/12/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan Nomor 819/MPP/KEP/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir
921. Kepmenko Bidang Perekonomian No. KEP-15/M.EKON/03/2008 tentang Tim Optimalisasi Penerimaan Negara
Instruksi Menkeu
1. Instruksi Menkeu No. 78/IMK.01/2009 tentang Penelaahan, Pengkajian, dan/atau Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tugas Departemen Keuangan yang Berpotensi Terjadinya Praktik Korupsi
2. Instruksi Menkeu No. 146/IMK.01/2009 tentang Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah, Rumah, dan/atau Kendaraan Bermotor di Lingkungan Departemen Keuangan
SE Menkeu
1. SE Menkeu No. SE-883/MK.02/2009 tentang Perubahan Atas SE No. 812/MK.02/2009 tentang Tambahan Belanja Infrastruktur, Subsidi, dan Penjaminan untuk Kredit Usaha Rakyat Dalam Rangka Stimulus Fiskal 2009
2. SE Menkeu No. SE-1223/MK/2009 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010
3. SE Menkeu No. SE 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
4. SE Menkeu No. SE-2354/MK.02/2009 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Anggaran dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2009
5. SE Menkeu No. SE-01/MK.02/2007 tentang Batas Waktu Pengajuan Usul Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) /RKA-KL Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2007
6. SE Menkeu No. SE-226/MK.02/2007 tentang Pagu Indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008
7. SE Menkeu No. SE-628/MK.02/2007 tentang Anggaran Belanja Tambahan (ATB)/Perubahan Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2007
8. SE Menkeu No. SE-790/MK.02/2007 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008
9. SE Menkeu No. SE-171/MK.02/2005 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006
Dirjen Anggaran
1. Perdirjen Anggaran No. PER-01/AG/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus
Dirjen Perbendaharaan
1. Perdirjen Perbendaharaan No. PER/08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar
2. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-01/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengesahan dan Pencairan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007
3. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-02/PB/2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-03/PB/2007 tentang Penggunaan Trust Fund BRR Nad-Nias yang Berasal dari Sisa DIPA Tahun Anggaran 2006
5. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-04/PB/2007 tentang Pedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga
6. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-05/PB/2007 tentang Prosuder Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-06/PB/2007 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Imbalan Jasa Perbendaharaan dan Jasa Provinsi Bea Masuk
8. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-10/PB/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan Statusnya dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-12 /PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
10. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lemburan bagi Pegawai Negeri Sipil
11. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-14/PB/2007 tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bos Buku, dan Bantuan Khusus Murid (BKM)
12. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-18/PB/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-48/PB/2005 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan atas Realisasi Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri melalui Tata Cara Pembayaran Langsung dan Letter of Credit
13. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase-II/Coremap-II yang dibiayai Dana Pinjaman/Hibah Bank Dunia (No. IBRD 4740-IND/IDA 3910-IND dan GEF TF-053350)
14. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-20/PB/2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Kas Umum Negara
15. Perdirjen Bea dan Cukai No. P- 21/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok
16. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-23/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana IDA Credit No. 4205-IND (Early Childhood Education and Development Project)
17. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas
Lampiran Perdirjen Perbendaharaan No. Per-31/PB/2007
18. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2007 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan
19. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
20. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
21. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-36/PB/2007 tentang Tindak Lanjut atas Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
22. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-37/PB/2007 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan No. PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
23. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-65/PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pendapatan Dana/atau Penerimaan dan Koreksi Pembukuan Penerimaan
24. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-73/PB/2007 tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007
25. Perdirjen Perimbangan Keuangan No. PER-01/PK/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya Tahun 2007
26. Perdirjen Pajak No. PER – 67/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu
27. Perdirjen Pajak No. PER – 69/PJ./2007 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Pajak No. KEP-447/PJ./2001 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal
28. Perdirjen Pajak No. PER – 70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000
Perdirjen Pengelolaan Utang
29. Perdirjen Pengelolaan Utang No. PER-01/PU/2008 tentang Perubahan atas Perdirjen Pengelolaan Utang No. PER-02/PU/2007 tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama
30. Perdirjen Pengelolaan Utang No. PER-02/PU/2008 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Pengelolaan Utang No. PER-02/PU/2007 tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama
31. Perdirjen Pengelolaan Utang No. PER-02/PU/2007 tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama
Kepdirjen Pengelolaan Utang
32. Kepdirjen Pengelolaan Utang No. KEP-01/PU/2008 tentang Surat Utang Negara Seri Benchmark Tahun 2008
33. Kepdirjen Pengelolaan Utang No. KEP-09/PU/2007 tentang Perubahan atas Kepdirjen Pengelolaan Utang No. KEP-03/PU/2007 tentang Surat Utang Negara Seri Benchmark Tahun 2007
Kepdirjen Perbendaharaan
34. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-01/PB.1/2007 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis Aplikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
35. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-03/PB/UP.9/2007 tentang Mutasi Pejabat Eselon IV Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
36. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-06/PB.1/UP.9/2007 tentang Departemen Keuangan
37. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-13/PB/2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Rekening Pemerintah lainnya
38. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-35/PB/2007 tentang Penetapan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2007
39. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-39/PB/2007 tentang Tim Penilai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2006
40. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-46/PB/2007 tentang Tim Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara/Lembaga
41. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-51/PB/2007 tentang Tim Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
42. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-65/PB/2007 tentang Tim Penyelenggara Penyuluhan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
43. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-70/PB/2007 tentang Pembagian Tugas pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran
44. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-70a/PB/2007 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Dinas
45. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-72/PB/2007 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Penunjukan Narasumber Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
46. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-74/PB/2007 tentang Tim Penyelenggara Rapat Koordinasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2006
47. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-75/PB/2007 tentang Peringkat dalam Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2006 Tingkat Kuasa BUN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan
48. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-89/PB/2007 tentang Pembentukan Forum Kajian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
49. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-91/PB/2007 tentang Tim Pelaksana Monitoring Atas Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2007
50. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-92/PB/2007 tentang Tim Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Tahun 2007
51. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-93/PB/2007 tentang Tim Pembentukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
52. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-94/PB/2007 tentang Susunan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Beasiswa S1 dan S2 Tahun 2007, Evaluasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Program Diklat Ditjen Perbendaharaan
53. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-95/PB/2007 tentang Susunan Tim Penyelenggara Program Beasiswa S1 dan S2 Ditjen Perbendaharaan Tahun 2007
54. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-97/PB/2007 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2007
55. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-98/PB/2007 tentang Penunjukan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
56. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-113/PB/2007 tentang Penunjukan Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan
57. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-128/PB/2007 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-98/PB/2007 tentang Penunjukan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Peraturan/Keputusan BPKP
58. Peraturan Kepala BPKP No. PER-727/K/JF/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKP No. KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Kepala BPKP No. PER-1275/K/JF/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permen PAN No. PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Kepmen PAN tentang Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan
59. KepKaBPKP No. KEP-417/K/JF/2003 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
60. KepKaBPKP No. KEP-418/K/JF/2003 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
61. KepKaBPKP No. KEP-464/K/SU/2003 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
62. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-89/PB/2007 tentang Pembentukan Forum Kajian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
63. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-91/PB/2007 tentang Tim Pelaksana Monitoring Atas Alokasi Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2007
64. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-92/PB/2007 tentang Tim Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Tahun 2007
65. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-93/PB/2007 tentang Tim Pembentukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Prima di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
66. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-94/PB/2007 tentang Susunan Panitia Penyelenggara Sosialisasi Beasiswa S1 dan S2 Tahun 2007, Evaluasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Program Diklat Ditjen Perbendaharaan
67. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-95/PB/2007 tentang Susunan Tim Penyelenggara Program Beasiswa S1 dan S2 Ditjen Perbendaharaan Tahun 2007
68. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-97/PB/2007 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2007
69. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-98/PB/2007 tentang Penunjukan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
70. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-113/PB/2007 tentang Penunjukan Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan
71. Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-128/PB/2007 tentang Perubahan Atas Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-98/PB/2007 tentang Penunjukan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
72. Peraturan Kepala BPKP No. PER-727/K/JF/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKP No. KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Kepala BPKP No. PER-1275/K/JF/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permen PAN No. PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Kepmen PAN tentang Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern PemerintahanKepKaBPKP No. KEP-417/K/JF/2003 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pembebasan Sementara, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
73. KepKaBPKP No. KEP-418/K/JF/2003 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
74.
75. KepKaBPKP No. KEP-464/K/SU/2003 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
76. KepKaBPKP No. KEP-467/K/SU/2003 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Penyesuaian dalam Jabatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Aspirasis di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
77. KepKaBPKP No. KEP-754/K/JF/2003 tentang Pengangkatan Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Auditor
78. KepKaBPKP No. KEP-856/K/SU/2003 tentang Pembentukan Komite Verifikasi Data Pendukung Rekomendasi Bebas Ujian Sertifikasi Akuntan Publik bagi Akuntan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tertentu
79. KepKaBPKP No. KEP-871/K/SU/2003 tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2004
80. KepKaBPKP No. KEP-1294/K/SU/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
81. KepKaBPKP No. KEP-1450/K/SU/2003 tentang Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
82. KepKaBPKP No. Kep-06.00.00-210/K/2002 tentang Kebijakan Sistem dan Teknologi Informasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
83. KepKaBPKP No. KEP.06.01.01-294/K/2002 tentang Tata Persuratan Dinas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
84. KepKaBPKP No. KEP-487/K/SU/2002 tentang Rencana Stratejik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2000-2004
85. KepKaBPKP No. KEP-713/K/SU/2002 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
86. KepKaBPKP No. KEP-752/K/SU/2002 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
87. Kep Bersama Kep Kepolisian dan Kep BPKP No. Pol : Kep/12/IV/2002,Tgl. 29 April 2002 dan No. : Kep.04.02.00-219/K/2002,Tgl. 29 April 2002 tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana
Ketetapan Dirjen Perbendaharaan
88. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-03/PB/2007 tentang Pembayaraan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi dan Kab./Kota Bulan Januari 2007 kepada PT. ASKES (Persero) di Jakarta
Peraturan/Keputusan BPKP
89. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-04/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiunan TNI/PNS Dephan dan Polri/PNS Polri Bulan Januari 2007 kepada PT. ASKES (Persero) di Jakarta
90. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-05/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengmbalian Premi Dana THT 3,25% Bagian 10% PNS Pusat/Daerah Bulan Januari 2007 kepada PT. Taspen (Persero) di Jakarta
91. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-06/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% dan 2% (Gaji Terusan) Anggota TNI/PNS Dephan Bulan Januari 2007 kepada Kepala Pusat Keuangan Dephan dan Dirut PT. Asabri (Persero)
92. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-07/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Bagian PFK 10% Gaji dan Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Bulan Januari 2007 kepada Kapusku Polri di Jakarta
93. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-08/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pemeliharaan Kesehatan 2% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Januari 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
94. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-09/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pensiunan 4.75% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Januari 2007 kepada PT. Taspen (Persero) di Jakarta
95. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-10/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT Bulan Januari 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
96. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-11/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan Januari 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
97. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-12/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan Januari 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
98. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-17/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Penerimaan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari 2007 kepada Bapertarum-PNS
99. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-22/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan Februari 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
100. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-23/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan Februari 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
101. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-24/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Bagian PFK 10% Gaji dan Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Bulan Februari 2007 kepada Kapusku Polri di Jakarta
102. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-25/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Penerimaan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Bulan Februari 2007 kepada Bapertarum-PNS
103. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-26/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% dan 2% (Gaji Terusan) Anggota TNI/PNS Dephan Bulan Februari 2007 kepada Kepala Pusat Keuangan Dephan dan Dirut PT. Asabri (Persero)
104. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-27/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pensiun 4.75% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Februari 2007 kepada PT. Taspen (Persero) di Jakarta
105. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-28/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pemeliharaan Kesehatan 2% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Februari 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
106. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-30/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana THT 3,25% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Februari 2007 kepada PT. Taspen (Persero) di Jakarta
107. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-31/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT Bulan Februari 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
108. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-32/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi dan Kab./Kota Bulan Februari 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
109. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-33/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan dan Polri/PNS Polri Bulan Februari 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
110. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-52/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Penerimaan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Bulan Maret 2007 kepada Bapertarum-PNS
111. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-53/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan Maret 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
112. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-54/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Bagian PFK 10% Gaji dan Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Bulan Maret 2007 kepada Kapusku Polri di Jakarta
113. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-55/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan Maret 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
114. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-56/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan dan Polri/PNS Polri Bulan Maret 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
115. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-57/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT Bulan Maret 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
116. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-58/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi dan Kab./Kota Bulan Maret 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
117. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-59/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pensiun 4.75% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Maret 2007 kepada PT. Taspen (Persero) di Jakarta
118. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-60/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana THT 3,25% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Maret 2007 kepada PT. Taspen (Persero) di Jakarta
119. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-61/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pemeliharaan Kesehatan 2% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan Maret 2007 kepada PT. Askes (Persero) di Jakarta
120. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-62/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% dan 2% (Gaji Terusan) Anggota TNI/PNS Dephan Bulan Maret 2007 kepada Kepala Pusat Keuangan Dephan dan Dirut PT. Asabri (Persero)
121. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-76/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Penerimaan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Bulan April 2007 kepada Bapertarum-PNS
122. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-77/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan dan Polri/PNS Polri Bulan April 2007 kepada PT Askes (Persero) di Jakarta
123. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-78/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT Bulan April 2007 kepada PT Askes (Persero) di Jakarta
124. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-79/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana THT 3,25% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan April 2007 kepada PT Taspen (Persero) di Jakarta
125. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-80/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pensiun 4.75% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan April 2007 kepada PT Taspen (Persero) di Jakarta
126. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-81/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi Kab./Kota Bulan April 2007 kepada PT Askes (Persero) di Jakarta
127. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-82/PB/2007 tentang Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pengembalian Premi Dana Pemeliharaan Kesehatan 2% Bagian 10% Gaji PNS Pusat/Daerah Bulan April 2007 kepada PT Askes (Persero) di Jakarta
128. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-83/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% dan 2% (Gaji Terusan) Anggota TNI/PNS Dephan Bulan April 2007 kepada Kepala Pusat Keuangan Dephan dan Dirut PT. Asabri (Persero)
129. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-84/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan April 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
130. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-85/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Bagian PFK 10% Gaji dan Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan Bulan April 2007 kepada Kapusku Polri di Jakarta
131. Ketetapan Dirjen Perbendaharaan No. KEP-86/PB/2007 tentang Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji Bulan April 2007 kepada Direktur Utama PT. Asabri (Persero) di Jakarta
SE Dirjen Perbendaharaan
132. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-116/PB/2006 tentang Tunjangan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
133. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-01/PB/2007 tentang Penyelesaian Uang Persediaan (UP) dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2006
134. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-02/PB/2007 tentang Pendataan Saldo Uang Persediaan (Kas di Bendahara Pengeluaran) TA 2006 pada KPPN
135. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE- 03 /PB/2007 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Indonesia
136. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-04/PB/2007 tentang Penyusunan dan Penyampaian Jenis Laporan Kantor Vertikal Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
137. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-05/PB/2007 tentang Implementasi Modul Penerimaan Negara dan Penghentian Imlementasi Aplikasi Sistem Penerimaan Negara Versi DOS
138. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-06/PB/2007 tentang Tunjangan dan Hak-hak lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial
139. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-07/PB/2007 tentang Uang Lauk Pauk Anggota TNI dan POLRI mulai Tahun Anggaran 2007
140. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-09 /PB/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Pembukuan dan Koreksi Pembukuan
141. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-12 /PB/2007 tentang Soft Launching Aplikasi SAI 2007 Untuk Tingkat Satuan Kerja (SAKPA) dan Tingkat Wilayah (SAPPA-W)
142. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-13/PB.1/2007
143. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-14/PB/2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi
144. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-15/PB/2007 tentang Penyesuaian Besaran Pensiun Pokok Tahun 2007
145. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-17/PB/2007 tentang Penambahan dan Perubahan Uraian Mata Anggaran Penerimaan (MAP) dan Mata Anggaran Pengeluaran (MAK) dalam Bagan Perkiraan Standar
146. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-18/PB.1/2007
147. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-19/PB/2007 tentang Pelimpahan Penerimaan Negara dan Penyampaian Laporan Kas Posisi selama Pelaksanaan Cuti Bersama
148. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-35/PB/2007 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan No. SE-29/PB/2007 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara dan Laporan Kas Posisi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
149. SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-39/PB/2007 tentang Permintaan Kebutuhan Dana, Pelimpahan Penerimaan Negara, dan Penyampaian Laporan Kas Posisi selama Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
150. SK Dirjen Perbendaharaan No. SK-142a/PB/2006
151. SK Dirjen Perbendaharaan No. SK-148/PB/2006
152. S Dirjen Perbendaharaan No. S-457/PB.8/2006 hal Penjelasan Penggunaan Mata Anggaran
Lampiran S Dirjen Perbendaharaan No. S-457/PB.8/2006
153. S Dirjen Perbendaharaan No. S-8967/PB/2006 hal Revisi Lampiran III Perdirjen No. PER-55/PB/2006 tanggal 31 Oktober 2006
154. S Dirjen Perbendaharaan No. S-110/PB.3/2007 hal Penyampaian Data Transaksi Penerimaan Negara
155. S Dirjen Perbendaharaan No. S-159/PB.8/2007 tentang Pembenahan Data MPN
156. S Dirjen Perbendaharaan No. S-246/PB/2007 hal Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara
157. S Dirjen Perbendaharaan No. S-280/PB.3/2007 hal Penerbitan Bukti Penerimaan Negara
158. S Dirjen Perbendaharaan No. S-338/PB.1/UP.10/2007 hal Hasil Test Calon Pegawai KPPN Percontohan Tahap 1
159. S Dirjen Perbendaharaan No. S-388/PB/2007 hal Penggunaan Surat Setoran pada Modul Penerimaan Negara
Lampiran S Dirjen Perbendaharaan No. S-388/PB/2007
160. S Dirjen Perbendaharaan No. S-1652/PB/2007 hal Penatausahaan Penerimaan Pungutan Ekspor KPPN
161. S Dirjen Perbendaharaan No. S-6813/PB.3/2007 hal Pemantauan Pelaksanaan Rekening Pengeluaran KPPN Bersaldo Nihil dalam Rangka Treasury Single Account (TSA)
162. S Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-592/PK/2007 tentang Alokasi DBH, DAU, DAK, dan Dana Penyesuaian Tahun 2008
163. S Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-641/PK/2007 tentang Alokasi Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Tahun 2008
164. SE Dirjen Anggaran No. SE-14/AG/2008 tentang Perwujudan Good Governance dalam Pelayanan Direktorat Jenderal Anggaran kepada Kementerian Negara/Lembaga
165. S BPKP No. S-04.02.00-125/k/2002 tentang Koordinasi Pengawasan BPKP dengan APFP lain
166. S PPA No. S-08/PPA.02/2007 tentang Pemberitahuan kepada Seluruh Pengajar Mengenai Optimalisasi Waktu Pembelajaran Pelatihan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)
167. Instruksi Dirjen Anggaran No. INS–01/A/2004 tentang Pembayaran Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Tahun Anggaran 2004 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerimaan Pensiun/Tunjangan
PERATURAN BPK
1. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan
2. Peraturan BPK No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyegelan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan
3. Peraturan BPK No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh BPK
4. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
5. Peraturan BPK No. 2/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
6. Peraturan BPK No. 3/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara
KEPUTUSAN BPK
1. Keputusan BPK No. 01/K/I-XIII.2/1/2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Keputusan BPK No. 02/K/I-XIII.2/2/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
3. Keputusan BPK No. 10/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara
4. Keputusan BPK No. 11/K/I-XIII.2/7/2008 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan
5. Keputusan BPK No. 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi BPK
6. Keputusan BPK No. 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI
7. Keputusan BPK No. 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
KEPUTUSAN SESJEN
1. Kepsesjen BPK No. 74/K/X-XIII.2/2/2009 tentang Mekanisme Kerja Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepsesjen BPK No. 168 /K/X-XIII.2/6/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
PERATURAN PPATK
1. Keputusan Kepala PPATK No. KEP – 1/1.01/PPATK/01/08 tentang Pedoman Good Governance Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2. Keputusan Kepala PPATK No. KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan
3. Keputusan Kepala PPATK No. KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KOMINFO
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
3. UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
4. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
5. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
8. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
9. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
10. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
11. UU No. 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)
12. UU No. 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
PERATURAN PEMERINTAH
1. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Peneromaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika
3. PP No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kominfo
4. PP No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
5. PP No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
6. PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
7. PP No. 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
8. PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
9. PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga penyiaran Swasta
10. PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga penyiaran Komunitas
11. PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan penyiaran Lembaga penyiaran Berlangganan
12. PP No. 78 Tahun 2001 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
13. PP No. 26 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Tbk.
14. PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
15. PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
16. PP No. 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter
17. PP No. 56 Tahun 1999 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
18. PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
19. PP No. 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman
20. PP No. 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film
21. PP No. 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
22. PP No. 2 Tahun 1992 tentang Informasi Biro Pusat Statistik
23. PP No. 4 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Keperluan Pertahanan Keamanan Negara
24. PP No. 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

25. PP No. 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi
26. PP No. 11 Tahun 1986 tentang Obligasi Perusahaan Umum Telekomunikasi
27. PP No. 28 Tahun 1986 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Benda Meterai
28. PP No. 53 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk Umum
29. PP No. 54 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi
PERPRES, KEPPRES, INPRES
Perpres
1. Perpres No. 1 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes)
2. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
3. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
4. Perpres No. 55 Tahun 2009 tentang Pengesahan Final Acts of the Plenipotentiary Conference, Antalya, 2006 (Akta-Akta Akhir Konferensi Yang Berkuasa Penuh, Antalya, 2006)
5. Perpres No. 39 Tahun 2008 tentang Pengesahan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) beserta Final Protocol to the Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia)
6. Perpres No. 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan General Regulations of the Universal Postal Union (Peraturan Umum Perhimpunan Pos Sedunia)
7. Perpres No. 41 Tahun 2008 tentang Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos)
8. Perpres No. 93 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kerja bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Lembaga Sensor Film
9. Perpres No. 98 Tahun 2007 tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi RepubliK Indonesia
Keppres
10. Keppres No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keppres No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
11. Keppres No. 80 Tahun 2004 tentang Pengesahan Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh, 2002)
12. Keppres No. 85 Tahun 2004 tentang Pengesahan Revised Constitution of the Asia Pacific Telecommunity, New Delhi 2002 (Konstitusi Telekomunitas Asia Pasifik yang Diperbaharui, New Delhi 2002)
13. Keppres No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Keppres No. 25 Tahun 2002 tentang Pengesahan Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Minneapolis, 1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Minneapolis, 1998)
15. Keppres No. 26 Tahun 2002 tentang Pengesahan Amendments of the Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization Intelsat (Perubahan terhadap Perjanjian Berkaitan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional Intelsat)
16. Keppres No. 25 Tahun 1999 tentang Hari Film Nasional
17. Keppres No. 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
18. Keppres No. 15 Tahun 1996 tentang Pengesahan Amandemen Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization Intelsat, Denmark 1995 (Perjanjian Berkenaan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional Intelsat, Denmark 1995)
19. Keppres No. 18 Tahun 1996 tentang Pengesahan Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, Geneva, 1992 (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992), beserta Instrumen Amandemennya, Kyoto, 1994
20. Keppres No. 27 Tahun 1984 tentang Sekretariat Nasional Dewan Antar Pemerintah untuk Koordinasi Bidang Informasi dan Komunikasi Negara-Negara Non Blok
Inpres
21. Inpres No. 1 Tahun 2001 tentang Pusat Informasi Berbasis Teknologi Informatika di Komplek Kemayoran
PERMEN / KEPMEN
Permen
1. Permen Kominfo No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
2. Permen Kominfo No. 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permen Kominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
3. Permen Kominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media
4. Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayan Lembaga Komunikasi Sosial
5. Permen Kominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast)
6. Permen Kominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/1/2009 tentang Tata Kearsipan Dinamis
7. Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2009 tentang Klafikasi Arsip
8. Permen Kominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
9. Permen Kominfo No. 8 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz
10. Permen Kominfo No. 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz dan Migrasi pengguna Frekuensi Radio Eksisting untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 3.4 – 3.6 Ghz ke Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz
11. Permen Kominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/2/2009 tentang Kampanye Pemilihan Umum melalui Jasa Telekomunikasi
12. Permen Kominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita Ultra High Frequency (UHF)
13. Permen Kominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Kliring Tarif Telekomunikasi
14. Permen Kominfo No. 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio
15. Permen Kominfo No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
16. Permen Kominfo No. 20/PER/M.KOMINFO/3/2009 tentang Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas
17. Permen Kominfo No. 21/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Standar Penyiaran Radio Dikital untuk Penyiaran Radio Pada Pita Very High Frequency (VHF) di Indonesia
18. Permen Kominfo No. 22 Tahun 2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
Lamp. Permen Kominfo No. 22 Tahun 2009
19. Permen Kominfo No. 24/PER/M.KOMINFO/5/2009 tentang Juklak Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggara Penyiaran
20. Permen Kominfo No. 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Permen Kominfo No. 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
21. Permen Kominfo No. 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2 Ghz
22. Permen Kominfo No. 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 5,8 Ghz
23. Permen Kominfo No. 29 Tahun 2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
Lampiran Permen Kominfo No. 29 Tahun 2009
24. Permen Kominfo No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggara Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Televisian/IPTV) di Indonesia
25. Permen Kominfo No. 31 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permen Kominfo No. 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
26. Permen Kominfo No. 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan amatir Radio
27. Permen Kominfo No. 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk
28. Permen Kominfo No. 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permen Kominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/01/2009 Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz dan Migrasi Penguna Frekuensi Radio Eksisting untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) dari Pita Frekuensi Radio 3.4 – 3.6 Ghz ke pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz
29. Permen Kominfo No. 39 Tahun 2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap tidak berbayar (Free To Air)
30. Permen Kominfo No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Permen Kominfo No. 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frerkuensi Radio Indonesia
31. Permen Kominfo No. 41 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Telekomunikasi
32. Permen Kominfo No. 42/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Tata Cara Memperoleh Izin bagi Lembaga Penyiaran Asing yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesia
33. Permen Kominfo No. 43 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sitem Stasiun oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran televisi
34. Permen Kominfo No. 44 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan sistem elektonik dalam Krangka Indonesia National Single Window di lingkungan Departemen Kominfo
35. Permen Kominfo No. 45/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Perubahan Atas Permen Kominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaaan
36. Permen Kominfo No. 50 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha di Bidang Kominfo dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
37. Permen Kominfo No. 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
38. Permen Kominfo No. 01/P/M.KOMINFO/03/2008 tentang Perekaman Informasi untuk Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara
39. Permen Kominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama TelekomunikasiPermen Kominfo No. 06 /P/M.KOMINFO/04/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
40. Permen Kominfo No. 07 /P/M.KOMINFO/ 04/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
41. Permen Kominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler
42. Permen Kominfo No. 10/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh
43. Permen Kominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Lokal
44. Permen Kominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/04/ 2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Bergerak Selular
45. Permen Kominfo No. 13/PER/M.KOMINFO/04/ 2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas
46. Permen Kominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional
47. Permen Kominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/4/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Teleponi Dasar yang Disalurkan melalui Jaringan Tetap
48. Permen Kominfo No. 25 /P/M.KOMINFO/ 7/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kominfo
49. Permen Kominfo No. 27 /P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital
50. Permen Kominfo No. 30/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Keempat atas Kepmen Perhubungan No. KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
51. Permen Kominfo No. 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmen Perhubungan No. KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
52. Permen Kominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
53. Permen Kominfo No. 39/PER/M.KOMINFO/12/2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam Penyelenggaraan Penyiaraan
54. Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tentang Sewa Jaringan
Lamp. 1 Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007
Lamp. 2 Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007
Lamp. 3 Permen Kominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007
55. Permen Kominfo No. 05/PER/M.KOMINFO/2/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi dan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation
56. Permen Kominfo No. 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi tiadak bergerak di Indonesia
57. Permen Kominfo No. 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
58. Permen Kominfo No. 10 /PER/M. KOMINFO/ 3 /2007 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi
59. Permen Kominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
60. Permen Kominfo No. 15 /P/M.KOMINFO/4/2007 tentang Perubahan atas Permen Kominfo No. 08/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta
61. Permen Kominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/4/2007 tentang Perubahan atas Kepmen Kominfo No. 86/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
62. Permen Kominfo No. 20 /PER/M. KOMINFO/ 4 /2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
63. Permen Kominfo No. 21 /PER/M.KOMINFO/ 4 /2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional
64. Permen Kominfo No. 25/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri untuk Produk Iklan yang disiarkan melalui Lembaga Penyiaran
65. Permen Kominfo No. 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
66. Permen Kominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/ 12/2007 tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi
67. Permen Kominfo No. 38/PER/M.KOMINFO/09/2007 tentang Perubahan atas Permen Kominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi
68. Permen Kominfo No. 43/P/M.KOMINFO/12/ 2007 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
69. Permen Kominfo No. 04/PER/M.KOMINFO/01/2006 tentang Tata Cara Lelang Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular IMT-2000.
70. Permen Kominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
71. Permen Kominfo No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi
Lamp. 1 Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006
Lamp. 2 Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006
Lamp. 3 Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006
Lamp. 4 Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006
Lamp. 5 Permen Kominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006
72. Permen Kominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar melalui Jaringan Tetap
73. Permen Kominfo No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar Jaringan Bergerak Selular
74. Permen Kominfo No. 17/P/M.Kominfo/6/2006 tentang Tata Cara Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki Izin Stasiun Radio dari Dirjen Postel dan/atau Izin Siaran Nasional untuk Televisi dari Departemen Penerangan dan bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Televisi Berbayar dari Dirjen Postel dan/atau Izin Penyelenggaraan Siaran Televisi Berlangganan dari Departemen Penerangan
75. Permen Kominfo No. 20/P/M.Kominfo/8/2006 tentang Peringatan Dini Tsunami atau lainnya melalui Lembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia
76. Permen Kominfo No. 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
77. Permen Kominfo No. 28/Per/M.Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain Go.Id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah
78. Permen Kominfo No. 37/P/M.KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan atas Permen Kominfo No. 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit
79. Permen Kominfo No. 40 /P/M.KOMINFO/12/ 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km.20 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
80. Permen Kominfo No. 41 /P/M/KOMINFO/12/2006 tentang Penetapan Jabatan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Kominfo
81. Permen Kominfo No. 42/PER/M. KOMINFO/12/2006 tentang Perubahan atas Permen Kominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000
82. Permen Kominfo No. 03/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Postel
83. Permen Kominfo No. 06/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenhub No. KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
84. Permen Kominfo No. 07/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Perubahan Kedua atas Kepmenhub No. KM. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Telepon untuk Keperluan Publik
85. Permen Kominfo No. 11/P/M.Kominfo/7/2005 tentang Pengurangan Waktu Siaran Lembaga Penyiaran di Seluruh Indonesia dalam Rangka Penghematan Energi Nasional
86. Permen Kominfo No. 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit
87. Permen Kominfo No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation
88. Permen Kominfo No. 16/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyediaan Sarana Transmisi Telekomunikasi Internasional melalui Sistem Komunikasi Kabel Laut
89. Permen Kominfo No. 17 /PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
90. Permen Kominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum
91. Permen Kominfo No. 20 /PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan
92. Permen Kominfo No. 21/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi
93. Permen Kominfo No. 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi
94. Permen Kominfo No. 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi
95. Permen Kominfo No. 24/M.KOMINFO/10/2005 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomumkasi
96. Permen Kominfo No. 25/P/M.KOMINFO/11/2005 tentang Perubahan Pertama atas Kepmenhub No. KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
97. Peraturan Bersama Menteri Kominfo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19/Per/M.Kominfo/8/2006 No. 18 A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya
Kepmen
98. Kepmen Kominfo No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Kominfo
99. Kepmen Kominfo No. 127/KEP/M.KOMINFO/04/2010 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringtan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2010 di Lingkungan Kementrian Kominfo
100. Kepmen Kominfo No. 4 Tahun 2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Radio 2.3 Ghz untuk keperluan layanan Pita lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
101. Kepmen Kominfo No. 05/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz untuk Pengguna Pita Frekuensi Radio Eksisting untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
102. Kepmen Kominfo No. 106A Tahun 2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal dan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh
103. Kepmen Kominfo No. 114 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Kepmen Kominfo No. 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband)
104. Kepmen Kominfo No. 139/KEP/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2009 di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
105. Kepmen Kominfo No. 363 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Kepmen Kominfo No. 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz untuk Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak seluler
106. Kepmen Kominfo No. 437 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmen Kominfo No. 145/kEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi
107. Kepmen Kominfo No. 03 /KEP/M.KOMINFO/1/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmen Kominfo No. 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel
108. Kepmen Kominfo No. 10/Kep/M.Kominfo/01/2008 tentang Penetapan Bank Indonesia Rate Untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 Ghz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2008
109. Kepmen Kominfo No. 33/KEP/M.KOMINFO/1/2008 tentang Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Periode 2008-2011
110. Kepmen Kominfo No. 56/Kep/M.Kominfo/02/2008 tentang Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Pt. Global Telecom Utama
111. Kepmen Kominfo No. 65/Kep/M.Kominfo/03/2008 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2008 Di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
112. Kepmen Kominfo No. 68/Kep/M.Kominfo/II/2008 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Nusantara Sarana Telekomunikasi
113. KepmenKominfo No. 78/Kep/M.Kominfo/Iv/2008 tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Sunvone Communication Network
114. Kepmen Kominfo No. 169/KEP/M.KOMINFO/06/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Kepmen Kominfo No. 76/KEP/M. KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis kabel
115. Kepmen Kominfo No. 252A/KEP/M.KOMINFO/08/2008 tentang Perubahan Kelima atas Kepmen Kominfo No. 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggara Jaringan Tetap
116. Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel
117. Kepmen Kominfo No. 144/KEP/M. KOMINFO/4/2007 tentang Penetapan Logo Departemen Kominfo Kepmen Kominfo No. 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi
118. Kepmen Kominfo No. 402/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Perubahan Kedua atas Kepmen Kominfo No. 76/KEP/M.KOMINFO/3/2007 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh, Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jaringan Tetap Tertutup Berbasis Kabel
119. Kepmen Kominfo No. 01/KEP/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penetapan Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
120. Kepmen Kominfo No. 03/KEP/M.KOMINFO/01/ 2006 tentang Peluang Usaha untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Selular Generasi Ketiga dengan Cakupan Nasional
121. Kepmen Kominfo No. 29 /KEP/M.KOMINFO/03/2006 tentang Ketentuan Pengalokasian Pita Frekuensi Radio dan Pembayaran Tarif Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Imt-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz
122. Kepmen Kominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai TeleKominfo Perdesaan
123. Kepmen Kominfo No. 42/Kep/M.Kominfo/4/2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2006
124. Kepmen Kominfo No. 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
SE Menteri Kominfo
125. SE Menkominfo No. 01/SE/M/KOMINFO/05/2010 tentang Pakta Integritas Kementrian Kominfo dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah yang Baik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
126. SE Menkominfo No. 01/SE/M/KOMINFO/1/2007 tentang Pengiriman Surat
Pengumuman Menkominfo
127. Pengumuman Menkominfo No. 196/M.KOMINFO/8/2008 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum atas Penggunaan Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran
Perdirjen Postel
1. Perdirjen Postel No. 171/DIRJEN/2009 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Telekomunikasi HF, VHF dan UHF
2. Perdirjen Postel No. 173/DIRJEN/2009 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Terminal Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA)
3. Perdirjen Postel No. 209/DIRJEN/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Postel No. 94/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic pada Pita Frekuensi 2.3 Ghz
4. Perdirjen Postel No. 238/DIRJEN/2009 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Modem High Speed Downlink Packed Access (HSDP)
5. Perdirjen Postel No. 260/PERDIRJEN/2009 tentang Perubahan Atas Perdirjen Postel No. 247/DIRJEN/2008 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Beban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi
Lampiran 1. Perdirjen Postel No. 260/DIRJEN/2009
Lampiran 2. Perdirjen Postel No. 260/DIRJEN/2009
6. Perdirjen Postel No. 261/DIRJEN/2009 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Komunikasi, Navigasi dan Pengamatan Penerbangan (Aeronatucal) untuk Ground Station
7. Perdirjen Postel No. 81/DIRJEN/2/2008 tentang Pencabutan Beberapa Kepdirjen Postel yang Terkait Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi
8. Perdirjen Postel No. 94/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Subscriber Station Broadband Wireless Acces (BWA) Nomadic pada Pita Frekuensi 2.3 GHz
9. Perdirjen Postel No. 95/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Base Station Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic pada Pita Frekuensi 2.3 GHz
10. Perdirjen Postel No. 96/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Antena Broadband Wireless Access (BWA) Nomadic pada Pita Frekuensi 2.3 GHz
11. Perdirjen Postel No. 110/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Multiservice Switch
12. Perdirjen Postel No. 111/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Router
13. Perdirjen Postel No. 112/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Modem Stand Alone
14. Perdirjen Postel No. 113/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi untuk Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
15. Perdirjen Postel No. 247/DIRJEN/2008 tentang Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) Beban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) Telekomunikasi
16. Perdirjen Postel No. 257/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Akses Berbasis Passive Optical Network (PON)
17. Perdirjen Postel No. 264/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Integrated Service Digital Network – Primary Rate Access/ISDN-PRA
18. Perdirjen Postel No. 265/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Very High Speed Digital Subscriber Line
19. Perdirjen Postel No. 266/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Next Generation-Synchronous Digital Hierarchy I NG-SDH
20. Perdirjen Postel No. 267/DIRJEN/2008 tentang Standar Waktu Penyerahan Paket Dalam Negeri
21. Perdirjen Postel No. 116/DIRJEN/2007 tentang Tata Cara Evaluasi Usulan Jenis Layanan Sewa Jaringan dan Besaran Tarif Sewa Jaringan
22. Perdirjen Postel No. 175/DIRJEN/2007 tentang Persyaratan Teknis dan Perangkat Telekomunikasi Active Digital Distribution Frame atau Actif DDF
23. Perdirjen Postel No. 19/DIRJEN/2006 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Interactive Voice Response (IVR) Pendukung Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi
24. Perdirjen Postel No. 73/DIRJEN/2006 tentang Tata Cara Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya
25. Perdirjen Postel No. 80/DIRJEN/2006 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Multiplex (Synchronous Digital Hierarchy)
26. Perdirjen Postel No. 121/DIRJEN/2006 tentang Tata Cara Evaluasi Dokumen Penawaran Interkoneksi
27. Perdirjen Postel No. 241/DIRJEN/2006 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Balai Uji Dalam Negeri
28. Perdirjen Postel No. 242/DIRJEN/2006 tentang Petunjuk Teknis Pengakuan Balai Uji Negara Asing di Lingkup ASEAN
29. Perdirjen Postel No. 357/DIRJEN/2006 tentang Penerbitan Izin Stasiun Radio untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi yang Menggunakan Satelit
30. Perdirjen Postel No. 214/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat dengan Daya Pancar di Bawah 10 MW
31. Perdirjen Postel No. 250/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat untuk Interface Analog Perangkat Pelanggan Terhubung ke Public Switched Telephone Network (PSTN)
32. Perdirjen Postel No. 264/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Customer Premises Equipment (CPE) Universal Mobile Telecomunication System-Time Division Dupexing (UMT-TDD)
33. Perdirjen Postel No. 265/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Digital Terrestrial L-Band Transmitter untuk Multichannel Multipoint Distribution System (MMDS)
34. Perdirjen Postel No. 266/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Radio Maritim
35. Perdirjen Postel No. 267/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Alat dan Perangkat Jaringan Radio (Radio Network) Berbasis Universal Mobile Telecommunication System-Time Division Duplexing (UMTS-TDD)
36. Perdirjen Postel No. 268/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Set Top Box Satelit Digital
Kepdirjen Postel
37. Kepdirjen Postel No. 102/DIRJEN/2008 tentang Pengelompokan Alat dan Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Sertifikasi
38. Kepdirjen Postel No. 115 Tahun 2008 tentang Persetujuan terhadap Dokumentasi Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif Sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan; dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan
39. Kepdirjen Postel No. 205 Tahun 2008 tentang Persetujuan terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi Milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya
40. Kepdirjen Postel Tahun 2007 Penetapan Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan
41. Kepdirjen Postel No. 219/DIRJEN/2007 tentang Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2008
42. Kepdirjen Postel No. 75/DIRJEN/2006 tentang Buku Panduan dan Perangkat Lunak Formula Perhitungan Biaya Interkoneksi
43. Kepdirjen Postel No. 141/DIRJEN/2006 tentang Penetapan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau Lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya Tahun 2006
44. Kepdirjen Postel No. 279/DIRJEN/2006 tentang Persetujuan terhadap Dokumen Penawaran Interkoneksi milik Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Pendapatan Usaha (Operating Revenue) 25% atau lebih dari Total Pendapatan Usaha Seluruh Penyelenggara Telekomunikasi dalam Segmentasi Layanannya
45. Kepdirjen Postel No. 13/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Videophone PSTN
46. Kepdirjen Postel No. 193/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Komunikasi Radio Microwave Link
47. Kepdirjen Postel No. 09/DIRJEN/2004 tentang Persyaratan Teknis Bluetooth
48. Kepdirjen Postel No. 15.A/DIRJEN/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (Frequency Modulation)
49. Lamp. Kepdirjen Postel No. 15.A/DIRJEN/2004
50. Kepdirjen Postel No. 23/DIRJEN/2004 tentang Persyatan Teknis Alat dan Perangkat Jaringan Global System for Mobile (GSM) 900 MHz/Digital Communication System (DCS) 1800 MHz
51. Kepdirjen Postel No. 137/DIRJEN/2004 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Integrated Service Digital Network Basic Rate Access (ISDN BRA) Layer 1
52. Kepdirjen Postel No. 255/DIRJEN/2004 tentang Persyaratan Teknis Standar Router
53. Kepdirjen Postel No. 288/DIRJEN/2004 tentang Persyaratan Teknis Sentral Perangkat Jaringan Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA)-Core Network
54. Kepdirjen Postel No. 297/DIRJEN/2004 tentang Persyaratan Teknis Terminal Code Division Multiple Access (CDMA)
55. Kepdirjen Postel No. 167/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Broadband Wireless Access pada Frekuensi 10 GHz
56. Kepdirjen Postel No. 169/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Televisi Siaran Sistem Analog
57. Kepdirjen Postel No. 233/DIRJEN/2002 tentang Pengelompokan Alat dan Perangkat Telekomunikasi
58. Kepdirjen Postel No. 245/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
59. Kepdirjen Postel No. 251/DIRJEN/2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi
60. Kepdirjen Postel No. 252/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi Asymmetric Digital Subscriber Line (ASDL)
61. Kepdirjen Postel No. 255/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Pencatatan Data Pembicaraan Telepon (PDPT)
62. Kepdirjen Postel No. 207/DIRJEN/2001 tentang Persyaratan Teknis Base Station Radio Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
63. Kepdirjen Postel No. 004/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Perangkat PABX/STLO Analog
64. Kepdirjen Postel No. 006/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Analog
65. Kepdirjen Postel No. 007/DIRJEN/1999 tentang Pedoman Item Uji Alat/Perangkat Komunikasi Radio
66. Kepdirjen Postel No. 58/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Perangkat Digital Loop Carrier
67. Kepdirjen Postel No. 60/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Perangkat Jarlokar CDMA IS-95
68. Kepdirjen Postel No. 61/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Pesawat Key Telephone System (KTS)
69. Kepdirjen Postel No. 65/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Perangkat PABX/SLTO ISDN
70. Kepdirjen Postel No. 80/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Amatir Radio
71. Kepdirjen Postel No. 84/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Radio Komunikasi SSB-HF/VHF/UHF
72. Kepdirjen Postel No. 85/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Radio Siaran
73. Kepdirjen Postel No. 86/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telepon Tanpa Kabel Umum
74. Kepdirjen Postel No. 225/DIRJEN/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi dan Penandaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi
75. Kepdirjen Postel No. 47/DIRJEN/1998 tentang Persyaratan Teknis Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler Berbasis Code Devision Multiple Access (CDMA)
76. Kepdirjen Postel No. 179/DIRJEN/1998 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Perangkat Penyerah Catu Sentral Telepon (Rectifier)
77. Kepdirjen Postel No. 180/DIRJEN/1998 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Seluler NMT-450
78. Kepdirjen Postel No. 181/DIRJEN/1998 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Seluler GSM
79. Kepdirjen Postel No. 182/DIRJEN/1998 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Seluler AMPS
80. Kepdirjen Postel No. 22/DIRJEN/1996 tentang Ketentuan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
81. Kepdirjen Postel No. 057/DIRJEN/1996 tentang Pedoman Teknis Pengetesan Hasil Pemasangan Instalasi Kabel Rumah (IKR)
82. Kepdirjen Pos danTelekomunikasi No. 258/DIRJEN/1996 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Sentral Telepon Digital Kapasitas 5000 SST
Peraturan Lain
1. Permendagri No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
2. Kepmenhub No. KM. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Lampiran Kepmenhub No. KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
3. Kepmenhub No. KM. 29 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
4. Kepmenhub No. KM. 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
5. Kepmenhub No. KM. 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmenhub No. KM. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
6. Kepmenhub No. KM. 32 Tahun 2004 tentang Biaya Interkoneksi Penyelenggaraan Telekomunikasi
7. Kepmenhub No. KM. 33 Tahun 2004 tentang Pengawasan Kompetisi yang Sehat Dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar
8. Kepmenhub No. KM. 34 Tahun 2004 tentang Kewajiban Pelayanan Universal
9. Kepmenhub No. KM. 35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
10. Kepmenhub No. KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
11. Kepmenhub No. KP. 349 Tahun 2003 tentang Pengesahan Badan Penetap (Designating Authority / DA) Dalam Rangka Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk Alat dan Perangkat Telekomunikasi
12. Kepmenhub No. KM. 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
13. Kepmenhub No. KM. 46 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi
14. Kepmenhub No. KM. 19 Tahun 2001 tentang Tarif Jasa Telepon Tetap Dalam Negeri dan Birofax Dalam Negeri
15. Kepmenhub No. KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
16. Kepmenhub No. KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
17. Kepmenhub No. KM. 42 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi
18. Kepmenhub No. KM. 72 Tahun 1999 tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah tentang Telekomunikasi Indonesia
DAFTAR ISI CD PERATURAN
BIDANG KOPERASI DAN UKM
UNDANG-UNDANG
1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
6. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
1. PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
2. PP No. 11 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
3. PP No. 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
5. PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi
6. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
7. PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
8. PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
9. PP No. 5 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
10. PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
11. PP No. 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi
12. PP No. 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi
KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN
1. Perpres No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
2. Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
3. Perpres No. 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia
4. Perpres No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
5. Perpres No. 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi)
6. Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
7. Perpres No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
8. Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
9. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
10. Keppres No. 75 Tahun 2002 tentang Pengesahan Agreement Establishing the Islamic Corporation for the Development of Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam untuk Pembangunan Sektor Swasta)
11. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan
12. Keppres No. 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
13. Keppres No. 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia
14. Keppres No. 21 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia
15. Keppres No. 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan Kegiatan Koperasi Pegawai Negeri
16. Keppres No. 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan Kegiatan Koperasi Penerima Pensiun
17. Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
18. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
19. Inpres No. 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian
20. Inpres No. 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD)
Permenegkop dan UKM
1. Permenegkop dan UKM No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum dengan Koperasi
Lampiran Permenegkop dan UKM No. 03/Per/M.KUKM/III/2009
2. Permenegkop dan UKM No. 12/PER/M.KUKM/X/2009 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi
3. Permenegkop dan UKM No. 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BSD-P) unstuck Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
4. Permenegkop dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
5. Permenegkop dan UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
6. Permenegkop dan UKM No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
7. Permenegkop dan UKM No. 06/Per/M.KUKM/II/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan UKM (P3KUM) Pola Syariah
8. Permenegkop dan UKM No. 08/PER/M.KUKM/II/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional
9. Permenegkop dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/III/2007 tentang Perubahan Atas Permenegkop dan UKM No. 18/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi kepada Koperasi
10. Permenegkop & UKM No. 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi
11. Permenegkop dan UKM No. 28/Per/M.KUKM/VII/2007 tentang Pedoman Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri)
12. Permenegkop dan UKM No. 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Lembaga Modal Ventura
13. Permenegkop dan UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Kerja Keuangan Syariah Koperasi
Lampiran Permenegkop dan UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007
14. Permenegkop dan UKM No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
15. Permenegkop dan UKM No. 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
16. Permenegkop & UKM No. 06/PER/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award
17. Permenegkop dan UKM No. 13/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Program Sekuritisasi Aset Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)
18. Permenegkop dan UKM No. 13.1/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis SKIM Pendanaan Komoditas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
19. Permenegkop dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjamin Kredit dan Pembiayaan unstuck Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
20. Permenegkop & UKM No. 16/PER/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha kepada Koperasi
21. Permenegkop dan UKM No. 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi kepada Koperasi
22. Permenegkop dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri
23. Permenegkop dan UKM No. 08/Per/M/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi)
24. Permenegkop dan UKM No. 23/PER/M.KUKM/XI/2005 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah
Kepmenegkop dan UKM
25. Kepmenegkop dan UKM No. 03/KEP/M.KUKM/I/2004 tentang Penetapan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Terjamin dengan Dana Penjaminan Kredit Tahun Anggaran 2002
26. Kepmenegkop dan UKM No. 06/KEP/M.KUKM/I/2004 tentang Penetapan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Terjamin dengan Dana Penjaminan Kredit Tahun Anggaran 2003
27. Kepmenegkop dan UKM No. 06.1/KEP/M.KUKM/I/2004 tentang Penetapan Bank Pelaksana sebagai Penyalur Kredit KUKM dengan Pola Dana Penjamin Kredit Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
28. Kepmenegkop dan UKM No. 08/KEP/M.KUKM/II/2004 tentang Penetapan Koperasi dan UKM Terjamin dengan Dana Penjaminan Kredit Tahun Anggaran 2003
29. Kepmenegkop dan UKM No. 19/KEP/M.KUKM/IV/2004 tentang Penetapan Koperasi dan UKM Terjamin dengan Dana Penjamin Kredit Tahun Anggaran 2003
30. Kepmenegkop & UKM No. 92 /KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi dalam Rangka Pengembangan Pengadaan Pangan Koperasi dengan Sistem Bank Padi Tahun Anggaran 2004
31. Kepmenegkop dan UKM No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
32. Kepmenegkop dan UKM No. 20/Kep/M.KUKM/I/2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam Rangka Pelaksanaan Kerjasama dengan Yayasan Sekar Arum Nusantara
33. Kepmenegkop dan UKM No. 21/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Pengelola dan Lembaga Keuangan Pelaksana Kredit Usaha Mikro dan Kecil
34. Kepmenegkop dan UKM No. 23/KEP/M.KUKM/II/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi
35. Kepmenegkop dan UKM No. 24/Kep/M.KUKM/III/2003 tentang Penetapan Bank Pelaksana Dalam Rangka Kerjasama Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-KOPERASI)
36. Kepmenegkop dan UKM No. 24.1/KEP/M.KUKM/III/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah
37. Kepmenegkop dan UKM No. 32/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra UKM
38. Kepmenegkop & UKM No. 32.1 / KEP / M.KUKM / IV / 2003 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Business Development Service dalam Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah
39. Kepmenegkop dan UKM No. 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP KOPERASI)
40. Kepmenegkop dan UKM No. 32.4/KEP/M.KUKM/IV/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjamin Kredit Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
41. Kepmenegkop dan UKM No. 33.1/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klasifikasi Calon Sentra Usaha Kecil dan Menengah Binaan
42. Kepmenegkop dan UKM No. 44/KEP/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM
43. Kepmenegkop dan UKM No. 58.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi untuk Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong Impor
44. Kepmenegkop dan UKM No. 64.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir bagi Koperasi-koperasi Mina dalam Rangka Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dengan Fasilitas Penginderaan Jauh
45. Kepmenegkop dan UKM No. 69.1/Kep/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Usaha Sapi Perah Impor
46. Kepmenegkop dan UKM No. 78.1/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Penetapan KUD Mina/Koperasi Perikanan Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir bagi Koperasi-koperasi Mina dalam Rangka Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dengan Fasilitas Penginderaan Jauh
47. Kepmenegkop dan UKM No. 99.1/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir untuk Pengembangan Usaha Sapi Perah Impor Tahun Anggaran 2003
48. Kepmenegkop dan UKM No. 100.1/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi untuk Pengembangan Usaha Penggemukan Sapi Potong Impor Tahun Anggaran 2003
49. Kepmenegkop dan UKM No. 101/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan melalui Pola Perguliran untuk Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Usaha Industri Pengolahan Biji Besi
50. Kepmenegkop dan UKM No. 102/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Penetapan Koperasi dan UKM Penerima Bantuan Perkuatan Dalam Usaha Industri Pengolahan Biji Besi melalui Pola Perguliran
51. Kepmenegkop dan UKM No. 103/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan melalui Pola Perguliran untuk Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Usaha Industri Garam Rakyat
52. Kepmenegkop dan UKM No. 104/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Penetapan Koperasi dan UKM Penerima Bantuan Perkuatan Bidang Usaha Garam Rakyat melalui Pola Perguliran
53. Kepmenegkop dan UKM No. 105/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan melalui Pola Perguliran untuk Pengembangan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Bidang Usaha Agroindustri Sutera
54. Kepmenegkop dan UKM No. 106/Kep/M.KUKM/VII/2003 tentang Penetapan Koperasi dan UKM Penerima Bantuan Perkuatan Bidang Usaha Agroindustri Sutera melalui Pola Perguliran
55. Kepmenegkop dan UKM No. 108.1/Kep/M.KUKM/VIII/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi dan UKM dalam Rangka Pengembangan Budidaya dan Agroindustri Serat Rami
56. Kepmenegkop dan UKM No. 110/KEP/M.KUKM/VIII/2003 tentang Penetapan Bank Pelaksana sebagai Penyalur Kredit KUKM dengan Pola Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan UKM (KUKM)
57. Kepmenegkop dan UKM No. 111/Kep/M.KUKM/VIII/2003 tentang Penetapan Pemegang Kuasa Pengelolaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi dan UKM (KUKM)
58. Kepmenegkop dan UKM No. 112/KEP/M.KUKM/VIII/2003 tentang Penetapan Koperasi dan UKM Terjamin dengan Dana Penjaminan Kredit Tahun Anggaran 2002
59. Kepmenegkop dan UKM No. 113/KEP/M.KUKM/VIII/2003 tentang Penetapan Bank Pelaksana sebagai Penyalur Kredit KUKM dengan Pola Dana Penjamin Kredit Koperasi dan UKM (KUKM)
60. Kepmenegkop dan UKM No. 115.1/Kep/M.KUKM/VIII/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi untuk Pengembangan Usaha Ternak Domba/Kambing
61. Kepmenegkop dan UKM No. 131/KEP/M.KUKM/X/2003 tentang Kenaikan Pangkat PNS
62. Kepmenegkop dan UKM No. 131.1/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi untuk Pengembangan Usaha Budidaya Peternakan Ayam Petelur
63. Kepmenegkop dan UKM No. 132/KEP/M.KUKM/X/2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya dan Agroindustri Serat Rami Tahun Anggaran 2003
64. Kepmenegkop dan UKM No. 135/KEP/M.KUKM/X/2003 tentang Penetapan Sentra, Business Development Services dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Terpilih untuk Dibina Tahun 2003 Tahap III
65. Kepmenegkop dan UKM No. 136/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Perubahan Atas Kepmenegkop dan UKM No. 95/Kep/M.KUKM/IX/2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit Koperasi UKM
66. Kepmenegkop dan UKM No. 138/KEP/M.KUKM/X/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan KSP/USP Koperasi Pola Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro
67. Kepmenegkop dan UKM No. 141.1/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional melalui Koperasi
68. Kepmenegkop dan UKM No. 143.1/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis
69. Kepmenegkop dan UKM No. 143.3/KEP/M.KUKM/XI/2003 tentang Penetapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang Menerima Program Pengembangan Pengusaha Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agribisnis
70. Kepmenegkop dan UKM No. 144/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Biaya Pengembangan dan Pengendalian Dana Penjamin
71. Kepmenegkop dan UKM No. 144.1/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dana Bergulir kepada Koperasi dan UKM dalam Rangka Pengembangan Unit Pengadaan Pangan dengan Sistem Bank Padi
72. Kepmenegkop dan UKM No. 146.1/M.KUKM/XI/2003 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Usaha Kecil dan Mikro di Provinsi Maluku Pasca Kerusuhan melalui USP-PUSKUD Ambon
73. Kepmenegkop dan UKM No. 147/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi Perikanan dalam Rangka Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Pola Armada Semut di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo
74. Kepmenegkop dan UKM No. 149/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi Perikanan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara (TUAL), Provinsi Maluku
75. Kepmenegkop dan UKM No. 151/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Usaha Pengolahan Sabut Kelapa
76. Kepmenegkop dan UKM No. 153/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir kepada Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Skala Kecil
77. Kepmenegkop dan UKM No. 154.1/KEP/M.KUKM/XI/2003 tentang Penetapan PUSKUD Ambon Melalui Unit Simpan Pinjamnya sebagai Penyalur Dana Perkuatan Usaha Kecil dan Mikro Pasca Kerusuhan
78. Kepmenegkop dan UKM No. 159/KEP/M.KUKM/XII/2003 tentang Penetapan Bank Pelaksana Dalam Rangka Kerja Sama Pembinaan dan Pengawasan Program Perkuatan KSP/USP Koperasi Pola Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro
79. Kepmenegkop dan UKM No. 161/KEP/M.KUKM/XII/2003 tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP Koperasi Penerima Program Perkuatan KSP/USP Koperasi Pola Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro
80. Kepmenegkop dan UKM No. 162/KEP/M.KUKM/XII/2003 tentang Penetapan Bank Pembina Dalam Rangka Kerjasama Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Modal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sektor Agrobisnis
81. Kepmenegkop dan UKM No. 164/Kep/M.KUKM/XII/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2004
82. Kepmenegkop dan UKM No. 11/KEP/M.KUKM/I/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Pengelolaan/Penggunaan Anggaran Dekonsentrasi Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM di Bidang Koperasi dan UKM
83. Kepmenegkop & UKM No. 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Program Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan Ksp/Usp-Koperasi dari Kompensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002
84. Kepmenegkop dan UKM No. : 16/KEP/M.KUKM/l/2002 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-KOP dari Kompensasi Dana Subsidi BBM Tahun 2002
85. Kepmenegkop dan UKM No. 24/KEP/M.KUKM/III/2002 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM RI
86. Kepmenegkop & UKM No. 27.1/KEP/M.KUKM/III/2002 tentang Pedoman/Petunjuk Teknis Pengembangan Sentra / Klaster UKM, Fasilitasi Perkuatan Business Development Service (BDS) dan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP)
87. Kepmenegkop dan UKM No. 31 KEP/M.KUKM/IV/2002 tentang Rencana Tindak Jangka Menengah Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (RTJM-UKM)
88. Kepmenegkop & UKM No. 81.1/KEP/M.KUKM/VIII/2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal Padanan melalui Lembaga Modal Ventura
89. Kepmenegkop & UKM No. 81.3/KEP/M.KUKM/VIII/2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Inkubator
90. Kepmenegkop & UKM No. 88/KEP/M.KUKM/VIII/2002 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Usaha Kecil dan Mikro didaerah Pasca Kerusuhan Pasca Banjir dan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui Koperasi
91. Kepmenegkop & UKM No. 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
92. Kepmenegkop & UKM No. 108.1/KEP/M.KUKM/VIII/2002 tentang Penetapan Koperasi / Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Penerima Perangkat Jaringan Komunikasi Bisnis
93. Kepmenegkop dan UKM No. 140/Kep/M.KUKM/XII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2003
94. Kep. Bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah / Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 01/SKB/M/2001 Nomor 15/SKB/MENEG/VII/2001 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Penyelenggaraan Permukiman dan Prasarana Wilayah
95. Kepmenegkop dan UKM No. 03/KEP/MENEG/I/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah
96. Kepmenegkop dan UKM No. 17/KEP/MENEG/IV/2001 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Agro Industri Tebu/Gula Koperasi Tebu Rakyat
97. Kepmenegkop dan UKM No. 19/KEP/MENEG/IV/2001 tentang Perubahan Susunan Steering Committee Proyek Penguatan Koperasi Melalui Pembaruan Perundang-undangan Koperasi dan Kebijakan Pelatihan Koperasi
98. Kepmenegkop dan UKM No. 20/Kep/Meneg/IV/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koperasi dan UKM
99. Kepmenegkop dan UKM No. 21/KEP/MENEG/IV/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi
100. Kepmen